Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menyatakan pendanaan senilai Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

    Pendanaan itu seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

    Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog telah dilakukan di Jakarta, Selasa (11/3).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.

    “Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera.

    Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.

    Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi.

    Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

    Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

    Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    “Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyatakan investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.

    Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 Jabatan Sipil yang Boleh Ditempati Prajurit Aktif Sesuai UU TNI

    10 Jabatan Sipil yang Boleh Ditempati Prajurit Aktif Sesuai UU TNI

    10 Jabatan Sipil yang Boleh Ditempati Prajurit Aktif Sesuai UU TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Markas Besar (Mabes)
    TNI
    mengungkapkan 10 jabatan sipil yang boleh ditempati prajurit aktif sesuai Undang-Undang (UU) TNI yang berlaku saat ini, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto menyebutkan bahwa jabatan sipil itu diatur pada Pasal 47.
    “Sesuai Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit
    TNI aktif
    dapat menduduki jabatan di instansi pemerintahan tertentu,” kata Kapuspen kepada
    Kompas.com
    , Rabu (12/3/2025).
    “Yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Basarnas, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” ujarnya melanjutkan.
    Karena sudah diatur UU, menurut dia, siapa pun prajurit yang menempati jabatan sipil di luar ketentuan yang berlaku harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari militer.
    “Penempatan
    prajurit TNI aktif
    di luar instansi yang disebutkan dalam UU 34 (
    UU TNI
    ) harus mengikuti mekanisme yang berlaku, yaitu pensiun dini atau mengundurkan diri,” kata Hariyanto menegaskan.
    Pada akhir pernyataannya, Kapuspen menegaskan komitmen TNI mematuhi segala aturan yang ada.
    Komitmen itu, menurut dia, wujud nyata profesionalisme dan kepatuhan TNI terhadap konstitusi.
    “TNI tetap berpegang teguh pada profesionalisme dan patuh terhadap konstitusi,” ujar Kapuspen.
    “Jika ada perkembangan kebijakan atau revisi terkait aturan ini, tentu akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR,” katanya lagi.
    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, semua perwira yang memegang jabatan aktif di kementerian dan lembaga akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari tugasnya sebagai perwira aktif.
    “Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif,” ujar Agus saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025.
    Agus menegaskan bahwa aturan ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
    Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “
    Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan
    ”.
    Tapi, dalam ayat (2) disebutkan, “
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung
    ”.
    Diketahui, pernyataan itu disampaikan Panglima Agus di saat DPR tengah membahas
    revisi UU TNI
    .
    Sementara itu, menurut catatan
    Kompas.com
    , masih banyak perwira aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI.
    Mereka antara lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang baru naik pangkat sebagai Letnan Kolonel.
    Kemudian, Mayjen TNI Maryono yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
    Lalu, ada Mayjen TNI Irham Waroihan yang diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan).
    Ada pula Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan yang menempati posisi di Badan Penyelenggara Haji.
    Terkini, ada Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Novi Helmy masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jateng dukung PT Pos jadi gerai pangan murah di bawah HET

    Pemprov Jateng dukung PT Pos jadi gerai pangan murah di bawah HET

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta/com.

    Pemprov Jateng dukung PT Pos jadi gerai pangan murah di bawah HET
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 16:08 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh upaya PT Pos Indonesia dalam penyediaan gerai pangan murah pada masa Ramadan dan Lebaran 2025. Melalui gerai tersebut, masyarakat akan mendapatkan bahan kebutuhan pokok di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)

    Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen  menyambut positif upaya pemerintah pusat untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat. Pemprov Jateng akan membantu pada sisi pengawasan penyaluran. 

    Selain itu, juga memastikan  ketersediaan stok pangan murah di seluruh kantor cabang PT Pos Indonesia pada setiap kecamatan. Di seluruh Jateng-DIY setidaknya ada 267 kantor pos. 

    “Saya senang dari pemerintah pusat turun langsung untuk mengajak kerja sama. Dahulu soal pangan, pasti (kaitannya) dengan Perum Bulog. Sekarang diperkuat dengan kantor pos,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, meninjau Operasi Pasar Pangan Murah, di Kantor Pos Cabang Utama Kota Semarang, Senin 10 Maret 2025.

    Melalui gerai tersebut, harga beras SPHP  Zona 1 senilai Rp12 ribu per kg (harga pasar Rp12.500), gula pasir dijual Rp15 ribu per kg (harga pasar Rp17.500), dan minyak goreng MinyaKita dijual Rp14.700 per liter (harga pasar Rp15.700). 

