Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Sekjen Kemendagri atensi harga beras yang masih di atas HET

    Sekjen Kemendagri atensi harga beras yang masih di atas HET

    Harga beras naik, Bulog hadir untuk menstabilkan harga.

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan atensi terhadap harga beras yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) mengingat rata-rata harga gabah relatif turun.

    Hal itu disampaikan Tomsi setelah melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan secara nasional rerata harga beras medium dan premium pada minggu kedua Januari 2025 di atas HET. Secara umum, harga beras hingga minggu kedua Januari 2025 naik sebesar 0,10 persen jika dibanding dengan harga beras pada bulan Desember 2024.

    “Ini yang perlu kita cermati. Kalau harga gabahnya di petani turun, tentunya harga berasnya juga turun,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tomsi menekankan pentingnya mengendalikan harga komoditas, termasuk beras, yang masih di atas HET. Upaya ini memerlukan kerja sama lintas pihak terkait.

    “Nah, ini yang diperlukan kerja keras kita sendiri, kita bersama-sama, yaitu berkaitan dengan beras tadi,” ujarnya.

    Kerja sama tersebut, lanjut Tomsi, perlu melibatkan Bulog yang merupakan stabilisator harga komoditas seperti beras.

    Oleh karena itu, dia mendorong Bulog untuk memberikan atensi terhadap harga beras di sejumlah daerah yang masih tinggi.

    “Di daerah-daerah yang harganya tinggi ini, Bu, kami mohon untuk Bulog fokus mendorong lebih besar SPHP-nya (stabilisasi pasokan dan harga pangan) sehingga harganya turun,” jelas Tomsi.

    Selain itu, Bulog juga dapat melakukan langkah penanganan terhadap harga gabah yang terlalu rendah. Upaya ini penting dilakukan Bulog agar petani tidak merugi.

    “Di mana harga gabah jatuh, Bulog hadir mewakili pemerintah kita untuk menstabilkan harga. Di mana harga beras naik, Bulog hadir untuk menstabilkan harga,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari memaparkan berbagai upaya Bulog dalam mengendalikan harga gabah dan beras.

    Dalam merespons harga gabah yang turun, Bulog langsung melakukan peninjauan dengan melibatkan dinas terkait.

    “Kami melakukan upaya untuk penyerapan bagi gabah ataupun beras yang ada di daerah tersebut,” pungkas Epi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Pangan sebut Bulog mulai beli gabah Rp6.500 pada 15 Januari

    Menko Pangan sebut Bulog mulai beli gabah Rp6.500 pada 15 Januari

    Ini sedang diselesaikan, oleh karena itu tanggal 15 Januari, baru Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp6.500/kg. Pak Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, tanggal 15 Januari yang sudah kita putuskan bersama-sama, karena perlu waktu untuk m

    Palembang (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Perum Bulog mulai membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500/kg pada 15 Januari.

    Zulkifli mengatakan, memang Bulog sekarang sedang menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan dengan pabrik-pabrik padi. Pabrik padi yang membeli GKP dengan harga Rp6.500/kg, maka Bulog akan membeli berasnya dengan harga Rp12.000. Yang tidak membeli dengan Rp6.500/kg, Bulog tidak membeli, bahkan Bulog yang akan membeli gabahnya.

    “Ini sedang diselesaikan, oleh karena itu tanggal 15 Januari, baru Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp6.500/kg. Pak Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, tanggal 15 Januari yang sudah kita putuskan bersama-sama, karena perlu waktu untuk menyelesaikan kontrak-kontrak dan sebagainya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin.

    Pemerintahan Presiden Prabowo SubiantoGabah menaikkan harga GKP dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg. Sedangkan harga jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg.

    Untuk jagung, Zulkifli menyampaikan bahwa
    pembelian jagung dengan HPP Rp5.500/kg dimulai pada 1 Februari 2025.

    “Sementara jagung, karena akan mulai panen bulan Februari maka jagung akan mulai dibeli 1 Februari dengan harga Rp5.500/kg,” katanya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan kenaikan harga gabah dan jagung pada 2025.

