Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Fakta-Fakta Beras Impor yang Banyak Kutunya

    Fakta-Fakta Beras Impor yang Banyak Kutunya

    Jakarta –

    Beras impor yang disimpan di gudang Perum Bulog dilaporkan berkutu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta.

    Kunjungan ini dilakukan saat masa reses DPR beberapa waktu lalu. Titiek menyebut, beras itu merupakan stok impor yang dilakukan tahun lalu.

    “Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2025).

    Lantas bagaimana fakta-fakta beras impor yang ditemukan berkutu tersebut?

    1. Potensi Terkena Hama Jika Disimpan Lama

    Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengakui beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan, termasuk kutu. Apalagi beras tersebut sebagai cadangan pangan pemerintah yang memang disimpan dalam waktu relatif lama. Pihaknya pun terus melakukan pengawasan kualitas dan serangan hama secara rutin.

    “Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yg disimpan dalam waktu yg relatif lama,” kata Suyamto kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

    2. Masih Laik Konsumsi

    Suyamto menyebut beras yang terlanjur terkena kutu masih sangat laik dikonsumsi. Tentunya, beras tersebut harus melalui proses perawatan terlebih dahulu yang dapat membuat hama mati.

    “Pasti masih sangat layak konsumsi. Nanti setelah dilakukan tindakan perawatan hama akan mati,” jelas Suyamto.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras yang sudah berkutu harus dilakukan perawatan atau fumigasi agar terbebas dari kutu. Untuk bisa dikonsumsi atau sebaiknya untuk pakan ternak, Arief menyebut harus dilakukan pengecekan kualitas berasnya terlebih dahulu.

    “Harus dicek dulu kualitas berasnya. Bulog memiliki mekanismenya,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

    3. Perawatan dengan Fumigasi

    Untuk mengatasi hal tersebut, Suyamto menyebut Bulog telah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Suyamto menjelaskan gudang melakukan pengawasan kualitas dan serangan hama secara rutin.

    “Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama (kutu),” terang Suyamto.

    4. Bapanas Minta Cek Semua Beras di Gudang Bulog

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta untuk memeriksa seluruh gudang Bulog agar mengetahui kualitas beras di Gudang Bulog. Arief meminta agar pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala.

    “Masing-masing Pinwil (Pimpinan Wilayah), Pinca (Pimpinan Cabang), Kepala Gudang harus cek secara berkala kualitas beras di gudang Bulog,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

    Arief memastikan stok beras di gudang Bulog masih dalam kondisi baik. Saat ini stok beras Bulog sebesar 1,9 juta ton. Jumlah ini akan terus bertambah seiring penyerapan beras oleh Bulog pada musim panen raya.

    Terkait beras impor berkutu, Arief menyebut saat ini sedang dilakukan perawatan atau fumigasi. Menurut Arief, seharusnya Bulog melakukan fumigasi untuk mengatur serta menjaga kualitas beras di gudang Bulog secara berkala.

    “Ada satu dua yang ditemukan seperti, sekarang sedang dilakukan treatment. Seharusnya dilakukan fumigasi untuk manage kualitas stok beras,” jelas Arief.

    (kil/kil)

  • Bulog Buka Suara Soal Temuan Beras Impor Kutuan

    Bulog Buka Suara Soal Temuan Beras Impor Kutuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog bukan suara terkait temuan beras sisa impor tahun lalu di gudang Bulog yang terkena serangan hama alias kutu.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menjelaskan bahwa beras memiliki potensi untuk diserang hama selama proses penyimpanan, terutama beras merupakan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang disimpan dalam jangka waktu yang lama.

    “Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” kata Suyamto kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025).

    Kendati demikian, Suyamto menyatakan bahwa Bulog sudah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) untuk mengatasi serangan hama, termasuk kutu.

    Di samping itu, Bulog juga melakukan monitoring kualitas gudang dan serangan hama secara rutin. Selain itu, lanjutnya, Bulog juga melakukan perawatan kualitas dan fumigasi.

    “Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying [penyemprotan] dan fumigasi untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama [kutu],” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan beras sisa impor tahun lalu di dalam gudang Bulog di Yogyakarta yang sudah terserang kutu.

    “Kami meninjau gudang Bulog, di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang bulog itu yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di DPR, Selasa (11/3/2025).

    Titek menilai kondisi beras impor yang terserang kutu itu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dia pun meminta agar Kementan untuk menindak lebih lanjut temuan beras yang berkutu itu.

