Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Stok beras 4 juta ton, tertinggi selama 57 tahun terakhir

    Stok beras 4 juta ton, tertinggi selama 57 tahun terakhir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Stok beras 4 juta ton, tertinggi selama 57 tahun terakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir.

    Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

    “Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    “Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton itu tahun 1984,” sambung Amran.

    Oleh karena itu, Amran menyebut pemerintah mampu menyalurkan bantuan beras selama 2 bulan yaitu pada periode Juni—Juli 2025 kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Amran menyebut Kementerian Pertanian mengalokasikan 180.000 ton beras per bulannya sehingga untuk 2 bulan dibutuhkan 360.000 ton.

    “Kami akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” kata Mentan Amran Sulaiman.

    Bahkan untuk beberapa daerah, misalnya di Papua dan Kepulauan Maluku, Amran menyebut pemerintah siap menyalurkan langsung untuk kebutuhan 2 bulan.

    Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut pemerintah mengatur strategi agar penyaluran bantuan sosial beras tidak memengaruhi nilai tukar petani (NTP). Oleh karena itu, bantuan beras itu disalurkan ke daerah-daerah non-penghasil beras seperti kawasan perkotaan, atau daerah-daerah yang produksi berasnya minim misalnya seperti di Kepulauan Maluku dan Papua.

    Di Pulau Jawa, yang merupakan produsen utama beras, bantuan beras pemerintah itu disalurkan ke daerah-daerah yang harga pokok penjualannya (HPP) melebihi angka yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Ini strategi kami lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi, Alhamdulilah, sektor pertanian, komponen NTP cukup baik, dan stok kita cukup aman,” kata Amran.

    Dalam jumpa pers yang sama, Amran menyebutkan nilai tukar petani (NTP) per Mei 2025 naik menjadi 121. Amran menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110, dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 116.

    NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama, mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Lima insentif itu mencakup diskon sektor transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), penambahan bansos, diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.

    Sri Mulyani menjelaskan lima paket kebijakan itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah pada Juni-Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan

    Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyiapkan 22 titik piloting Koperasi Desa Merah Putih untuk menguji skema pendanaan perbankan dan model bisnis koperasi yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis BUMN.

    Dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, beberapa BUMN besar akan terlibat dalam piloting ini, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina Patra Niaga.

    “Piloting ini akan sama-sama kita kawal supaya berhasil, dengan begitu tingkat kegagalan Kopdes/Kelurahan Merah Putih nantinya dapat diminimalisir,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.

    Tiko menyebut Kementerian BUMN juga akan menyiapkan beberapa mock up Kopdes Merah Putih yang siap menjadi percontohan. Mock up ini akan memiliki standar tampilan dan ekosistem bisnis yang sudah terbentuk, yang diharapkan dapat menjadi referensi terbaik bagi seluruh Kopdes Merah Putih secara nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa telah diputuskan akan ada 80 mock up Kopdes Merah Putih, yang nantinya akan menjadi percontohan secara nasional, mulai dari bangunan fisik koperasi, ekosistem koperasi hingga skema bisnis yang dijalankan.

    “Mock up yang sudah kita identifikasi di beberapa titik akan kita seleksi lagi mana-mana yang kita setujui dan akan kita lakukan dengan pendekatan seideal mungkin,” ucap Ferry.

    Ia menyampaikan bahwa peran satgas wilayah sangat krusial dalam menentukan mock-up koperasi. Selain itu, satgas juga diharapkan dapat memverifikasi dan mengoptimalkan aset yang akan digunakan untuk kegiatan koperasi.

    Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Sebanyak 80 ribu koperasi ditargetkan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    Anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu kopdes diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Pemerintah akan memberikan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar per unit koperasi.

    Dana ini bukan hibah, melainkan berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Koperasi Desa Merah Putih wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui mekanisme cicilan dalam jangka waktu enam tahun.

    Sumber : Antara

  • Panen Raya serentak, Polri ekspor ribuan ton jagung dan bangun 18 gudang penyimpanan

    Panen Raya serentak, Polri ekspor ribuan ton jagung dan bangun 18 gudang penyimpanan

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Panen Raya serentak, Polri ekspor ribuan ton jagung dan bangun 18 gudang penyimpanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 15:33 WIB

    Elshinta.com – Dalam sebuah langkah besar menuju swasembada pangan nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan peran strategisnya dengan melepas ekspor 1.200 ton jagung ke Serawak, Malaysia dan memulai pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian dari Panen Raya Jagung Kuartal II Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Prov. Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Kegiatan panen raya yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang tersebut, menjadi simbol kebangkitan pertanian berbasis kolaborasi antara Polri dan masyarakat. Dari 218,35 Ha lahan yang digarap, hasil panennya kini mencapai 9,3 ton per hektar, naik tajam dari 2 ton per hektar sebelum dikelola secara modern.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan, Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanud Harry Hadisoemantri, stakeholder terkait, dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut. “Mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan Alsintan, sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan.” katanya dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (5/6). 

    Peningkatan produktivitas ini juga tak lepas dari penggunaan bibit unggul Hibrida P27 dan pupuk presisi MIGO Bhayangkara, hasil riset Polda Kalbar. Para petani kini menikmati peningkatan pendapatan hingga Rp4 juta/bulan, dari sebelumnya hanya sekitar Rp500 ribu.

    Menjawab tantangan surplus produksi yang diperkirakan mencapai hingga 6 juta ton, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap panen jagung dengan harga pembelian pemerintah Rp5.500/kg. Tak hanya itu, pelepasan ekspor jagung pun menjadi kenyataan. Selain Kalbar, ekspor juga dilakukan dari Gorontalo (27 ribu ton) dan NTB (20 ribu ton).

    Untuk menunjang kelancaran distribusi dan penyimpanan hasil panen, Polri menggandeng Bulog untuk membangun 18 gudang penyimpanan di lahan milik Polri. Gudang-gudang ini memiliki total kapasitas 18.000 ton dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025.

    Di sisi hilir, Polri juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pakan ternak seperti PT. Japfa dan PT. Charoen Pokphand untuk mengelola hasil panen melalui 47 feedmills di 17 provinsi. Selain itu, 2 pabrik baru juga dalam proses pembangunan, satu di Kab. Maros, Prov. Sulsel dan satu lagi di Kab. Lamongan, Prov. Jatim yang akan menjadi pengolahan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara.

    Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi ini ditunjukkan melalui Koperasi Produsen Teguh Sejahtera yang berhasil menjalin kerja sama ekspor dengan perusahaan pengolah hasil pertanian di Malaysia. “Kerja sama ekspor yang telah disepakati adalah pemenuhan 20 ribu ton jagung secara bertahap dan hari ini akan dilepas ekspor perdana sebanyak 1.200 ton seharga Rp. 5.900/Kg.”

    Dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, Polri membuktikan bahwa stabilitas nasional juga mencakup ketahanan pangan. Bukan sekadar menjaga Kamtibmas, namun juga menunjukkan komitmen Polri untuk senantiasa berada di tengah-tengah rakyat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai upaya pemerintah untuk mengintervensi harga beras melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan 360.000 ton selama dua bulan merupakan langkah yang tepat untuk menekan harga beras yang masih melambung di pasar.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa bansos yang digelontorkan pemerintah sebanyak 360.000 ton selama dua bulan merupakan angka yang besar. Dalam hal ini, penerima bansos beras bisa mengurangi jumlah beras yang biasa mereka beli sebelumnya.

    “Ini jumlah yang lumayan besar, sekitar 13,8% dari kebutuhan konsumsi sebulan. Ini berarti warga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar untuk membeli beras sebanyak semula,” kata Khudori, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, lanjut dia, penerima bansos hanya perlu membeli sedikit beras untuk tambahan konsumsi. Dengan begitu, permintaan beras di pasar tidak melonjak sehingga harga beras cenderung lebih stabil.

    Namun, menurutnya, penyaluran bansos beras ini tidak serta-merta langsung menurunkan harga beras yang melonjak di pasar.

    “Tapi apakah akan segera membuat harga turun? Sepertinya akan ada proses yang membutuhkan waktu. Setidaknya, dengan penyaluran sebesar itu harapannya harga beras tidak naik alias tertahan. Harga berpeluang lebih stabil,” tuturnya.

    Untuk itu, Khudori menilai pemerintah perlu menyalurkan bansos beras secara berkelanjutan ke masyarakat agar harga beras di pasar stabil hingga turun harga.

    “Nggak bisa sekali pukul harga stabil, bahkan berharap turun. Karena kalau nggak berlanjut, warga penerima bansos akan kembali ke pasar beli beras. Ini memberi tekanan ke permintaan beras yang potensial membuat harga tetap tinggi, bahkan naik,” ujarnya.

    Perihal kriteria penerima bansos, lanjut Khudori, pemilihan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harga gabah di petani tidak turun. Namun, dia memandang kekhawatiran itu semestinya tidak perlu terjadi.

    “Karena beras ini tidak dilepaskan ke pasar kemudian penerima bansos harus membeli di tempat yang ditentukan. Tapi beras ini dibagikan langsung ke penerima oleh Bulog, menggunakan beras Bulog. Jadi, sepertinya tidak akan mendistorsi pasar,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras yang utamanya untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti.” Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” ungkapnya.

    Adapun, mekanisme dan teknis bansos 10 kg beras per bulan ini akan diserahkan kepada Perum Bulog. Sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” ujarnya.

    Nantinya, penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Serta, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” tutupnya.

  • Pengamat Sebut RI Sulit Ekspor Beras, Mengapa?

    Pengamat Sebut RI Sulit Ekspor Beras, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Indonesia memiliki tantangan dalam mengekspor beras konsumsi ke luar negeri, salah satunya lantaran harga beras dalam negeri yang lebih mahal di pasar dunia.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan harga beras Indonesia lebih mahal dari harga beras di pasar dunia, kecuali jika negara lain tetap ingin mengimpor beras Indonesia dengan harga yang tinggi.

    “Saya belum menghitung [berapa mahalnya beras Indonesia dari harga beras di pasar dunia], sepertinya antara 1,7 hingga 1,8 kali dari harga beras dunia alias hampir dua kali lebih mahal. Tidak mudah kita mengekspor [beras],” kata Khudori kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, Khudori menuturkan bahwa kualitas beras yang dikelola Perum Bulog merupakan beras kualitas medium. “Beras kualitas rendah yang relatif tidak dikenal di pasar dunia,” ujarnya.

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan produksi beras dalam negeri aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebelum memutuskan ekspor beras ke luar negeri.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia berpotensi mencapai 21,76 juta ton pada Januari—Juli 2025. Angkanya naik 14,93% dibandingkan Januari—Juli 2024 yang hanya mencapai 18,93 juta ton beras.

    Menurutnya, Indonesia berpotensi mencatatkan surplus beras sepanjang Januari—Juli 2025. Namun, dia mewanti-wanti volume surplus apakah akan bertahan sampai akhir tahun. Pasalnya, dinamika produksi masih dinamis ke depan.

    Khudori mengingatkan bahwa saat ini belum bisa dipastikan apakah ke depan segala sesuatunya aman, termasuk stok beras, sehingga produksi beras cukup untuk memenuhi konsumsi.

    Selain itu, sambung dia, produksi beras dalam negeri tahun lalu jika dikurangi dengan konsumsi mengalami angka defisit, atau pertama kali terjadi dalam 8 tahun terakhir.

    “Kapan kita bisa memperkirakan produksi aman? Sekitar akhir September atau Oktober. Kenapa? Karena pada saat itu produksi beras sudah mencapai 80–85% dari produksi setahun,” terangnya.

    Kendati demikian, Khudori menuturkan bahwa Indonesia setiap tahun bahkan sejak dahulu mengekspor beras, terutama beras khusus, seperti beras organik dan beras aromatik. Namun, volume ekspor beras tersebut tidaklah besar alias hanya ribuan ton saja.

    “Kenapa? Karena memang produksi beras-beras khusus itu tidak besar. Beras-beras khusus seperti ini harganya mestinya baik, yang mengekspor adalah swasta,” ujarnya.

    Sebelumnya, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor beras Indonesia hanya mencapai US$175,4 atau sekitar Rp2.859.081 (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS) pada April 2025.

    BPS mengungkap Indonesia hanya mengekspor 60 kilogram beras dengan tujuan Uni Emirates Arab, Malaysia dan Belanda.

    “Jadi nilai ekspor beras pada April 2025 itu adalah sebesar US$175,4 dan volume ekspor beras pada April 2025 ini adalah 60 kilogram, jadi kecil sekali ya, dengan tujuan ekspor berasnya adalah Uni Emirates Arab, Malaysia dan Belanda,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Di sisi lain, data BPS menunjukkan impor beras justru mencapai 119.100 ton pada Januari—April 2025. Menurut HS 8 digit, Indonesia paling banyak mendatangkan komoditas beras dengan HS 10063099 atau semi-milled or wholly milled rice (beras setengah giling atau seluruhnya digiling) mencatatkan volume impor sebesar 69.750 ton dengan share 58,56%.

    Diikuti komoditas beras dengan HS 10064090 atau broken rice, other than of a kind used for animal feed (beras patah, selain dari jenis yang digunakan untuk pakan ternak) mencatatkan volume 48.550 ton dengan share 40,76%.

    Indonesia juga mendatangkan beras dari jenis HS 10063050 atau beras basmati, beras setengah digiling atau sepenuhnya digiling, baik dipoles atau diglasir atau tidak (basmati rice, semi milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed) dengan volume impor beras mencapai 740 ton dan share 0,62%. Serta, HS lainnya adalah 60 ton beras atau share 0,05%.

    Tercatat, impor beras Indonesia utamanya berasal dari Thailand dengan volume 30.230 ton atau mencapai 25,39% dari total impor beras pada Januari—April 2025. Diikuti beras dari India yang mencapai 26.780 ton, Vietnam 25.050 ton, Myanmar 18.640 ton, dan Pakistan 18.380 ton. 

  • Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah

    Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah

    Jakarta –

    Harga beras menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) naik di tingkat grosir dan eceran. Peningkatan ini terjadi di tengah cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah, bahkan disebut mencetak sejarah.

    BPS mencatat untuk rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 turun tipis 0,01% secara bulanan, namun naik 2,37% secara tahunan.

    “Secara kualitas beras di penggilingan beras premium turun 0,35% secara mtm (month to month) dan naik 0,01% secara yoy, beras medium naik sebesar 0,17% secara mtm dan naik 1,8% secara yoy (year to year),” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Harga beras di penggilingan pada Mei 2025 Rp 12.733/kilogram (kg), sementara bulan lalu tercatat Rp 12.734/kg. Sementara beras di tingkat grosir dan eceran pada Mei 2025 tercatat naik.

    Di tingkat grosir, menurut catatan BPS, harga beras di tingkat grosir pada Mei 2025 sebesar Rp 13.735/kg, naik dibandingkan bulan lalu Rp 13.728/kg.

    Sementara Harga beras di konsumen pada Mei 2025 tercatat Rp 14.784/kg, naik dibandingkan bulan lalu Rp 14.754/kg.

    “Di tingkat eceran terjadi inflasi 0,20% secara mtm dan terjadi inflasi sebesar 2,46% secara yoy. Harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup jenis kualitas dan harga beras di seluruh wilayah Indonesia,” terang Pudji.

    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton.

    Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton. Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan menyejahterakan petani Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.

    “Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Mentan menyebut capaian ini tak lepas dari gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.

    (ada/hns)

  • Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Peluang Gudang Pangan Standar Tinggi Meningkat

    Cadangan Beras Tembus 4 Juta Ton, Peluang Gudang Pangan Standar Tinggi Meningkat

    JAKARTA – Konsultan properti Knight Frank Indonesia menilai bahwa cadangan beras nasional yang mencapai 4 juta ton membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pergudangan, khususnya gudang pangan berstandar tinggi.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai angka 4 juta ton menjadi titik penting dalam mendorong tercapainya swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dikutip dari ANTARA, Minggu 1 Juni.

    Menurutnya, kebutuhan akan ruang penyimpanan yang memadai semakin meningkat, dan hal ini memberikan momentum bagi berkembangnya sektor pergudangan, terutama gudang berstandar pangan.

    Ia menegaskan, gudang untuk menyimpan bahan pangan seperti beras tidak bisa sembarangan. Fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria seperti suhu yang terkontrol, ventilasi memadai, serta kelembaban yang stabil demi menjaga kualitas beras tetap terjaga.

    “Pelaku usaha swasta yang ingin memanfaatkan peluang ini perlu menyesuaikan spesifikasi gudangnya agar sesuai dengan standar pangan nasional,” tambah Syarifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gudang terpadu yang berlokasi dekat dengan pelabuhan atau stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi distribusi dan mempercepat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah.

    Dalam jangka panjang, jika surplus beras terus terjaga, maka diperlukan fasilitas penyimpanan untuk jangka waktu panjang maupun gudang pendukung aktivitas ekspor.

    Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam manajemen ketahanan pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras nasional menembus angka 4 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    “Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari strategi pertanian yang berpihak kepada petani. Penguatan produksi dalam negeri dan serapan hasil panen lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

  • Cadangan beras empat juta ton dinilai buka peluang usaha pergudangan

    Cadangan beras empat juta ton dinilai buka peluang usaha pergudangan

    Ilustrasi – Stok beras di gudang Bulog, Makassar, Sulsel. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

    Cadangan beras empat juta ton dinilai buka peluang usaha pergudangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Konsultan Knight Frank Indonesia mengatakan cadangan beras Indonesia sebesar empat juta ton membuka peluang tumbuhnya sektor usaha pergudangan.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai 4 juta ton menjadi momentum penting bagi upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Dia menambahkan kondisi tersebut memang membuka peluang tumbuhnya sektor pergudangan, sebagai sarana penyimpanan. Namun, perlu diketahui bahwa gudang beras memiliki spesifikasi tertentu atau gudang berstandar pangan, sehingga suhu terkontrol, ventilasi cukup baik, dan kelembaban stabil.

    “Untuk pergudangan swasta yang bermaksud menangkap peluang ini, maka perlu menyesuaikan gudangnya dengan kebutuhan gudang berstandar pangan,” katanya.

    Menurut dia, gudang pangan terpadu yang berada dekat dengan pelabuhan dan stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari distribusi pangan nasional. Dalam jangka panjang, jika surplus dapat terus dipelihara, maka diperlukan gudang untuk penyimpanan jangka panjang, atau pergudangan yang diperlukan untuk aktivitas ekspor.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional dengan menghasilkan empat juta ton beras cadangan sebagai capaian tertinggi sejak Perum Bulog berdiri pada 1969. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian ini dirayakan sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    Stok beras yang melimpah ini bukan hanya pencapaian statistik, melainkan hasil konkret dari kebijakan pertanian yang berpihak pada petani. Di bawah arahan Presiden Prabowo, kata Amran, strategi penguatan produksi nasional dan optimalisasi serapan lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan dan mendongkrak kesejahteraan petani.

    Sumber : Antara

  • Cadangan Beras Capai 4 Juta Ton, Sektor Pergudangan Diprediksi Tumbuh

    Cadangan Beras Capai 4 Juta Ton, Sektor Pergudangan Diprediksi Tumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Konsultan properti Knight Frank Indonesia menilai bahwa cadangan beras nasional yang mencapai 4 juta ton membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pergudangan, khususnya gudang pangan berstandar tinggi.

    “Cadangan beras pemerintah yang mencapai angka 4 juta ton menjadi titik penting dalam mendorong tercapainya swasembada pangan,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dikutip dari Antara, Minggu (1/6/2025).

    Menurutnya, kebutuhan akan ruang penyimpanan yang memadai semakin meningkat, dan hal ini memberikan momentum bagi berkembangnya sektor pergudangan, terutama gudang berstandar pangan.

    Ia menegaskan, gudang untuk menyimpan bahan pangan seperti beras tidak bisa sembarangan. Fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria seperti suhu yang terkontrol, ventilasi memadai, serta kelembaban yang stabil demi menjaga kualitas beras tetap terjaga.

    “Pelaku usaha swasta yang ingin memanfaatkan peluang ini perlu menyesuaikan spesifikasi gudangnya agar sesuai dengan standar pangan nasional,” tambah Syarifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gudang terpadu yang berlokasi dekat dengan pelabuhan atau stasiun logistik akan meningkatkan efisiensi distribusi dan mempercepat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah.

    Dalam jangka panjang, jika surplus beras terus terjaga, maka diperlukan fasilitas penyimpanan untuk jangka waktu panjang maupun gudang pendukung aktivitas ekspor.

    Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam manajemen ketahanan pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras nasional menembus angka 4 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    “Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari strategi pertanian yang berpihak kepada petani. Penguatan produksi dalam negeri dan serapan hasil panen lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

  • Mentan Amran Klaim Petani Untung Besar: Stok Beras Tembus 4 Juta Ton

    Mentan Amran Klaim Petani Untung Besar: Stok Beras Tembus 4 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim Pemerintahan Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional.

     Dikutip melalui akun instagram pribadinya @a.amran_sulaiman, dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus angka 4 juta ton.

    “Alhamdulillah, hari ini sejarah baru ditorehkan. Untuk pertama kalinya sejak Bulog berdiri pada tahun 1969, cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton,” katanya dalam pernyataan resminya di Instagram @a.amran_sulaiman, Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, capaian ini dirayakan sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    Menurut Amran, stok beras yang melimpah ini bukan hanya pencapaian statistik, melainkan hasil konkret dari kebijakan pertanian yang berpihak pada petani.

    Menuurtnya, strategi penguatan produksi nasional dan optimalisasi serapan lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan dan mendongkrak kesejahteraan petani.

    “Kini, petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga menikmati harga jual gabah yang menguntungkan,” ujar Amran.

    Sekadar informasi, Pemerintah melalui Bulog mencatat bahwa pada Kamis (29/5/2025) malam, total stok beras nasional telah mencapai 4.001.059 ton, dengan serapan beras lokal sebesar 2.407.257 ton.