    Selain mengambil keputusan untuk kenaikan harga gabah dan jagung tersebut, ungkap Amran, Presiden juga memutuskan program irigasi dilanjutkan untuk 2 juta hektare.

    Program ini bersama Kementerian Pekerjaan Umum, anggarannya Rp12 triliun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tok! Aturan Terbit, HPP Gabah Naik Rp500 per Kg Mulai 15 Januari

    Tok! Aturan Terbit, HPP Gabah Naik Rp500 per Kg Mulai 15 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai 15 Januari 2025 akan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) atau naik dari sebelumnya Rp6.000 per kg.

    Hal tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) No.2/2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Perubahan Atas HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    “Kami bersama-sama Bulog akan memulai penyerapan mulai 15 Januari ini dengan HPP yang telah disesuaikan,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Dalam beleid itu, pemerintah mengatur HPP gabah dan beras bagi Perum Bulog. Secara terperinci, Bapanas menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di petani sebesar Rp6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%; GKP di penggilingan dipatok sebesar Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

    Gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%, sedangkan GKG di gudang Bulog sebesar Rp8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

    Sementara itu, harga beras di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%. 

    Arief mengatakan, jika terdapat gabah di luar ketentuan kualitas yang telah ditetapkan tersebut, maka dapat diberikan kebijakan rafaksi harga agar Bulog masih dapat menyerapnya.

    Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa penyesuaian HPP gabah dan beras dalam beleid ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 Perbadan No.4/2024 tentang Perubahan atas Perbadan No.6/2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Menurutnya, evaluasi perubahan HPP gabah dan beras memang perlu dilakukan secara berkala dan perhitungannya mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi dengan kondisi saat ini.

    Seiring terbitnya Kepbadan No.2/2025, Bapanas mengharapkan Perum Bulog segera bersiap mengakselerasi penyerapan gabah dari para petani agar stok beras aman dan terkendali

    “HPP gabah dan beras telah ditetapkan bagi Bulog dan berlaku mulai 15 Januari mendatang. Sementara untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) beras, masih menggunakan aturan sebelumnya dan tidak ada perubahan,” pungkasnya. 

  • Panen Raya Bikin Harga Gabah Anjlok, Bulog Turun Tangan – Page 3

    Panen Raya Bikin Harga Gabah Anjlok, Bulog Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Petani di Sumatera Selatan tengah menghadapi tantangan besar dengan jatuhnya harga gabah menjelang masa panen raya. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan petani yang berharap hasil panen mereka dapat menopang kebutuhan hidup di tengah naiknya biaya produksi.

    Bulog bersama stakeholder terkait, seperti Dinas Pertanian dan Gapoktan, telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik panen di Sumatera Selatan.

    Hasil monitoring menunjukkan bahwa harga gabah di beberapa wilayah memang berada di bawah standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku.

    Penyebab Harga Gabah Jatuh

    Salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan harga gabah adalah peningkatan pasokan di pasar lokal menjelang panen raya.

    Selain itu, beberapa wilayah dilaporkan mengalami kendala distribusi akibat keterbatasan infrastruktur, sehingga memperparah kondisi pasar lokal yang kelebihan stok.

    “Bulog telah mengidentifikasi titik-titik panen yang mengalami penurunan harga gabah. Kami akan melakukan penyerapan sesuai ketentuan untuk memastikan petani tetap mendapatkan harga yang layak,” ujar Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Strategi Bulog untuk Stabilkan Harga

    Untuk mengatasi kondisi ini, Bulog telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk:

    Monitoring Panen dan Penyerapan Gabah

    Bulog mengoptimalkan data prakiraan panen raya dari KSA BPS dan Dinas Pertanian untuk menentukan titik-titik panen prioritas yang akan diserap.

    Bulog membentuk Tim Jemput Gabah untuk mempercepat proses penyerapan di wilayah yang mengalami penurunan harga. Tim ini bekerja sama dengan mitra penggilingan untuk memastikan proses pengolahan berjalan lancar.