    “Beras sisa impor kemarin itu, kan ada di dalam gudang Bulog, itu diapain? Kalau ditunggu lagi takut nanti, kalau dilepas ke pasar nggak untuk dijual, sudah nggak bisa dijual lagi, orang saya ke sana sudah ada kutunya kok,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui bahwa Perum Bulog telah melaporkan ada sebanyak 100.000–300.000 ton beras sisa impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi.

    “Memang Bulog sudah melaporkan juga ada 100.000—300.000 [ton] seluruh Indonesia dari 2 juta [ton], ini sudah masuk dalam list, termasuk Yogya. tetapi nanti kami tanya lagi, kalau bisa dipercepat yang di Yogya,” terang Amran.

    Namun, Amran menegaskan bahwa Kementan sudah sepakat beras yang terserang kutu itu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beras tersebut juga tidak boleh diperuntukkan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Kami sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat. tidak boleh untuk SPHP, tidak boleh untuk bantuan, itu dikeluarin, nanti itu diperhitungkan karena tidak serta merta busuk langsung kita keluarin,” pungkasnya.

  • 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan ribu ton beras impor ditemukan berkutu oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

    Beras berkutu itu merupakan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog di Yogyakarta.

    Ketua Partai PKN, Anas Urbaningrum sangat menyayangkan hal itu. “Sayang sekali. Sudah beras impor, berkutu lagi,” kata Anas Urbaningrum melalui keterangannya, dikutip, Sabtu, (15/3/2025).

    Menurutnya, temuan Ketua Komisi IV Titiek Soeharto saat reses di Yogyakarta ini mesti disikapi bukan sekadar tentang beras berkutu itu mau diperlakukan. Tetapi ada poin sisa beras impor yg masih banyak dan kemudian rusak (berkutu). 

    “Artinya beras impor ternyata sisa. Jumlahnya besar. Berarti impor berlebihan volumenya? Lebih disayangkan lagi, sampai berasnya rusak di gudang. Berapa kerugian ekonomi dari kerusakan beras tersebut?,” tuturnya.

    Dia menyatakan, kejadian ini mewajibkan ada perbaikan tata kelola perberasan nasional. Termasuk dalam hal impor. Karena impor yang konteksnya untuk menambal kekurangan produksi beras dalam negeri sudah seharusnya dihitung dengan cermat. Tidak boleh serampangan angkanya. 

    “Istilah sisa hanya pantas untuk produksi dalam negeri. Kalau beras impor, lalu sisa dalam jumlah besar, apa gunanya impor itu? Impor yang sisa membuat basis argumen impor menjadi runtuh,” ujar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. 

    Hal inilah kata dia yang penting diperbaiki. Sekali lagi, perbaikan tata kelola. Jangan sampai justru mubazir dan merugikan petani negeri sendiri. 

  • Serapan Gabah Bulog Tembus 300.000 Ton, Siap Hadapi Panen Raya 2025

    Serapan Gabah Bulog Tembus 300.000 Ton, Siap Hadapi Panen Raya 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog berhasil mencapai angka serapan gabah dan beras sebesar 300.000 ton setara beras menjelang puncak musim panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan April 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono mengungkapkan bahwa surplus produksi beras diperkirakan akan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton hingga April 2025. Ia berharap dengan surplus ini, para petani dapat menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

    “Setelah panen kali ini, saya harapkan para petani bisa kembali menanam lagi. Jadi dalam setahun bisa menanam hingga 2 sampai 3 kali, tidak hanya sekali menanam saja,” kata Sudaryono yang juga merupakan Wakil Menteri Pertanian beberapa hari lalu.

    Perum Bulog sebagai BUMN yang diamanahkan untuk melakukan penyerapan gabah/beras hasil petani dalam negeri sebagai cadangan pangan pemerintah, semakin gencar melakukan penyerapan gabah/beras dari petani. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bulog bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, kelompok tani, dan penggilingan padi untuk memastikan proses penyerapan dapat berjalan dengan baik.

    Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menegaskan bahwa Bulog tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan melalui pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri.

    “Tim Jemput Gabah Perum Bulog concern melakukan penyerapan dengan melibatkan banyak pihak dari stakeholders perusahaan, seperti Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, TNI-Polri, kelompok tani, gapoktan dan penggilingan padi. Tentunya sinergi ini kami harapkan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan kami menjelang musim panen raya,” ujar Arwakhudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Arwakhudin juga menyatakan bahwa Perum Bulog tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Pembelian gabah itu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram.

