Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Mentan Amran usulkan target serapan beras Bulog naik jadi 4,5 juta ton

    Mentan Amran usulkan target serapan beras Bulog naik jadi 4,5 juta ton

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan perubahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 untuk meningkatkan target serapan beras oleh Perum Bulog dari yang semula 3 juta ton menjadi 4,5 juta ton.

    Menurut Amran, langkah itu mendesak karena target serapan beras tahun ini sudah hampir mencapai angka 2,7 juta ton, menyisakan hanya 300 ribu ton lagi yang bisa diserap berdasarkan Inpres yang berlaku saat ini.

    “(Jika Inpres tidak segera diubah) satu bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi (oleh Bulog) padahal masuk panen kedua,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI–yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan, di Jakarta, Rabu.

    Amran mengatakan stok beras nasional saat ini melimpah, bahkan melebihi kapasitas gudang Bulog. Data terkini menunjukkan sisa stok tahun lalu sebanyak 1,7 juta ton, dengan tambahan serapan baru pada tahun ini mencapai 2,6 juta ton dalam kurun waktu enam bulan.

    Menurut Amran, angka itu jauh melampaui rata-rata serapan maksimal lima tahun terakhir yang hanya 1,2 juta ton per tahun.

    Untuk menampung stok yang melimpah ini Bulog telah menyewa gudang tambahan berkapasitas 1,2 juta ton yang saat ini hampir penuh karena digunakan juga untuk menyerap jagung, katanya, menjelaskan.

    Dengan demikian, total kapasitas gudang yang dimiliki Bulog saat ini sudah mencapai lebih dari 4 juta ton, padahal kapasitas standar Bulog hanya 3 juta ton.

    Oleh karena itu, Amran mengatakan meminta restu Komisi IV DPR RI untuk merevisi Inpres terkait target serapan beras agar Bulog bisa menyerap beras hasil panen petani pada musim panen mendatang.

    Ia juga mengatakan tengah mendesak percepatan rapat koordinasi (Rakor) untuk Inpres baru ini agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerapan hasil panen kedua yang akan tiba di bulan Agustus.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kinerja sektor utama dari sisi produksi memberikan alasan optimisme terhadap ekonomi Indonesia.

    “Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55 persen year on year/yoy (pada triwulan I-2025), terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22 persen terhadap total PDB tumbuh 5,03 persen.

    Kemudian juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52 persen.

    Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produktivitas seiring adanya langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi.

    Melalui deregulasi tersebut, lanjutnya, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam.

    Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari-Juni 2025, lebih tinggi secara yoy dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 16,86 juta ton. Hal itu berarti produk beras meningkat 13,2 persen.

    Lebih lanjut, produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.

    Adapun pada tahun 2024, Indonesia harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras dalam menghadapi El Nino.

    Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah, kata Menkeu, mencapai 4,17 juta ton beras, atau yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada lima dekade yang lalu.

    “Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan tersebut, dia turut mendorong peningkatan perekonomian domestik.

    Momentum tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 diminta harus terus dijaga, mulai dari inflasi tercatat 1,9 persen pada Juni atau yang terendah di antara G20 dan ASEAN, nilai tukar rupiah membaik signifikan pasar sempat menyentuh angka Rp16.943 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 10 April 2025 dan kembali ke kisaran Rp16.200 per dolar AS di akhir semester I.

    Menurut dia, kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat dan daerah.

    Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable.

    “Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025,” kata Menkeu.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pula bahwa pemerintah terus mewaspadai perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 yang masih terus dihantui ketidakpastian.

    Saat ini, tatanan dunia bergeser dinyatakan memasuki era multi polar. Fragmentasi geopolitik dan peningkatan rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan kerja sama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme serta orientasi nasionalistik yang mengedepankan My Country First.

    Eskalasi konflik geopolitik juga telah pecah menjadi peperangan militer, sehingga menjadi penghalang utama dari pemulihan aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah, seperti proyeksi Bank Dunia pada Juni 2025 hanya 2,3 persen, dan perkiraan International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 sebesar 2,8 persen

    Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Eropa turut mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

    Tekanan global diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan berimbas pula terhadap perekonomian dalam negeri.

    Tercatat, ekonomi Indonesia di triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen yoy berkat topangan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, dan ekspor 6,78 persen yoy karena dukungan ekspor produk hilirisasi.

    Konsumsi pemerintah di kuartal I terkontraksi 1,38 persen akibat pengaruh belanja pemerintah pada triwulan I-2024 yang sangat tinggi untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan Pemilu.

    Pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui langkah efisiensi dan keberadaan kementerian/lembaga baru terbentuk.

    “Dari sisi investasi, triwulan I Indonesia hanya tumbuh 2,12 persen year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Beras Naik Meski Stok Melimpah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

    Harga Beras Naik Meski Stok Melimpah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

    Jakarta –

    Kenaikan harga beras di sejumlah wilayah menjadi perhatian. Sebab, kenaikan harga beras ini terjadi di tengah stok beras melimpah.

    Anggota Komisi IV DPR RI Robert J Kardinal meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan kembali harga beras yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah.

    Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Minggu (29/6/2025), rata-rata nasional harga beras medium mencapai Rp 14.073 per kg. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp 12.500 per kg.

    Serupa, rata-rata nasional harga beras premium juga di atas HET, yakni mencapai Rp 15.847 per kg. Padahal HET yang ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kg. Terpantau, harga beras di sejumlah daerah mendapatkan status waspada, seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Gorontalo, hingga Papua Barat.

    Menurut Robert, kenaikan harga beras di sejumlah daerah ini tidak seharusnya terjadi. Sebab, produksi beras nasional meningkat dan stok beras di Perum Bulog mencapai angka lebih 3 juta ton.

    “Rasanya aneh dengan fenomena kenaikan harga beras di sejumlah wilayah, sementara pasokan stok beras di gudang BULOG melimpah. Semestinya dengan produksi beras meningkat seperti ini harga eceran harus stabil setara dengan HET ataupun di bawah HET karena penawarannya melampaui kebutuhan, logika hukum ekonomi sperti itu,” kata Robert dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

    Robert juga meminta kepada pemerintah melalui Menteri Pertanian, dan institusi terkait seperti Perum BULOG dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera mengambil langkah menstabilkan kembali harga beras yang mengalami inflasi di sejumlah wilayah dengan melakukan distribusi beras untuk Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sehingga dapat menekan lonjakan harga beras.

    Menurut Robert, hal yang tak kalah penting dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan investigasi lapangan secara detail sehingga dapat mengetahui faktor penyebab utama lonjakan harga beras. Dengan begitu, langkah antisipasi untuk menjawab masalah tepat sasaran.

    Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kenaikan harga beras saat ini bukanlah anomali. Menurut dia, harga beras di produsen turun, sementara di konsumen naik merupakan fenomena asimetri harga.

    Khudori menilai situasi seperti ini terjadi ketika ada gangguan atau masalah dalam pasokan. Dalam situasi normal, asimetri harga biasanya tidak terjadi.

    Berdasarkan data BPS, produksi beras Januari-Juni 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton. Apabila dikurangi konsumsi selama 6 bulan, Khudori menyebut ada potensi surplus sekitar 3,2 juta ton.

    “Surplus ini ada di mana dan ke mana? Saat ini (29/6) penyerapan beras Bulog dari produksi domestik mencapai 2,63 juta ton. Jadi, surplus 3,2 juta ton itu sebagian besar diserap Bulog. Sisanya, 0,63 juta ton diserap pelaku usaha lainnya: penggilingan, pedagang dll. Jumlah ini kecil. Karena jumlahnya kecil, penyaluran beras ke pasar oleh pelaku usaha diluar Bulog juga kecil. Sialnya, beras yang mayoritas diserap Bulog itu hanya ditumpuk di gudang,” jelas Khudori kepada detikcom.

    Khudori menyebut sejak awal tahun hingga saat ini Bulog baru menyalurkan beras 181 ribuan ton. Inilah yang membuat stok beras di gudang BULOG saat ini amat tinggi mencapai 4,239 juta ton.

    “Jadi, terang benderang mengapa harga beras tinggi? Karena mayoritas diserap Bulog, dan beras yang diserap Bulog tidak disalurkan ke pasar/konsumen. Terakhir, penyebab harga beras tinggi ya karena harga beras tahun ini makin mahal,” imbuh Khudori.

    Soal beras yang melampaui HET, Khudori menilai sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Khudori meminta pemerintah memeriksa ulang kebijakan yang ada dan dibuat sehingga bisa menjawab mengapa situasi seperti saat ini terjadi.

    “Yang harus dilakukan adalah segera salurkan beras stok Bulog. Kian lama disimpan kian membebani keuangan. Bantuan pangan beras yang sudah diputuskan disalurkan segera salurkan. Lakukan itu bersamaan dengan operasi pasar SPHP,” tambah Khudori.

