Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Jelang Ramadan, Zulhas Pastikan Stok Beras hingga Minyak Goreng Melimpah

    Jelang Ramadan, Zulhas Pastikan Stok Beras hingga Minyak Goreng Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok bahan pokok seperti beras, daging ayam, telur ayam, hingga minyak goreng melimpah selama bulan puasa.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas usai menghadiri rapat pembahasan ketersediaan pasokan dan harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (26/2/2025).

    “Bahan pokok aman, beras banyak sekali, ayam banyak, telur banyak, minyak banyak,” kata Zulhas, Rabu (26/2/2025).

    Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan, stok beras yang dikuasai Perum Bulog saat ini mencapai 2 juta ton. Dengan stok yang ada saat ini, dia meyakini kebutuhan beras selama momen Ramadan tercukupi.

    Selain itu, pemerintah juga menyepakati untuk memasok lebih banyak minyak goreng ke pasar.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, stok minyak goreng yang digelontorkan ke pasar dua kali lipat lebih banyak dibanding sebelumnya.

    Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih jauh berapa banyak minyak goreng yang akan digelontorkan oleh pemerintah selama periode Ramadan dan Idulfitri.

    “Minyak goreng akan membanjiri pasar 2 kali [lebih banyak] daripada sebelumnya, 2 kali lebih banyak,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengenai ketersediaan bahan pokok dan membeli sesuai dengan kebutuhan tanpa harus takut kehabisan stok.

    “Pendek kata, ketersediaan bahan pokok tersedia dimana-mana, masyarakat tidak perlu khawatir belanja saja seperlunya, kapan saja barangnya ada,” ucapnya.

    Zulhas juga meminta pengusaha untuk tidak menimbun barang dagangannya. Dia juga meminta pengusaha untuk tidak menjual bahan pokok di atas harga acuan maupun harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemeirntah. 

    “Jadi janganlah bulan Ramadan ini tamak, serakah, pengen enaknya sendiri, mengambil untung sebanyak-banyaknya sementara orang sedang memerlukan untuk hari raya, puasa, dan seterusnya,” tegasnya.

    Untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok tetap stabil, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menambahkan, pihaknya akan menurunkan anggota Kepolisian ke pasar tradisional untuk memastikan harga-harga bahan pokok sesuai dengan harga acuan dan HET yang dipatok oleh pemerintah.

    “Besok saya akan menurunkan anggota untuk mengontrol, kalau ada yang harganya lebih dari HET akan kita telusuri, penyebabnya ada di mana, dan juga akan kita tertibkan. Apalagi, kalau kemudian ada permainan yang dilakukan oleh para spekulan,” kata Listyo.

    Dia mengharapkan, selama bulan puasa berlangsung, masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai, atau sesuai dengan harga yang telah diatur pemerintah. 

  • UU Kementerian Digugat ke MK, Persoalkan 5 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN – Halaman all

    UU Kementerian Digugat ke MK, Persoalkan 5 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

    Dikatakan bahwa saat ini ada 5 wamen di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran yang merangkap komisaris dan dewan pengawas BUMN, yaitu:

    – Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN merangkap Komisaris BRI;

    – Aminuddin Maruf, Wakil Menteri BUMN merangkap Komisaris PLN;

    – Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN merangkap Wakil Komisaris Utama Pertamina;

    – Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan merangkap Wakil Komisaris Utama PLN;

    – Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian merangkap Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Rizaldy, yang juga merupakan lulusan Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, menambahkan bahwa sejatinya jika dilihat, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019.

    Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah sebenarnya telah melarang wakil menteri rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta.

    Alasannya, posisi wakil menteri karena sama dengan menteri yang diangkat oleh Presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008.

    Dimana aturan itu melarang melakukan rangkap jabatan, kata dia.

    “Pertimbangan MK ini kami anggap rasional dan dapat diterima, yakni agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di kementerian tertentu,” kata Rizaldy menambahkan.

    Tak hanya itu, Wakil Menteri merangkap Komisaris dan Dewan Pengawas seharusnya juga melanggar Pasal 27B UU BUMN dan Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik, sehingga hal ini harus kami perjuangkan agar rangkap jabatan ini juga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas.

    Sebab, rangkap jabatan menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing lembaga tempat orang yang bersangkutan bernaung.

    “Bilamana dua institusi tersebut memiliki tujuan yang berbanding terbalik, seperti BUMN sebagai entitas yang cenderung berorientasi mencari keuntungan dengan kementerian atau lembaga negara yang berfungsi sentral untuk memberikan pelayanan publik, maka bertindak demi kepentingan entitas yang satu dapat berpengaruh terhadap entitas lainnya,” terang Rizaldy.

    Jika dilihat perbandingan seperti Amerika Serikat dan Italia, dia mengatakan rangkap jabatan juga dianggap berpotensi menghilangkan adanya persaingan usaha yang berdampak pada indikasi monopoli sebuah perusahaan.

    Oleh karenanya, rangkap jabatan di dua negara ini dilarang.

    Kesamaan Menteri dan Wakil Menteri bukan hanya dari segi konstitusionalnya saja, tetapi alat perlengkapannya juga, seperti pin pejabat, nopol berlabel RI, serta protokoler dan pengamanan yang cukup ketat, imbuhnya.

    Norma yang akan diuji yaitu Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi:

    “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

    a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

    b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

    c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
    dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

    “Kami meminta agar tafsiran nantinya terhadap frasa menteri dimaknai menteri dan wakil menteri.

    Sehingga pasal ini mengikat bagi para wakil menteri dan segera copot dari jabatan komisaris,” kata Rizaldy.

    Seperti Pak Rosan, saat ini juga bisa dipersoalkan karena menteri jelas tidak bisa merangkap jabatan menjabat kepala lembaga negara lainnya, seperti BPI.

    Danantara ingat, Danantara itu dibentuk oleh UU dan Pak Rosan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, layaknya saat dia diangkat menjadi menteri, tutup Rizaldy.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kementan gandeng Pos Indonesia gelar OP selama Ramadhan 1446 H

    Kementan gandeng Pos Indonesia gelar OP selama Ramadhan 1446 H

    Perintah Presiden jelas di fase Ramadhan dan Lebaran ini, yakni kami akan melaksanakan operasi pasar. Kami akan mengintervensi pasar untuk bahan sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya. Semua itu akan didistribusikan me

    Madiun (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Pos Indonesia (PosIND) untuk menggelar operasi pasar (OP) sebagai upaya memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga, dan ketersediaan stok selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025.

    “Perintah Presiden jelas di fase Ramadhan dan Lebaran ini, yakni kami akan melaksanakan operasi pasar. Kami akan mengintervensi pasar untuk bahan sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya. Semua itu akan didistribusikan melalui cabang-cabang kantor pos di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Madiun, Rabu.

    Menurut dia, operasi pasar itu bertujuan untuk memastikan harga sembako tetap terjangkau dan normal selama periode tersebut.

    Sudaryono menjelaskan, pemerintah menunjuk Pos Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan operasi pasar di seluruh Indonesia karena memiliki jaringan logistik yang dapat mendukung distribusi bahan pangan secara merata.

    Sesuai data, operasi pasar dimulai pada 24 Februari 2025 dan akan berlangsung hlhingga H-3 Idul Fitri atau 29 Maret 2025.

    Pada tahap awal, operasi pasar ini digelar di 325 titik gerai PT Pos Indonesia, dengan 215 titik di Pulau Jawa dan 110 titik di luar Pulau Jawa. Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar akan diperluas ke 4.500 kantor pos di seluruh wilayah Indonesia.

    Operasi pasar diprioritaskan untuk lima komoditas yaitu minyak goreng, bawang putih, gula, daging, dan beras SPHP. Pasokan pangan berasal dari BUMN Pangan Perum Bulog, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

    Harga lima komoditas telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam operasi pasar atau gerakan pangan murah besar-besaran itu, minyak goreng Minyak Kita dijual seharga Rp14.700 per liter, gula konsumsi Rp15.000 per kilogram, bawang putih Rp29.000 per kilogram, daging kerbau beku Rp75.000 per kilogram, dan beras medium Rp12.300 per kilogram.

    Sementara, pantauan di pasaran, harga sejumlah komoditas sudah mulai mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, gula pasir, maupun sejumlah bumbu dapur.

    “Dengan OP serentak ini, Kami harapkan selama Ramadhan dan Lebaran, harga-harga semua bahan pokok pangan bisa stabil atau bahkan lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Wamentan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Fakta Mayjen Novi Helmy Prasetya, Danjen Akademi TNI yang Rangkap Jabatan Dirut Bulog

    7 Fakta Mayjen Novi Helmy Prasetya, Danjen Akademi TNI yang Rangkap Jabatan Dirut Bulog

    loading…

    Sertijab Danjen Akademi TNI dari Letjen TNI Rudianto kepada Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/2/2025). FOTO/INSTAGRAM PUSPEN TNI

    JAKARTA – Mayjen Novi Helmy Prasetya menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Jenderal bintang dua itu jadi sorotan gara-gara rangkap jabatan, sipil dan militer, yakni sebagai Danjen Akademi TNI dan juga Direktur Utama Badan Urusan Logistik ( Dirut Bulog ).

    Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya resmi menjabat sebagai Danjen Akademi TNI menggantikan Letjen TNI Rudianto. Sertijab yang dilaksanakan digelar di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/2/2025), dipimpin Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

    Dua jabatan sipil dan militer itu diberikan kepada Novi Helmy Prasetya belum lama ini. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 itu awalnya ditunjuk menjadi Danjen Akademi TNI pada mutasi TNI akhir Januari 2025. Penunjukkan Novi tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    Novi resmi menjabat Danjen Akademi TNI usai serah terima jabatan dengan Letjen TNI Rudianto pada 23 Februari 2025 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/2/2025). Atas promosi jabatan itu, Novi Helmy berhak atas kenaikan pangkat menjadi Letjen TNI atau jenderal bintang 3.

    Di saat hampir bersamaan, Tentara kelahiran Bangkalan, 10 November 1971 itu juga ditunjuk menjadi Dirut Bulog. Penunjukkan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog tertuang dalam dalam surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Rangkap jabatan itu kemudian menuai kritik dari masyarakat karena menurut UU TNI, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Lalu bagaimana sosok Novi Helmy Prasetya? Berikut ini fakta-faktanya.

    7 Fakta Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya

    1. Berasal dari Madura

    Mayjen Novi Helmy Prasetya lahir pada 10 November 1971 di Bangkalan (kabupaten yang terletak di Pulau Madura), Jawa Timur. Ia mulai menjalani karier di militer setelah lulus dari Akmil pada 1993 silam.

    2. Riwayat Pendidikan

    Riwayat pendidikan Mayjen Novi tidak hanya Akmil, tapi juga belajar hingga meraih sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Unjani pada 2016. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Ilmu Pemerintahan Unjani, hingga lulus pada 2019.

    3. Pernah Aktif di Satuan Paspampres

    Sepanjang kariernya di militer, Novi Helmy Prasetya sempat duduki beberapa posisi di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Misalnya seperti Wadandenpam Paspampres dan Kasiops Paspampres Grup A.

    Novi juga pernah dipercaya menjadi Wadan Grup B Paspampres ketika masih berpangkat Letnan Kolonel dan Komandan Grup D Paspampres saat pangkatnya masih Kolonel.

    Baca juga: Mayjen Novi Helmy Resmi Jabat Danjen Akademi TNI, Marsda Djohn Amarul Jabat Aspers Panglima

    4.TerjunOperasi Timor Timur

    Selama berdinas di TNI Angkatan Darat sudah banyak penugasan operasi, antara lain penugasan dalam negeri melaksanakan Operasi Timor Timur 1996, Operasi Tribuana 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia (2013), Inggris (2004), dan Jerman (2015).

    5. Baru Jabat Danjen Akademi TNI

    Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya resmi menjabat sebagai Danjen Akademi TNI menggantikan Letjen TNI Rudianto usai lakukan sertijab pada 21 Februari 2025 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Sebelumnya, mutasi jabatan Mayjen Novi telah tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Kep/133/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025.

    6. Merangkap Dua Jabatan

    Selain menjabat Danjen Akademi TNI, Mayjen Novi diangkatnya sebagai Dirut Perum Bulog. Hal ini membuatnya merangkap dua jabatan strategis.

    Rangkap jabatan itu menuai banyak kritik lantaran Mayjen Novi yang masih aktif dalam jabatan sipil ini dinilai telah melanggar Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang menyatakan “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

    7. Naik Pangkat Bintang 3

    Ditunjuknya Mayjen Novi sebagai Danjen Akademi TNI membuatnya cepat atau lambat akan menyandang pangkat jenderal bintang tiga atau Letnan Jenderal (Letjen). Hal ini sesuai dengan aturan TNI, di mana jabatan Danjen Akademi TNI hanya diduduki oleh Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Letjen TNI.

