Foto Bisnis
Rengga Sancaya – detikFinance
Senin, 23 Jun 2025 22:00 WIB
Semarang – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat per 20 Juni 2025 stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog mencapai 4,15 juta ton beras.
BUMN: Perum BULOG
-
Harga Minyakita turun Rp300 per liter
Tangkapan layar – Perkembangan harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang dipaparkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Kemendag: Harga Minyakita turun Rp300 per liter
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 23 Juni 2025 – 15:12 WIBElshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita per 20 Juni 2025 turun 0,6 persen atau sekitar Rp300 per liter dibandingkan pekan sebelumnya.
Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Mario Josko mengatakan harga rata-rata nasional Minyakita hari ini tercatat sebesar Rp16.706 per liter atau 6,37 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.
“Boleh kami sampaikan turun dibanding minggu lalu, artinya kalau minggu lalu itu sebesar 7,07 persen dibanding HET,” ujar Mario dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Namun demikian, terdapat sembilan provinsi yang mana harga Minyakita sudah melebihi 10 persen di atas HET.
Adapun sembilan provinsi tersebut, yakni Nusa Tenggara Timur (Rp18.133 per liter), Papua Selatan (Rp18.000), Gorontalo (Rp17.708), Kalimantan Selatan (Rp17.700), Nusa Tenggara Barat (Rp17.667), Kalimantan Timur (Rp17.626), Bali (Rp17.542), Papua Tengah (Rp17.500), dan Papua Barat Daya (Rp17.500).
Mario menyampaikan Kemendag telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyiapkan langkah-langkah penyaluran terhadap sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan harga.
Berdasarkan pantauan Kemendag, beberapa kabupaten/kota yang masih tinggi harga Minyakitanya, dikarenakan tidak memiliki distributor dan pengecer.
“Harapannya BUMN ini bisa saling melengkapi, jadi apabila misalnya tidak ada D-1 dan D-2 swasta, ini dari BUMN bisa membantu untuk menyuplai daerah-daerah tersebut,” kata Mario.
Mario menekankan tingginya harga Minyakita di beberapa wilayah bukan karena kurang pasokan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pasokan minyak tersebut, khususnya pada wilayah timur Indonesia.
Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan sejumlah pemetaan dan menyelesaikan permasalahan kurangnya distribusi Minyakita per wilayah.
“Kami coba melakukan penyelesaiannya per wilayah, misalnya wilayah timur tadi, Papua. Kita lihat mapping dari pasarnya, kemudian pasar mana yang memang misalnya tidak ada distributor dan lain sebagainya, kita coba upayakan pasokannya.
Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) bulan Mei sebesar 142.353 ton dan Juni telah mencapai 98.269 yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita.
Harga rata-rata nasional untuk minyak goreng kemasan premium sebesar Rp22.367 per liter atau naik 0,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Sumber : Antara
-
Dandim 0814 Jombang Terima Penghargaan dari Bulog atas Kontribusi Program Serap Gabah
Jombang (beritajatim.com) – Komando Distrik Militer (Kodim) 0814 Jombang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dandim 0814 Jombang, Letkol Kav Devid Eko Junanto, menerima penghargaan dari Perum Bulog atas kontribusi signifikan dalam mengawal dan mendampingi program serap gabah di wilayah teritorialnya.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy, dalam seremoni yang digelar di Gedung Serbaguna Oryza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu sore (18/6/2025). Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Perum Bulog.
Kodim 0814 Jombang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam menyukseskan program serap gabah. Bahkan, capaian serap gabah yang diraih Kodim Jombang mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan hingga akhir April 2025.
“Kami mengapresiasi sinergi Kodim Jombang dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. Peran aktif TNI menjadi kunci keberhasilan penyerapan gabah tahun ini,” ujar Mayjen TNI Novi Helmy.
Terpisah, Dandim 0814 Jombang, Letkol Kav Devid Eko Junanto menyampaikan bahwa penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja sama dan dedikasi banyak pihak, terutama para Babinsa yang terlibat langsung di lapangan. “Ketahanan pangan adalah ketahanan negara,” tandasnya.
Ia menambahkan, Kodim 0814 Jombang akan terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya penghargaan ini, Kodim 0814 Jombang siap bersinergi dengan semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Jombang,” pungkasnya. [suf]
-
Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto (kiri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA/HO-Humas Bapanas
Bapanas: Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 17 Juni 2025 – 12:29 WIBElshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan gerakan pangan murah (GPM), penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga fasilitasi distribusi merupakan aksi konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan upaya lainnya dalam menjaga stabilitas harga pangan yakni pemantauan dan pengawasan harga pangan, serta monitoring dan evaluasi (Monev) di pasar dan ritel modern.
“Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait terus melaksanakan berbagai aksi nyata di lapangan,” kata Andriko dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menekan harga pangan agar sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat konsumen.
Andriko menyebutkan hingga pertengahan Juni 2025, pemantauan dan pengawasan harga telah dilakukan bersama 1.053 petugas di daerah.
Kemudian, GPM telah diselenggarakan sebanyak 3.817 kali, penyaluran beras SPHP telah mencapai 181.173 ton atau 60,39 persen dari target penyaluran 1,5 juta ton di tahun ini.
Dia juga mengatakan bahwa Perum Bulog ke depan akan bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk penyaluran SPHP jika sudah beroperasi penuh.
Untuk menjaga harga daging dan telur sesuai HAP, Bapanas mendorong kolaborasi peternak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis melalui business matching di berbagai daerah.
“Diperlukan pemetaan data peternak dan SPPG, serta pelaksanaan business matching antara SPPG dan produsen atau peternak di daerah sentra guna mempercepat penyerapan program bagi peternak rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mengurangi disparitas harga cabai, kata Andriko, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menginisiasi pengkajian penetapan standar harga antarwilayah serta pemanfaatan inovasi guna menjaga daya simpan produk dan stabilisasi pasokan.
Langkah konkret akan dilakukan untuk menekan disparitas harga komoditas pangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, melalui kebijakan penetapan standar harga antarwilayah secara bertahap dan terukur.
Selain itu, pemanfaatan inovasi seperti senyawa chitosan akan diterapkan untuk memperpanjang umur simpan serta menjaga kualitas cabai, guna mendukung stabilitas pasokan dan harga di berbagai daerah.
“Senyawa chitosan akan dimanfaatkan untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas cabai,” kata Andriko.
Sumber : Antara
-
Harga Beras Makin Mahal, Pengamat Endus Ulah Tengkulak
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menduga ada permainan tengkulak di balik melambungnya harga beras di tengah stok beras yang melimpah di gudang Perum Bulog.
Untuk diketahui, Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) mencapai 3,4 juta ton dan realisasi beras sebesar 723.000 ton, sehingga total pengadaan beras dalam negeri 2025 adalah 2,56 juta ton. Dengan begitu, saat ini stok beras Bulog telah mencapai 4,1 juta ton.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah pada minggu kedua Juni 2025 menjadi 133 kabupaten/kota. Jika dibandingkan pada pekan pertama Juni 2025, terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang bahwa semestinya harga beras tidak naik di tengah melimpahnya stok beras di gudang Bulog. Dia menduga ada permainan middleman alias tengkulak di balik mahalnya beras.
“Seharusnya jika stok melimpah harga beras tidak naik, bahkan cenderung turun kalau memang murni teori supply demand. Berarti memang ada sesuatu hal yang itu di middleman-nya,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025).
Apalagi, Eliza menyebut bahwa ada beberapa middleman yang menguasai rantai pasokan dan distribusi di hampir semua komoditas pangan.
“Hampir semua komoditas pangan di Indonesia sering kali bersifat oligopolistik, di mana segelintir pelaku usaha middlemen yang menguasai rantai pasokan dan distribusi. Nah, jadinya harga jadi gampang dimanipulasi,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar membentuk pangkalan data (database) alias transparansi data di setiap rantai, mulai dari volume, lokasi, hingga siapa yang mengendalikan komoditas pangan. Pasalnya, sambung dia, struktur pasar Indonesia saat ini masih kurang ideal, termasuk beras.
Lebih lanjut, Eliza menyebut alasan di balik harga beras yang naik dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) lantaran dari sisi harga gabah yang memang mengalami kenaikan. Alhasil, untuk menjaga margin, pengusaha harus menyesuaikan harga beras.
Dia menjelaskan bahwa pedagang ingin menjaga margin keuntungan lantaran harga pokok penjualan (HPP) yang gabah naik menjadi Rp6.500 per kilogram.
“Hanya saja kenaikan harga gabah versus harga beras itu lebih cepat kenaikannya harga beras di level konsumen karena middleman yang akan menentukan harga mereka yang menguasai stok dan informasi [beras],” terangnya.
Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan ke kalangan menengah, terutama menengah bawah. Sebab, mereka yang paling terdampak jika harga beras naik mengingat kontribusi beras terhadap basket inflasi cukup besar 3%.
Di sisi lain, Eliza menilai bahwa sebetulnya pemerintah bisa mengintervensi pasar melalui operasi pasar. Menurutnya, dengan stok beras yang dimiliki pemerintah cukup bisa mempengaruhi harga beras, dengan begitu masyarakat memiliki pilihan dalam membeli beras dengan harga yang relatif murah.