    (rea/kil)

  • Daya Beli Masyarakat Turun, Beras SPHP Diminta Segera Diluncurkan

    Daya Beli Masyarakat Turun, Beras SPHP Diminta Segera Diluncurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyarankan agar pemerintah segera meluncurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada masyarakat, seiring dengan harga beras yang masih cenderung merangkak naik. Begitu pula dengan penyaluran bantuan beras Juni—Juli 2025.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut belum terlihat langkah konkret pemerintah untuk mengatasi harga beras.

    Padahal, ungkap dia, pemerintah telah merencanakan untuk menyalurkan SPHP. Serta, bantuan beras Juni—Juli 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan secara sekaligus.

    Khudori memandang, beban masyarakat dengan daya beli terbatas seperti rakyat miskin/rentan akan terangkat dengan adanya penyaluran beras ini.

    “Di tengah daya beli yang turun, penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP adalah langkah yang ditunggu-tunggu. Karena penyaluran itu bisa meringankan beban masyarakat,” kata Khudori kepada Bisnis, Minggu (29/6/2025).

    Namun, Khudori menyebut keterlambatan penyaluran membuat harga beras terus naik. Dia menjelaskan bahwa harga beras yang naik disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah surplus beras yang terjadi mayoritas diserap oleh Perum Bulog.

    Penyebab lainnya, lanjut dia, penghentian penyaluran/penjualan beras Bulog membuat pasokan beras ke pasar lebih kecil dari biasanya.

    “Semakin lama disimpan beras itu susut volume, bisa turun mutu, bahkan rusak, selain membebani biaya pengelolaan,” terangnya.

    Perlu diketahui, pemerintah akan menggelontorkan beras SPHP mulai Juni—Desember dengan total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton.

    Adapun, target 1,5 juta ton ini merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024).

    Sementara itu, realisasi SPHP beras di 2025 baru mencapai 181.100 ton. Dengan demikian, sekitar 1,318 juta ton beras SPHP bakal disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ke depan.

    Nantinya, daerah sasaran beras SPHP akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

    Selain beras SPHP, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga berencana menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta KPM pada awal Juli 2025.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan penyaluran bantuan beras akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yaitu pada Juni dan Juli 2025.

    “Bantuan menyasar 18.277.083 KPM, masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan,” ujar Ketut dalam keterangan, dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Ketut menjelaskan data penerima bantuan bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos), yang nantinya juga digunakan dalam program Kartu Sembako.

    Adapun, total beras yang akan disalurkan selama dua bulan mencapai 365.000 ton.

    Bantuan beras ini berasal dari cadangan pangan pemerintah (CPP) dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 593 Tahun 2024 dan Nomor 206 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

    Nantinya, penyaluran beras akan dilakukan oleh Perum Bulog yang menyalurkan beras dari gudang ke titik pembagian di tingkat desa atau kelurahan.

  • RI Peringkat ke-4 Produsen Beras Terbesar di Dunia!

    RI Peringkat ke-4 Produsen Beras Terbesar di Dunia!

    Jakarta –

    Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai produsen beras terbesar secara global. Hal ini berdasarkan laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) pada Juni ini.

    Dalam laporan tersebut, FAO memprediksi produksi beras Indonesia pada periode 2025/2026 dapat mencapai 35,6 juta ton. Sementara negara produsen beras terbesar pertama ditempati India dengan 146,6 juta ton. Lalu China 143 juta ton dan di tempat ketiga adalah Bangladesh dengan 40,7 juta ton. Namun dibandingkan 3 negara tersebut, Indonesia mencatatkan perkembangan produksi yang paling signifikan terhadap periode sebelumnya, yakni 4,5%.

    “Dari Januari sampai saat ini, produksi beras Indonesia bertumbuh luar biasa jika dibandingkan tahun lalu. Bahkan FAO pun baru-baru ini telah mengakui Indonesia sebagai salah satu negara produsen beras tertinggi tingkat dunia. Kita patut apresiasi seluruh stakeholder perberasan Indonesia,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

    Arief menjelaskan stok beras di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 4,2 juta ton. Kemudian penyerapan dari hasil panen petani oleh Bulog sebesar 2,6 juta ton setara beras.

    “Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga mau sampaikan bahwa kami pemerintah, tentunya berterima kasih kepada seluruh penggilingan padi se-Indonesia. Ini karena mereka membantu pemerintah membuat stok beras Bulog menjadi 4,2 juta ton. Lalu penyerapan dalam negeri sampai 2,6 juta ton setara beras,” tambah Arief.