    (abd)

  • Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) yang menegaskan bahwa perwira
    TNI aktif
    tidak boleh terlibat dalam
    politik praktis
    dan harus mundur jika memasuki ranah politik atau pemerintahan telah memicu diskusi mengenai peran militer dalam
    jabatan sipil
    di Indonesia.
    SBY mengatakan itu saat mengenang pengalamannya menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI.
    Ketika itu, tim reformasi membuat aturan baru yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
    “Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa
    reformasi TNI
    aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, saat bertemu dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, pada Minggu (23/2/2025).
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.
    Dia sendiri mencontohkan putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari karier militer ketika hendak berpolitik.
    AHY mundur dari TNI saat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bersama Sylviana Murni pada 2017.
    Menurut SBY, kewajiban bagi prajurit aktif untuk mundur ketika hendak terjun ke dunia politik adalah syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak era reformasi.
    Pernyataan SBY di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.
    Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil strategis, bahkan ada yang di luar ketentuan Undang-Undang (UU).
    Berikut adalah beberapa di antaranya:
    Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) ini ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebelumnya, Teddy merupakan ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
    Penunjukan ini dilakukan melalui mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan).
    Sebelumnya, Irham menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat.
    Menempati posisi di Badan Penyelenggara Haji.
    Sebelumnya, Ian menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
    Ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
    Saat ini, Novi masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pindad pada Januari 2024.
    Maruli menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali diangkat sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia sejak Desember 2024.
     
    Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 1, prajurit disebutkan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Dalam UU tersebut, hanya diatur 10 jabatan sipil yang dapat diduduki
    prajurit TNI aktif
    .
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Hal ini diatur pada Pasal 47 Ayat 2.
    Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, enggan berkomentar panjang lebar soal pernyataan SBY bahwa prajurit TNI aktif yang masuk pemerintahan atau berpolitik harus pensiun dini dari kemiliteran.
    Ia hanya menyinggung bahwa dalam UU TNI, memang mengatur beberapa posisi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif.
    “Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena itu mungkin pernyataan Beliau ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (25/2/2025).
    “Sementara kalau Undang-Undang kan yang saat ini berlaku ada beberapa lembaga ya yang boleh TNI masuk ya,” tambahnya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi menilai apa yang disampaikan oleh SBY memang merujuk pada UU TNI yang ada hingga kini.
    SBY, kata Khairul, juga tetap menaati UU tersebut ketika memimpin negara pada 2004 hingga 2014.
    Namun, dalam satu dekade terakhir, Khairul melihat beberapa perwira aktif mengisi jabatan strategis di luar ketentuan.
    Hal ini dinilai menimbulkan dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi TNI.
    “Jika pemerintah memang melihat ini sebagai kebutuhan, maka langkah terbaik adalah memastikan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas,” kata Khairul, kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
    Menurut Khairul, pemerintah perlu memerhatikan beberapa aspek jika memang melihat kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan.
    Misalnya, soal kepatuhan terhadap regulasi.
    Dari perspektif hukum, penempatan perwira aktif di jabatan sipil di luar yang diatur dalam UU TNI berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi.
    “Jika memang ada kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan, sebaiknya dilakukan revisi regulasi yang memberikan payung hukum yang lebih jelas,” tegas Khairul.
    Revisi ini, lanjut dia, harus mengatur dengan tegas ruang lingkup, batasan, serta mekanisme yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa menimbulkan ambiguitas hukum.
    Misalnya, jika pemerintah ingin membuka lebih banyak ruang bagi perwira aktif di jabatan sipil, maka perlu ada mekanisme seleksi dan persyaratan yang ketat, termasuk apakah harus melalui pensiun dini atau status non-aktif sementara.
    Selain itu, harus ada juga ketentuan mengenai akuntabilitas dan evaluasi kinerja agar tidak terjadi penempatan yang hanya berbasis kedekatan politik atau jaringan tertentu.
    “Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan tidak bertentangan dengan prinsip reformasi TNI,” ucap Khairul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Ramadan, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Murah di 325 Kantor Pos

    Jelang Ramadan, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Murah di 325 Kantor Pos

    JAKARTA – Pemerintah menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) menggelar opersi pasar pangan murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 2025.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan harga sejumlah komoditas dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) melalui operasi pasar ini. Dimana, operasi pasar pangan murah diselenggarakan di 325 titik Kantor Pos Indonesia.

    Adapun operasi pasar murah ini berlangsung mulai hari ini, Senin, 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025 mendatang. Bahan pangan yang dijual di Kantor Pos disediakan oleh BUMN pangan, mulai Perum Bulog, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

    “HET khususnya beras, daging, minyak goreng (Minyakita), gula, ayam, telur, bawang putih, bawang merah, cabai dan seterusnya tidak boleh di atas HET,” ujar Amran di Kantor Pos Flora, Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin, 24 Februari.

    Lebih lanjut, Amran mengatakan, operasi pasar murah ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.

    “Kami mengapresiasi dukungan PosIND dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PosIND, Faizal R. Djoemadi menjelaskan keterlibatan PosIND dalam operasi pasar merupakan bentuk komitmen dalam mendukung stabilitas harga. Serta memastikan ketersediaan pangan.

    “Kami akan memanfaatkan infrastruktur dan kapabilitas logistik kami untuk mendukung kelancaran operasi pasar ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025,” katanya.

    Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Tonggo Marbun mengatakan 325 titik tersebut terdiri dari 215 titik di Pulau Jawa dan 110 di luar Pulau Jawa.

    “Hari ini kita siapkan, namun karena ini waktunya sangat pendek, jadi ada keterbatasan penyedia untuk mendistribusikan ke titik-titik tersebut,” tuturnya.

    Meski begitu, dia bilang, ke depan target pembukaan operasi pasar pangan murah bisa berada lebih dari 4.000 titik Kantor Pos Indonesia.

    Namun, kata dia, target terdekat operasi pasar bisa digelar di 1.000 titik Kantor Pos pada awal Ramadan.

    “Jadi nanti akan berlanjut secara bertahap mungkin 1 Ramadan nanti akan bertambah sebanyak 1.000 sampai 2.000 dan selanjutnya sampai akhir Ramadan mudah-mudahan secara bertahap bisa bertambah lagi, bertambah lagi sesuai harapan dari Pak Menteri 4.000 tadi,” ucapnya.

  • Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota Sulap Area Satpas Jadi Pekarangan Pangan Lestari

    Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota Sulap Area Satpas Jadi Pekarangan Pangan Lestari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bhayangkari Polres Mojokerto Kota melaunching penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. P2L di area Satpras ini dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKP).

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Prajurit Kulon serta tokoh masyarakat Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Senin (24/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, dilakukan simbolisasi penanaman tanaman pangan, panen hasil pertanian seperti, sawi pak coy, cabai, terong, tomat dan panen hasil ternak ayam petelur serta memberikan pakan untuk bibit ikan, yang dilakukan oleh Kapolres dan Ibu Ketua Bhayangkari.

    Ketua Bhayangkari cabang Mojokerto Kota Ny. Andani Daniel mengatakan program tersebyut merupakan bentuk sinergi antara Bhayangkari, Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Mojokerto dalam menciptakan ketahanan pangan berbasis pekarangan.

    “Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal guna memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus mendukung program makan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Dengan pelaksanaan program tersebut pihaknya berharap kedepannya dapat berkembang dengan baik. Ny. Andani berharap program tersebut bisa menjadi sebuah inspirasi dalam pengelolaan lahan da dapat mendukung program MBG.

    “Melalui program ini, Bhayangkari cabang Mojokerto Kota berharap program ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat demi mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera,” harapnya. [tin/kun]

  • Demi Swasembada Pangan, BULOG dan BRIN Sinergi Genjot Hasil Panen – Page 3

    Demi Swasembada Pangan, BULOG dan BRIN Sinergi Genjot Hasil Panen – Page 3

    Program panen ini juga menjadi bagian dari percepatan penyerapan gabah nasional. Pada tahun 2025, Perum BULOG mendapatkan tugas langsung dari pemerintah untuk menyerap gabah atau beras setara 3 juta ton.

    Dengan adanya kerja sama strategis ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian serta terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik.

    Dukungan Penuh dari Berbagai PihakKegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk PMO Mitra Tani, Pimpinan Cabang BULOG Karawang, Kodim 0509/Bekasi, serta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.

    Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan petani diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai swasembada beras di masa mendatang.

    Dengan keberhasilan program ini, Perum BULOG semakin mengukuhkan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi pertanian yang inovatif.

     

  • Bapanas Sebut Harga Minyakita Bisa Turun Sebelum Puasa

    Bapanas Sebut Harga Minyakita Bisa Turun Sebelum Puasa

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan sinyal harga Minyakita dapat mengalami penurunan sebelum Ramadan. Saat ini, Minyakita masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp 15.700/liter.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk menekan harga Minyakita di pasaran, Arief menerangkan pemerintah telah memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk ikut dalam proses distribusi. Dalam waktu dekat, Arief menyebut BUMN Pangan melalui Perum Bulog akan mendistribusikan 50.000 ton dan ID Food sebesar 20.000 ton dalam sebulan. Hal ini telah diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah bersama pelaku usaha minyak goreng.

    Selain itu, Arief menyebut harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng akan diturunkan sebesar Rp 1.000/liter. Saat ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1028 tahun 2024 telah menetapkan harga DPO Minyakita paling tinggi Rp 13.500/liter di distributor 1 (D1), sebesar Rp 14.000/liter di D2, dan di tingkat pengecer sebesar Rp 14.500/liter.

    “Jadi dalam waktu dekat kita harus distribusikan dan tidak boleh jual di atas Rp 15.700. Malah ada kemungkinan akan diturunkan Rp 1.000. Karena apa? Minyak DMO, itu DPO segala macam itu kita minta harganya diturunkan Rp 1.000. Jadi, sekitar Rp 12.500. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang memang memerlukan Minyakita saat ibadah Ramadan nanti,” kata Arief dikutip dari akun Instagram @badanpangannasional, Minggu (23/2/2025).

    Arief menilai seharusnya stok minyak goreng di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Menurut dia, stok minyak goreng dalam negeri cukup karena Indonesia menjadi salah satu penghasil olein terbesar di dunia. Meski begitu, saat ini permintaan olein dari luar negeri sangat tinggi, ditambah rate dolar juga tinggi membuat pengusaha cenderung memilih ekspor.

    “Tapi pada kenyataannya memang pada saat permintaan dari luar itu tinggi dan harganya tinggi, termasuk currency rate hari ini Rp 16.200-16.300. Memang kecenderungan ke luar itu lebih tinggi, tapi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian kan juga sudah menerapkan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) sesuai dengan Peraturan Menteri sehingga Indonesia ini sebenarnya nggak perlu khawatir mengenai minyak goreng,” tambah Arief.

    (kil/kil)

  • BULOG Optimalkan Serapan Gabah Petani, Simak Upayanya – Page 3

    BULOG Optimalkan Serapan Gabah Petani, Simak Upayanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mendukung program penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG, pemerintah menargetkan penyerapan sebanyak 3 juta ton di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bali.

    Sudarsono Hardjosoekarto, Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, turun langsung ke Desa Bengkel, Tabanan, Bali, untuk memastikan proses penyerapan berjalan dengan baik.

    “Alhamdulillah, kami berhasil melakukan penyerapan pada padi yang telah memasuki masa panen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 6.500,- per kilogram. Kebijakan ini tentu menguntungkan para petani dan penggilingan. Gabah yang telah diserap akan diproses menjadi beras dan disimpan oleh Perum BULOG agar dapat dinikmati masyarakat ke depannya,” ujar Sudarsono, dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

    Panen Usia Tanam 105 Hari

    Sementara itu, I Made Merta Suteja, salah satu anggota Subak Bengkel, menyatakan bahwa padi yang ditanam telah mencapai usia 105 hari dan siap untuk dipanen.

    Pemimpin Wilayah BULOG Bali, Muhammad Anwar, menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan para petani, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), serta penggilingan guna memastikan kelancaran penyerapan gabah di Bali.

    “Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pertanian, TNI, dan POLRI, untuk memperoleh informasi mengenai titik panen di Bali,” ungkap Anwar.

    Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, Perum BULOG akan memfokuskan penyerapan gabah selama masa panen raya yang berlangsung dari Februari hingga April 2025. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.