    Selanjutnya, daging ayam ras beku Rp34 ribu/ekor (harga pasar Rp40 ribu), bawang putih Rp32 ribu per kg (harga pasar Rp38 ribu), daging kerbau beku Rp75 ribu per kg (harga pasar Rp80 ribu). Sejumlah bahan pokok lain juga tersedia, seperti cabai, bawang putih, bawang merah, dan lainnya.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menjelaskan, operasi pasar yang dilaksanakan di Kota Semarang, diharapkan bisa terealisasi di seluruh Indonesia, dengan total jumlah kantor pos cabang sebanyak 4.800 unit.

    Hingga saat ini, kata dia, pemerintah melalui PT Pos Indonesia sudah membuka 1.050 titik gerai pangan murah. Khusus di Kota Semarang, terdapat cabang pembantu PT Pos sebanyak 22 titik. Sementara di seluruh Jateng-DI Yogyakarta ada 267 titik.

    “Pada momen Ramadan dan Lebaran, konsumsi sembako kita lebih banyak. Sesuai instruksi presiden, semua kebutuhan pokok sembako harus tersedia di semua pasar,,” tutur Sudaryono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (11/3). 

    Meski stok kebutuhan pokok tercukupi, Sudaryono berpendapat, pemerintah masih perlu melakukan operasi pasar. Tujuannya untuk mendistorsi harga kebutuhan pokok di pasaran yang masih melebihi HET.

    “Ada beberapa titik yang menjual (sembako) masih lebih dari HET. Maka yang kita lakukan adalah mendayagunakan 4.800 cabang kantor pos di seluruh Indonesia, menjadi gerai sembako dengan harga yang terjangkau di bawah HET,” katanya. 

    Dalam program itu, lanjut Sudaryono, pihaknya mendayagunakan semua instrumen pemerintah. Di antaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pos Indonesia, Perum Bulog, ID Food, PT RNI, PTPN, Dinas Pertanian dan lainnya. Gerai pangan murah PT Pos Indonesia, ke depannya juga diharapkan bisa terus berjalan sesudah lebaran 2025. 

    “Jadi mulai tahun ini dan kedepan, semua harga terjangkau. Produsen, petani, peternak, pedagang (semua) untung dengan wajar,” kata dia.

    Sudaryono pun mengingatkan kalangan pengusaha untuk tidak “bermain” dengan urusan pangan rakyat, dengan menimbun, mengurangi takaran timbangan, maupun tindakan curang lainnya. 

    Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan, gerai pangan murah yang diluncurkan tersebut dinamakan Agri Pos. Berbagai kebutuhan pokok disuplai dari sejumlah BUMN, seperti Perum Bulog, ID Food, dan PTPN. 

    Setiap kali menyuplai ke PT Pos Indonesia, akan dipasok 2.000 kg beras (kemasan 5 kg), gula pasir 1.000 kg, dan minyak goreng 1.000 liter. 

    “Hanya boleh dijual langsung ke masyarakat. Satu KTP boleh membeli maksimal 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan 10 kg beras,” ujarnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tekan Impor Pangan, Mendagri Minta Kepala Daerah Dukung Kopdes Merah Putih

    Tekan Impor Pangan, Mendagri Minta Kepala Daerah Dukung Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri meminta semua kepala daerah menggandeng Perum Bulog untuk mendukung koperasi desa merah putih dan menyerap hasil panen para petani lokal.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan jika sudah ada koperasi merah-putih, maka hasil panen petani bisa terserap maksimal dan dioptimalkan oleh koperasi.

    Jika koperasi merah-putih tidak segera digarap oleh kepala daerah dan Perum Bulog, lanjut Tito, maka dikhawatirkan para tengkulak dan perantara lainnya yang akan menyerap hasil panen sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi pasar dan merugikan petani.

    “Itu juga lah menjadi salah satu pentingnya, selain Bulog, kekuatan lain yang diharapkan Bapak Presiden untuk bisa cepat menyerap adalah koperasi,” tuturnya di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Tito juga optimistis jika koperasi merah-putih bisa menyerap hasil panen yang harganya menguntungkan petani, maka cadangan pangan nasional bisa terpenuhi.

    “Sehingga negara tidak perlu melakukan impor,” katanya.

    Tito menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09. Kendati demikian, kata Tito, dari sisi komoditas makanan minuman, dan tembakau, angkanya mengalami inflasi sebesar 2,25 persen. 

    Menurutnya, melalui angka tersebut, para petani, nelayan, hingga pabrik dinilai tidak terdampak terlalu dalam karena harga-harga pada komoditas tersebut masih mengalami kenaikan.

    “Nah, ini artinya deflasi yang katakanlah cukup baik. Karena daya beli masyarakat ada, makanan minuman tembakau masih naik, tapi suplai mencukupi. Ditambah dengan subsidi pemerintah kepada pengguna listrik 2.200 watt 50 persen,” ujarnya.

    Koperasi Desa Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan. 