    Menurutnya, harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan harga yang wajar untuk gabah kering panen.

    “Sesuai dengan arahan Presiden bahwa harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian Gabah Kering Panen di tingkat petani adalah sebesar Rp 6.500,-/kg. Tentunya harga ini adalah bentuk pemerintah hadir dalam upaya menyejahterakan petani dengan melakukan pembelian gabah dengan harga yang baik dan dapat menguntungkan para petani,” ujarnya.

    Arwakhudin mengungkapkan, capaian serapan gabah sebanyak 300.000 ton ini menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dengan rata-rata penyerapan harian yang sudah mencapai belasan ribu ton, Bulog optimistis dapat terus menjaga momentum ini hingga akhir musim panen raya.

    “Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” tutup Arwakhudin.

    Bulog terus berupaya untuk memastikan bahwa pasokan pangan dalam negeri tetap stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi puncak panen raya yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi petani Indonesia.

  • Dirut Bulog dan Irjen Kementan Dipastikan Mundur dari Keanggotaan TNI

    Dirut Bulog dan Irjen Kementan Dipastikan Mundur dari Keanggotaan TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Mayjen Novi Helmy, serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Irham Waroihan, akan mundur dari keanggotaan TNI aktif. Saat ini, keduanya masih bertugas di militer meski telah menjabat di posisi sipil.

    “Ya, mereka akan mengundurkan diri dari kedinasan aktif,” ujar Jenderal Agus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Agus menjelaskan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan tersebut, hanya ada 10 jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif, sementara Bulog dan Kementerian Pertanian tidak termasuk di dalamnya.

    “Jika ada prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga non-militer, maka mereka harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari kedinasan,” tegas Agus.

    10 jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif, yaitu kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, aearch and rescue (SAR) nasional, Narkotika nasional dan Mahkamah Agung.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan nasib Mayjen Novi Helmy dan Mayjen Irham Waroihan masih bergantung pada revisi UU TNI yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

    “Kalau revisi UU TNI mengharuskan mereka pensiun, maka mereka akan pensiun,” ungkap Maruli.

    Ia juga menegaskan pengaturan posisi militer di kementerian dan lembaga menjadi salah satu poin utama dalam revisi UU TNI. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai status Novi dan Irham akan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam revisi tersebut.

    “Kita tunggu hasil revisinya. Kalau aturannya mengharuskan keluar, ya harus keluar,” pungkas Kasad TNI AD Maruli Simanjuntak.

  • Tips War Tiket Mudik Gratis Lebaran 2025, Amankan Kursi Pulang Kampung – Page 3

    Tips War Tiket Mudik Gratis Lebaran 2025, Amankan Kursi Pulang Kampung – Page 3

    Berikut delapan tips ampuh yang bisa Anda terapkan untuk memenangkan persaingan tiket mudik gratis Lebaran 2025:

    1. Pantau Informasi Resmi Secara Berkala: Rajin cek situs web dan media sosial resmi lembaga penyelenggara. Informasi jadwal pendaftaran, kuota, dan persyaratan biasanya diumumkan di sana. Jangan sampai ketinggalan informasi penting!

    2. Siapkan Dokumen Penting Sebelum Pendaftaran: Pastikan KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya sudah siap. Beberapa program mewajibkan unggahan dokumen saat pendaftaran online. Kecepatan adalah kunci!

    3. Pahami Syarat dan Ketentuan yang Berlaku: Setiap program punya syarat berbeda. Pelajari dengan teliti agar tidak terjadi kendala saat mendaftar. Contohnya, program mudik gratis dari Perum BULOG memiliki syarat khusus bagi peserta.

    4. Manfaatkan Aplikasi dan Platform Online Resmi: Beberapa BUMN menyediakan pendaftaran lewat aplikasi resmi. Misalnya, KAI menggunakan aplikasi Access by KAI. Pastikan Anda sudah mengunduh dan memahami cara penggunaannya.

    5. Segera Daftar Saat Pendaftaran Dibuka: Kuota terbatas dan cepat habis. Siapkan diri dan segera daftar begitu pendaftaran dibuka. Kecepatan dan ketepatan waktu sangat krusial.

    6. Pilih Rute dan Jadwal yang Sesuai: Tentukan rute dan jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan. Beberapa program menawarkan berbagai pilihan rute dan tanggal keberangkatan. Pertimbangkan faktor jarak tempuh dan waktu tempuh.

