Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo bersama Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said menaiki mesin pemanen padi jenis combine harvester saat meninjau panen raya di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Sang surya baru terbangun kala Karta (49), petani asal Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama dua kerabatnya bergegas menuju hamparan sawah serupa warna sinar mentari dengan posisi padi yang kian merunduk. Saat tiba di lokasi yang berjarak hanya puluhan meter dari kediamannya di Desa Karangmulya, ketiganya disambut angin bertiup sedang nan sejuk, menerpa daun serta bulir padi yang seolah meminta segera dipetik.

    Karta dan dua kerabatnya tidak sendiri, puluhan petani lain juga telah bersiap di tepi saluran irigasi anak Sungai Cibeet yang tak jauh dari areal sawah, lengkap dengan peralatan tempur tradisional seperti caping, celurit, hingga cangkul. Ada pula alat perontok padi khas petani setempat, dilengkapi terpal biru berukuran besar serta puluhan karung kosong. Betul, mereka sedang bersiap panen, sesuatu yang sudah dinanti berbulan-bulan.

    Senyum sumringah bercampur semangat tak kenal kendur terpancar dari raut wajah puluhan petani itu menyambut datangnya musim panen meski sempat dihantui banjir besar pada awal Maret. Banjir yang sempat menggenangi 50 desa dari 14 kecamatan se-Kabupaten Bekasi itu turut merendam lahan pertanian seluas total 1.752 hektare. Beruntung jerih payah petani di Bojongmangu ini tidak sia-sia setelah terbebas dari banjir.

    Di sela kegiatan petani tersebut, muncul pemandangan unik  tatkala belasan prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 051/Wijayakarta berikut Kodim 0509/Kabupaten Bekasi serta babinsa datang mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Mereka datang dengan membawa peralatan modern seperti mesin panen padi jenis combine harvester. Bahkan pimpinan serta jajaran Perum Bulog wilayah setempat turut dihadirkan untuk menyaksikan dari dekat pesta wong cilik tersebut.

    Melihat kehadiran prajurit TNI, aura semangat para petani semakin terpancar untuk mengerjakan tahap akhir dari proses bertani. Mereka bersatu, bahu-membahu, bergotong royong dengan penuh antusias meski peluh bercucuran.

    Kehadiran TNI membawa Perum Bulog berikut armada truk bukan tanpa alasan. Bulog sejatinya offtaker hasil panen petani sekaligus simbol nyata hadirnya negara di masyarakat meski sempat gagal menyerap hasil gabah petani saat panen di kecamatan lain, 10 hari sebelumnya.

    Sekitar dua minggu sebelumnya, TNI bersama tim Bulog Cibitung berikut mitra turut mengawal kegiatan panen di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan hasil 13 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Meski aktivitas panen itu dipantau tim Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, namun hasil gabah petani tidak terserap Bulog karena faktor tingginya mekanisme pasar ditambah petani telah terlebih dahulu mengambil modal dari pemodal dengan sistem ijon.

    Banyak petani sudah melakukan ijon untuk biaya tanam dan perawatan sehingga mereka lebih memilih menjual ke pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. Mereka menjual dengan harga pembelian pasar senilai Rp6.800 per kilogram, lebih tinggi Rp300 dari harga pemerintah.

    Tidak apa-apa, mengingat tujuan utama panen adalah bagaimana mengangkat taraf perekonomian petani. Koordinasi pun ditingkatkan dan dengan fasilitasi TNI AD, Bulog kali ini sukses menyerap bahkan hingga 2.500 ton gabah kering dari petani di Kecamatan Bojongmangu.

    Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said mengaku bahwa instansinya semakin masif menyerap gabah kering langsung di tingkat petani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kuantitas beras cadangan pemerintah. Hingga pertengahan Maret 2025, Bulog Cabang Karawang telah melampaui target penyerapan gabah kering panen dengan realisasi mencapai 22.800 ton atau 136 persen dari target tahun ini yang sebesar 16.700 ton.

    “Salah satunya di wilayah Kabupaten Bekasi. Di Kecamatan Bojongmangu ini, kami telah melakukan penyerapan terbesar yang pernah dilakukan oleh Bulog,” kata Umar.

    Mengacu data Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, luas area panen di Kecamatan Bojongmangu mencapai 750 hektare dengan potensi produksi sebesar 2.950 ton dan Bulog sudah menyerap 2.500 ton, setara 85 persen total panen gabah petani di wilayah itu.

    Umar pun mengakui tugas menyerap gabah kering panen langsung di tingkat petani bukan hal mudah dan kerap menemukan kendala lapangan sehingga kerja sama pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Apresiasi tinggi diberikan kepada TNI AD atas dukungan penuh selama ini.

    Di lokasi yang sama, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo menekankan pentingnya arti sinergi  TNI dengan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. TNI AD berkomitmen mendukung penuh langkah Bulog dalam menyerap gabah kering panen langsung ke petani karena sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga.

    Danang juga berharap kolaborasi strategis ini mampu memicu semangat petani untuk terus menjalankan aktivitas bertani sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Kiprah TNI AD dalam menjaga ketahanan pangan nasional semakin masif pada beberapa tahun belakangan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian bangsa.

    Sukses mengusung konsep food estate sejak medio 2022, program serupa diperluas melalui kegiatan pertanian perkotaan atau urban farming mulai awal 2024 yang mampu memberdayakan petani lokal guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

    Tahun ini, TNI AD kembali meneguhkan komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional ditandai dengan lawatan Asisten Teritorial Kasdam Jaya Kolonel Inf Wawan Kusnendar, awal Februari ke lahan pertanian terpadu milik Korem 051/Wijayakarta di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

    Kunjungan itu sekaligus memonitor dan pengamanan serta melaksanakan penanaman secara simbolis bibit unggulan padi Sinar Mentari pada Demplot Hanpangan 2025. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Korem 051/Wijayakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pertanian terpadu.

    Dalam kesempatan itu Aster Kasdam Jaya beserta jajaran pejabat turut serta dalam prosesi penanaman bibit padi unggulan sebagai bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik. Beragam aktivitas itu sekaligus mengisyaratkan bahwa program ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, termasuk prajurit TNI AD.

    Keamanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional dan sinergi antara TNI, pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan ini sekaligus memastikan keberhasilan program mampu dijaga secara berkelanjutan. Upaya swasembada pangan pun kini seakan telah memunculkan paradigma baru, tidak sebatas peningkatan produksi melainkan juga mencakup kesejahteraan petani sehingga swasembada dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan.

    Kehadiran TNI AD sekaligus menjadi secercah asa bagi petani untuk menggapai impian sebagai petani sukses. Transformasi pertanian yang turut dibawa prajurit bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas sektor pertanian di Indonesia. Transformasi itu mencakup penggunaan teknologi modern, pengembangan varietas tanaman unggul, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan hingga peningkatan kapasitas petani dan penguatan pasar produk pertanian.

    Dalam konteks kebijakan pertanian, tujuan transformasi ini meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk serta peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan. Semoga petani kita semakin sejahtera. Terima kasih Pak Tani, terima kasih TNI, penjaga gerbang ketahanan pangan nasional.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR sidak Pasar Soreang temukan harga naik, tetapi masih wajar

    Anggota DPR sidak Pasar Soreang temukan harga naik, tetapi masih wajar

    Harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih dalam batas wajar meskipun terdapat kenaikan.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan harga sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami penaikan, tetapi masih dalam batas wajar.

    “Harga cabai yang paling signifikan naik, daging juga naik sekitar Rp5.000,00 per kilogram, tetapi masih bisa diterima. Beras juga mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu besar,” kata Rajiv dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, secara umum harga barang kebutuhan pokok masih aman terkendali menjelang Lebaran 2025.

    Rajiv mengatakan bahwa stok pangan menjelang Lebaran 2025 berdasarkan hasil inspeksi ke Perum Bulog menunjukkan ketersediaan barang kebutuhan pokok masih mencukupi.

    Walaupun demikian, dia mengingatkan kepada Pemerintah untuk tetap menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilitas harga di pasar.

    “Pada hari Senin (24/3) kami ada rapat kerja lagi sebelum memasuki masa reses untuk membahas langkah-langkah selanjutnya,” kata anggota komisi yang membidangi pertanian tersebut.

    Pada sidak itu, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut ditemani oleh Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb.

    Senada dengan Rajiv, Ali Syakieb mengatakan bahwa harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih dalam batas wajar meskipun terdapat kenaikan.

    Wakil Bupati Bandung mengatakan bahwa stok barang tersebut masih aman untuk masyarakat.

    “Alhamdulillah, kami melihat harga-harga di Pasar Soreang masih relatif stabil,” ujar Ali.

