Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bulog serap 5.000 ton GKP di Solo Raya dukung ketahanan pangan

    Bulog serap 5.000 ton GKP di Solo Raya dukung ketahanan pangan

    Total gabah kering panen (GKP) yang sudah kita beli dari tim jemput gabah atau tim pengadaan langsung di lapangan, itu total yang sudah kita beli sekitar 5.000 ton untuk seluruh wilayah Solo Raya

    Sragen, Jawa Tengah (ANTARA) – Perum Bulog mencatat telah menyerap 5.000 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, untuk mendukung ketahanan pangan dan memaksimalkan hasil panen padi milik petan di daerah tersebut.

    Wakil Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Dicky Yusfarino ditemui di Sentra Penggilingan Padi Sragen di Sragen, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan bahwa dalam melakukan pembelian gabah petani, pihaknya memiliki dua skema, pertama jemput bola dan kedua bekerja sama dengan mitra maklon.

    “Total gabah kering panen (GKP) yang sudah kita beli dari tim jemput gabah atau tim pengadaan langsung di lapangan, itu total yang sudah kita beli sekitar 5.000 ton untuk seluruh wilayah Solo Raya,” kata Dicky.

    Dia menyampaikan bahwa serapan itu tersebar dari tujuh wilayah kerja yang meliputi enam kabupaten dan satu kota di Solo Raya mencakup Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

    Dia menambahkan bahwa musim panen dimulai di wilayah Sragen dan diikuti oleh Klaten, Sukoharjo, serta sebagian Karanganyar, sehingga hampir semua wilayah tersebut melakukan panen secara serentak.

    “Jadi memang kalau melihat musim panen itu awalnya memang paling banyak di wilayah Sragen. Jadi memang hampir panen itu secara serentak tetapi memang didahului oleh wilayah Sragen,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, dari total serapan gabah, Bulog Surakarta mengandalkan kapasitas pengeringan sekitar 600 ton per hari, dengan 120 ton di antaranya dikelola di Sentra Penggilingan Padi (SPP) Sragen.

    Pada proses pengeringan, Bulog Surakarta menggunakan teknologi dryer terbaru yang mampu mengeringkan gabah dalam waktu sekitar 24 jam hingga 48 jam, tergantung jenis dryer yang digunakan.

    “Jadi karena jenis dryernya berbeda-beda. Kalau di sini kita lihat memang dryernya sudah cukup, teknologinya sudah terbaru. Tetapi kalau lihat rekanan mitra maklon kita yang kecil-kecil, ya itu memang kapasitasnya paling 10 ton,” katanya.

    Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Fadillah Rachmawati (kiri), Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Prita Laura (kedua kiri), General Manajer Unit Bisnis Industri Bulog Andy Nugroho (tengah), Manajer Operasi Sentra Penggilingan Padi Sragen UB Industri Regional II Surabaya Willy Adi Purba (kedua kanan), Wakil Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Dicky Yusfarino (kanan) di Sragen, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025). ANTARA/Harianto

    Namun, Dicky juga menyebutkan bahwa mitra maklon yang lebih kecil memiliki kapasitas dryer yang terbatas, dengan sebagian besar menggunakan sistem bed dryer yang masih semi-mekanis untuk pengeringan gabah.

    Sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bulog Surakarta terus berkoordinasi dengan berbagai mitra dan rekanan guna meningkatkan kapasitas pengeringan gabah, sehingga proses serapan beras lebih maksimal.

    Dalam melakukan pembelian gabah, Perum Bulog melakukan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram.

    Di tempat yang sama, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Fadillah Rachmawati mengatakan bahwa dalam memaksimalkan penyerapan pihaknya menggandeng pemerintah daerah hingga babinsa yang bertugas di masing-masing wilayah.

    Menurut dia, babinsa cukup memegang peran penting karena mendampingi petani sejak sebelum awal menanam hingga masa panen.

    “Kami menyarankan (petani jual gabah) ke Bulog karena harganya terjamin begitu Rp6.500 per kg, sudah tidak dibawa itu, ini untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP itu. Seperti itu, jadi tidak ada paksaan tapi ini bentuknya imbauan karena kami menjamin harga,” kata Fadillah.

    Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan melalui pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri. Secara nasional, Perum Bulog telah menyerap 300.000 ton gabah setara beras.

    “Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton setara beras merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” kata Arwakhudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/3).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Senyum Kelompok Tani di Klaten Gabahnya Dibeli Bulog Rp 6.500 per Kilogram Regional 21 Maret 2025

    Senyum Kelompok Tani di Klaten Gabahnya Dibeli Bulog Rp 6.500 per Kilogram Regional 21 Maret 2025

    Senyum Kelompok Tani di Klaten Gabahnya Dibeli Bulog Rp 6.500 per Kilogram
    Tim Redaksi
    KLATEN, KOMPAS.com –
    Kelompok tani Sumber Rejeki Trucuk di Kabupaten
    Klaten
    , Jawa Tengah tersenyum setelah hasil panennya diserap oleh
    Bulog
    .
    Gabah hasil panen mereka dibeli dengan harga Rp 6.500 per kilogram.
    “Sesuai perintah dari Bapak Presiden yang tertuang dalam Asta Cita itu bahwa petani ini memang harus tersenyum ketika dia panen. Maka kita datang ke sini memastikan bahwa Bulog membeli dengan harga Rp 6.500 seperti kita saksikan tadi,” kata Wakil Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Marga Taufiq dalam kegiatan penyerapan gabah petani di Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Jumat.
    Marga mengatakan, alasan langsung ke lapangan untuk menyerap gabah petani saat panen agar petani bisa menikmati hasil penannya.
    Tidak sedikit petani saat panen raya mereka tetapi tidak bisa menikmati hasil dari panennya.
    “Kenapa kita langsung masuk ke petani, karena beberapa kendala yang dialami seperti yang disampaikan beberapa teman-teman petani kadang mereka tidak menikmati (hasil panen). Oleh sebab itu kita Bulog berusaha untuk hadir di tengah-tengah mereka,” tambah dia.
    Dia menambahkan Bulog tidak bekerja sendiri dalam menyerap gabah petani.
    Bulog bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Babinsa, dan Babhinkamtibmas untuk memberikan pendampingan kepada petani agar hasil panen padinya tetap kondisi baik.
    “Kita imbau para petani jangan ikutkan rumputnya, terus tanahnya. Kami Bulog minta para Babinsa dan Babhinkamtibmas jangan ada yang sengaja menguasain gabahnya, ditebang sebelum waktunya jangan. Ini adalah benar-benar keinginan Bapak Presiden bahwa petani ini mengolah padinya dengan baik kita beli dengan bagus,” kata dia.
    Juru bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menambahkan, pembelian gabah dengan harga yang layak merupakan jawaban pemerintah terhadap para petani.
    Selama ini masih banyak petani yang belum menikmati hasil panennya karena gabahnya dibeli dengan harga rendah.
    “Tentunya dalam proses pelaksanaan masih ada proses-proses yang membutuhkan kalibrasi adjustment. Tapi tolong ini sebuah proses jangan langsung dicap gagal,” tambah Prita.
    “Tapi tolong lihat bagaimana keberpihakan Presiden untuk menjawab paradog ini. Karena bagaimana pun paradog ini harus dijawab demi masa depan kita bersama,” sambung dia.
    Perwakilan kelompok tani Sumber Rejeki Trucuk Purwanto mengatakan petani bisa menikmati hasil panen padinya karena dibeli Bulog dengan harga Rp 6.500 per kilogram.
    “Wah ini menurut kami petani bisa tersenyum ini. Dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Karena dengan harga itu kita selisihnya lumayan,” kata dia.
    Menurut Purwanto gabah hasil panen kelompok tani Sumber Rejeki yang dibeli Bulog pada tahap pertama sebanyak 10 ton.
    “Tahap awal (gabah yang dibeli Bulog) baru sekitar 10 ton,” ungkap Purwanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Bukan Punya Kami

    Viral Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Bukan Punya Kami

    Bisnis.com, KLATEN – Perum Bulog menegaskan bahwa beras dengan kemasan 5 kilogram yang tidak sesuai takaran bukan miliknya.

    “Bukan. Itu bukan punya Bulog. Palsu dan itu beritanya ga benar,” kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq di Klaten, Jumat (21/3/2025).

    Marga memastikan bahwa beras yang diproduksi oleh Bulog pasti sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan dan diawasi dengan ketat.

    “[Takaran] pasti 5 kilo. Kita diawasi semua mata. Bahkan kita sendiri, kalau ada yang ketahuan [curang] begitu, langsung dihukum,” ujarnya.

    Adapun, temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai takaran ini diunggah salah satu warganet di media sosial TikTok. Dalam unggah video itu, beras kemasan yang dimilikinya bertuliskan 5 kilogram.

    Namun, saat dia menimbang dengan timbangan berat badan, beras kemasan 5 kilogram itu hanya berisikan 4 kilogram.

    Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap memang masih terdapat ketidaksesuaian ukuran beras sesuai label pada kemasan.

    “Masih terdapat ketidaksesuaian ukuran sesuai label pada kemasan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan di lapangan sejak Februari—Maret 2025, Moga mengungkap sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Dengan ditemukannya beras kemasan yang tidak sesuai dengan label, Moga menyatakan bahwa Kemendag tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Perum Bulog Lebak-Pandeglang optimalkan penyerapan gabah petani 

    Perum Bulog Lebak-Pandeglang optimalkan penyerapan gabah petani 

    Lebak (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Cabang Lebak-Pandeglang Banten terus mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen (GKP) langsung ke petani dengan harga patokan pemerintah Rp6.500 per kilogram dan beras Rp12.000 per kilogram.

    Kepala Cabang Perum Bulog Lebak-Pandeglang Agung Trisakti dalam keterangannya di Warunggunung Lebak, Jumat menyatakan kini terus mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen, terlebih diberbagai daerah memasuki musim panen.

    Data Bulog (Badan Urusan Logistik) setempat kini berhasil menyerap gabah dari hasil petani Lebak – Pandeglang setara beras sebanyak 4.300 ton untuk dijadikan stok cadangan beras pemerintah (CBP).

    Penyerapan gabah petani itu dipastikan mampu menggulirkan pertumbuhan ekonomi petani di pedesaan hingga miliaran rupiah sehingga secara langsung bisa mensejahterakan kehidupan mereka.

    Penyerapan gabah tersebut juga guna mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan kasus kemiskinan dan pengangguran.

    Karena itu, Perum Bulog Lebak – Pandeglang hingga kini terus memaksimalkan penyerapan gabah dan beras untuk sebagai CBP.

    Sebab, stok CBP itu nantinya didistribusikan untuk bantuan pangan bagi masyarakat penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Penyediaan dan Stabilisasi Harga Pangan (SPHP), Bencana Alam dan Kerawanan Pangan.

    “Kami menyerap beras dari petani 4.300 ton itu disimpan di Gudang Warunggunung, Malingping dan Labuan,” katanya menjelaskan.

    Guna kelancaran penyerapan gabah dan beras petani, Bulog bekerja sama dengan PPL (petugas penyuluh lapangan) dari Dinas Pertanian.

    Sementara itu, sejumlah petani di Wanasalam Kabupaten Lebak mengaku bahwa petani merasa senang karena Bulog menerima GKP dengan harga baik, yakni Rp6.500 per kilogram.

    Sementara itu, harga gabah di tingkat tengkulak berada pada kisaran Rp5.000–Rp6.000 per kilogram.

    Harga tersebut jelas menguntungkan petani dengan harga beras yang diserap Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Jika harga gabah dibeli pada harga Rp6.500 per kilogram dengan produksi rata-rata 6 ton per hektare, petani bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp39 juta.

    “Dengan pendapatan Rp39 juta itu dipastikan petani bisa meraup keuntungan bersih Rp29 juta setelah dikurangi biaya produksi Rp10 juta per hektare,” kata Yana (55), petani Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap ada 9 pengusaha mengurangi takaran beras tahun ini. Sembilan pengusaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kemendag.

    “Sejak undang-undang Cipta Kerja kan kita lebih mengedepankan sanksi administratif. Jangan sampai, masuk perusahaan berisiko rendah. (Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga merinci 9 pelaku usaha beras itu berada di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    (ada/ara)

  • Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    2025, ada sembilan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras, sehingga tidak sesuai dengan label pada kemasan.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 telah ditemukan sembilan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

    “2025, ada sembilan,” ujar Moga, di Jakarta, Jumat.

    Moga menyampaikan sembilan pelaku usaha beras tersebut telah diberikan sanksi administratif. Pelaku usaha tersebut berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Lebih lanjut, kata Moga, Kemendag melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Selain itu, pada Selasa (18/3), Kemendag kembali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Moga menegaskan sebagai tindak lanjut pengawasan apabila ada indikasi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

    “Setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu koordinasi dengan kementerian/lembaga, tinggal nanti dikolaborasi saja. Cuma karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan kami lebih mengedepankan sanksi administratif,” katanya pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serapan Gabah Awal Tahun Tembus 390.000 Ton

    Serapan Gabah Awal Tahun Tembus 390.000 Ton

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, data serapan gabah pada awal 2025, yakni antara Januari sampai Maret ini mencapai 390.000 ton. Perolehan serapan gabah ini mencetak rekor dibanding 2024 lalu yang hanya terserap sebesar 30.000 ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hal tersebut saat menghadiri rapat koordinasi Luas Tambah Tanam di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (19/3/2025). Amran mengatakan capaian serapan gabah ini menjadi langkah awal yang baik guna menuju target pemerintah atas serapan gabah mencapai tiga juta ton pada April 2025 nanti.

    “Tahun lalu Januari, Februari, Maret, per tanggal hari ini hanya 30.000 ton. Sekarang 390.000. Berapa persen naik? Ini sudah bagus,” kata Amran dikutip dari keterangan resminya, Kamis (20/3/2025).

    Selain mengungkapkan informasi serapan gabah Januari-Maret 2025, Mentan Amran menuturkan pemerintah tetap berkomitmen pembelian gabah dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kilogram (kg) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden Prabowo yang memerintahkan kita semua bergerak dan tidak boleh berpangku tangan. Kita sudah tetapkan HPP Rp 6.500,” tutur Mentan Amran.

    Terlebih, Amran mengingatkan kembali adanya sanksi kepada oknum-oknum yang membeli gabah di bawah HPP. Dia menyebutkan salah satu dari pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan, resmi dicopot dari jabatannya seusai Mentan Amran mendengarkan langsung keluhan dari petani.

    “Sudah dicopot pimwilnya. Nanti kalau ada yang masih membeli gabah di bawah HPP, aku dengar, nanti aku cari,” tegas dia.

    Sekadar informasi, pemerintah menegaskan komitmennya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.

    Mentan Amran meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani. Dengan kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan target ambisius ini dapat tercapai, membawa Indonesia lebih dekat pada kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    Kementan mengungkapkan, serapan gabah pada Januari sampai Maret 2025 mencapai 390.000 ton.

  • Hadapi Puncak Panen, Bulog Kediri Realisasikan Penyerapan Gabah dan Beras Petani Terbesar di Jatim

    Hadapi Puncak Panen, Bulog Kediri Realisasikan Penyerapan Gabah dan Beras Petani Terbesar di Jatim

    Kediri, Beritasatu.com – Menjelang akhir maret 2025 akan menjadi puncak panen bagi beberapa daerah produksi di Indonesia. Tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Pimpinan Perum Bulog Kancab Kediri Imam Mahdi menyampaikan, saat ini Bulog Kancab Kediri sangat siap dan serius menyerap gabah beras petani. 

    Perihal isu bahwa Bulog Kediri tidak mau menyerap gabah petani itu tidak benar. Untuk diketahui, Kantor Bulog cabang Kediri setiap hari telah menyerap lebih dari 1.500 ton GKP.

    “Kami sudah membangun komunikasi yang baik, jaringan informasi juga sudah kami jalin baik dengan para stakeholders, harapan kami kita semua dapat bersama-sama menjalankan amanat pemerintah dengan baik,” ujar Imam. 

    “Terkait isutersebut, kami sudah berkomunikasi dengan asosiasi para kepala desa dan juga terjun ke desa di mana berita itu berawal muncul dan Kami sudah sepakat bahwa untuk penyerapan di daerah tersebut akan kami fasilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami untuk pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang penyerapan gabah dan beras,” tambah Imam menegaskan. 

    Tentunya, lanjut Imam, Bulog Kediri mempunyai strategi dalam melakukan Penyerapan Gabah Beras, yakni dengan melakukan kolaborasi dengan semua pihak baik TNI, Pemda, Dinas Pertanian melalui PPL-nya dan Bulog. Kolaborasi kongkrit yang dilakukan adalah penjadwalan prioritas panen oleh petani. 

    Tujuannya, lanjut Imam adalah setiap petani melaksanakan panen maka harus langsung diproses di pengeringan sesuai dengan umur panen yang cukup. Karena, jika ditunda atau didahulukan sebelum waktunya akan berpotensi hasil yang kurang maksimal, terlebih lagi saat ini puncak panen dibarengi dengan intensitas hujan yang sangat tinggi.

    “Terakhir Bulog Kancab Kediri sudah membentuk 18 Tim Jemput Gabah yang setiap harinya keliling menjemput hasil panen petani di titik Panen dan melakukan pembayaran secara tunai, secara capaian kami juga sudah melebihi target yang diberikan dan kami akan tetap melakukan penyerapan di wilayah kerja kami,” pungkasnya.

    Penyesuaian kapasitas pengeringan yang sudah siap di Kancab Kediri meliputi wilayah kerja di Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk yaitu sejumlah 450 Ton per hari. Strategi penjadwalan prioritas panen ini adalah upaya efektif dalam mengakomodir jumlah produksi yang melimpah berdasarkan data Dinas Pertanian yaitu sekitar 5.600 Ton perhari pada periode puncak panen medio maret sampai dengan April 2025.

  • Masyarakat Wajib Dapat yang Berkualitas

    Masyarakat Wajib Dapat yang Berkualitas

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan beras yang didistribusikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

    Pernyataan Arief tersebut menanggapi adanya kabar terkait temuan beras berkutu di gudang Perum Bulog. Dia bilang pemerintah dan juga perusahaan BUMN pangan tidak diperkenankan untuk mendistribusikan beras dengan kualitas tidak layak.

    “Pokoknya, jadi kalau mendistribusikan harus yang bagus. Kalau ada misalnya yang ditemukan seperti itu sebenarnya kasuistis. Jangan di blow up, kayak semua (berkutu), enggak,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 17 Maret.

    Meski begitu, Arief tak menampik adanya kemungkinan beras yang disimpan di gudang-gudang Perum Bulog dapat terserang hama kutu. Kerena itu, dia bilang penyimpanan komoditas pangan, dalam hal ini memiliki perawatan khusus dan harus dilakukan secara berkala.

    “Itu harus ada treatment secara berkala namanya pemeliharaan. Mobil aja dipelihara, apalagi ini pangan. Pangan itu kan harus dipelihara tapi kita semua sepakat bahwa yang didistribusikan harus yang bagus,” tuturnya.

    Contohnya, sambung Arief, kualitas beras dalam program Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan yang selalu dalam keadaan baik sejak pertama kali disalurkan.

    “Kan selama dua tahun terakhir dan kita jaga sekali kan SPHP, bantuan pangan dan kita harus terus jaga,” katanya.

    Menurut Arief, adanya kutu dalam beras Bulog juga menandakan beras di gudang Bulog tidak diberikan zat kimia berlebih. Sebab, hama kutu enggan menyerang komoditas dengan zat kimia berlebih.

    “Jadi kutu itu biasanya gini, saya mau kasih penjelasan lain kalau misalnya barang-barang ini diberikan misalnya fumigasi atau zat kimia berlebihan Itu malah gak ada kutu, gak ada apa, pasti. Tapi kalau ini food grade Itu memang, dia biasanya suka ada seperti itu, makanya harus ada perawatan berkala,” jelasnya.

    Sebelumnya, Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, beras memang merupakan komoditas pangan yang bisa diserang hama ketika proses penyimpanan. Terlebih Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama.

    “Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” ujar Suyamto.

    Suyamto juga mengungkapkan, Bulog telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya serangan hama tersebut. Menurutnya, Bulog kini sudah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) dan monitoring kualitas dan serangan hama secara rutin oleh petugas gudang.

    “Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi, untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama (kutu),” katanya.