    7. Siapkan Data Koneksi Internet yang Stabil: Pendaftaran online membutuhkan koneksi internet stabil. Hindari kendala teknis dengan memastikan sinyal internet Anda kuat atau gunakan Wi-Fi yang andal.

    8. Jangan Ragu untuk Bertanya: Jika ada hal yang kurang jelas atau kendala saat pendaftaran, jangan ragu menghubungi layanan pelanggan penyelenggara. Mereka siap membantu calon peserta.

    Dengan mengikuti tips di atas, peluang Anda mendapatkan tiket mudik gratis Lebaran 2025 akan meningkat. Ingat, persiapan matang dan kesigapan adalah kunci utama. Selamat mencoba dan semoga berhasil mendapatkan tiket mudik gratis!

     

  • Panglima TNI Soal Nasib Irjen Kementan-Dirut Perum Bulog: Ya Nanti Mundur

    Panglima TNI Soal Nasib Irjen Kementan-Dirut Perum Bulog: Ya Nanti Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap status TNI Mayjen Irham Waroihan selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) dan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Agus menyebut apabila TNI aktif menduduki kementerian dan lembaga di luar 15 kementerian/lembaga (K/L) yang diusulkan dalam revisi UU TNI, maka harus mengundurkan diri atau pensiun dini.

    “Ya mundur. Nanti akan mundur,” tegasnya seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

    Dia melanjutkan sebenarnya ada juga K/L yang posisi jabatannya bisa diduduki oleh TNI aktif dan ini dipertegas melalui Undang-Undang yang ada di setiap K/L yang dimaksud.

    “Ada seperti di Kejaksaan Agung, di MA, BNPB, Polkam. Itu dia punya Undang-Undang yang menyatakan bahwa jabatannya diisi TNI aktif,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut kepastian mundur atau tidaknya Mayjen Irham Waroihan dan Mayjen Novi Helmy Prasetya dari TNI, perlu melihat revisi UU TNI.

    “Nah itu nanti kita lihat makanya peraturannya revisinya segera keluar nanti. Kalau harus keluar ya keluar. Ikutin revisi, kalau nanti revisinya harus pensiun, ya pensiun,” tekannya dalam kesempatan yang sama.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono pada Jumat (7/2/2025). 

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengakui, dirinya hingga saat ini masih aktif sebagai prajurit. Sejak Februari 2024 hingga saat ini, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. 

    “Ya masih aktivitas [sebagai prajurit TNI],” kata Novi kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    Berikut daftar K/L yang diajukan agar dapat diisi oleh prajurit TNI aktif 

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) 

    2. Kementerian Pertahanan 

    3. Sekretariat Militer Presiden 

    4. Badan Intelijen Negara (BIN) 

    5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

    6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 

    7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) 

    8. Badan SAR Nasional (Basarnas)

    9. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

    10. Kementerian Kelautan dan Perikanan *

    11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) *

    12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) *

    13. Badan Keamanan Laut (Bakamla) *

    14. Kejaksaan Agung (Kejagung) *

    15. Mahkamah Agung (MA)

  • Ramai Desakan Letkol Teddy Harus Mundur dari TNI, KSAD Beri Jawaban – Halaman all

    Ramai Desakan Letkol Teddy Harus Mundur dari TNI, KSAD Beri Jawaban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pihak mendesak Letkol TNI (Inf) Teddy Indra Wijaya mundur dari TNI karena menjabat posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan penempatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) tidak menyalahi aturan.

    Maruli menyebut jabatan Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang diatur penempatannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 tahun 2024.

    “Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres,” kata Maruli saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Letkol Teddy, kata Maruli, tidak perlu mundur atau pensiun dari TNI dalam mengemban jabatan Seskab.

    Pasalnya kata dia, sejak dahulu jabatan Setmilpres memang dijabat oleh TNI aktif dengan pangkat paling tinggi Mayor Jenderal.

    “Sesmilpres itu memang dari dulu dipimpin oleh Mayor Jenderal, sekretarisnya polisi. Tidak ada yang keluar dari kemiliteran dan polisi,” kata dia.

    “Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu, (Letkol Teddy) tidak harus mundur. Enggak, kan di Setmilpres kan sudah ada tentara memang. Sesmilpres kan tentara,” tukas Maruli.

    Desakan Teddy Mundur dari TNI

    1) TB Hasanuddin

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai posisi Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.

    Apalagi, dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI yang baru, prajurit TNI aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga, tetapi tidak termasuk Sekretariat Negara.

    “Sesuai aturan, Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI,” ujar TB Hasanuddin dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

    Pasal 47 ayat 2 mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil dalam 10 kementerian/lembaga saja.

    TB Hasanuddin mengatakan bahwa diperlukan konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik di TNI.

    TB Hasanuddin membocorkan bahwa dirinya sempat dimintai pendapat oleh pihak Istana pada Oktober 2024 lalu. 

    “Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer,” jelasnya.

    “Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47,” sambung TB Hasanuddin.

    Namun, pada 21 Oktober 2024, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer.

    2) KontraS

    Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 10 kementerian/lembaga sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari militer. 

    Dimas menegaskan, apa yang disampaikan tersebut sudah seharusnya menjadi kerangka berpikir dari Panglima TNI dan harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana.

    Sebab, langkah ini sejalan dengan cita-cita reformasi untuk memperkuat sistem demokrasi dan menjaga profesionalisme dalam institusi militer yakni menjaga pertahanan negara, sebagai alat pertahanan negara dan juga menjaga kedaulatan negara.

    Sehingga, lanjutnya, prajurit-prajurit aktif yang kemudian “dikaryakan” atau ditempatkan di luar tugas pokok utamanya pada akhirnya harus meletakkan jabatannya agar iklim profesionalisme TNI itu bisa dijaga.

    “Menanggapi respons dri Panglima, seharusnya jabatan-jabatan sipil yang sudah diisi oleh sejumlah perwira aktif di pemerintahan Prabowo sebut saja misalnya di Sekretaris Kabinet ada Letkol Teddy Indra Wijaya, lalu ada Letjen Novi Helmy Prasetya yang kemudian menjadi Dirut Bulog,” kata Dimas saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (12/3/2025). 

    “Lalu, ada juga misalnya Inspektorat Kementerian Perhubungan, Inspektorat Kementerian Pertanian, dan juga di Badan Penyelenggara Haji Nasional itu juga kemudian harus meletakkan jabatannya,” lanjut dia.

    Lebih lanjut, Dimas menyaakan bahwa jabatan sipil yang di luar kewenangan 10 kementerian dan lembaga yang disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (2) UU TNI harus ditempati oleh prajurit yang telah pensiun atau mengundurkan diri.

    “Tidak perlu menunggu revisi UU TNI, karena Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang masih berlaku sudah jelas dan harus dipatuhi,” katanya.

    3) Imparsial

    Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memandang Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Dirut Perum Bulog Letjen TNI Novi Helmy Prasetya serta prajurit aktif lain yang masih menjabat harus mundur dari dinas keprajuritan.

    “Jadi, tidak ada tafsir lain selain bahwa Letkol Teddy, Letjen Novi dan perwira tinggi TNI lainnya yang masih aktif dan menjabat jabatan sipil di luar dari 10 Lembaga yang dikecualikan dalam pasal 47 ayat (2), mundur dari dinas aktif keprajuritan TNI atau kembali ke kesatuan TNI dengan meninggalkan jabatan di kementerian atau lembaga tersebut,” kata Ardi saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (12/3/2025).

    “Tidak perlu menunggu revisi UU TNI rampung karena sejatinya yang disampaikan Panglima TNI kemarin adalah ketentuan pasal 47 UU TNI,” ujar dia.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rizki Sandi Saputra, Gita Irawan) (Kompas.com)

  • Wamentan cek kualitas beras Bulog, yang berkutu untuk pakan ternak

    Wamentan cek kualitas beras Bulog, yang berkutu untuk pakan ternak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, bakal mengecek langsung kualitas beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog, untuk menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak yang menemukan beras-beras Bulog berkutu.

    “Saya kebetulan juga Dewan Pengawas di Bulog. Saya lagi cek ke sana. Kami cek kualitasnya seperti apa. Kalau memang sudah rusak, ya tentu saja tidak mungkin dikasih ke orang,” kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia melanjutkan Bulog bakal terus memperbaiki sirkulasi dan tata kelola penyimpanan beras sehingga ke depan temuan beras yang berkutu semakin berkurang.

    Sementara itu, untuk beras yang ditemukan berkutu dan tidak layak konsumsi, Sudaryono menyebut perlu ada cara-cara lain.

    “Harus ada cara lain apakah untuk pakan ternak atau apa,” kata dia.

    Sejauh ini, Bulog masih mendata jumlah beras yang rusak atau tak layak konsumsi. Sudaryono berharap jumlahnya tak terlalu banyak.

    “Hitungan kami nggak banyak. Lagi kami cek, tetapi nggak banyak. Ya nggak sampai, yang sampai ratusan ribu, nggak sampai lah. Kami lagi cek. Tetapi, tetap itu kan bernilai uang. Jangan sampai juga itu menjadi kerugian,” kata Sudaryono.

    Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Suharto saat rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (11/3), mengungkap temuan adanya sisa beras impor tahun lalu yang berkutu dan tak layak konsumsi di gudang Bulog di Yogyakarta.

    “Kami meninjau gudang Bulog di Yogya, di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu dalam gudang sudah banyak kutunya,” kata Titiek saat rapat.

    Di Istana Kepresidenan hari ini, Wamentan Sudaryono menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan surplus beras hingga April 2025 sekaligus tindak lanjut rencana pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih.

    Sudaryono menyebut produksi beras sampai April 2025 surplus hingga 2,8 juta ton sampai dengan 3 juta ton. “Kami laporkan bahwa memang produksi sampai April ini baik, surplus dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 2,8–3 juta ton. Itu prestasi yang baik,” kata Wamentan.

    Presiden kemudian memerintahkan Wamentan untuk menjaga surplus produksi beras, termasuk juga mempertahankan cara-cara yang baik dari mulai proses tanam hingga panen.

    “Hasil yang baik itu kan panenannya baik. Panen yang baik, karena nanam yang baik. Beliau minta pertahankan di tengah negara-negara lain susah, lagi ada kesusahan beras, ada Malaysia, ada Filipina, termasuk Jepang juga lagi krisis beras,” kata Sudaryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Pati sebut stok cadangan beras pemerintah aman capai 4.000 ton

    Bulog Pati sebut stok cadangan beras pemerintah aman capai 4.000 ton

    aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Maret-Juli 2025, baik bulan puasa Ramadhan, Lebaran, hingga pasca-Lebaran

    Blora (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Pati, Jawa Tengah, memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman mencapai 4.000 ton, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama lima bulan mendatang.

    “Stok CBP yang tersimpan di Gudang Bulog Blora saat ini mencapai 4.000 ton, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Maret-Juli 2025, baik bulan puasa Ramadhan, Lebaran, hingga pasca-Lebaran,” kata Pimpinan Bulog Cabang Pati Nur Hardiansyah di Blora, Rabu.

    Sesuai arahan Badan Pangan Nasional, kata dia, Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan instansi terkait melaksanakan pasar murah guna memastikan ketersediaan dan distribusi beras dan harga harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) di masyarakat.

    “Kami berkoordinasi dengan berbagai instansi daerah, untuk memantau ketersediaan dan distribusi beras di tengah meningkatnya permintaan selama hari besar keagamaan nasional dan memastikan harga bahan pokok dijual sesuai HET,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, Bulog juga memantau ketersediaan dan harga komoditas pangan yang lain. Di antaranya beras medium, beras premium, beras berlabel stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gula, tepung, minyak goreng serta lainnya.

    “Untuk sementara, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Kami memastikan pasokan komoditas tetap aman, terkendali dan mencukupi bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora memaparkan bulan puasa beberapa komoditas mengalami kenaikan tipis di sejumlah pasar tradisional.

    “Ada beberapa komoditas mengalami kenaikan dan beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop UKM Blora Siti Mas’amah.

    “Harga daging ayam di pertengahan Januari 2025 mencapai Rp34.250 per kilogram (kg), sedangkan 24 Februari 2025 turun menjadi Rp33.500/kg. Sedangkan bawang merah bulan lalu Rp28.666/kg, hari ini dijual Rp28.166 atau turun Rp500, telur ayam ras Januari 2025 mencapai Rp28.000/kg, hari ini (12/3) turun menjadi Rp27.333/kg,” ujarnya.

    Komoditas lainnya, seperti beras medium dijual Rp11.200/kg, sedangkan beras premium dijual Rp13.100/kg.

    Untuk menjaga stabilitas harga, kata dia, setiap hari Dindagkop UKM Blora melakukan pemantauan seluruh harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sido Makmur Blora dan rutin melakukan sosialisasi baik kepada pedagang maupun masyarakat.

    “Fluktuasi harga bahan pokok merupakan hal biasa, terutama bulan puasa dan Lebaran. Kami juga melakukan kegiatan operasi pasar dan memasukkan ke dalam aplikasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui sistem SP2KP untuk menjaga stabilitas harga, secara real time,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025