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    “Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ini menjadi sumber kemiskinan di desa. Karena koperasi desa adalah salah satu unit koperasi simpan pinjam, masyarakat akan terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan itu,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Kebijakan strategis ini telah disepakati dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih.

  • Stok Minyakita untuk Ramadhan di Bulog Palopo Aman, HET Rp 15.700 Makassar 11 Maret 2025

    Stok Minyakita untuk Ramadhan di Bulog Palopo Aman, HET Rp 15.700 Makassar 11 Maret 2025

    Stok Minyakita untuk Ramadhan di Bulog Palopo Aman, HET Rp 15.700
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Pasokan minyak goreng Minyakita selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
    Pimpinan Cabang Perum Bulog Palopo, Adi Yuniar mengatakan
    stok Minyakita
    di Perum Bulog Palopo menghadapi puasa dan lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini cukup tersedia. Masih ada stok 31.816 liter Minyakita.
    “Yang pasti kami memiliki stok menyambut Ramadhan hingga Idul Fitri untuk Minyakita masih tersedia sebanyak 31.816 Liter,” kata Adi, saat dikonfirmasi, Selasa (11/3/2025).
    Adi mengatakan, Perum Bulog sebagai distributor pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan stok minyak goreng di wilayah Luwu Raya (Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara).

    “Saya harap masyarakat jangan khawatir bahwa stok kami sangat cukup dan harga insha Allah terkendali dan sesuai harga eceran tertinggi atau HET,” ucap Adi.
    “Distribusi akan terus dilakukan secara intensif ke seluruh wilayah Luwu Raya,” tambah Adi.
    Lanjut Adi, sesuai ketentuan pemerintah, HET Minyakita saat ini yaitu Rp 15.700 dinilai terjangkau di masyarakat.
    “Dengan adanya stok dan harga Minyakita saat ini sesuai HET yang ditentukan pemerintah, diharapkan harga tersebut cukup membantu masyarakat di Kota Palopo dan Luwu Raya,” ujar Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis stok beras RI di tahun ini aman sehingga tidak perlu impor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini bisa tercapai apabila Perum Bulog mencapai target penyerapan 2 juta ton setara beras di tahun ini.

    Zulhas mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan produksi beras RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan.

    Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan 2,6 juta ini dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras. Dengan demikian, masih ada sisa beras cukup banyak bila dibandingkan dengan produksinya hingga April.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, gap tersebut merupakan bukti bahwa proses produksi berjalan baik di tahun ini. Apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap setidaknya 2 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman dan tidak perlu ada impor.

    “Itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, nggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai, penyaluran pupuk yang tepat waktu menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa meningkat.

    Demi memastikan ketepatan waktu penyaluran pupuk subsidi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

    Pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis stok beras RI di tahun ini aman sehingga tidak perlu impor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini bisa tercapai apabila Perum Bulog mencapai target penyerapan 2 juta ton setara beras di tahun ini.

    Zulhas mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan produksi beras RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan.

    Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan 2,6 juta ini dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras. Dengan demikian, masih ada sisa beras cukup banyak bila dibandingkan dengan produksinya hingga April.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, gap tersebut merupakan bukti bahwa proses produksi berjalan baik di tahun ini. Apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap setidaknya 2 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman dan tidak perlu ada impor.

    “Itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, nggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai, penyaluran pupuk yang tepat waktu menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa meningkat.

    Demi memastikan ketepatan waktu penyaluran pupuk subsidi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

    Pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Kantor Pos Kini Jualan Beras Hingga Minyak Murah, Banyak yang Beli?

    Kantor Pos Kini Jualan Beras Hingga Minyak Murah, Banyak yang Beli?

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar operasi pasar pangan murah di sejumlah Kantor Pos se-Indonesia sebagai langkah stabilisasi harga dan stok pangan selama Ramadan. Lantas bagaimana kondisi operasi pasar murah ini, apakah ramai pembeli?

    Berdasarkan pantauan detikcom, Selasa (11/3/2025), operasi pasar murah ini salah satunya diselenggarakan di Kantor Pos Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Di depan Kantor Pos terpasang spanduk bertuliskan ‘Operasi Pasar Pangan Murah’.

    Namun saat memasuki Kantor Pos, lokasi operasi pasar ini sepi pembeli. Selain itu di lokasi ini juga tidak terlihat ada produk-produk pangan atau barang kebutuhan pokok (bapok) murah yang dipajang.

    Kepala Kantor Pos Jatinegara, Edi, mengatakan di lokasi ini memang tidak ada rak-rak khusus tempat memajang produk-produk pangan murah. Sebab di lokasi ini hanya tersedia bahan pokok berupa beras, gula, dan minyak. Sedangkan produk daging tidak tersedia lantaran Kantor Pos ini tidak memiliki lemari pendingin.

