BUMN: Perum BULOG

  • Harta Kekayaan Novi Helmy Prasetya, Mayjen TNI yang Kini Jabat Dirut Bulog

    Harta Kekayaan Novi Helmy Prasetya, Mayjen TNI yang Kini Jabat Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.

    Sebelum menjabat sebagai pemimpin baru Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya mengemban tugas sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Alumni Akademi Militer 1993 itu juga sempat mengemban tugas sebagai Pangdam Iskandar Muda untuk wilayah Aceh pada 2023 sampai 2024.

    Menukil laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novi Helmy tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp6,84 miliar pada 2023.

    Secara terperinci, aset berupa tanah dan bangunan mendominasi harta kekayaan tersebut, dengan nilai menembus Rp6,08 miliar.

    Tanah dan bangunan ini tersebar di sejumlah daerah. Salah satunya adalah tanah dan bangunan di tempat kelahirannya, Bangkalan, Madura, seluas 272 m2/230 m2 senilai Rp1 miliar.

    Ada pula properti seluas 150 m2/200 m2 yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat dengan estimasi nilai sebesar Rp900 juta. Kemudian tanah dan bangunan seluas 332 m2/310 m2 di Depok, Jawa Barat senilai Rp3,5 miliar.

    Novi Helmy juga tercatat memiliki beberapa bidang tanah di Serang, Banten. Masing-masing seluas 766 m2 senilai Rp383 juta dan luas 610 m2 dengan estimasi nilai Rp305 juta.

    Selain harta dalam bentuk tanah dan bangunan, Novi Helmy juga memiliki aset bergerak berupa mobil Toyota Innova Venturer 2.4 A/T tahun 2019 senilai Rp400,50 juta. Ia juga memiliki kendaraan roda dua Yamaha 2DP R AT tahun 2019 senilai Rp22 juta.

    Ada pula harta bergerak lain senilai Rp325 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp11,79 juta. Novi Helmy tercatat tidak memiliki surat berharga dan harta dalam bentuk lainnya.

  • Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog, Simak Profilnya – Page 3

    Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog, Simak Profilnya – Page 3

    Sebelumnya, Perum Bulog Kalteng terus menujukkan komitmennya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kepala Bulog Kalteng, Budi Sultika, mengatakan pihaknya akan menyerap sekitar 1.856 ton setara beras hasil produksi petani lokal pada periode Februari-April 2024. Upaya tersebut diharapkan mampu memotivasi petani untuk meningkatkan produksi pangan.

      

     

    “Penting bagi kami untuk segera mengakselerasi langkah-langkah yang mendukung target ini. Semua ini tak lepas dari peran pemerintah yang ingin menyejaterahkan petani dan masyarakatnya,” ungkap Budi, Kamis (30/1/2024).

    Selain itu, Bulog juga terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi. Hal itu dibuktikan dengan mendatangi berbagai kawasan produksi gabah di wilayah Kalteng.

    Budi menilai peran tersebut tak lepas dari dukungan pimpinan Bulog, Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Bahkan dalam melakukan penyerapan, pihaknya turut menggandeng TNI AD dari Kodam Tanjung Pura dan Korem 102/ Panju Panjung.

    “Kami terus berupaya melakukan pendampingan, agar hasil produksi yang diperoleh dapat lebih maksimal,”tambahnya.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras secara nasional di 2025. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025.

  • Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Dirut Baru

    Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Dirut Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali merombak susunan direksi perusahaan pelat merah sektor pangan Perum Bulog.

    Kali ini, Erick menunjuk nama-nama baru untuk mengisi posisi direktur utama dan direktur keuangan.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog, Erick Thohir telah Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.

    Sementara itu, Hendra Susanto ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Direktur Keuangan Bulog menggantikan Iryanto Hutagaol.

    Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog.

    Wahyu Suparyono sendiri baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Kala itu dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    Sementara itu, Iryanto Hutagaol resmi diangkat sebagai direktur keuangan pada 11 Oktober 2024 menggantikan Bagya Mulyanto.

    Novi Helmy Prasetya selaku pemimpin baru Perum Bulog sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Adapun Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    “Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat, dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto,” tulis keterangan Perum Bulog.

    Selain perubahan direksi, jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Keputusan ini mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas yang diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca.

    Verdianto adalah seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

  • Copot Wahyu Suparyono, Erick Thohir Tunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog  – Halaman all

    Copot Wahyu Suparyono, Erick Thohir Tunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog.

    Posisi direktur utama (dirut) yang sebelumnya dijabat Wahyu Suparyono, kini ditempati oleh Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    Dalam keputusan tersebut tak hanya mengakhiri masa jabatan Wahyu, tetap juga Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog.

    Direktur Keuangan Bulog kini dijabat oleh Hendra Susanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas.

    Posisinya kini diisi oleh Verdianto Iskandar Bitticaca yang merupakan seorang Purnawirawan Polri. Ia terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

    Beberapa hari yang lalu, Kementerian BUMN juga mengubah posisi Kepala Dewan Pengawas dan Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Dalam perubahan itu, Sudaryono diangkat menjadi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog. Ia menggantikan Arief Prasetyo Adi.

    Lalu, Prihasto Setyanto diangkat menjadi Direktur Pengadaan Perum Bulog menggantikan Awaludin Iqbal.

    Sudaryono saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ia juga politikus dari Partai Gerindra.

    Sementara itu, Prihasto Setyanto sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian.

    Ia pernah menjadi Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan). 

  • Bapanas Optimistis Produksi Jagung Meningkat 41,38% di Triwulan Pertama

    Bapanas Optimistis Produksi Jagung Meningkat 41,38% di Triwulan Pertama

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pihaknya optimistis terkait melimpahnya stok jagung sejak musim panen awal Februari 2025. 

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Arief optimistis proyeksi produksi jagung pada triwulan pertama pada 2025 akan meningkat hingga 41,38% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Arief menjelaskan, menurut laporan BPS yang mengacu pada kerangka sampel area (KSA), proyeksi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% diperkirakan meningkat sebesar 1,4 juta ton.

    Pada Januari 2025, proyeksi produksi jagung diperkirakan mencapai 1,33 juta ton, Februari 1,39 juta ton, dan Maret 2,08 juta ton, sehingga total keseluruhan produksi mencapai 4,81 juta ton. Sementara pada triwulan pertama 2024, total produksi jagung tercatat sebesar 3,40 juta ton, dengan rincian Januari 512 ton, Februari 2025 sebesar 838.000 ton, dan Maret 2025 sebesar 2,05 juta ton.

    “Proyeksi eskalasi signifikan produksi jagung dalam negeri ini harus disikapi dengan komitmen pemerintah untuk menyerap dan memperkuat stok cadangan jagung pemerintah (CJP) yang dikelola oleh BUMN pangan,” ujar Kepala Bapanas Arief yang optimistis produksi jagung meningkat kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Arief menekankan hasil produksi jagung petani harus diserap oleh pemerintah menjadi bagian dari cadangan pangan nasional melalui peran Bulog sebagai offtaker.

    “Dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) ini, kita berharap petani jagung mendapatkan harga yang baik,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam upaya memperkuat stok CJP, Bulog ditargetkan untuk menyerap 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025, yang setara dengan sekitar 5,8% dari total proyeksi produksi jagung nasional sebesar 17,7 juta ton. 

    Selain itu, target penyaluran jagung berupa  simpanan pemerintah untuk harga pangan (SPHP) juga ditetapkan sebesar 250.000 ton pada 2025.

    Pemerintah juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Nomor 18 Tahun 2025. 

    Penetapan HPP ini menjadi landasan bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani jagung domestik untuk memperkuat stok cadangan jagung pemerintah (CJP). Untuk itu Bapanas optimistis produksi jagung meningkat.

  • Bansos Beras 10 Kg dan SPHP Dihentikan Sementara Mulai Hari Ini, Sampai Kapan?

    Bansos Beras 10 Kg dan SPHP Dihentikan Sementara Mulai Hari Ini, Sampai Kapan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa 10 kilogram (kg) beras gratis serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat, 7 Februari 2025.

    Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan pada 31 Januari 2025.

    Alasan Penghentian Sementara Bansos Beras dan SPHP

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa Perum Bulog dapat fokus menyerap hasil panen petani, yang ditargetkan mencapai 3 juta ton setara beras.