    Kendati begitu, Arief menilai ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah di paruh waktu kedua ini. Tantangannya, yakni karena panen raya telah usai di Maret dan April lalu. Selanjutnya estimasi produksi beras bulanan kemungkinan akan mulai melandai. Kendati begitu, pemerintah memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sangat mumpuni.

    “Di semester kedua nanti biasanya berat di November, Desember bahkan sampai Januari. Nah pada waktu itu, kita semua harus siapkan CBP seperti pemerintah yang hari ini lakukan. Jadi kita sudah on the track,” jelas Arief.

    Menurut Arief menambahkan hasil panen dalam satu hingga dua bulan ke depan tidak akan sama dengan musim panen sebelumnya. Arief menebak, apabila produksi menurun, harga gabah di tingkat petani mulai bergerak naik.

    “Panen kita dalam 1-2 bulan ke depan bukan big harvest lagi. Maret dan April itu panen raya setara beras sampai 10 juta ton. Sekitar 2,5-2,6 juta ton sudah masuk ke Bulog, berarti sisanya 3/4 ada di penggilingan padi, baik di masyarakat luas dan di petani. Biasanya karena tren produksi menurun, harga gabah petani akan mulai bergerak naik. Nah ini saatnya tugas pemerintah menggunakan stok Bulog yang ada,” lanjutnya.

    Menilik dalam data rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dalam Panel Harga Pangan NFA, per 26 Juni berada di level Rp 6.733 per kilogram (kg) atau 3,58% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang Rp 6.500 per kg. Rerata harga tersebut pun mengalami kenaikan 1,69% jika dikomparasi terhadap rerata harga GKP sebulan lalu yang kala itu di Rp 6.621 per kg.

    Sebagai mitigasi, menjelang paruh kedua 2025, pemerintah sudah menyiapkan strategi intervensi perberasan ke masyarakat secara masif. Pertama dalam bentuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras ke pasaran dengan salur maksimal 1,318 juta ton sampai akhir tahun nanti.

    (acd/acd)

  • Bantuan Pangan Beras untuk 18,2 Juta Keluarga Siap Meluncur Awal Juli 2025

    Bantuan Pangan Beras untuk 18,2 Juta Keluarga Siap Meluncur Awal Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada awal Juli 2025. Program ini merupakan salah satu stimulus dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni pada Juni dan Juli 2025.

    “Bantuan menyasar 18.277.083 KPM, masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan,” ujarnya dalam keterangan dikutip Jumat (27/6/2025).

    Ketut menyebut, data penerima bantuan bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos), yang juga digunakan dalam program Kartu Sembako.

    Total beras yang akan disalurkan selama dua bulan mencapai 365.000 ton. Bantuan beras ini berasal dari cadangan pangan pemerintah (CPP) dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas No.593/2024 dan No.206/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025. Adapun penyaluran beras akan dilakukan oleh Perum Bulog yang menyalurkan beras dari gudang ke titik pembagian di tingkat desa atau kelurahan. 

    Proses ini didukung aplikasi Banpang milik Bulog dan dokumentasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), berita acara pemeriksaan, dan foto geo-tagging sebagai bukti distribusi.

    Bagi KPM yang tidak dapat hadir secara langsung, bantuan dapat diambil oleh anggota keluarga satu Kartu Keluarga (KK) dengan membawa identitas diri. Jika pengambilan dilakukan oleh pihak luar keluarga, diperlukan tambahan dokumen berupa Berita Acara Perwakilan dan dokumentasi foto geo-tagged.

    Untuk penerima yang tidak ditemukan, seperti karena pindah domisili atau meninggal dunia, akan dilakukan penggantian dari data cadangan DTSEN dengan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan dokumen pengganti lainnya.

    Sementara itu, untuk wilayah dengan akses geografis sulit, penyaluran dilakukan secara kolektif oleh aparat desa atau RT/RW dan disaksikan minimal dua petugas TNI atau Polri. Proses ini tetap didokumentasikan lengkap dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban kolektif dan rekaman visual.

  • Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membutuhkan dana senilai Rp6 triliun untuk pengadaan 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025. Tercatat, per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton.

    Untuk diketahui, pemerintah membidik pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri sebesar 1 juta ton pada 2025 dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dan kadar air 18–20%.

    “Dana yang dibutuhkan Rp6 triliun, [dan target] 1 juta [ton jagung pipilan kering] sampai Desember sesuai tren masa panen,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Wiwiet itu menjelaskan bahwa untuk sementara ini Bulog akan menggunakan dana dari kredit bank.