    Selain itu, dia memastikan bahwa stok minyak goreng di Kabupaten Bandung tidak mengalami masalah takaran atau penyimpangan.

    “Kami pastikan tidak ada penyimpangan di Kabupaten Bandung. Kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam rapat untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar, termasuk pengamanan arus mudik menjelang Lebaran,” katanya menjelaskan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Maksimalkan Penyerapan Gabah, Pemerintah Beri Investasi Rp16,6 Triliun ke Perum Bulog

    Maksimalkan Penyerapan Gabah, Pemerintah Beri Investasi Rp16,6 Triliun ke Perum Bulog

    Bisnis.com, SRAGEN — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan modal investasi sebesar Rp16,6 trilliun kepada Perum Bulog.

    Juru Bicara dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura mengatakan terdapat ada dua hal yang menjadi tujuan diberikannya investasi tersebut diberikan kepada Bulog. Pertama untuk memastikan ketersedian bahan pangan di masyarakat.

    “Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan harga, harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga harga yang mensejahterakan petani,” ujarnya di Sentra Penggilingan Padi SPP (BULOG) Sragen, Jumat (21/3/2025).

    Investasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil dan dapat menikmati hasil yang lebih baik dari gabah yang mereka jual.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram

    Rafaksi gabah diatur di dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Seiring dengan penerapan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memotong rantai middleman yang selama ini mengambil keuntungan berlebihan dari harga gabah, yang pada akhirnya merugikan petani. 

    “Nah sekarang kami ingin melihat bagaimana proses tersebut, kebijakan tersebut dilaksanakan,” ucapnya.

    Pemerintah berkomitmen untuk mengedukasi petani tentang pentingnya menjaga kualitas gabah agar dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. 

    Gabah yang memiliki kualitas yang baik tidak hanya akan memberikan harga yang lebih tinggi, tetapi juga akan meningkatkan daya saing produk beras Indonesia.

    “Karena bagaimanapun gabah yang memiliki kualitas yang baik, akan menghasilkan juga kualitas beras yang juga baik,” tutur Prita.

  • Mentan Kecewa dengan Kinerja Kepala Bulog Kalsel, Wadirut Bulog: Sudah Digeser – Halaman all

    Mentan Kecewa dengan Kinerja Kepala Bulog Kalsel, Wadirut Bulog: Sudah Digeser – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Wakil Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Marga Taufik memastikan Pemimpin Wilayah Bulog Kalimantan Selatan (Kalsel) telah diganti.

    Pergantian itu menyusul kecewanya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap kinerja Pimpinan Bulog Kanwil Kalsel.  

    Amran kecewa terhadap Pimpinan Bulog Kanwil Kalsel karena dinilai kurang responsif dan sulit dihubungi ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan.

    “Sudah segera kami geser,” kata Marga Taufik ketika diwawancara usai acara panen bersama di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

    Ia mengatakan, posisi Pimpinan Bulog Kanwil Kalsel telah digantikan dari Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo).

    Menurut Marga Taufik, pergeseran pimpinan di wilayah ini juga bagian dari penyegaran.

    “Sudah diganti. Jadi yang kami geser itu ada yang dari Sulawesi Utara, kami geser ke Kalimantan Selatan. Ya, penyegaran,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan resmi dicopot dari jabatannya, Selasa malam (18/3/2025), setelah pada Selasa pagi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kecewa atas kinerja Bulog di wilayah itu yang dinilai pasif dalam menyerap gabah petani saat panen raya.

    “Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang. Ini nggak bisa dibiarkan.”

    “Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” kata Amran saat menghadiri panen raya di Kabupaten Tanah Laut.

    Petani di Tanah Laut mengeluh harus menjual gabah ke tengkulak dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pemerintah, hanya Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram.

    Ini karena Bulog Kalimantan Selatan kurang responsif dan sulit dihubungi ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan.

    “Bulog di sini susah sekali dihubungi, mereka juga jarang turun ke lapangan. Padahal sekarang petani lagi panen raya, tapi nggak ada kepastian. Akhirnya, kami terpaksa jual ke tengkulak meskipun harganya jauh di bawah HPP,” keluh seorang petani di Tanah Laut.

    Keluhan serupa juga datang dari petani lain di Tanah Laut dan sekitarnya. Ada petani yang mengaku memiliki 151 karung gabah, tetapi belum ada kepastian kapan Bulog akan membeli gabahnya, sehingga menyimpan gabah di rumahnya.

    Sejumlah petani mengeluhkan Bulog masih memberikan persyaratan yang terlalu ketat, seperti mewajibkan gabah dalam kondisi benar-benar kering, sehingga makin menyulitkan petani.

  • Mentan Kecewa dengan Kinerja Kepala Bulog Kalsel, Wadirut Bulog: Sudah Digeser – Halaman all

    Bulog Serap 400 Ribu Ton Gabah Petani hingga Maret 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Hingga Maret 2025, jumlah Gabah Kering Panen (GKP) yang diserap oleh Perum Bulog dari petani mencapai 400 ribu ton.

    Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq usai ikut melakukan panen di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

    “Data kemarin, (serapan gabah) kami sudah melewati 400 ribu ton,” katanya.

    Menurut dia, angka penyerapan gabah yang dilakukan Bulog mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya 20 ribu ton per hari, menjadi 26 ribu ton.

    Gabah yang dibeli Bulog dari petani ini sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Bulog itu mendapat perintah untuk melakukan percepatan serap gabah pada petani dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Rp 6.500,” ujar Marga Taufiq.

    Dengan kepastian menyerap gabah sebesar Rp 6.500 per kg, ia meminta petani menjaga kualitasnya. Sebab, jika tidak, akan berpengaruh pada proses pengolahannya.

    “Kami juga berharap dari para petani bahwa kualitas dari gabah ini dijaga karena ketika kualitas gabah ini agak turun, itu agak merepotkan juga,” kata Marga Taufiq.

    Apabila kualitas gabah tidak dijaga, ia mengatakan proses pengolahan akan memakan waktu lebih lama.

    Selain waktu pengolahannya yang lebih lama, pada saat sudah menjadi beras dan disimpan di dalam gudang, itu juga akan ikut terpengaruh.

    Beras yang memiliki kualitas lebih rendah disebut tidak bisa bertahan lama di gudang. Padahal, Bulog memiliki tugas menyimpan Cadangan Beras Pemerintah.

    “Beras itu kami harus simpan dan nantinya itu akan dikeluarkan. Kalau misalnya gabahnya itu kurang bagus, tentu juga tidak akan lama disimpan di dalam gudang. Ini juga berpengaruh ketika nantinya dikeluarkan,” ucap Marga Taufiq.

    “Itu harapan kami. Mari kita doakan semoga apa yang tujuan pemerintah untuk menaikkan harga gabah ini benar-benar menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan bapak-bapak petani,” jelasnya.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan GKP di tingkat petani diserap dengan HPP Rp 6.500 per kg tanpa rafaksi harga gabah.

    Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Sebelum adanya kebijakan tersebut, untuk mendapatkan harga Rp 6.500 per kg, GKP yang dijual petani harus memiliki kualitas dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

    Jika gabah tidak memenuhi persyaratan itu, jumlah yang dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan harga rafaksi atau dengan kata lain dapat dibeli di bawah Rp 6.500 per kg.

    Namun, kebijakan tersebut telah diubah, sehingga Bulog wajib membeli gabah dari petani, apapun kualitasnya, dengan harga Rp 6.500 per kg.

  • Bulog Libatkan TNI dan Polri saat Proses Serap Gabah Petani, Untuk Apa? – Halaman all

    Bulog Libatkan TNI dan Polri saat Proses Serap Gabah Petani, Untuk Apa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Perum Bulog melibatkan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan proses pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dari petani, yang saat ini memiliki Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq menjelaskan, dalam penyerapan gabah, Bulog bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    Dalam pendampingan menjemput gabah petani, ia menjelaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan mengawasi proses pembelian gabah untuk memastikan tidak ada tindakan curang dari petani.

    Babinsa dan Bhabinkamtibmas diminta untuk memastikan tidak ada petani yang sengaja merusak gabahnya seperti membasahinya atau memanen sebelum waktunya.

    “Keinginan Bapak Presiden itu petani mengolah padinya dengan baik, kami beli dengan bagus,” katanya usai kegiatan penyerapan gabah petani di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

    Pada kesempatan itu, Marga Taufiq juga mengingatkan petani di Desa Sumber untuk menjaga kualitas gabah yang mereka hasilkan.

    Dengan kepastian menyerap gabah sebesar Rp 6.500 per kg, ia meminta petani menjaga kualitasnya. Sebab, jika tidak, akan berpengaruh pada proses pengolahannya.

    “Kami juga berharap dari para petani bahwa kualitas dari gabah ini dijaga karena ketika kualitas gabah ini agak turun, itu agak merepotkan juga,” ujar Marga Taufiq.

    Apabila kualitas gabah tidak dijaga, ia mengatakan proses pengolahan akan memakan waktu lebih lama.

    Selain waktu pengolahannya yang lebih lama, pada saat sudah menjadi beras dan disimpan di dalam gudang, itu juga akan ikut terpengaruh.

    Beras yang memiliki kualitas lebih rendah disebut tidak bisa bertahan lama di gudang. Padahal, Bulog memiliki tugas menyimpan Cadangan Beras Pemerintah.

    “Beras itu kami harus simpan dan nantinya itu akan dikeluarkan. Kalau misalnya gabahnya itu kurang bagus, tentu juga tidak akan lama disimpan di dalam gudang. Ini juga berpengaruh ketika nantinya dikeluarkan,” ucap Marga Taufiq.

    “Itu harapan kami. Mari kita doakan semoga apa yang tujuan pemerintah untuk menaikkan harga gabah ini benar-benar menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan bapak-bapak petani,” jelasnya.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan GKP di tingkat petani diserap dengan HPP Rp 6.500 per kg tanpa rafaksi harga gabah. 

    Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Sebelum adanya kebijakan tersebut, untuk mendapatkan harga Rp 6.500 per kg, GKP yang dijual petani harus memiliki kualitas dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

    Jika gabah tidak memenuhi persyaratan itu, jumlah yang dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan harga rafaksi atau dengan kata lain dapat dibeli di bawah Rp 6.500 per kg.

    Namun, kebijakan tersebut telah diubah, sehingga Bulog wajib membeli gabah dari petani, apapun kualitasnya, dengan harga Rp 6.500 per kg.

  • Mentan Kecewa dengan Kinerja Kepala Bulog Kalsel, Wadirut Bulog: Sudah Digeser – Halaman all

    Bulog Serap Gabah di Harga Rp 6.500 Per Kg, Petani Diminta Jaga Kualitas Produksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Wakil Direktur Utama (Wadirut) Perum Bulog Marga Taufiq meminta petani menjaga gabah yang mereka produksi.

    Bulog telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Dengan kepastian menyerap gabah sebesar Rp 6.500 per kg, ia meminta petani menjaga kualitasnya. Sebab, jika tidak, akan berpengaruh pada proses pengolahannya.

    “Kami juga berharap dari para petani bahwa kualitas dari gabah ini dijaga karena ketika kualitas gabah ini agak turun, itu agak merepotkan juga,” kata Marga Taufiq dalam acara Kegiatan Penyerapan Gabah Petani di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

    Apabila kualitas gabah tidak dijaga, ia mengatakan proses pengolahan akan memakan waktu lebih lama. 

    Selain waktu pengolahannya yang lebih lama, pada saat sudah menjadi beras dan disimpan di dalam gudang, itu juga akan ikut terpengaruh.

    Beras yang memiliki kualitas lebih rendah disebut tidak bisa bertahan lama di gudang. Padahal, Bulog memiliki tugas menyimpan Cadangan Beras Pemerintah.

    “Beras itu kami harus simpan dan nantinya itu akan dikeluarkan. Kalau misalnya gabahnya itu kurang bagus, tentu juga tidak akan lama disimpan di dalam gudang. Ini juga berpengaruh ketika nantinya dikeluarkan,” ucap Marga Taufiq.

    “Itu harapan kami. Mari kita doakan semoga apa yang tujuan pemerintah untuk menaikkan harga gabah ini benar-benar menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan bapak-bapak petani,” jelasnya.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan GKP di tingkat petani diserap dengan HPP Rp 6.500 per kg tanpa rafaksi harga gabah. 

    Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Sebelum adanya kebijakan tersebut, untuk mendapatkan harga Rp 6.500 per kg, GKP yang dijual petani harus memiliki kualitas dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

    Jika gabah tidak memenuhi persyaratan itu, jumlah yang dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan harga rafaksi atau dengan kata lain dapat dibeli di bawah Rp 6.500 per kg.

    Namun, kebijakan tersebut telah diubah, sehingga Bulog wajib membeli gabah dari petani, apapun kualitasnya, dengan harga Rp 6.500 per kg.

  • Viral Takaran Beras SPHP 5 Kg Disunat, Wadirut Bulog Sebut Itu Palsu – Halaman all

    Viral Takaran Beras SPHP 5 Kg Disunat, Wadirut Bulog Sebut Itu Palsu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Wakil Direktur Utama (Wadirut) Perum Bulog Marga Taufiq menyebut keberadaan beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 5 kg yang takarannya disunat merupakan barang palsu alias bukan produksi milik mereka.

    Sebagaimana diketahui, beredar video menampilkan warga yang memperlihatkan beras SPHP yang tak sesuai dengan takarannya.

    Beras SPHP yang pada kemasannya tertulis 5 kg, tapi saat ditimbang, berat beras itu hanya 4,8-4,7 kg.

    “Bukan. Itu bukan punya Bulog. Palsu,” kata Marga Taufiq ketika ditemui usai acara panen bersama di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, beras SPHP yang diproduksi oleh Bulog sudah pasti takarannya sesuai dengan yang tertera di kemasan, yaitu 5 kg.

    Terlebih, Bulog diawasi oleh banyak pihak. Sehingga, jika ada yang berani bermain dengan takaran, ia menyebut pasti langsung dihukum.

    “Pasti 5 kilogram. Kami diawasi, semua mata memandang kami. Bahkan, kami sendiri kalau ada yang ketahuan [melakukan pelanggaran, red], langsung dihukum,” ujar Marga Taufiq.

    Berdasarkan video TikTok yang diunggah akun @sekitar.pontianak pada 20 Februari 2025, terdapat beras SPHP yang diproduksi Bulog ternyata hanya memiliki timbangan sebesar 4,7-4,8 kg.

    Orang dalam video tersebut menimbang tiga beras SPHP yang masih tersegel dan mendapati ketiganya memiliki bobot kurang dari 5 kg.

    Padahal, beras SPHP seharusnya memiliki beban sebesar 5 kg, sebagaimana tertulis pada kemasannya.

    Sementara itu, Satgas Pangan Polri mengaku telah mengetahui adanya informasi viral di media sosial yang menyebutkan adanya dugaan praktik sunat takaran beras kemasan 5 kilogram.

    Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsu Arifin mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman atas informasi tersebut.

    “Informasinya sudah kita peroleh dan kita sedang mendalami itu,” kata Samsu kepada wartawan di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Ia memastikan, pihak kepolisian terus mengikuti perkembangan mengenai bahan kebutuhan pokok, terutama dalam tahapan hari besar keagaman nasional (HBKN).  

    Menurutnya, di waktu-waktu yang demikian, potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan produk pangan selalu terjadi.

    “(HKBN) sehingga potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga, ini selalu terjadi,” ungkap Samsu.

    Terkait dengan kecurangan takaran beras, Samsu belum menjelaskan lebih rinci terkait lokasi temuan, maupun proses penyelidikannya.

    “Kami masih melakukan penyelidikan,” katanya.

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta –

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Bulog Gandeng TNI-Polri Awasi Penyerapan Gabah dari Petani

    Bulog Gandeng TNI-Polri Awasi Penyerapan Gabah dari Petani

    Bisnis.com, KLATEN – Perum Bulog akan melibatkan seluruh aparat termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi program penyerapan gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp6.500.

    Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq menyampaikan bahwa Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri akan menjadi pengawas program ini.

    “Bulog tidak sendiri, bersama dengan para penyuluh pertanian, kemudian teman-teman dari Babinsa, dari Babinkamtibmas itu, sama-sama memberikan pendampingan untuk sampai ke bulog,” kat Marga di Klaten, Jumat (21/3/2025).

    Senada dengan Marga. Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Fadillah Rachmawati menyebut Babinsa bakal dikerahkan dalam program ini dikarenakan sudah memiliki pengetahuan terkait lokasi panen gabah para petani.

    Fadillah menyebut, Babinsa akan lebih mudah dalam memberikan pendampingan bagi petani gabah agar panenannya diserap oleh Bulog.

    “Jadi karena [Babinsa] sudah membersamainya dari awal, tentu ini lebih memudahkan begitu sebenarnya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkan penggilingan dalam negeri untuk membeli gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram (kg), guna meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pelaksanaannya akan dikawal oleh Kepolisian untuk memastikan GKP yang dibeli penggilingan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

    “Itu yang dikawal kepolisian, karena kesepakatan kita adalah Rp6.500 [per kg] diserap bukan saja Bulog, tapi semua pihak,” kata Amran usai menggelar rapat koordinasi dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg. 

    HPP beras di gudang Perum Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.