    Hal ini bertujuan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani selama masa panen raya yang diperkirakan berlangsung dari Februari hingga April 2025.

    “Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” kata Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Jumat 7 Februari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa penundaan ini juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok beras nasional tetap stabil dan tidak mengganggu proses serapan gabah petani oleh Bulog.

    Dampak dan Kondisi Saat Ini

    Sampai dengan 6 Februari 2025, realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen dari alokasi 300 ribu ton telah mencapai 89,2 ribu ton atau sekitar 29,74 persen. Sementara itu, bansos beras 10 kg yang direncanakan untuk Januari dan Februari belum terlaksana karena masih dalam tahap pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memastikan akurasi penerima manfaat.

    Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa langkah penghentian sementara ini juga mempertimbangkan faktor inflasi pangan atau volatile food yang berada di angka 2,95 persen secara bulanan dan 3,07 persen secara tahunan pada Januari 2025.

    Pemerintah menargetkan inflasi volatile food tetap berada di kisaran 3 hingga 5 persen, sebagaimana yang disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada 31 Januari lalu.

    Sampai Kapan Bansos Beras dan SPHP Dihentikan?

    Masyarakat yang bergantung pada bantuan beras tentu bertanya-tanya, sampai kapan bansos ini akan dihentikan? Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kelanjutan program bansos beras 10 kg dan SPHP akan ditentukan dalam Rakortas Bidang Pangan berikutnya.

    “Selanjutnya, pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” katanya.

    Akan tetapi, berdasarkan informasi yang ada, penghentian ini kemungkinan besar berlangsung hingga panen raya selesai, yaitu sekitar April 2025. Artinya, bantuan bisa kembali dilanjutkan setelah pemerintah memastikan stok beras stabil dan harga di tingkat petani tetap terjaga.

    Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani

    Keputusan penghentian sementara bansos beras ini juga didasarkan pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar harga gabah di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu rendah.

    “Kalau kita lihat project-nya itu sampai dengan April. Kita ada rapat terbatas dipimpin Pak Presiden kemudian diputuskan bahwa sebenarnya Januari dan Februari itu tidak ada bantuan pangan,” ujar Arief Prasetyo Adi.

    Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan petani dengan menjaga harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram, baik di Bulog maupun di pasar swasta.

    Jika harga gabah turun drastis akibat beras bansos yang beredar di pasar, petani dikhawatirkan tidak akan memiliki keuntungan yang layak, yang pada akhirnya dapat mengganggu produksi pangan nasional.

    “Ini kebijakannya menjaga petani. Menjaga petani-petani kita jangan sampai para petani tidak mau menanam lagi karena harga gabahnya jatuh,” ucap Arief Prasetyo Adi.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga ingin meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di kisaran Rp108 hingga Rp112 untuk sektor tanaman pangan, dengan target meningkat ke Rp120 seperti sektor perkebunan.

    “Harapannya bisa naik ke 120 seperti sektor perkebunan. Kami terus memantau dan menjaga keseimbangan ini agar petani tetap sejahtera,” tutur Arief Prasetyo Adi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Zulhas Buka Crisis Center Masalah Pupuk dan Gabah, Petani Bisa Lapor!

    Zulhas Buka Crisis Center Masalah Pupuk dan Gabah, Petani Bisa Lapor!

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, akan membuka saluran pengaduan untuk masyarakat melaporkan masalah distribusi pupuk subsidi dan pembelian gabah. Petani bisa melaporkan jika terjadi penyimpangan dalam hal produksi itu.

    Dia menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas pejabat daerah atau oknum yang sengaja melakukan penyimpangan.

    “Di kantor saya sekarang buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah Pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

    Mantan Menteri Perdagangan itu juga menjelaskan terkait pupuk telah diputuskan penyalurannya akan lebih singkat. Pemerintah telah memangkas rentetan aturan Kementerian/Lembaga untuk penyaluran pupuk.

    Saat ini jalurnya hanya dengan persetujuan Menteri Pertanian dan langsung ke BUMN pupuk. Hal itu dilakukan untuk keberpihakan pemerintah kepada petani, jangan sampai komoditas penting dalam produksi padi itu terlambat sampai ke petani.

    “Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau tanam lagi,” ucapnya.

    Selain kebijakan pupuk, pemerintah juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg. Harga itu berlaku untuk semua penggilingan baik swasta dan BUMN yakni Perum Bulog.

    “Kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg,” tegasnya.

    Untuk diketahui, terkait penyaluran pupuk subsidi, pemerintah memutuskan alokasi pupuk subsidi 9,55 juta ton untuk 2025. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No 644/kPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Dalam keputusan tersebut, Kementerian Pertanian menyebutkan alokasi pupuk subsidi berdasarkan jenis dan jumlah atau volumenya. Keputusan alokasi pupuk subsidi 2025 itu telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada 19 November 2024.

    Sementara terkait satu harga gabah Rp 6.500/kg, dibuktikan dengan Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum nomor kesatu dalam aturan tersebut.

    Aturan itu merupakan hasil revisi yang ditetapkan sebagai Hasil Rapat Koordinasi Terbatas bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan Nomor R-50/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 22 Januari 2025.

    “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani ditetapkan menjadi sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram,” tulis diktum kedua.

    “Perum Bulog melaksanakan pembelian GKP di tingkat Petani dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,” lanjut diktum keempat.

    (ada/eds)

  • Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Investasi dalam sektor gizi disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu menjadi pilar fundamental dalam pembangunan suatu negara. Upayanya mencakup langkah untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, beragam, serta bernilai gizi tinggi.

    Konsep ini tidak hanya meliputi ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai, tetapi juga aspek keterjangkauan dan pemanfaatannya secara optimal.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi 2021-2024 untuk menguatkan ketahanan pangan nasional melalui berbagai pendekatan.

    Strategi ketersediaan pangan mencakup peningkatan produksi pangan yang beragam, penyediaan pangan yang aman dalam setiap tahap produksinya, serta pengelolaan cadangan pangan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat.

    Selain itu, aspek ekspor dan impor pangan harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kestabilan pasokan dalam negeri.

    Penanganan food loss juga menjadi perhatian utama guna mengurangi kehilangan hasil panen, sementara biofortifikasi diterapkan untuk meningkatkan nilai gizi sumber pangan.

    Dalam aspek keterjangkauan, stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga yang ekstrem.

    Pemanfaatan sistem informasi pasar dan harga pangan yang transparan akan membantu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat.

    Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam ekosistem pangan, sehingga penguatan kapasitas mereka menjadi bagian dari strategi yang diterapkan.

    Pemerintah juga mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal serta menyediakan pangan darurat untuk situasi krisis.

    Di samping itu, penguatan kemandirian pangan di daerah rentan dan terdampak bencana, pengembangan sistem logistik pangan, serta optimalisasi perdagangan internasional turut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh.

    Sementara itu, strategi pemanfaatan pangan menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

    Pemantauan status gizi secara berkala dan penguatan sistem kewaspadaan pangan menjadi langkah awal dalam mendeteksi permasalahan gizi di masyarakat.

    Upaya edukasi keamanan pangan terus diperluas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta pemanfaatan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) berbasis pangan lokal juga ditekankan sebagai langkah preventif terhadap permasalahan gizi buruk.

    Pemerintah berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, mengendalikan pemborosan pangan, serta memperkaya kandungan zat gizi melalui fortifikasi pangan tertentu. Semua langkah ini ditujukan untuk menjamin keamanan pangan dan mutu gizi yang optimal.

    Pendekatan Menyeluruh

    Dalam perspektif yang lebih luas, upaya ketahanan pangan dan gizi tidak bisa dilakukan secara terpisah.

    Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperkuat integrasi antara ketahanan pangan dan gizi.

    Beberapa langkah strategis dalam ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi nasional melalui produktivitas dan efisiensi pertanian, diversifikasi pangan dengan mengembangkan sumber pangan alternatif seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian, serta penguatan infrastruktur pertanian yang meliputi sistem irigasi, jaringan transportasi, dan fasilitas penyimpanan.

    Pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih canggih juga berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Dari sisi ketahanan gizi, peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan protein hewani menjadi perhatian utama.

    Program gizi yang menyasar berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, terus dikembangkan agar kebutuhan gizi spesifik mereka dapat terpenuhi.

    Infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan dan distribusi makanan yang lebih baik juga diperlukan agar akses terhadap pangan bergizi semakin luas.

    Penerapan teknologi dalam pengolahan, pengemasan, dan pengawasan gizi semakin relevan dalam menjamin keamanan serta kandungan nutrisi pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Pendekatan integratif menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan gizi berjalan seiring.

    Pengembangan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan akan memperkuat ekosistem pangan secara keseluruhan.

    Pendidikan gizi juga harus diperluas agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya asupan nutrisi seimbang.

    Kolaborasi lintas sektor antara pertanian, kesehatan, dan pendidikan perlu ditingkatkan guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat dievaluasi efektivitasnya secara berkala.

    Dalam konteks ini, Perum Bulog memainkan peran penting sebagai operator pangan nasional, khususnya dalam mendukung upaya mengatasi masalah stunting di berbagai daerah.

    Langkah nyata yang telah diambil Bulog dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.

    Di tengah pembahasan kebijakan makan bergizi gratis yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, kehadiran Bulog menjadi elemen strategis dalam memastikan bahwa pangan bergizi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

    Penting untuk dipahami bahwa gizi tidak hanya sebatas aspek konsumsi, tetapi juga merupakan investasi masa depan. Gizi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional.

    Investasi dalam sektor gizi bahkan disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya.

    Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa para pengambil kebijakan benar-benar memahami urgensi asupan gizi dalam pembangunan generasi mendatang.

    Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi terus meningkat, terutama jika diarahkan pada program yang memiliki dampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Intervensi gizi menjadi salah satu bentuk intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, sehingga menjadi perhatian utama dalam berbagai gerakan global, termasuk Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

    Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya ini, melainkan harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat melalui model pentahelix yang mencakup unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi inilah yang akan menciptakan gerakan perbaikan gizi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

    Harapan besar tertuju pada program peduli gizi yang diinisiasi oleh Bulog sebagai langkah awal dalam mendukung rencana makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

    Jika program ini dapat berjalan dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan.

    Kiprah Bulog dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi di seluruh pelosok negeri akan menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR harap peningkatan pengawasan soal tukar karung beras SPHP

    Anggota DPR harap peningkatan pengawasan soal tukar karung beras SPHP

    Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv berharap adanya peningkatan pengawasan terhadap pedagang yang diduga melakukan penukaran karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke karung beras premium.

    Rajiv mengaku menerima video amatir dari salah satu pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang berisi diduga aksi pengemasan ulang beras SPHP Bulog ke dalam karung beras premium untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.

    “Saya mendapat video, ini (terjadi) akhir 2024 Desember, beras Bulog ditukar dengan karung premium, tadi sama Kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung kita lapor polisi, iya saya sepakat, tapi fungsi pengawasan Bulog bagaimana?,” kata Rajiv sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Rajiv mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Kompleks Parlemen yang ditayangkan di akun Youtube TV Parlemen.

    Dia mengaku geram setelah menerima video yang menunjukkan kecurangan oknum pedagang beras nakal menukar karung beras Bulog dengan karung beras premium.

    Meskipun sepakat untuk melaporkan ke polisi, namun Rajiv juga menanyakan peran pengawasan Bulog yang seharusnya bisa mencegah kecurangan tersebut.

    Rajiv khawatir, jika pengawasan tidak berjalan dan tidak ada sanksi pada pelaku pedagang beras nakal, maka akan mengganggu program swasembada pangan yang merupakan program utama pemerintah.

    “Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu, nanti ketika panen jangan sampai Bulog nggak bisa menyerap karena perilaku curang oknum pedagang, ujung-ujungnya harga gabah turun, gagal lagi swasembada pangan,” ujar Rajiv.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengklaim bahwa pihaknya rutin melakukan pengawasan yang dilakukan bersama dengan dinas pertanian dan perdagangan.

    “Teknisnya, kami juga melakukan monitoring bekerja sama dengan dinas pertanian setempat, dinas perdagangan setempat,” kata Wahyu.

    Selain itu, kerja sama tersebut juga dilakukan bukan hanya kepada pengawasan, tetapi juga berkaitan penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran.

    “Memang kami juga sepakat dan sependapat jika ada penyimpangan dilaporkan, tapi kami juga bekerja sama dengan dinas pertanian dan dinas perdagangan agar masuk sasaran SPHP,” kata Wahyu.

    Menanggapi hal itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengusulkan apabila ditemukan ada pedagang yang menukar karung beras SPHP ke karung beras premium agar dilaporkan ke pihak berwajib.

    “Untuk permasalahan tukar karung dan lain-lain, bila ada tolong disampaikan, karena ini kita laporkan saja sama-sama ke kepolisian. Jadi bukan ranah Badan Pangan Nasional, tapi bila ada laporan kita bisa sampaikan,” kata Arief.

    Arief juga mengatakan bahwa saat ini penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras 10 kilogram ditunda sementara guna menjaga harga penyerapan gabah di tingkat petani.

    Ia katakan penundaan ini hanya sementara sampai panen raya usai dan ketika Indonesia mengalami masa paceklik, maka program intervensi perberasan akan kembali digelontorkan.

    “Jadi bantuan pangan beras dan SPHP sementara dihold selama panen raya. Berdasarkan rakortas terakhir, kita hold dulu bantuan pangan dan SPHP sampai panennya selesai, cita-cita kita kan supaya harga gabah petani optimal diserap Rp6.500 per kilogram,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Banyumas mulai serap gabah hasil panen mengacu HPP terbaru

    Bulog Banyumas mulai serap gabah hasil panen mengacu HPP terbaru

    Purwokerto (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Banyumas mulai menyerap gabah hasil panen petani di wilayah eks Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru, yakni dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

    Pemimpin Perum Bulog Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis mengatakan mereka mulai menyerap gabah hasil panen petani di wilayah eks Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara dengan mengacu pada HPP terbaru.

    “Saat ini memang belum memasuki masa panen raya, namun di beberapa wilayah sudah ada yang panen. Masa panen raya diprediksi berlangsung pada akhir Februari hingga April,” katanya.

    Bahkan, kata dia, pihaknya kini telah menyerap gabah dan beras hasil panen petani sebanyak 644 ton (setara beras).

    Penyerapan itu menggunakan HPP terbaru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Pihaknya termasuk mitra diperintahkan membeli gabah kering panen (GKP) secara langsung dari petani dengan harga sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Dengan adanya Keputusan Kepala Bapanas terbaru (Keputusan Nomor 14 Tahun 2025, red.) itu, aturan rafaksi harga gabah tidak diberlakukan lagi, sehingga kami membeli GKP dari petani dengan satu harga, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram,” katanya menjelaskan.

    Ia mengharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, penyerapan gabah hasil panen petani bisa berjalan optimal dan petani pun makin bersemangat untuk menjual hasil panen ke Bulog Banyumas.

    Apalagi pihaknya pada 2025 ditargetkan menyerap sekitar 88.000 ton setara beras guna memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah.

    Ia optimistis target tersebut dapat tercapai karena telah melakukan berbagai persiapan seperti menyosialisasikan HPP terbaru kepada petani serta menyiapkan delapan Kompleks Pergudangan Bulog Cabang Banyumas.

    Menurutnya bahwa delapan Kompleks Pergudangan Bulog Cabang Banyumas secara keseluruhan berkapasitas 68.000 ton sebagai pusat informasi penyerapan gabah dan beras maupun tempat penyimpanan cadangan pangan pemerintah tersebut.

    Pihaknya juga menggandeng gabungan kelompok tani maupun penggilingan padi sebagai mitra kerja Bulog Banyumas, pemerintah daerah khususnya dinas pertanian setempat, Babinsa (TNI Angkatan Darat),) dan pendamping dari Perum Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyerap gabah hasil panen petani.

    “Sampai saat ini sudah ada 82 mitra kerja, namun kami masih membuka kesempatan bagi gabungan kelompok tani dan sebagainya untuk menjadi mitra. Bagi yang berminat bisa menghubungi kompleks pergudangan terdekat atau datang langsung ke Kantor Perum Bulog Cabang Banyumas di Purwokerto,” kata Prawoko.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025