Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bulog perluas penyaluran beras SPHP untuk MBG

    Bulog perluas penyaluran beras SPHP untuk MBG

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Perum Bulog memperluas penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk program makan bergizi gratis (MBG) guna mempercepat sirkulasi stok di gudang.

    “Kami meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan serta menambah saluran di antaranya melalui BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gudang Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Selain itu, penyaluran juga dilakukan untuk memasok seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Saluran lainnya, imbuh dia, sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras dari BUMN pangan itu juga disalurkan kepada pengecer pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemerintah daerah dan pusat melalui gerakan pangan murah.

    Selain itu, sejumlah BUMN juga melaksanakan penyaluran mulai PT Pos, Pegadaian, PTPN, hingga instansi pemerintah melalui koperasi, imbuhya lagi.

    “Instansi pemerintah baik pusat dan daerah termasuk TNI Polri boleh jual beras SPHP,” ucapnya.

    Ia juga mengusulkan agar kebijakan natura yang dulu pernah diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI/Polri dihidupkan kembali untuk mempercepat penyerapan beras sehingga tidak banyak menumpuk di gudang.

    “Ke depan kalau diizinkan pemerintah seperti zaman dulu kami sarankan ada natura untuk ASN, TNI dan Polri itu akan lebih mempercepat sirkulasi perputaran beras,” imbuhnya.

    Pihaknya akan memaksimalkan penyaluran hingga kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton beras sebelum memasuki musim panen raya mulai Maret-Mei 2026.

    Khusus untuk di Bali, lanjut dia, kapasitas gudang Bulog mencapai 18.850 ton dan kapasitas gudang sewa mencapai 2.700 ton.

    Ada pun stok beras di Bali saat ini mencapai 13.295 ton sehingga ada sisa ruang untuk menampung stok mencapai 8.255 ton.

    Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

    Rata-rata usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

    Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Indonesia hampir semua komoditas pangan pada tahun lalu berasal dari keran importasi, mulai dari beras, jagung, garam, hingga kedelai.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    “Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.

    Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.

    “Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.

    Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.

    “Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.

    Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.

    “Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.

    Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.

    Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.

    “Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.

  • DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

    DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

    “Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,”

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog agar stok beras di gudang paling lama enam bulan untuk memastikan kualitas kebutuhan pokok itu terjaga saat diterima konsumen.

    “Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di sela meninjau gudang Bulog di Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Ia mengapresiasi stok beras di Bulog secara nasional menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni 3,88 juta ton.

    Namun, ia mengingatkan tidak hanya mencatat sebagai rekor, namun juga memperhatikan kualitas beras yang ada di gudang BUMN pangan itu.

    Di sela meninjau gudang tersebut, rombongan wakil rakyat tersebut sempat memeriksa beras secara acak.

    Titiek menyebutkan di gudang Batubulan, terdapat 1.200 ton beras impor salah satunya bertuliskan Pakistan dan 150 ton beras lokal.

    Beras impor itu sudah berada di gudang tersebut sejak Desember 2024 dan masih dalam kondisi bagus dari hasil pemeriksaan sementara.

    Sedangkan beras lokal, lanjut dia, dari hasil pemeriksaan acak sementara ditemukan dalam kondisi pecah-pecah.

    Bulog memperkirakan beras lokal yang pecah tersebut mencapai sekitar 25 persen.

    “Tidak semua beras lokal di Indonesia ini kurang bagus tapi kebetulan di sini yang pecah 25 persen, kemungkinan lebih,” imbuhnya.

    Untuk itu, ia merekomendasikan untuk beras yang sudah hampir satu tahun di gudang untuk segera disalurkan di antaranya dalam bentuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    Sedangkan beras yang pecah-pecah, imbuh dia, agar dicampur dengan beras yang memiliki kualitas lebih bagus itu salah satunya dapat disalurkan untuk beras bantuan.

    “Jadi beras yang kualitas kurang baik bisa di-mix (campur), ini bukan dioplos, supaya masyarakat yang menikmati itu tidak kecewa,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku sudah menyiapkan solusi agar beras yang ada di gudang tidak disimpan lama.

    Apalagi, lanjut dia, periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.

    Untuk itu, pihaknya meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun beras untuk bantuan pangan. Selain itu, kata dia, menambah saluran kepada kementerian/lembaga termasuk untuk program prioritas pemerintah.

    “Kami akan maksimalkan sampai menjelang Februari 2026 harus keluar satu juta ton minimal bahkan 1,5 juta ton, dengan tujuan bisa menyerap panen Maret 2026,” katanya.

    Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

    Ada pun usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras usia di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Pangan di Meranti Riau, Polisi Salurkan 98 Ton Beras Murah

    Gerakan Pangan di Meranti Riau, Polisi Salurkan 98 Ton Beras Murah

    Meranti –

    Polres Kepulauan Meranti, Polda Riau, bersama Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat memperoleh harga beras yang terjangkau. Sebanyak 98 ton beras disalurkan kepada masyarakat.

    Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri bersama Bulog dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

    “Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat di bidang ekonomi, terutama dalam ketersediaan bahan pokok,” ujar AKBP Aldi, Senin (27/10/2025).

    Kapolres menjelaskan, di Kecamatan Tebingtinggi Barat, kegiatan GPM dipimpin Kapolsek Iptu Iskandar Nopianto bersama personel Polsek. Sebanyak 22 ton beras SPHP atau 4.400 karung disalurkan ke 11 desa, antara lain Tanjung Peranap, Maini, Mantiasa, Kundur, Tanjung Darul Takzim, Tanjung, Gogok Darussalam, Batang Malas, Alai, Alai Selatan, dan Mekong.

    Seluruh stok beras habis terjual pada hari yang sama, menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pangan murah yang digagas Polres Kepulauan Meranti.

    Di wilayah Polsek Merbau, kegiatan GPM dipimpin Kapolsek AKP Jimmy Andre SH MH bersama personel dan Bhabinkamtibmas. Sebanyak 30 ton beras SPHP atau 6.000 karung disalurkan kepada masyarakat di dua kecamatan, yakni Merbau dan Tasik Putri Puyu.

    Penyaluran dilakukan di sejumlah desa, seperti Meranti Bunting, Pelantai, Mekar Sari, Teluk Belitung, Bagan Melibur, Mengkopot, Mayang Sari, Mengkirau, Tanjung Kulim, dan Sungai Anak Kamal.

    Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kecamatan Rangsang Barat. Kapolsek Ipda Ahmad Fauzi Menara bersama para Bhabinkamtibmas menyalurkan 15 ton beras SPHP atau 3.000 karung ke tujuh desa, yakni Bokor, Sialang Pasung, Bantar, Permai, Anak Setatah, Telaga Baru, dan Melai. Seluruh stok beras habis terjual pada hari yang sama.

    (mea/dhn)

  • Eks Direktur SDM BPJS Kesehatan Resmi Jadi Direktur Operasional Bulog

    Eks Direktur SDM BPJS Kesehatan Resmi Jadi Direktur Operasional Bulog

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara mengangkat Andi Afdal sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog. Pengangkatan eks Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram BPJS Kesehatan yang dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (25/10/2025).

    [Gambas:Instagram]

    Andi Afdal menggantikan Mokhamad Suyamto yang telah habis masa jabatannya. Demikian keterangan yang disampaikan A. Widiarso selaku Sekretaris Perusahaan Perum Bulog yang diterima CNBC Indonesia pada akhir pekan lalu.

    “Sesuai surat penugasan dari Badan Pengaturan BUMN, per hari ini Pak Mokhamad Suyamto, sudah selesai menunaikan tugasnya selama 5 tahun sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG. Segenap Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh Pegawai Perum BULOG mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa selama di Perum BULOG,” tulis A. Widiarso.

    Profil Andi Afdal
    Seperti dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan, Andi Afdal lahir di Makassar tanggal 11 Mei 1973. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin pada tahun 1998.

    Kemudian beliau mengambil Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 2016. Saat ini beliau telah mendapatkan gelar Doktor Ekonomi Kesehatan dari Universitas Indonesia.

    Beliau mengawali kariernya sebagai Kepala Puskesmas pada tahun 1998 di Puskesmas Kebun Sari Wonomulyo Polmas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau mulai masuk ASKES pada tahun 2002 sebagai Staf Pelayanan Kesehatan PT Askes (Persero).

    Karier beliau sangat baik di PT Askes (Persero), mulai menjadi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan PT Askes (Persero) Tahun 2004 dan menjadi kepala cabang dimulai tahun 2005 hingga menjabat sebagai Kepala Grup Manajemen Manfaat (General Manager) PT Askes (Persero) pada tahun 2012 dan terakhir menjadi Deputi Direksi Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan pada tahun 2020.

    [Gambas:Instagram]

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemkab segera salurkan bantuan pangan untuk 1.826 penerima

    Pemkab segera salurkan bantuan pangan untuk 1.826 penerima

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu segera menyalurkan bantuan pangan bagi 1.826 penerima bantuan pangan di daerah setempat.

    “Ada sebanyak 1.826 penerima bantuan pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata Kepala Seksi Sosial UKT 1 Kabupaten Kepulauan Seribu Irfan Damanhuri dalam rapat gabungan pendistribusian di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan alokasi Oktober dan November 2025.

    Menurut dia, berdasarkan data Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, dari total 1.826 penerima bantuan pangan, sebanyak 1.036 penerima bantuan pangan di antaranya terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan 790 penerima bantuan pangan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

    Sementara itu, Pelaksana Tuga (Plt) Aspemkesra Kabupaten Kepulauan Seribu Purnomo menuturkan dalam persiapan pendistribusian bantuan pangan tersebut, pihaknya melibatkan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten serta PT Jaya Ancol sebagai akses lokasi pendistribusian dari daratan Jakarta ke wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Kami melakukan persiapan untuk pendistribusian bantuan pangan sehingga dapat diterima secara merata bagi masyarakat di Kepulauan Seribu,” ujar Purnomo.

    Dia mengungkapkan Pemkab Kepulauan Seribu, Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten serta PT Jaya Ancol segera mendistribusikan bantuan pangan alokasi Oktober dan November 2025 yang berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng kepada masing-masing penerima manfaat.

    “Beras yang akan didistribusikan telah dilakukan pengecekan dan pengawasan oleh Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) DKI Jakarta untuk memastikan beras yang akan diberikan itu aman dikonsumsi,” tegas Purnomo.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produki Beras Meningkat, Pemerintah Incar Percepatan Swasembada

    Produki Beras Meningkat, Pemerintah Incar Percepatan Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok target swasembada pangan dalam kurun 2—3 bulan mendatang. Sasaran swasembada pangan tersebut turut ditopang dengan proyeksi produksi beras yang meningkat hingga akhir tahun.
     
    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah ingin mempercepat sasaran swasembada pangan dalam waktu yang cepat.
     
    Menurutnya, percepatan swasembada merupakan lompatan besar yang dapat diwujudkan secara kolaboratif.
     
    “Kalau target, swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum. Jadi harus kita stabilkan harga. Stabilisasi harga bahan-bahan pokok, khususnya yang disubsidi pemerintah. Itu harus distabilkan. Swasembada ini sudah kita bertahap. Insyaallah doakan mudah-mudahan tidak ada halangan, 2-3 bulan ke depan bisa,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi.
     
    Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam kurun 4 tahun.
     
    “Mimpi kita, target Bapak Presiden 4 tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu 1 tahun. Dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama. Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Badan Pangan, semuanya,” kata Amran.
     
    Dalam kesempatan sebelumnya, Bapanas mencatat penyerapan beras produksi dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menembus 3 juta ton dengan kualitas beras yang terjaga baik.
     
    Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan oleh Perum Bulog telah melalui serangkaian upaya untuk memastikan kualitasnya.
     
    Dengan penyerapan produksi dalam negeri tersebut, katanya mesti dibarengi dengan berbagai upaya penjaminan kualitas sebelum stok disalurkan.
     
    Adapun upaya pemeliharaan yang dilakukan Bulog meliputi pemeriksaan awal beras saat masuk ke gudang dan kualitas beras di gudang secara berkala. Kemudian dilakukan pula dengan memastikan sanitasi gudang dan spraying (penyemprotan) hingga fumigasi apabila ada indikasi serangan hama.
     
    Dalam penyaluran ke masyarakat tetap memperhatikan kondisi riil kualitas beras yang apabila ditemukan penurunan mutu, tanpa menunggu lama, segera diterapkan tindakan seperti pemisahan dan reprocessing(pengolahan kembali). Bulog pun memastikan hanya beras layak konsumsi yang tersalurkan ke masyarakat.
     
    Sampai 6 Oktober, posisi stok beras di Bulog berada di angka total 3,89 juta ton yang terdiri dari CBP 3,83 juta ton dan komersial 56.600 ton.
     
    Sumber stok bersumber dari pengadaan dalam negeri dengan total 3,09 juta ton dengan realisasi penyaluran ke masyarakat melalui berbagai program di angka 870.800 ton.

    Lumbung Beras Nasional

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi lumbung produksi beras nasional.
     
    Total produksi beras di tiga wilayah itu mencapai 16,5 juta ton atau 49,72% dari total produksi nasional.
     
    Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras nasional periode Januari—November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton.
     
    Provinsi Jawa Timur diperkirakan mencatat produksi beras hingga 5,79 juta ton, lalu Provinsi Jawa Barat tercatat 5,54 juta ton, dan Provinsi Jawa Tengah 5,17 juta ton.
     
    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menuturkan total produksi beras nasional sampai dengan November 2025 diperkirakan melampaui capaian pada 2024 yang tercatat sebanyak 29,47 juta ton.
     
    “Lumbung produksi beras nasional masih di Pulau Jawa, khususnya Jatim, Jabar, dan Jateng. Kalau di luar Jawa, produksi tertinggi masih di Sulawesi Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).
     
    Proyeksi sampai dengan November 2025, produksi beras di Provinsi Sulsel mencapai 3,02 juta ton.
     
    Adapun di Pulau Sumatra, lumbung produksi beras tercatat di Sumatra Selatan, Lampung, dan Sumatra Utara. Ketiga provinsi di Sumatra itu diperkirakan mampu mencatat total produksi beras sebanyak 5,29 juta ton.
     
    BPS juga mencatat luas panen padi pada Agustus 2025 sebesar 1,11 juta hektare, mengalami
    kenaikan sebesar 0,09 juta hektare atau 9,18% dibandingkan dengan luas panen padi di Agustus 2024 yang sebesar 1,02 juta hektare.
     
    Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada Agustus 2025 diperkirakan sebanyak 6,73 juta ton GKP, mengalami kenaikan sebanyak 0,6 juta ton GKP atau 9,84% dibandingkan dengan produksi padi GKP di Agustus 2024 yang sebanyak 6,12 juta ton GKP.
     
    Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) pada Agustus 2025 diperkirakan sebanyak 5,63 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 0,51 juta ton GKG atau 9,9% dibandingkan dengan produksi padi GKG di Agustus 2024 yang sebanyak 5,12 juta ton GKG. (*)

  • Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

    Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

    Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

    “Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

    Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

    “Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

    Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

    “Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.

  • Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk menstabilkan harga beras di zona 3.

    Amran menyatakan dirinya langsung mengirimkan tim ke lapangan dengan harga beras yang masih menjulang tinggi alias melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

    “Ya, zona 3 betul [masih tinggi]. Kami sudah turunkan tim, berangkat. Hari ini berangkat ke titik [wilayah] yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” kata Amran saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Jika menengok pada Panel Harga Bapanas, Selasa (21/10/2025) pukul 14.17 WIB, rata-rata harga beras medium dan premium di zona 3 masih melampaui harga eceran tertinggi (HET). Adapun, zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium di zona 3 dibanderol di level Rp19.007 per kilogram. Harganya naik 20,3% dari HET zona 3 Rp15.800 per kilogram. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium yang mencapai Rp16.801 per kilogram atau 8,39% di atas HET zona 3 Rp15.500 per kilogram.

    Meski demikian, Amran mengeklaim bahwa harga beras mulai berangsur turun dari 514 kabupaten/kota menjadi 59 kabupaten/kota. Bahkan, dia menyebut jumlah wilayah yang mengalami penurunan harga beras menjadi 20 kabupaten/kota.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.

    “Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” kata Niti kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.

    “YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengeklaim stok beras melimpah,” tuturnya.

    Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” tuturnya.

    YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.

    “Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” pungkasnya.

  • Bongkar Korupsi Bansos, KPK Usut Distribusi 5 Juta Paket Bansos Beras pada 2020

    Bongkar Korupsi Bansos, KPK Usut Distribusi 5 Juta Paket Bansos Beras pada 2020

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait kasus korupsi penyaluran Bantuan Sosial atau korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) 2020, yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial. KPK mendalami mekanisme pendistribusian 5 juta bansos yang tersebar di 15 provinsi.

    Para saksi adalah Direktur PT Amanat Perkasa Speed, Joseph Sulistijo; Warehouse Manager PT Amanat Perkasa Speed/Total Logistik 2013—2022, Rully Firmansyah; dan General Affair (GA) Manager PT Dosni Roha, Paulus Moroopun Hayon. Adapun satu saksi Kepala Subdivisi Pelayanan Publik Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Dedy Rahman meminta penjadwalan ulang. 

    “Jadi didalami dari pihak-pihak subkonnya terkait dengan mekanisme dan bagaimana cara mendapatkan proyek pengadaan pendistribusian bansos beras tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Budi mengatakan bahwa pendalaman tersebut dapat memberikan petunjuk pihak-pihak lainnya yang diduga mengetahui sehingga dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia menjelaskan pendistribusian 5 juta paket bansos merupakan bagian dari total 10 juta paket bansos di 34 provinsi. 

    “Pendistribusian tersebut sebagian dari total 10 juta paket bansos untuk keluarga penerima yang tersebar di 34 provinsi. Pendistribusian dilakukan pada September hingga November 2020,” ujar Budi. 

    Pendalaman materi juga terkait harga paket dalam pendistribusian paket bantuan sosial. Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka,” ungkap Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025). 

    Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018—2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi: PT Dos Ni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dos Ni Roha Logistik.

    KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021—2024, Herry Tho (HT) untuk bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

    Menurut Budi, potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

    “Di mana penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ucap Budi.

    Dalam kasus ini juga menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

    Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Dia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar. Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020—Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020—Maret 2021).