Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton beras tersebut.

    “Mengenai bantuan pangan, bantuan beras untuk Palestina, tadi Pak Menko (dalam) Rakortas menyetujui 10 ribu ton, itu disiapkan untuk dikirim ke Palestina. Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menuturkan, biaya yang timbul untuk pengiriman dan alokasi beras bantuan ke Palestina itu akan ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun, alokasinya akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid.

    Berasnya sendiri akan mengambil stok CBP yang dikuasai Bulog. Bapanas akan memerintahkan Bulog untuk mempersiapkan alokasinya. Sebagai informasi, hingga saat ini stok CBP telah mencapai 4,2 juta ton.

    “Jadi penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian Aid, jadi ada di Kemenlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan pangan pemerintah CBP, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton (bantuan) Palestina,” tuturnya.

     

  • Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengubah syarat penyerapan jagung hasil produksi lokal oleh Perum Bulog. Guna mendukung itu, dia pun meminta Kementerian Keuangan mengucurkan dana Rp 6 triliun kepada Bulog.

    Zulkifli menyampaikan Bulog perlu menyerap jagung hasil produksi lokal dengan harga Rp 5.500 per kilogram. Mulanya, harga itu berlaku untuk jagung usia panen, namun kemudian diubah dengan ketentuan kadar air 18-20 persen.

    “Jagung ya, dulu kita sudah putuskan sebetulnya harga Rp 5.500 (per kilogram) itu harga waktu usia panen, cuma ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Maka disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 (persen) kader air itu harganya Rp 5.500,” ungkap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Tugas penyerapan hasil panen jagung lokal itu akan diemban Perum Bulog dengan volume 1 juta ton. Guna mendukung tugas itu, diperlukan dana sekitar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Soal kebutuhan dana ini, Zulkifli meminta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk mengalokasikannya ke Bulog. Angka Rp 6 triliun termasuk juga menghitung biaya distribusi dan kebutuhan lainnya dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

    “Diminta tadi dari Dirjen Anggaran c.q Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk (menyerap) 1.000.000 (ton jagung). Berarti kalau 1.000.000 (ton) dikali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata dia.

    “Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada, jadi kita minta, ya sudah ada Dirjen anggaran disini,” imbuh Zulkifli Hasan .

     

  • Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram pada bulan Juni hingga Juli 2025 akan dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efisien.

    “Salah satu program stimulus ekonomi kuartal II, yakni bantuan pangan beras untuk Juni dan Juli 2025, ini akan dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Arief dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bersama Perum Bulog, pemerintah akan kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Arief menuturkan penyaluran beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.

    “Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu,” ujarnya.

    Saat ini, terang Arief, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.

    “Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Hal itu penting karena pesan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan itu harus tepat sasaran.

    “Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya,” tambah Arief.

    Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebutkan ada di sekitar angka Rp4,9 triliun. Untuk itu, pengawasan program nantinya termasuk fokus yang dipersiapkan Bapanas.

    “Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi,” kata Arief lagi.

    Ia menegaskan bantuan pangan beras tersebut akan menyasar kelompok desil 1 sampai 7, sehingga benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan,” kata Arief.

    Ia juga memastikan target sampai pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen.

    “Penargetan service level-nya di pertengahan Juli mendatang, kami harapkan sudah bisa di atas 95 persen,” imbuh Arief.

    Sumber : Antara

  • Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan selama Juni—Juli 2025 akan tepat sasaran.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bansos beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar.

    “Terkait dengan ketepatan sasaran, maka Bulog sebagai operator akan menyalurkan atau mendistribusikan bantuan pangan kepada nama-nama keluarga penerima manfaat bantuan yang terdaftar di regulator atau Badan Pangan Nasional,” kata pria yang akrab disapa Wiwiet kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Wiwiet menjelaskan bahwa program penyaluran bantuan pangan ini akan mulai disalurkan pada akhir Juni 2025. Adapun, beras yang disalurkan adalah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

    Untuk diketahui, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Stok tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Bantuan pangan dilaksanakan untuk alokasi 2 bulan sebesar 10 kg per bulan per KK [kepala keluarga] yang diperuntukkan bagi 18,3 juta kepala keluarga atau 183.000 ton per bulan,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli 2025. Bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan CBP ke masyarakat.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” jelas Arief kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, selain memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bendahara Negara RI itu menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementerian Pertanian. Nantinya, Kementan bakal menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” pungkasnya.

  • Bulog Sumut serap 17.800 ton setara beras hingga awal Juni 2025

    Bulog Sumut serap 17.800 ton setara beras hingga awal Juni 2025

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyerap sebanyak 17.800 ton setara beras atau 35.600 gabah kering panen (GKP) dari hasil petani di daerah itu hingga awal Juni 2025.

    “Selisih target untuk Juni ini masih kurang 2.900 ton setara beras atau atau 5.800 GKP,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Senin.

    Budi mengatakan pencapaian target tersebut, tak lepas dari di beberapa lokasi wilayah Sumut masih ada panen walaupun sudah mulai berkurang, seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandiling Natal, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

    “Untuk bulan ini, jumlah yang kami serap GKP mencapai 35 ton sampai 50 ton per hari, kalau waktu normal 150 ton sampai 200 ton per hari,” ucap Budi.

    Namun, ia mengatakan, awal Juli sudah ada beberapa wilayah yang sudah masuk musim panen walaupun tingkat serapan masih sedikit, seperti di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Langkat.

    “Walaupun mereka panen nanti belum memasuki panen raya. Karena panen raya nanti diperkirakan masuk pada Juni maupun Agustus untuk di Sumatera Utara,” ucapnya.

    Dari penyerapan secara intensif di wilayah Sumut tersebut, Budi mengatakan pihaknya telah memiliki stok beras di gudang sekitar 70.000 ton.

    Dia menambahkan untuk mempercepat penyerapan tersebut, pihaknya masih melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta terkait pengolahan gabah kering petani untuk dijadikan setara beras.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terungkap! Begini Duduk Perkara Data Stok Beras yang Dimanipulasi

    Terungkap! Begini Duduk Perkara Data Stok Beras yang Dimanipulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang terus menjadi perhatian pemerintah. Di tengah upaya menjaga ketersediaan stok beras dan mempercepat swasembada, muncul dugaan manipulasi data yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap adanya indikasi permainan data oleh oknum mafia pangan yang bisa berdampak buruk pada petani dan konsumen. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut duduk perkaranya.

    Dugaan Manipulasi Stok Beras Mengemuka

    Mentan Amran Sulaiman mengungkap dugaan serius adanya praktik manipulasi data stok beras oleh oknum mafia pangan. Dugaan ini mencuat di tengah upaya keras pemerintah dalam memenuhi ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    Mentan Amran menegaskan bahwa data yang dimainkan ini bisa menyesatkan publik dan berpotensi merugikan petani serta konsumen.

    “Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang coba-coba memainkan data, sehingga kelihatan beras kurang, ternyata lebih (melimpah),” tegas Mentan Amran, dikutip Beritasatu.com dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Fakta Temuan Satgas Pangan

    Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol Djoko Prihadi dan Brigjen Pol Kurniawan Affandi telah melakukan investigasi intensif sejak awal Juni 2025 di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

    Hasil investigasi mengungkap bahwa data pengeluaran beras per 28 Mei 2025 yang ditampilkan di panel informasi PIBC sebesar 11.410 ton ternyata tidak valid.

    Satgas menemukan bahwa angka tersebut dihitung dari selisih stok akhir hari sebelumnya dan tidak mencerminkan penghitungan riil. Setelah diverifikasi, data pengeluaran aktual hanya mencapai 2.368 ton.

    Selisih yang cukup besar ini memunculkan kecurigaan kuat akan adanya unsur kesengajaan atau bahkan sabotase terhadap sistem distribusi pangan nasional.

    Bukti Stok Melimpah dan Kenaikan Harga yang Wajar

    Hasil pengecekan ke toko-toko besar di PIBC menunjukkan bahwa stok beras tetap tersedia dengan baik. Idolaku tercatat memiliki 500 ton stok, Sumber Raya 300-400 ton, dan Sinar Jaya sekitar 200 ton.

    Ketiganya mengonfirmasi tidak adanya lonjakan distribusi pada 28 Mei, dan kenaikan harga beras medium pun hanya berkisar Rp 100-400 per kilogram, yang masih dalam batas kewajaran.

    Dengan fakta tersebut, pernyataan Mentan Amran semakin terbukti: Stok beras nasional sejatinya aman. Bahkan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton lebih, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    Motif di Balik Manipulasi Data

    Dalam pernyataan resminya, Mentan Amran menegaskan bahwa motif di balik manipulasi ini kemungkinan besar adalah mendorong kebijakan impor.

    “Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal stok kita cukup, tidak kurang. Akhirnya kalau kita impor, yang terpukul adalah petani,” ujarnya.

    Manipulasi data ini dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan pertanian nasional. Amran juga menyampaikan bahwa beberapa oknum telah meminta maaf, tetapi proses hukum akan tetap berjalan.

    Menurutnya, upaya ini tidak boleh dibiarkan agar tidak mencederai semangat petani yang tengah didorong untuk meningkatkan produksi.

    Komitmen Pemerintah Capai Swasembada Lebih Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut Amran telah memberi perhatian serius terhadap sektor pertanian melalui kebijakan dan bantuan langsung kepada petani.

    Dengan dukungan ini dan cadangan stok yang kuat, Mentan optimistis target swasembada beras yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun bisa direalisasikan dalam tiga tahun.

    “Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” ujar Mentan Amran menegaskan kembali keyakinannya bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus bergantung pada negara lain.

    Manipulasi data stok beras adalah tindakan berbahaya yang dapat mengganggu stabilitas pangan dan merugikan petani. Mentan Amran menegaskan bahwa stok saat ini mencukupi, bahkan mencetak rekor tertinggi dalam puluhan tahun. Pemerintah, melalui Satgas Pangan, terus melakukan pengawasan ketat dan tak segan mengambil tindakan hukum jika terbukti ada pelanggaran.

  • Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan beras 20 kilogram (kg) per keluarga penerima yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras ini akan disalurkan selama Juni—Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli tahun ini. Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menyampaikan bahwa penyaluran beras ini diestimasikan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 dan dipastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas yang baik. ”Estimasi penyaluran akhir Juni—Juli,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan penyaluran bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Kriteria Penerima Bansos Beras

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa nantinya penerima bansos beras terdiri atas tiga kategori.

    Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah dengan harga beras yang sudah tinggi, serta ketiga adalah daerah kota.

    Amran berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, Amran juga memastikan harga beras yang bergejolak di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 360.000 ton beras selama 2 bulan. 

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujarnya.

    Adapun, bantuan beras ini berasal dari stok beras di gudang Bulog. Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. Kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk 2 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dia menjelaskan Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni—Juli 2025 memiliki kualitas yang baik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras 10 kilogram selama Juni—Juli ini untuk membantu 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan.

    Arief mengestimasikan penyaluran bansos beras ini dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2025. Adapun, dia mengungkap pemerintah mengalokasikan anggaran senilai sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras di tahun ini.

    “Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni—Juli 2025. Beras yang disalurkan harus kualitas yang baik,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025. Keputusan ini mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

    Nantinya, penerima bansos beras ini mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa saat ini Bapanas tengah dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Paralel Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk persiapan packaging dan logistik penyaluran beras kepada KPM,” terangnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga beras di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari gudang Perum Bulog sebanyak 360.000 ton beras untuk Juni—Juli 2025.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras ini, terutama untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos beras bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Amran mengungkap bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” sambungnya.

    Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Kemudian, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama dua bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dalam hal ini, Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Adapun, Bendahara Negara RI itu menambahkan bahwa nantinya bantuan beras ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada

    Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Legislator: Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menilai serapan gabah 2,4 juta ton oleh pemerintah melalui Perum Bulog merupakan bukti komitmen nyata menuju swasembada pangan demi melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Alien menilai keberhasilan itu sebagai langkah nyata dan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan para jajarannya atas keberhasilan dalam menyerap gabah petani sebanyak 2,4 juta ton.

    “Ini adalah pencapaian luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian yang telah bekerja cepat dan efektif dalam menyerap gabah hasil panen petani,” kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Disebutkan data realisasi pengadaan gabah beras selama periode Januari hingga Mei 2025 sebesar 2.407.863 ton setara beras.

    Angka itu menunjukkan lonjakan serapan gabah yang sangat fantastis lebih dari 400 persen, dibandingkan dengan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar 403.974 ton, 2023 sebesar 564.717 ton, dan pada tahun 2024 hanya mencapai 653.889 ton.

    Anggota DPR asal Maluku Utara ini menilai langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) sangat membantu petani dalam mendongkrak produksi gabah, yang selama ini kerap menghadapi fluktuasi harga saat panen raya.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Alien juga menyebut keberhasilan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani dan rakyat kecil, serta upaya untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Pemerintah hadir di saat yang tepat. Dengan serapan sebesar 2,4 juta ton, petani tidak hanya terlindungi dari kejatuhan harga, tapi juga semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi, dan juga menujukan bukti komitmen Presiden Prabowo untuk wujudkan swasembada pangan,” tambah Alien.

    Alien berharap keberhasilan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

    Ia juga mendorong agar program serapan gabah ini terus diperluas ke seluruh wilayah sentra produksi padi di Indonesia.

    “Sinergi yang kuat antar lembaga sangat penting untuk memastikan tidak ada gabah petani yang terbuang sia-sia. Ini juga menjadi bukti bahwa ketahanan pangan kita dibangun dari kerja nyata di lapangan,” kata Alien.

    Sumber : Antara