“Karena Bulog sudah memaksimalkan penyerapan, sudah saatnya memaksimalkan penyaluran agar beras tidak menumpuk di gudang, karena jika dibiarkan terlalu lama menumpuk akibat tidak optimal penyalurannya maka kualitas beras akan menurun dan ini merugikan APBN,” tuturnya.
Dia menilai, dengan adanya operasi pasar yang dilakukan pemerintah, maka setidaknya bisa membantu masyarakat mendapatkan harga beras yang relatif terjangkau.
Di sisi lain, dia menuturkan jika penyaluran beras yang dilakukan belum optimal maka bisa memunculkan kekhawatiran beras yang disimpan di gudang Bulog dan akan menurunkan kualitas mutu beras,
“Ketika turun kualitasnya ini jadi tidak layak konsumsi bagi manusia, namun msh bisa digunakan untuk pakan ternak,” tandasnya.
-
Wamentan Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia
Jakarta –
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Ia pun mengatakan melepas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.
“Kita ini kan namanya birokrat, teknokrat, sebagai menteri itu mengikuti arahan pimpinan. Kemudian saya dipindahkan menjadi Komisaris Utama di Pupuk Indonesia, mungkin ada pesan-pesan untuk bagaimana urusan pupuk ini beres, ” kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Sudaryono memastikan sebenarnya selama ini kinerja Pupuk Indonesia tidak banyak kendala. Namun, selain pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga memiliki pupuk komersil sebagai bisnis perusahaan.
“Pupuk Indonesia punya pabrik, nggak hanya melayani pupuk subsidi, dia punya pupuk komersil. Bagaimana produknya kita tingkatkan, kualitas kita perbaiki sehingga komersil penjualan bisnis juga bagus” terangnya.
Ia memastikan telah melepas jabatannya di Perum Bulog dan akan ada yang menggantikan. Sebelumnya, ia dipilih sebagai Ketua Dewas Perum Bulog untuk menggenjot penyerapan untuk cadangan beras pemerintah (CBP).
“Alhamdulillah CBP kita di atas 4 juta ton, serapan gabah dikonversi jadi beras sudah hampir 2,5 juta ton, dan ini terbesar sepanjang sejarah. Yang diserap terbesar sepanjang sejarah, yang di simpan terbesar sepanjang sejarah,” pungkasnya.
Tonton juga Video: Siasat PT. Pupuk Indonesia Menangkal Kelangkaan Pupuk Subsidi
(acd/acd)
-
Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi
Jakarta, Beritasatu.com – Andi Muawiyah Ramly adalah politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali duduk di kursi legislatif Komisi X DPR RI periode 2024-2029.
Mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, nama Andi Muawiyah Ramly sempat menjadi sorotan publik saat terjadi perdebatan panas dengan Dedi Mulyadi dalam salah satu rapat di DPR.
Namun di balik insiden tersebut, Andi memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Lantas, bagaimana kiprahnya di dunia politik Indonesia?
Sosok Andi Muawiyah Ramly
Lahir pada 10 Oktober 1957 di Watampone, Sulawesi Selatan, Andi menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Watampone dan lulus pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan ke PGA Negeri Watampone dan menamatkannya pada 1972.
Tekadnya untuk menuntut ilmu membawa Andi ke Yogyakarta, ia bersekolah di PHIN (SPIAIN Yogyakarta) hingga lulus tahun 1975. Jenjang pendidikan tinggi ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Filsafat dan berhasil meraih gelar sarjana pada 1983.
Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan meraih gelar magister ilmu pemerintahan pada 2016.
Aktivitas Organisasi
Sejak muda, Andi telah menunjukkan dedikasinya dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat ketua IP NU Watampone (1971-1972), ketua rayon PMII Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1976), dan ketua komisariat PMII IAIN Sunan Kalijaga (1978).
Andi juga memimpin PMII Cabang Yogyakarta selama lebih dari dua dekade (1980-2004). Perjalanan organisasinya berlanjut hingga tingkat nasional, dengan menjadi wakil sekjen PP GP Ansor (1984-1986), ketua PB PMII (1984-1988), dan ketua PP LKKNU sejak 1988.
Di dunia politik, ia pernah menjabat sebagai sekretaris dewan syuro DPP PKB, lalu naik menjadi wakil ketua dewan syuro DPP PKB selama dua periode berturut-turut (2014-2019 dan 2019-2024).
Karier Profesional
Pengalaman Andi Muawiyah Ramly di pemerintahan dan BUMN cukup luas. Ia memulai karier sebagai karyawan di Kementerian Agama RI, kemudian menjadi tim ahli wakil ketua DPR RI (1999-2004) dan staf ahli ketua DPR/MPR RI (2004-2009).
Kariernya berlanjut sebagai staf khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2009-2013), lalu menjabat sebagai komisaris di Perum Bulog Pusat (2014-2016) dan PT Petrokimia Gresik (2016-2018).
Andi pertama kali masuk DPR RI melalui mekanisme PAW pada 2013 menggantikan Effendy Choirie di Dapil Jawa Timur X. Ia kembali ke DPR sebagai wakil Sulawesi Selatan II periode 2019-2024, dan kini terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Saat ini, ia duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nama Andi Muawiyah Ramly semakin dikenal publik setelah menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh politisi PKB yang duduk di Komisi X saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) pada 21 Mei 2025.
Dalam kesempatan itu, Andi bahkan menjuluki Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Lambe Turah”. Kritik tersebut bermula dari kekecewaan Andi terhadap ketidakhadiran perwakilan KORMI Jawa Barat dalam Festival Olahraga Nasional (Fornas), sebuah ajang dua tahunan yang diselenggarakan oleh KORMI.
Meski sempat memancing reaksi, hal tersebut menunjukkan sikap tegas Andi Muawiyah Ramly dalam menyuarakan pandangan politik, khususnya di Komisi X DPR RI.
-
Indonesia Siap Ekspor Beras ke Malaysia 2.000 Ton Per Bulan
Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan, Malaysia telah mengajukan permintaan ekspor beras dari Indonesia sebanyak 2.000 ton per bulan melalui skema bisnis ke bisnis (B2B). Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak Malaysia terkait permintaan tersebut.
“Bola sekarang ada di pihak Malaysia. Kami sudah menyampaikan kesiapan Indonesia. Kementerian Pertanian juga telah diperintahkan oleh Presiden untuk segera merespons apabila Malaysia menyatakan kesiapannya,” ujar Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (13/6/2025).
Ia menambahkan, pembahasan mengenai rencana ekspor ini telah melibatkan pertemuan antara kementerian pertanian kedua negara serta para pelaku usaha dari Malaysia yang berencana menjadi importir.
Jika disepakati, lanjut Sudaryono, pasokan beras untuk ekspor akan diambil dari cadangan beras milik Perum Bulog. Ia memastikan bahwa volume permintaan sebesar 2.000 ton per bulan tidak akan berdampak terhadap ketersediaan stok dalam negeri.
“Stok kita aman. Jumlah itu kecil. Bulog dalam sehari bisa menyalurkan 12.000 hingga 20.000 ton beras. Jadi jika ekspor 2.000 ton per bulan, tidak ada masalah,” tegasnya.
Sudaryono juga menyebut bahwa permintaan Malaysia tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan beras Indonesia. Hal ini dinilai wajar mengingat jumlah penduduk Malaysia jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.
“Bagi mereka mungkin itu angka yang besar, tetapi buat kita tidak signifikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Mohammad Bin Sabu, mengajukan kerja sama ketahanan pangan kepada Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Malaysia meminta dukungan dalam bentuk pasokan beras serta kolaborasi di bidang teknologi pertanian.
Menteri Amran menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan Indonesia siap berbagi teknologi pertanian dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan ASEAN.
Bentuk kerja sama yang ditawarkan mencakup pelatihan, riset bersama, dan demonstrasi teknologi secara langsung di lapangan.
-
Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera merealisasikan program bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program ini akan dilaksanakan secara bersamaan mulai akhir Juni 2025.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kedua program ini akan dilaksanakan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi.
“Akhir Juni sampai Juli [penyalurannya]. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah yang memang perlu duluan,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Adapun, bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Arief menyebut, proses verifikasi data penerima bantuan masih terus berlangsung.
Menurut data terakhir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arief mengatakan bahwa 16,5 juta KPM telah terverifikasi. Dia mengharapkan, proses verifikasi dapat selesai dalam waktu dekat agar penyaluran bantuan pangan dapat segera dilakukan.
“Harusnya dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya.
Kemudian untuk beras SPHP, distribusi akan difokuskan ke wilayah dengan harga beras tinggi, alias melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sedang dalam masa panen.
Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.
Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke wilayah Indonesia Timur. Arief mengungkap, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat pengajuan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.
“Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” ungkap Arief.
Adapun, untuk skema penyalurannya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP.
Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).
Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.
“Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).
-
Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.
“Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.
Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.
Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.
“Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya.
Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).
Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.
Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.
“Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).
Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.
“Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya.