Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bulog Serap 1,68 Juta Ton Setara Beras, Tertinggi Sejak Berdiri

    Bulog Serap 1,68 Juta Ton Setara Beras, Tertinggi Sejak Berdiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengungkap realisasi serapan telah mencapai 1,68 juta ton setara beras sampai dengan 28 April 2025, atau tertinggi sejak Bulog berdiri sejak 1967 silam. Angkanya setara dengan 50,09% dari target 3 juta ton setara beras pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan realisasi yang mencapai 1,68 juta ton setara beras itu terdiri dari 2,05 juta ton gabah kering panen (GKP) dan 563.518 ton beras. Jika kembali dirinci, realisasi GKP telah mencapai 82,67% dan 33,83% beras.

    Adapun, target penyerapan GKP di tahun ini adalah sebanyak 2,5 juta ton GKP dan 1,66 juta ton beras. Sehingga, target serapan di tahun ini adalah 3 juta ton setara beras.

    Selain itu, Bulog juga mencatat terdapat pemasok sebanyak 25.679 petani/Gapoktan dan 1.667 mitra penggilingan.

    Bahkan, Novi juga menyebut serapan 1,7 juta ton setara beras, terutama gabah, merupakan angka sepanjang sejarah sejak Bulog berdiri.

    “Ini merupakan serapan gabah sepanjang 1967 Bulog itu berdiri dan ini merupakan sesuatu yang sangat masif, saya melihatnya petani khususnya bahagia, kita juga bahagia,” kata Novi dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, jika menengok pada periode Januari—April 2020, Bulog mencatat penyerapan setara beras hanya mampu mencapai 176.148 ton. Pada periode yang sama 2021, angka penyerapannya mencapai 572.889 ton, atau naik lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sayangnya, angka penyerapan setara beras turun menjadi 262.290 ton pada 2022. Namun, angkanya kembali merangkak menjadi 296.300 ton setara beras pada 2023. Serta, sebanyak 259.976 ton setara beras yang diserap Bulog pada 2024.

    Ini artinya, penyerapan setara beras pada periode Januari—April 2025 melonjak lebih dari 6 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Saya berpikir ini jalan yang benar yang harus dilakukan karena keberpihakan kepada para petani,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan Bulog juga mengambil 10% pengolahan beras atau sekitar 3 juta ton setara beras. Begitu pun dengan gabah yang terus mengalami peningkatan.

    “Bahkan, berapa puluh tahun ke belakang, khususnya untuk serapan gabah ini memang sesuatu yang sangat masif di tahun ini pada bulan yang sama,” tandasnya.

  • Prabowo Buka Peluang Ekspor Beras, Bulog Pastikan Stok Melimpah

    Prabowo Buka Peluang Ekspor Beras, Bulog Pastikan Stok Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di tengah adanya peluang Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka keran ekspor beras.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto menuturkan pihaknya akan mengekspor beras jika Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan kepada Bulog. Terlebih, dia mengeklaim cadangan beras saat ini juga melimpah.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras yang dimiliki telah mencapai 3.306.486 ton sampai dengan 28 April 2025. 

    “Kalau diperintahkan [ekspor beras], kita siaplah, wong cadangannya banyak kok,” kata Prihasto saat ditemui di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).  

    Namun, dia menjelaskan keran ekspor beras dalam negeri yang dikirim Bulog tergantung dari titah Kepala Negara RI. Meski demikian, Bulog sampai saat ini masih menyimpan beras sebagai cadangan pangan pemerintah.

    “Tergantung penugasan [dari Presiden Prabowo] semuanya. Kalau ditugaskan untuk gelontor, [kami] gelontor. Kalau ditugaskan untuk ekspor, [kami] ekspor. Kalau ditugaskan untuk simpan, [kami] simpan. Bulog bukan regulator, Bulog hanya operator,” terangnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Orang nomor satu di RI itu menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Lebih lanjut, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya, yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal.

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” katanya.

  • DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI mencecar bos Perum Bulog terkait temuan 300.000 ton beras di gudang Bulog berkutu yang sempat menghebohkan pada awal 2025. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. 

    Hal itu disampaikan Anggota DPR Komisi VI Mufti Anam di hadapan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menurut kalkulasi dari fraksi dari PDI Perjuangan itu, kerugian dari 300.000 ton beras yang berkutu di gudang Bulog hampir mencapai sekitar Rp3,6 triliun.