    Bulog tengah menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penyesuaian HPP terbaru yang direncanakan diumumkan pada 15 Januari 2025. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani.

  • Harga Beras Dunia Langsung Turun Usai RI Umumkan Mau Setop Impor

    Harga Beras Dunia Langsung Turun Usai RI Umumkan Mau Setop Impor

    Jakarta –

    Rencana Indonesia menyetop importasi beras disebut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang di helat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten.

    Arief mengungkap setelah pengumuman pemerintah akan menyetop impor beras, harga beras dunia di beberapa negara turun. Dia menyebutkan sebelumnya US$ 640 per metrik ton (MT), saat ini telah turun ke angka US$ 400/MT.

    “Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor 4 produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari US$ 640 per metrik ton, turun lagi ke US$ 590 sampai US$ 490. Hari ini sudah dekat-dekat di US$ 400-an. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim NFA, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga US$ 622 sampai 655 per metrik ton.

    Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, juga mulai menurun di rentang USD 455 sampai 514 per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang USD 430 sampai 490 per metrik ton.

    Sementara menukil The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan Indeks di Desember 2024 menurun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.

    “Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” sebut Arief.

    Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

    Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958 dengan raihan 1,54 persen. Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

    “Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi pun terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional.

    Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

    “Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta Pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi,” kata Zulhas.

    “Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah,” tegasnya.

    (ada/rrd)

  • ICMI Jateng Akan Tanam 5000 Bibit Pohon di Sempadan Sungai Tuntang Demak

    ICMI Jateng Akan Tanam 5000 Bibit Pohon di Sempadan Sungai Tuntang Demak

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jawa Tengah akan menyelenggarakan program penanaman pohon di Kabupaten Demak pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi, mereboisasi, dan melestarikan lingkungan di sepanjang Sempadan Sungai Tuntang.

    Ali Sa’roni, Ketua Bidang Lingkungan Hidup ICMI Jateng, menjelaskan bahwa acara pembukaan akan dilangsungkan di Balai Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Demak.

    Penanaman pohon akan dilakukan di sepanjang sempadan Sungai Tuntang yang melintasi Desa Dukun, Karangsari, Grogol, Donorejo, Pulosari, Ploso, dan Bonang, mencakup total 30 kilometer sempadan sungai dan 20 kilometer sepanjang jalan Desa Bonang.

    “Kami akan menanam sebanyak 5.000 pohon, termasuk pohon kayu, bunga, dan buah, seperti Trembesi, Tabebuya, Nangka, Petai, Alpukat, dan Durian,” kata Ali Sa’roni kepada Tribun Jateng, Jumat (10/1/2025).

    Penanaman pohon ini bertujuan untuk memperkuat tanggul sungai, mencegah longsor, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

    Saat ini, sebagian besar lahan di tepi dan tanggul Sungai Tuntang dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman pangan seperti jagung, singkong, dan cabai.

    Namun, tanpa tanaman konservasi, pemanfaatan ini berpotensi meningkatkan risiko banjir dan kerusakan tanggul dalam jangka panjang.

    Kegiatan ini diinisiasi oleh ICMI Jateng bekerja sama dengan Perum Bulog Indonesia, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah.

    Sebanyak 100 peserta akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Ali berharap program seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala.

    “Selain untuk rehabilitasi dan konservasi ekosistem, penanaman pohon ini juga bisa memperindah alam, menambah penghasilan masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati yang terancam punah,” ujarnya.

    Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian alam Sungai Tuntang. (*)

  • Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam butir kedua Asta Cita. Poin dimaksud adalah ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Swasembada pangan ditargetkan akan tercapai pada 2028 dan kemudian dipercepat setahun menjadi 2027. Presiden Prabowo optimis, kerja keras dan kerja kompak jajarannya di Kabinet Merah Putih, akan mampu mewujudkan hal tersebut.

    Presiden Prabowo mempercayakan pelaksanaan program ini di bawah koordinasi Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Wirausahawan yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan RI dan Menteri Kehutanan RI.

    Dibawah kepemimpinannya, meski baru berusia jagung yakni sekitar tiga bulan, Menko Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat mengeksekusi beberapa rencana dan program guna memantapkan langkah mewujudkan swasembada pangan. Langkah awal dilakukan dengan membuat atau merevisi aturan yang menjadi kendala untuk percepatan kemandirian pangan.

    Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 yang tersebar ke beberapa kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah, Menko Pangan menegaskan komitmennya melaksanakan kerja-kerja percepatan swasembada pangan.

    Di tingkat pusat, tercatat Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Perlu diketahui, tujuan swasembada pangan adalah menciptakan kedaulatan pangan yang kuat. Dimana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga menjadi negara yang mampu berperan sebagai produsen dan eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, program juga sebagai langkah menghadapi tantangan global sekaligus antisipasi dari situasi krisis global. Dimana banyak negara berpotensi akan memilih atau mengutamakan kebutuhan pangan domestik masing masing-masing.

    Apalagi, dalam pelaksanaannya program swasembada pangan tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan. Program juga mencakup beberapa komoditas seperti beras, jagung, tebu, kopi, kedelai, cabai, bawang hingga kakao untuk bahan dasar cokelat.

    Eksekusi Beberapa Aturan Menuju Swasembada Pangan

    Sejak dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Oktober 2024, Zulkifli Hasan telah merampungkan quick wins yaitu beberapa kebijakan yang menjadi payung hukum dalam mewujudkan program swasembada pangan.

    Di antaranya mengkoordinasikan revisi Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas, Penetapan Neraca Komoditas, Peraturan Presiden tentang Pupuk, Instruksi Presiden tentang Irigasi dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025, dan sebagainya.

    Neraca Komoditas didefinisikan sebagai data dan informasi mengenai produksi dan konsumsi komoditas tertentu untuk keperluan industri dan penduduk. Menurut Menko Zulhas, Neraca Komoditas ini memiliki limit tertentu.

    Neraca Komoditas bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan ekspor.

    Neraca Komoditas ini berfungsi sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan

    Penyusunan Neraca Komoditas meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Pasokan dan penetapan Neraca Komoditas.

    Neraca Komoditas 2025 telah ditetapkan dalam rakortas Senin 9 Desember 2024. Dalam rapat itu, pemerintah juga sepakat menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian pada 2025, diantaranya beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, serta garam untuk konsumsi.

    Selanjutnya, Menko Pangan Zulkufli Hasan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pupuk. Pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan dituangkan dalam bentuk Perpres Pupuk Bersubsidi.

    Melalui Perpres Pupuk, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani menjadi lebih singkat. Menteri Zulkifli bersyukur, aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo Subianto dan atas dasar keberpihakannya kepada petani Perpres Pupuk sudah disetujui.

    Melalui Perpres Pupuk, diharapkan pula ke depan dapat memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan petani dan mendukung target swasembada pangan nasional.

    Aturan berikutnya yang dieksekusi Menko Pangan adalah Instruksi Presiden tentang Irigasi. Selama ini diketahui tidak adanya saluran irigasi yang memadai menjadi penyebab sawah hanya bisa satu kali tanam. Akibatnya banyak lahan sawah di beberapa wilayah yang mengandalkan intensitas hujan.

    Persoalan irigasi ini membuat banyak petani di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya hanya bisa memanfaatkannya satu kali tanam. Ke depan, melalui pembangunan saluran irigasi diharapkan petani tidak lagi mengandalkan curah hujan.

    Di sisi lain, anggaran di tingkat daerah menjadi salah satu masalah pembangunan saluran irigasi terhambat. Misalnya untuk sawah seluas 1.000 hektare untuk membangun irigasinya harus dari anggaran bupati. Sementara untuk sawah seluas 1.000 – 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    Dengan revisi peraturan yang dituangkan dalam Inpres, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bisa membangun saluran irigasi untuk 1.000 hektare sawah.