    “Pendanaan pasti diperlukan, untuk sementara menggunakan dana dari kredit bank sambil menunggu dana OIP [operator investasi pemerintah] dari pemerintah yang sedang berproses,” ujarnya.

    Nantinya, Wiwiet menjelaskan skema mekanisme pengadaan jagung kering pipilan ini sama dengan pengadaan beras.

    “Bisa melalui tim jemput jagung, kemudian sebagian akan diolah sendiri, sebagian lain bekerja sama dengan mitra pengolah,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Adapun, Inpres ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung.

    Dalam hal ini, Perum Bulog akan melaksanakan pengadaan tersebut yang berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah strategis pemerintah melalui Inpres No. 10/2025 ini merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi harga sekaligus perlindungan terhadap petani jagung. Dia menuturkan, Presiden Prabowo juga telah mengarahkan agar Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan dunia.

    “Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan, kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Arief menambahkan upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri. 

    Adapun, Bapanas diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan CJP yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung. 

    Selain itu, Bapanas juga bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme kompensasi serta koordinasi lintas kementerian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

    “Langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Perum Bulog menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan bisa menggunakan alokasi program anggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis (MBG). Hal ini mengingat dibutuhkan dana jumbo untuk menyerap jagung tersebut.

    Adapun, perintah serapan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Diketahui, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog baru mencapai 50.490,03 ton per 20 Juni 2025.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut Bulog membutuhkan pendanaan untuk menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan hingga akhir 2025. Pasalnya, kata dia, beban operasional Bulog akan semakin bertambah, mengingat sudah mengelola cadangan beras pemerintah (CBP).

    Eliza menuturkan bahwa kebutuhan dana tersebut untuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran jagung yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, gudang, dan fasilitas pengeringan. Menurutnya, pemerintah bisa merealokasi anggaran dari program besar yang realisasinya masih minim, seperti MBG.

    “Jadi ya tinggal bagaimana kapasitas fiskal kita, apakah bisa dari realokasi anggaran program-program anggaran jumbo, tetapi belum berjalan optimal seperti MBG,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Eliza mengasumsikan rata-rata serapan bulanan hanya sekitar 10.000–15.000 ton dan dikhawatirkan tidak akan tercapai 1 juta ton pada akhir tahun. Untuk itu, kata Eliza, Bulog perlu meningkatkan serapan menjadi 150.000–200.000 ton per bulan dimulai sejak Juli hingga akhir tahun agar target rampung.

    “Artinya perlu bekerja keras untuk capai target. Target tersebut cukup menantang, jika ada percepatan operasional jemput bola seperti serap gabah terus juga didukung HPP [Harga Pembelian Pemerintah] Rp5.500 per kilogram mungkin bisa mempercepat serapan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyerapan 1 juta ton jagung pipilan kering itu bisa dilakukan di tengah berbagai tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai lantaran keterbatasan gudang Bulog, keterbatasan mesin pengering Bulog di sentra-sentra produksi, dan infrastuktur jalan untuk kelancaran distribusi.

    Selain itu, tantangan lain yang harus bisa ditangani pemerintah adalah bagaimana jagung harus memenuhi standar kadar air 18–20% saat dibeli Bulog dan diolah dengan kadar air di level 14% untuk CJP.

    Dia menjelaskan proses pengeringan ini memerlukan teknologi dan biaya tambahan, yang mungkin tidak merata tersedia di semua wilayah. Terlebih, variasi kualitas panen akibat cuaca atau teknik pascapanen petani dapat menyulitkan Bulog memenuhi standar CJP, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar kualitas jagung petani bisa memenuhi standar Bulog.

    “Karena jika tidak memenuhi standar, petani produknya tidak terserap dan Bulog sulit mencapai target. Jadi bukan masalah kurang jumlah panen, melainkan apakah kualitas produknya sesuai atau tidak,” terangnya.

    Ini artinya, ungkap dia, untuk bisa mencapai target Inpres 10/2025 membutuhkan kolaborasi. Terlebih, sambung dia, gudang Bulog juga sudah dipenuhi CBP.

    “Maka untuk bisa menampung jagung bulog harus bekerjasama dgn pemerintah daerah atau BUMD/BUMN yang memiliki gudang dan bisa digunakan, sehingga jagung dapat disimpan dengan baik,” tandasnya.

  • Kemendag Awasi Distribusi MINYAKITA di Wilayah Indonesia Timur

    Kemendag Awasi Distribusi MINYAKITA di Wilayah Indonesia Timur

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawasan distribusi MINYAKITA di wilayah Indonesia timur. Kali ini, pengawasan dilakukan di Pasar Sentral Hamadi, Kota Jayapura, Papua, dan gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Papua.

    “Pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga MINYAKITA di wilayah Papua. Hasil pengawasan menunjukkan, stok MINYAKITA tersedia dan mencukupi dengan harga sesuai HET, yaitu Rp 15.700/liter,” ujar Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mario Josko dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Mario menerangkan berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 23 Juni 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional tercatat Rp 16.700/liter. Adapun harga ini telah mengalami tren penurunan sebesar 1,76% dibandingkan bulan sebelumnya dan 0,60% dibandingkan minggu sebelumnya.

    Sedangkan harga MINYAKITA di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, masih mencapai Rp 18.000/liter. Indikasi penyebab tingginya harga MINYAKITA di wilayah ini dikarenakan kontinuitas pasokan MINYAKITA dan juga kondisi geografis kewilayahan di Papua.

    “Adapun yang menjadi pembentuk harga provinsi Papua hanya Kota Jayapura. Rata-rata MINYAKITA di Provinsi Papua, yaitu Rp 16.850/liter. Terjadi penurunan harga sebesar 6,39 persen dibandingkan minggu sebelumnya, yaitu Rp 18.000/liter. Kita berharap, dengan adanya pasokan yang kontinu, tren penurunan harga MINYAKITA terus berlanjut dan akan stabil sesuai HET,” tutur Mario.

    Mario menjelaskan saat ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Papua telah mendapatkan pasokan MINYAKITA dari PT. Mahesi Agri Karya sebanyak 1.900 dus yang akan didistribusikan merata di Provinsi Papua. Pasokan MINYAKITA diharapkan akan terus berlanjut secara kontinyu guna memastikan ketersediaan stok MINYAKITA di wilayah Papua.

    “Produsen dan distributor lainnya diharapkan dapat ikut membantu mengoptimalkan pendistribusian MINYAKITA baik melalui distributor maupun BUMN Pangan. Kementerian Perdagangan secara aktif akan terus mendorong pasokan MINYAKITA ke wilayah Indonesia Timur guna mengisi pasokan ke pedagang pengecer di dalam pasar rakyat utamanya pasar pantauan,” jelas Mario.

    Kemendag meminta produsen MINYAKITA selalu mengedepankan kontinuitas distribusi ke pasar rakyat dan menaati ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk mengenai kesesuaian harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Mario mengungkapkan Kemendag akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke berbagai daerah lain. Selain untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian produk dalam rangka perlindungan konsumen.

    Kemendag juga mendorong dinas daerah aktif melakukan pendampingan dan pengawasan bersama Satgas Pangan. Dinas setempat juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga MINYAKITA di wilayahnya masing-masing.

    Mario mengungkapkan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah bersurat kepada produsen minyak goreng dan BUMN Pangan terkait imbauan untuk memprioritaskan distribusi DMO MINYAKITA, utamanya ke pedagang pengecer di pasar rakyat (pantauan) secara kontinu dan merata.

    Ia menjelaskan sumber pasokan MINYAKITA bergantung dari DMO para pelaku ekspor CPO. Adapun mekanisme pendistribusiannya juga melalui skema komersial tanpa subsidi maupun dana pemerintah.

    Selain itu, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID Food) diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan dinas perdagangan setempat dan melaksanakan kewajiban pelaporan distribusi melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), serta melaksanakan distribusi yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Tadi kita lihat bersama stok MINYAKITA di Jayapura tersedia, harga di tingkat konsumen juga sudah sesuai HET. Ke depan, kami harap makin banyak produsen yang ikut mendistribusikan MINYAKITA ke Papua, Maluku, dan wilayah Indonesia timur lainnya, sehingga masyarakat mudah mendapatkan MINYAKITA dengan harga yang terjangkau sesuai HET,” pungkas Mario.

    (prf/ega)

  • Stok Beras Melimpah! Pemerintah Punya 4,15 Juta Ton di Gudang Bulog

    Stok Beras Melimpah! Pemerintah Punya 4,15 Juta Ton di Gudang Bulog

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Senin, 23 Jun 2025 22:00 WIB

    Semarang – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat per 20 Juni 2025 stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog mencapai 4,15 juta ton beras.