    “Di awal 2025 ada berita yang sedikit mengganggu pikiran kami yaitu ada 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak. Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp12.000 itu duitnya banyak sekali, pak, Rp3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia, Pak Novi,” kata Mufti.

    Untuk itu, dia meminta agar Perum Bulog melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang di gudang Bulog.

    “Harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagaimana dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia,” ujarnya.

    Menurut Mufti, Perum Bulog perlu melakukan kerja sama dengan instansi yang memiliki gudang, lantaran gudang yang dimiliki Bulog juga terbatas. Namun, dia meminta agar Perum Bulog menginformasikan standarisasi gudang penyimpanan, seperti standar kelembaban untuk menjaga beras agar tetap aman.

    Menanggapi hal itu, Novi menjelaskan bahwa beras 300.000 ton yang berkutu sudah memasuki usia simpan 6 bulan. Meski begitu, dia mengeklaim kondisi dari 300.000 ton beras tersebut masih dalam kondisi baik.

    “Beras yang 300.000 ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” terangnya.

    Dalam hal susut beras, lanjut dia, batas toleransi Bulog adalah 0,02% per bulan dan Bulog akan menyimpan setelah memasuki 6 bulan.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan beras sisa impor tahun lalu di dalam gudang Bulog di Yogyakarta yang sudah terserang kutu.

    “Kami meninjau gudang Bulog, di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang bulog itu yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di DPR, Selasa (11/3/2025).

    Untuk itu, Titek menilai kondisi beras impor yang terserang kutu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dia pun meminta agar Kementan untuk menindak lebih lanjut temuan beras yang berkutu itu.

    “Beras sisa impor kemarin itu, kan ada di dalam gudang Bulog, itu diapain? Kalau ditunggu lagi takut nanti, kalau dilepas ke pasar nggak untuk dijual, sudah nggak bisa dijual lagi, orang saya ke sana sudah ada kutunya kok,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Perum Bulog telah melaporkan ada sebanyak 100.000–300.000 ton beras sisa impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi.

    “Memang Bulog sudah melaporkan juga ada 100.000—300.000 [ton] seluruh Indonesia dari 2 juta [ton], ini sudah masuk dalam list, termasuk Yogya. tetapi nanti kami tanya lagi, kalau bisa dipercepat yang di Yogya,” terang Amran.

    Namun, Amran menegaskan bahwa Kementan sudah sepakat beras yang terserang kutu itu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beras tersebut juga tidak boleh diperuntukkan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Kami sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat. tidak boleh untuk sphp, tidak boleh untuk bantuan, itu dikeluarin, nanti itu diperhitungkan karena tidak serta merta busuk langsung kita keluarin,” tandasnya.

  • Respons Bulog soal AS Soroti Impor Pangan RI

    Respons Bulog soal AS Soroti Impor Pangan RI

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) menyoroti peran Perum Bulog dalam impor pangan. Melalui laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, USTR menilai Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terlalu mendominasi dalam impor pangan, seperti beras, jagung pakan, dan kedelai.

    Salah satu aturan yang disoroti adalah pembatasan Perum Bulog untuk mengimpor beras selama panen raya. Sementara perusahaan swasta hanya diizinkan impor beras pecah 100% dan beras khusus, beras basmati, untuk ritel dan layanan makanan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk importasi untuk menjaga cadangan pangan pemerintah. Penugasan ini dinilai mempunyai hak eksklusif yang dimiliki Bulog.

    Kondisi inilah yang menjadi sorotan USTR karena dinilai dapat memicu hambatan perdagangan hingga berpotensi mempersulit akses pelaku usaha asing, termasuk dari AS ke pasar pangan Indonesia.

    Saat ditanya terkait hal tersebut, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto mengatakan selama ini Perum Bulog bekerja berdasarkan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Dia mengembalikan tuduhan tersebut kepada USTR.

    “Tanyain sama yang menuduh. Sekali lagi, Bulog kan bekerja atas dasar penugasan,” kata Prihasto di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Dia berulang kali menekankan Bulog hanya menjalankan kebijakan pemerintah. “Saya nggak bilang nggak masuk akal. Yang saya bilang adalah Bulog bekerja atas dasar penugasan. Kalau Bulog ditugaskan begini, kita bergerak sesuai penugasan kan,” imbuh dia.