    Keempat, Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 2025. Pemerintah sudah menetapkan CPP 2925. Menurutnya, Perum Bulog dan BUMN IDFood nantinya mempersiapkan pengadaan, terutama terkait menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebelumnya sudah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025 bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penugasannya.

    Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi NFA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden 125 Tahun 2022,” kata Zulhas.

    Kementerian/lembaga sepakat menyetujui rancangan jumlah yang diajukan oleh NFA dengan berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang dijalankan oleh NFA guna mendukung ketersediaan dan stabilisasi pangan.

    Intan Fauzi. Stafsus Menko Pangan.

    (rdp/rdp)

  • Bapanas Bantah RI Bakal Impor Gandum Pakan di 2025

    Bapanas Bantah RI Bakal Impor Gandum Pakan di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, Indonesia pada tahun ini tidak akan membuka keran impor gandum untuk pakan ternak.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, putusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu.

    “Hasil rakortas, gandum pakan di setop impornya. Tahun ini tidak ada impor gandum pakan,” kata Ketut kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Sesuai hasil rakortas, pemerintah mengharapkan semua pihak, termasuk Perum Bulog dan pabrik pakan, untuk menyerap jagung hasil produksi petani. 

    Selain itu, dia menyebut bahwa produksi jagung dalam negeri melimpah sehingga pemerintah tidak membuka opsi importasi gandum pakan.

    “…makanya tidak ada opsi untuk impor gandum untuk pakan,” ujarnya.

    Meskipun harus melakukan importasi, dia mengatakan bahwa rencana impor harus dibahas dan diputuskan melalui rakortas. Mengingat gandum tidak termasuk dalam larangan terbatas (lartas).

    “Jadi khusus impor gandum pakan, kendalinya melalui rakortas,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana untuk impor gandum. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan kementerian/lembaga terkait.

    “Tadi sepakat, nanti ada pengganti jagung untuk pakan itu, ada gandum. Gandum untuk pakan, itu harganya murah. Ini nanti kita akan rataskan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Alih-alih jagung, Zulhas menyebut bahwa pemerintah bakal impor gandum untuk pakan ternak. Pasalnya, para petani saat ini tengah bersemangat menanam jagung. Dia tidak ingin, semangat itu luntur lantaran pemerintah mendatangkan jagung dari luar negeri.

    Namun demikian, pemerintah belum menetapkan berapa banyak gandum untuk pakan yang bakal diimpor dan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

    “Tapi jangan salah kutip gandum yang untuk pakan, bukan gandum secara umum, tapi gandum yang untuk pakan ternak. Itu kalau impor harus diputuskan dalam rakortas, harus diputuskan dalam rakortas. Karena kalau itu banjir, nanti jagungnya kan gak terserap oleh pabrik-pabrik karena sudah diganti oleh gandum untuk ternak,” ungkap Zulhas.

  • Pemerintah tetapkan HPP komoditas gabah dan jagung

    Pemerintah tetapkan HPP komoditas gabah dan jagung

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan gelar Rapat Terbatas penetapan HPP gabah dan jagung di Jakarta Senin 6/1/2025 (Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra)

    Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berlaku 15 Januari dan 1 Februari 2025

    Pemerintah tetapkan HPP komoditas gabah dan jagung
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 06 Januari 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah menetapkan nominal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam penjualan beras dan jagung dengan petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembelian gabah oleh petani pabrik seharga Rp 6.500, yang nantinya akan dibeli kembali seharga Rp 12.000 setelah menjadi beras oleh Bulog. Nominal ini akan berlaku pada 15 Januari 2025 mendatang.

    “Sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah efektif 15 Januari. Jadi 15 Januari, karena persiapan Bulog,” ujar Menko Pangan, Zulkifli Hasan pada jumpa pers usai melakukan Rapat Terbatas di Jakarta Senin (6/1/2025).

    “Jadi efektif gabah 6.500 dibeli oleh petani pabrik-pabrik padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh bulog seharga Rp 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari,” ungkap Zulhas.

    Zulhas juga mengungkapkan nominal penetapan HPP pada komoditas pangan lainnya. Perum BULOG akan membeli bahan pangan pada komoditas jagung dengan nominal Rp 5.500 dan akan berlaku pada Februari mendatang.

    “Kedua, jagung, Bulog akan menerima harga jagung Rp 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang, rupanya panen jagung itu akan dimulai febuari.”

    Dia juga menjelaskan penetapan nominal HPP tersebut merupakan hasil rapat terbatas dan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 30 Desember lalu.

    “Menindaklanjuti hasil Ratas minggu lalu dengan Bapak Presiden pada tanggal 30 Desember. Ratas dengan Bapak Presiden itu,” ungkap Zulhas.

    “Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli. 6.500 oleh Bulog. Kedua, jagung, berapapun produksi petani jagung, Bulog harus membeli dengan harga 5.500. Nah, menindak lanjuti hasil ratas dengan Bapak Presiden itu tadi kita rapat.” 

    Zulhas juga menerangkan hasil ratas tersebut, pemerintah telah menyepakati bahwa bantuan pangan sebesar 160.000 ton/bulan.

    “Jadi saya ulang lagi gabah 15 Januari, sementara jagung 1 Februari. Kemudian sudah sepakat di ratas, bantuan pangan nanti sebanyak 160.000 ton per bulan yang sudah diputuskan waktunya Januari-Februari,”jelas Zulkifli Hasan.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

    Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mewanti-wanti Indonesia akan mengalami defisit produksi beras selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.

    “Di bulan Januari—Februari tahun ini, kita akan defisit [produksi beras], sebelum nanti masuk ke musim panen di bulan Maret atau April,” kata Edy, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).

    Untuk itu, Edy menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, Perum bulog perlu menyalurkan beras SPHP dan fokus ke daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Serta, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

    Seperti diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada Januari dan Februari yang masing-masing akan digelontorkan 150.000 ton setiap bulan.

    Teranyar, pemerintah telah menyetujui penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan pada 2025 dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Menurut Edy, dengan adanya bantuan beras SPHP ini, maka yang perlu dilakukan adalah penajaman agar beras SPHP bisa dikonsentrasikan di daerah-daerah yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional [Bapanas] ini menjadi sangat penting. Secara khusus, kami mengajak di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota untuk lebih bersikap proaktif,” tuturnya.

    Edy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengamati harga beras dan gabah di daerah masing-masing dan bersikap proaktif, salah satunya bisa dipantau melalui data Panel Bapanas atau data lain.

    “Tapi intinya, Pemda khususnya di kabupaten/kota yang harus lebih peduli, karena Bapak/Ibu yang lebih tahu kondisi di daerahnya, bahkan kalau bapak ibu punya kesempatan untuk ngecek ke pasar akan lebih baik,” imbuhnya.

    Per 3 Januari 2025, Edy menyampaikan harga beras medium di zona 1 berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Di mana, harga beras medium di pasar adalah Rp13.419,17 per kilogram, sedangkan HET di zona 1 adalah Rp12.500 per kg.

    Sementara itu, harga beras medium di di zona 2 adalah Rp14.401,54 per kg atau jauh di atas HET yang semestinya Rp13.100 per kg.

    KSP juga menyoroti harga beras medium di zona 3 yang juga berada di atas HET yang semestinya Rp13.500 per kilogram, namun harga di pasar adalah Rp16.973,96 per kilogram.

    Adapun, provinsi dengan harga beras medium tertinggi terjadi di Papua Pegunungan yang menembus Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium terendah terjadi di Sulawesi Barat, yakni senilai Rp12.608 per kilogram.

    “Sebelumnya kami menduga bahwa kenaikan ini karena kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani ini tidak terlalu besar, meskipun ini lebih tinggi daripada acuan atau harga pembelian pemerintah [HPP], tetapi ini jaraknya tidak terlalu besar,” tuturnya.

    Data per 3 Januari 2025 menunjukkan, harga GKP di tingkat petani adalah Rp6.460 per kilogram, sedangkan HPP adalah Rp6.000 per kilogram.