    “Yang lebih lengkap ada di KCU Pemuda. Berbeda kalau di sini karena tidak ada penyimpanan dagingnya, jadi tidak bisa dikirim dagingnya. Kalau disini kita hanya gula sama beras sama minyak,” kata Edi saat ditemui detikcom di lokasi.

    Meski begitu ia mengatakan program operasi pasar di Kantor Pos Jatinegara ini sangat diminati masyarakat setempat. Bahkan sejumlah stok pangan seperti beras 5 kg sudah habis terjual dalam waktu beberapa hari saja.

    “Alhamdulillah ada setiap hari transaksi, kan sampai Lebaran, sampai tanggal 29 Maret. Ada sih transaksi tiap hari. Kalau lengkap sih banyak yang cari,” terangnya.

    Bergeser menuju Kantor Pos Jalan Pemuda, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, detikcom juga menemui titik lokasi operasi pasar pangan murah. Ini merupakan titik lokasi operasi pasar Kantor Pos pusat di Jakarta Timur.

    Disebutkan Kantor Pos inilah yang secara langsung menerima stok pangan dari Bulog dan ID Food serta penyalur lainnya. Lalu dari lokasi ini jugalah seluruh stok pangan kantor-kantor Pos se-Jakarta Timur dikirimkan.

    Saat tiba dilokasi sekitar pukul 11.07 WIB, terlihat di kawasan ini terdapat cukup banyak masyarakat yang sedang mengantre untuk membeli produk pangan murah yang tersedia di lokasi. Berbeda dengan Kantor Pos sebelumnya, di lokasi ini terdapat konter khusus tempat masyarakat membeli pangan murah. Serta di konter ini jugalah terlihat ada sejumlah produk pangan seperti minyak, gula, dan beras terpajang.

    Untuk diketahui, dalam catatan detikcom operasi pasar ini digelar sejak 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025 mendatang. Dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagai penyedia tempat, serta ID Food, Perum Bulog, dan PT Perkebunan Nusantara III sebagai pemasok bahan pangan.

    Dalam operasi pasar di Kantor Pos tersebut, setidaknya ada 8 komoditas yang dijual dengan harga di bawah HET. Misalnya, beras premium Rp 72.000/5kilogram (kg), lebih murah dari harga HET Rp 79.000/5kg. Kemudian beras SPHP Rp 60.000/5kg, lebih murah dari harga HET Rp 62.200/5kg.

    Ada juga Gula Pasir yang dijual seharga Rp 15.000 per kg (HET Rp 17.500/kg), MinyaKita Rp 14.700/liter (HET Rp 15.700/liter), Daging Kerbau Rp 75.000/kg (HET Rp 80.000/kg), Daging Ayam Rp 34.000/kg (Harga Acuan Penjualan/HAP Rp 40.000/kg), Telur Ayam Rp 27.000/kg, dan bawang Bawang Putih Rp 32.000/kg (HAP Rp 38.000/kg).

    Lihat juga video: Aura Baru Kantor Pos Pasar Baru

    (fdl/fdl)

  • Strategi Baru Zulhas Pelototi Penyaluran Pupuk Subsidi

    Strategi Baru Zulhas Pelototi Penyaluran Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan resmi membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pembentukan pokja ini bertujuan demi memastikan penyaluran pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton tepat sasaran.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Jadi ini pokja pupuk bersubsidi. Jadi yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi, oleh karena itu perlu diawasi,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, di tahun ini pengawasan pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan cukup baik. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras.

    Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan. Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai bahwa kondisi ini merupakan kabar gembira. Artinya, apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap 2 s.d 3,5 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman.

    “Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, enggak usah semua, 2 juta ton saja. Maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” kata dia.

    Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari penyaluran pupuk subsidi yang tepat waktu. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa naik.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” ujar Zulhas.

    (shc/rrd)

  • Jenderal Agus Subiyanto Pastikan Prajurit TNI Menjabat di Kementerian Bakal Pensiun Dini

    Jenderal Agus Subiyanto Pastikan Prajurit TNI Menjabat di Kementerian Bakal Pensiun Dini

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil bakal pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil bakal pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    “Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya, sesuai dengan Pasal 47 (UU Nomor 34 Tahun 2004),” kata Jenderal Agus Subiyanto di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Sebagai informasi, beberapa perwira TNI yang ditempatkan pada jabatan sipil hangat dibicarakan, terutama di media sosial. Di antaranya adalah Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Sementara itu, Komisi I DPR RI telah memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Komisi yang membidangi pertahanan ini menyerap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada Senin (10/3/2025).

    Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, akan ada banyak hal yang dibahas dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI. Ia pun mengungkap ada 3 pasal yang menjadi fokus pembahasan dalam RUU TNI.

    “Kita akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan di Pasal 3,” tutur Utut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PEPABRI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    (rca)