    Saat ditanya lebih lanjut apakah ada selain Bulog yang ikut mengimpor beras, Prihasto enggan memberikan jawaban tegas.

    “Saya nggak mengamati sampai ke sana. Artinya, sementara ini kita melaksanakan tugas gitu,” terang Prihasto.

    (rea/ara)

  • Prabowo Mau RI Ekspor Beras, Bulog: Cadangannya Banyak Kok

    Prabowo Mau RI Ekspor Beras, Bulog: Cadangannya Banyak Kok

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengizinkan ekspor beras ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Terkait hal itu, Perum Bulog menyatakan siap apabila ditugaskan untuk ekspor.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto mengatakan cadangan beras yang dimiliki Bulog saat ini melimpah. Untuk itu, Bulog siap apabila ditugaskan untuk ekspor beras. Terbaru, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,3 juta ton dan menjadi rekor.

    “Kalau diperintahkan out ya, out kan gitu. Siap lah kan cadangannya banyak kok,” kata Prihasto di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Prihasto mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih ditugaskan untuk menyerap serta menyimpan beras sebagai cadangan pangan. Saat ditanya lebih lanjut mengenai stok cadangan ideal apabila melakukan ekspor, Prihasto enggan memberikan jawaban pasti.

    Dia mengatakan, cadangan hingga ekspor beras tergantung penugasan yang diberikan pemerintah. Sebab, Bulog hanya berperan sebagai operator.

    “Masalah cadangan, masalah stok, masalah apa semuanya tergantung penugasan. Bukan tergantung Bulog. Tergantung penugasan semuanya. Kalau ditugaskan untuk gelontor, gelontor. Kalau ditugaskan untuk ekspor, ekspor. Kalau ditugaskan untuk simpan, simpan. Bulog bukan regulator, Bulog hanya operator,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Prabowo mengizinkan ekspor beras ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Bahkan dia bilang, saat beras diekspor, jangan terlalu banyak mencari untung, yang penting bisa balik modal sudah cukup.

    “Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali,” kata Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

    (rea/ara)

  • Bulog Dicecar DPR soal Beras Impor Berkutu, Rp 3,6 T Duit Negara Sia-sia

    Bulog Dicecar DPR soal Beras Impor Berkutu, Rp 3,6 T Duit Negara Sia-sia

    Jakarta –

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti temuan stok beras impor yang berkutu di gudang Bulog. Setidaknya, ada 300.000 ton beras berkutu.

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut hal tersebut membuat Rp 3,6 triliun terbuang sia-sia berdasarkan hitungannya. Dia mengingatkan agar hal serupa tidak terjadi lagi dan segera dimitigasi.

    Mufti juga menyoroti gudang milik Bulog yang terbatas. Menurut dia, Bulog dapat menggunakan gudang-gudang instansi lain yang telah bekerja sama. Pada kesempatan tersebut, Mufti juga menanyakan standar gudang yang digunakan Bulog.

    “Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp 12.000 itu duitnya banyak sekali, pak Rp 3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia pak Novi. Saya yakin ini bukan di eranya bapak yang baru terjadi hari ini, tapi harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagi aman dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia ini,” kata Mufti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan kondisi beras tersebut masih dalam kondisi baik. Pihaknya juga melakukan pemeliharaan secara berkala.

    “Beras 300 ribu ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” jawab Novi.

    Standar gudang yang dibutuhkan Bulog, yakni mempunyai bangunan yang kokoh hingga akses yang mudah. “Standar gudang ini bangunan tentunya yang kokoh untuk penyimpanan. Kemudian mudah akses dan jalan keluar,” imbuh Novi.

    (rea/ara)

  • Jalankan Perintah Prabowo, Mentan Amran Pastikan RI Ekspor Beras ke Sejumlah Negara – Halaman all

    Jalankan Perintah Prabowo, Mentan Amran Pastikan RI Ekspor Beras ke Sejumlah Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia siap mengekspor beras ke negara-negara sahabat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Langkah ini diambil setelah produksi beras nasional mengalami lonjakan besar, dengan stok beras di gudang Perum Bulog mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

    Dalam 15 hari ke depan, stok beras pemerintah diperkirakan menembus angka 4 juta ton. 

    Hingga 28 April 2025, Bulog telah menyewa gudang tambahan untuk menampung 1,15 juta ton beras. 

    Serapan harian Bulog saat ini tercatat sebesar 51.530 ton per hari, sehingga stok beras nasional di gudang Bulog telah 
    mencapai 3.256.428 ton.

    Tak hanya beras, produksi jagung nasional juga melimpah seiring panen raya yang berlangsung. 

    Namun, serapan jagung dari petani belum optimal akibat keterbatasan kapasitas gudang Bulog. 

    Kondisi ini menyebabkan harga jagung di tingkat petani saat panen hanya berkisar Rp3.700–Rp3.800 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram.

    Mentan Amran menegaskan, pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi kondisi ini. 

    “Serapan beras Bulog mencapai 1,3 juta ton hanya dalam bulan April. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Karena itu, Presiden telah memerintahkan untuk segera membangun gudang-gudang sementara guna menampung produksi beras dan jagung yang luar biasa tahun ini,” ujar Amran dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengalami surplus produksi yang besar, tidak hanya pada beras dan jagung, tetapi juga pada telur ayam, daging ayam, dan ubi kayu. 

    Melimpahnya produksi ini di satu sisi merupakan pencapaian besar, namun di sisi lain berisiko menurunkan harga di tingkat petani. 

    Untuk itu, ekspor menjadi salah satu solusi penting. Saat ini, nilai ekspor pertanian Indonesia setiap tahun mencapai Rp500–600 triliun, yang didominasi oleh produk CPO, kopi, kelapa dalam, karet, kakao dan lainnya.

    Dalam situasi ini, prioritas utama pemerintah tetap memastikan kecukupan pangan dalam negeri. Namun, dengan kondisi stok yang sangat memadai, Indonesia kini siap mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan.

    “Kita akan memberikan akses pasar yang luas bagi beras petani kita. Fokus utama kita adalah kecukupan dalam negeri, dan Alhamdulillah saat ini swasembada beras sudah di depan mata. Setelah kebutuhan nasional aman, kita siap mengekspor beras,” ujarnya.

    Mentan menambahkan bahwa ekspor beras ini bukan semata-mata bertujuan untuk perdagangan, melainkan sebagai bagian dari misi kemanusiaan, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, ekspor beras ini lebih pada misi kemanusiaan. Yang penting biaya produksi dan distribusi tertutupi. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia kini menjadi bangsa yang mampu membantu, bukan hanya meminta,” jelas Amran.

    Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap keberpihakan penuh Presiden kepada petani, yang mendorong peningkatan stok beras secara signifikan dalam waktu singkat.

    “Dalam empat bulan, stok kita naik secara eksponensial. Ini berkat keberpihakan penuh Bapak Presiden kepada petani dan semangat luar biasa dari para petani di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengonfirmasi lonjakan produksi tersebut. 

    Dalam rilis terbarunya, BPS memproyeksikan produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton, meningkat 1,83 juta ton atau 12,40 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 14,78 juta ton.

    Sebelumnya, dalam acara peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke beberapa negara, setelah menerima laporan dari Menteri Pertanian dan Menko Pangan mengenai permintaan dari negara-negara sahabat.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara meminta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan! Dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden juga menegaskan bahwa ekspor beras ini harus berlandaskan prinsip kemanusiaan.

    “Kalau perlu, atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu mencari untung besar. Yang penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi tertutupi. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia sekarang adalah bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain, bukan bangsa yang minta-minta,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutamakan cadangan beras pemerintah atau CBP terpenuhi, sebelum memutuskan untuk mengekspor komoditas ini ke negara-negara lain.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah saat ini terus menyiapkan cadangan pangan nasional. Apabila cadangan pangan dirasa telah mencukupi, langkah selanjutnya adalah menghitung ulang, apakah stok yang ada mencukupi hingga akhir tahun.

    “Tapi Presiden kita bilang, boleh silahkan kalau mau di ekspor, tapi kalau saya menyarankan, sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu,” kata Arief saat ditemui wartawan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Arief menuturkan, kebutuhan beras nasional tahun ini sekitar 30,5 juta. Dia meyakini, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, mengingat stok beras yang di gudang Perum Bulog diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.  

    “Insya Allah kalau panennya semua normal aja, sampai 2027 itu cukup, 2026 atau 2027. Insya Allah kalau normal, kita nggak pernah tahu, sehingga cadangan pangan itu penting,” tuturnya. 

    Presiden Prabowo Subianto telah mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras. 

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” ujarnya.

    Kepala Negara sebelumnya mengungkap, sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan, Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tegasnya.

  • Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai sukses membangun kemandirian pangan. Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian disampaikan eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti.

    “Kita berharap pengusaha nasional kita mulai masuk di sektor pertanian. Kampus atau perguruan tinggi juga mulai dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah. Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” kata Haris kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

    Haris menuturkan Indonesia sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency. 

    Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, Haris mengatakan Indonesia berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan.

    “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya.

    Menurutnya, Indonesia berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency. 

    Penerapan kebijakan “border protection” melalui penerapan tarif yang tinggi, memaksa setiap negara di dunia untuk mandiri dan tidak bergantung.

    “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita. Industri manufaktur kita yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur,” kata Haris.

    “PHK dan pengangguran meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional. Kita memang tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak produk industri yang kita ekspor, selain ekstraktif yang duitnya di parkir di luar negeri. Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor,” kata dia.

    Oleh karena itu, Haris mengatakan sangat tepat Gandhi mengajarkan gerakan swadesi. Maksudnya, “makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri”. 

    Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi Gandhi mengarah pada swarajya atau kemerdekaan. Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri yang bertumpu pada kekuatan sendiri.

    “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewariskan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional. Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang,” kata Haris.

    Melihat data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. 

    Angka ini, dikatakan Haris, menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton.

    “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,. Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini,” ujarnya.

    Pada pertengahan April 2025, keterangan resmi merilis bahwa Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025, jik dibandingkan 2022 994 ribu ton, 2023 1,066 juta ton, 2024 1,266 juta ton.

    Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah dalam 6 bulan membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.

    “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini. Selama ini petani kita selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan di saat panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya,” ujar Haris.

    Keterangan dari Kementerian Pertanian, menurut Haris, yakni problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet. 

    Misalnya saja, yakni keharusan melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.

    “Presiden Prabowo melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat,” katanya.

    Haris mengatakan memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dan masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. 

    “Namun, niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian. Menurut saya, selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin InsyaAllah “wahyu” akan menyertai, melandasi, dan menuntunnya,” pungkas Haris. (Tribunnews.com/Reza Deni)

  • Siapkan Panen Jagung Tahap II, Ini Strategi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri

    Siapkan Panen Jagung Tahap II, Ini Strategi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri

    Jakarta –

    Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan sedang mempersiapkan Panen Raya Tahap II Jagung. Untuk memastikan kegiatan berlangsung sesuai rencana, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Komjen Dedi Prasetyo, menerangkan empat strategi.

    “Pendataan luas lahan dan Potensi hasil panen, koordinasi penyerapan jagung sesuai HPP, pengawasan ketat harga jagung di tingkat petani, dan sosialisasi serta fasilitasi petani,” kata Komjen Dedi dalam keterangan tertulis, Senion (28/4/2025).

    Komjen Dedi meminta seluruh jajaran koordinasi intensif dengan Pemda dan Perum BULOG di tingkat kabupaten atau kota, serta provinsi untuk menjamin penyerapan jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram. Kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala distribusi, termasuk pembangunan gudang dan cold storage di desa.

    “Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto,” tegas dia.

    Komjen Dedi berharap identifikasi potensi praktik spekulasi dan penguasaan pasar oleh tengkulak juga dilakukan. Lalu Komjen Dedi meminta jajaran tak segan melakukan pengendalian hukum terhadap pelanggaran pasar yang merugikan petani.

    “Melaksanakan pengawasan rutin di lapangan untuk memastikan HPP Rp 5.500/kg tetap terjaga,” tutur dia.

    “Sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan. Bukan sebagai petani, pemodal, atau pelaksana teknis,” kata dia.

    Komjen Dedi juga menekankan soal Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan soal pentingnya pembangunan infrastruktur logistik seperti gudang dan cold storage di pedesaan untuk memperkuat ketahanan pangan.

    Foto: Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo Pimpin Panen Raya Jagung di Madiun. (dok. istimewa)

    (aud/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini