Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

    Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya melaporkan hingga hari ini, Bulog baru menyerap sekitar 45.000 ton beras. Angka ini masih jauh dari target hingga April 2025 yang mencapai 3 juta ton.

    “Sampai sejauh ini kurang lebih 45.000 ribu ton yang sudah kita serap,” kata Mayjen TNI Novi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2).

    Meski baru serap 45.000 an beras, Mayjen TNI Novi yang baru diangkat menjadi Dirut Bulog tersebut optimis target penyerapan beras hingga 3 juta ton dapat tercapai paling lambat 3 bulan.

    Optimis tersebut terjadi lantaran pihaknya sudah mempunyai anggaran untuk penyerapannya sudah ada. Sehingga tidak akan ada kendala dalam mencapai target tersebut.

    “Ke depan, karena kita sudah punya rencana dan juga punya anggaran. Saya pikir itu, dua bulan setengah sampai tiga bulan ke depan kita sudah akan mencapai target yang sudah ditentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

    Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

    “Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Mentan Minta Pegawai Bulog Tak Boleh Libur Sabtu Minggu – Page 3

    Mentan Minta Pegawai Bulog Tak Boleh Libur Sabtu Minggu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya, mengadakan rapat evaluasi untuk membahas penyerapan hasil panen serta upaya stabilisasi harga pangan di Indonesia.

    Rapat ini menjadi momentum penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan harga, yang menjadi perhatian utama pemerintah.

    Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

    Dalam pertemuan ini, Mentan menekankan pentingnya kerjasama antara kedua pihak agar dapat mencapai swasembada pangan. 

    Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengubah cara kerja yang lebih fleksibel, dengan mencabut libur pada hari Sabtu dan Minggu menjadi tetap hari kerja untuk memastikan proses penyerapan gabah berjalan lancar. 

    “Kita ada konsensus kesepakatan antara Bulog, dulu pertanian juga sudah menular ke Bulog. Tidak ada hari minggu, tidak ada hari sabtu. Atau hari sabtu, minggu adalah menjadi hari Senin Selasa. Nah, itu cara kerja kita. Sampai swasembada,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

    Harga Gabah Petani Sebesar Rp6.500 per Kg

    Adapun dalam hasil rapat tersebut, Mentan menegaskan harga gabah petani di Indonesia harus dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Hal ini mengacu pada arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan gabah.

    Mentan menegaskan bahwa harga tersebut tidak hanya berlaku bagi Perum Bulog, namun juga untuk seluruh penggilingan dan pihak lain yang membeli gabah dari petani.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Diperintahkan kepada kita semua. Bukan kepada bulog saja. Seluruh penggilingan, siapa saja. Di seluruh Indonesia, yang membeli gabah di tingkat petani, itu mutlak harganya Rp6.500. Saya ulangi, siapa saja,” tegasnya.

    Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa harga gabah yang diterima petani tidak jatuh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Membeli gabah petani, itu mutlak harganya Rp6.500 tanpa kecuali. Bukan berlaku untuk bulog saja. Berlaku untuk semua orang,” ujarnya.

     

  • Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

    Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan anggaran tambahan untuk Perum Bulog sebesar Rp 16,6 triliun akan cair minggu depan.

    Ia menyampaikan tambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk menyerap produksi 3 juta ton beras dalam negeri. Di mana tambahan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tambahan anggaran Rp 16,6 triliun ini InsyaAllah bisa dicairkan dalam waktu singkat. Bisa saja minggu depan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Direksi baru Perum Bulog di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Amran menyampaikan dengan penambahan anggaran kepada Perum Bulog dan, gudang penyimpanan beras telah tersedia maka target penyerapan 3 juta ton beras dalam negeri tersebut tidak akan terlalu sulit.

    Terlebih lagi kata Amran, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri tahun ini mengalami surplus dibandingkan tahun lalu. Di mana pada Januari, Februari, Maret itu ada 2.9 juta ton beras yang dihasilkan petani.

    “Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

    Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

    “Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Wamentan Ungkap Alasan Pemerintah Tunjuk Dirut Bulog Baru

    Wamentan Ungkap Alasan Pemerintah Tunjuk Dirut Bulog Baru

    Bisnis.com, JAKARTA –  Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah melakukan perombakan direksi Perum Bulog, termasuk posisi Direktur Utama.

    Sudaryono yang juga merupakan Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog itu menyampaikan, perombakan dilakukan untuk kebutuhan organisasi semata.

    Dirinya mengaku, tidak ada alasan khusus bagi pemerintah melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu.

    “Jadi ini kebutuhan organisasi saja sih, nggak ada yang spesial sebetulnya,” kata Sudaryono kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Jumat (7/2/2025), resmi mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.

    Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Dengan adanya keputusan tersebut, Wahyu Suparyono tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog dalam keterangan resminya, Minggu (9/2/2025).

    Wahyu Suparyono sendiri baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Kala itu dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    Profil Novi Helmy Prasetya

    Sebelum menjabat sebagai Bos Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya selaku merupakan Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024 hingga saat ini. 

    Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus. 

    Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis selama menjabat sebagai tentara. Diantaranya, Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.

    Selain itu, Novi juga sempat menjabat sebagai Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.

    Jenderal bintang dua ini juga melakukan sejumlah operasi militer. Diantaranya operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.

  • Jadi Bos Bulog, Novi Helmy Prasetya Masih Aktif Jadi TNI

    Jadi Bos Bulog, Novi Helmy Prasetya Masih Aktif Jadi TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono pada Jumat (7/2/2025).

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengakui, dirinya hingga saat ini masih aktif sebagai prajurit. Sejak Februari 2024 hingga saat ini, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    “Ya masih aktivitas [sebagai prajurit TNI],” kata Novi kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    Jenderal TNI bintang dua ini menuturkan, posisi Dirut Perum Bulog yang diembannya saat ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, dia akan melaksanakan penugasan yang ada, termasuk menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025 guna mencapai swasembada pangan.

    Di sisi lain, Novi hingga saat ini mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    “Belum tahu, belum tahu,” ujarnya singkat.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Novi sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono. Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Wahyu Suparyono baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Dia kala itu menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, perombakan yang dilakukan pada tubuh BUMN Pangan itu hanya untuk kebutuhan organisasi semata. 

    Dia mengaku, tidak ada alasan khusus bagi pemerintah melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu.

    “Jadi ini kebutuhan organisasi saja sih, nggak ada yang spesial sebetulnya,” kata Sudaryono kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

  • Bos Bulog Ungkap Baru Serap 45.000 Ton Setara Beras

    Bos Bulog Ungkap Baru Serap 45.000 Ton Setara Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog menyatakan telah menyerap 45.000 ton setara beras hingga saat ini. Penyerapan ini merupakan bagian dari penugasan 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    “Sampai sejauh ini kurang lebih 45.000 ton yang sudah kita serap,” kata Novi dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).

    Dia optimistis target penugasan penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025 dapat tercapai. Pasalnya, Perum Bulog telah menyiapkan berbagai upaya untuk menyerap 3 juta ton setara beras.

    Selain itu, Perum Bulog juga mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun, dari sebelumnya Rp23 triliun. Dengan begitu, Perum Bulog mengantongi sekitar Rp39 triliun untuk melaksanakan penugasan tersebut.

    “Saya pikir untuk 2 bulan setengah sampai dengan 3 bulan ke depan kita sudah akan mencapai target yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah sepakat menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025. 

    Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    “Kemudian dengan serapan 3 juta tadi, kita harapkan harga pembelian gabah di tingkat petani bisa terjaga di angka minimal Rp6.500 [per kg] sehingga nilai tukar petani, kesejahteraan petani, akan meningkat,” ujar Amran. 

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga meminta penggilingan-penggilingan swasta untuk menyerap gabah kering panen minimal Rp6.500 per kg. Untuk itu, Amran berencana akan mengadakan rapat dengan penggilingan besar dan sedang untuk menandatangani kontrak.

    “Kita akan bertanda tangan kontrak atau PO kita berikan, langsung action, langsung bergerak. Karena kita melihat pergerakan harga masih average rata-rata seluruh Indonesia masih di bawah HPP,” pungkasnya. 

  • Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, anggaran tambahan Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras di 2025, kemungkinan cair pekan depan.

    Hal tersebut diungkapkan Amran usai mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Perum Bulog di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu pagi (9/2/2025).

    “Bapak Presiden [Prabowo Subianto] menyiapkan anggaran langsung tambahan Rp16,6 triliun. Ini Insyaallah dicairkan dalam waktu singkat, bisa saja minggu depan, tapi sudah menjadi keputusan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk mengejar target penyerapan 3 juta ton setara beras di tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyepakati tambahan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dari sebelumnya Rp23 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada saat panen raya. 

    “Ada Rp23 triliun sudah ready, sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menkeu [Menteri Keuangan]. Jadi sudah ada Rp39 triliun bisa untuk beli beras 3 juta ton hingga April saat panen raya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Perum Bulog untuk tidak membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). 

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. 

    Zulhas mengharapkan, penugasan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, hingga perangkat desa.

    “Jita bantu bersama Bulog untuk serap gabah dengan harga yang sudah ditentukan,” ujarnya. 

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta untuk membeli GKP sebesar Rp6.500 per kg. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak segan untuk membawa masalah ini ke penegak hukum. 

    “Kalau yang melanggar harga yang ditetapkan pemerintah akan ada langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya.

  • Profil Mayjen TNI Novi Helmy, Lulusan Kopassus Kini Dirut Perum Bulog

    Profil Mayjen TNI Novi Helmy, Lulusan Kopassus Kini Dirut Perum Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Novi Helmy diangkat untuk menggantikan Wahyu Suparyono.

    Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama.

    Wahyu Suparyono sendiri baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Kala itu dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog dalam keterangan resminya, Minggu (9/2/2025).

    Profil Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

    Novi Helmy Prasetya selaku pemimpin baru Perum Bulog sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024.

    Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus. 

    Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis selama menjabat sebagai tentara. Diantaranya, Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.

    Selain itu, Novi juga sempat menjabat sebagai Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.

    Jenderal bintang dua ini juga melakukan sejumlah operasi militer. Diantaranya operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.

    Harta Kekayaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

    Menukil laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novi Helmy tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp6,84 miliar pada 2023. Secara terperinci, aset berupa tanah dan bangunan mendominasi harta kekayaan tersebut, dengan nilai menembus Rp6,08 miliar.

    Tanah dan bangunan ini tersebar di sejumlah daerah. Salah satunya adalah tanah dan bangunan di tempat kelahirannya, Bangkalan, Madura, seluas 272 m2/230 m2 senilai Rp1 miliar. Ada pula properti seluas 150 m2/200 m2 yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat dengan estimasi nilai sebesar Rp900 juta. Kemudian tanah dan bangunan seluas 332 m2/310 m2 di Depok, Jawa Barat senilai Rp3,5 miliar.

    Novi Helmy juga tercatat memiliki beberapa bidang tanah di Serang, Banten. Masing-masing seluas 766 m2 senilai Rp383 juta dan luas 610 m2 dengan estimasi nilai Rp305 juta.

    Selain harta dalam bentuk tanah dan bangunan, Novi Helmy juga memiliki aset bergerak berupa mobil Toyota Innova Venturer 2.4 A/T tahun 2019 senilai Rp400,50 juta. Ia juga memiliki kendaraan roda dua Yamaha 2DP R AT tahun 2019 senilai Rp22 juta. Ada pula harta bergerak lain senilai Rp325 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp11,79 juta.

    Novi Helmy tercatat tidak memiliki surat berharga dan harta dalam bentuk lainnya.

  • Menko Pangan: Harga Gabah Tak Boleh di Bawah Rp 6.500 per Kg – Page 3

    Menko Pangan: Harga Gabah Tak Boleh di Bawah Rp 6.500 per Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    Jika ada petani yang mendapatkan harga di bawah HPP, Perum Bulog akan turun tangan untuk membeli langsung dengan harga yang telah ditetapkan.

    “Jika harga gabah di bawah HPP, maka Bulog akan membeli langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kg,” ujar Menko Pangan Hasan saat berdialog dengan petani di Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025).

    Komitmen Pemerintah Kawal Harga Gabah

    Zulkifli menekankan pentingnya pengawalan terhadap kebijakan ini agar tidak merugikan petani. Ia meminta pemerintah daerah, Bulog, kepala desa, bupati, hingga aparat TNI dan Polri untuk memastikan harga gabah tetap sesuai dengan ketentuan.

    “Gubernur, Bulog, kepala desa, bupati, TNI, dan Polri harus mengawal kebijakan ini agar petani tidak dirugikan. Jika ada petani yang menjual gabahnya di bawah Rp6.500 per kg, segera laporkan ke pihak berwenang agar ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Langkah ini dilakukan guna memastikan kesejahteraan petani serta menjaga harga gabah tetap stabil, terutama saat musim panen raya. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen guna mencegah anjloknya harga di pasaran.

     

  • Erick Thohir Tetapkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog

    Erick Thohir Tetapkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Perum Bulog yang baru. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama Bulog sejak 10 September 2024.

    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai direktur utama Bulog dan Iryanto Hutagaol sebagai direktur keuangan Bulog.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis keterangan resmi Bulog dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).

    Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai asisten teritorial Panglima TNI. Novi akan menjabat sebagai direktur utama Perum Bulog bersama Direktur Keuangan Bulog Hendra Susanto. Hendra sebelumnya adalah wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Selain mengganti dirut Bulog, Jajaran dewan pengawas Perum Bulog  juga mengalami perombakan. Sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Dewan Pengawas Bulog Wicipto Setiadi diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca, purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai asisten utama Kapolri Bidang Operasi.