Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food

    Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan. 

    Budi menjelaskan melalui skema baru itu,  setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final. 

    “Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat. 

    “Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali. 

    Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini

    “Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik,” tuturnya.

  • Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.

    Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

    “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

    Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.

    “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.

     

  • Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menyentil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait Indonesia yang masih banyak mengimpor kedelai. Padahal, makanan pokok Indonesia tahu dan tempe membutuhkan banyak kedelai.

    Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

    “Kita bangsa pemakan tahu tempe, mustinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Titiek mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempercepat target swasembada beras pada tahun ini. Namun menurutnya, komoditas kedelai jangan sampai terlupakan, bahkan seharusnya jadi prioritas.

    “Ini kan harus jadi konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi sudah bisa swasembada beras, swasembada jagung. Tolong ke depan swasembada kedelai,” jelasnya.

    Ia meminta agar program peningkatan produksi kedelai kembali dihidupkan. Sebelumnya, pemerintah melalui Perum Bulog memiliki program peningkatan produksi tiga komoditas utama yakni Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale)

    “Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Tim Ekpedisi Patriot Kementrans bantu buat gudang Bulog di Morotai

    Tim Ekpedisi Patriot Kementrans bantu buat gudang Bulog di Morotai

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (TEP UI), yang didukung oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans), berkolaborasi dengan Perum Bulog untuk menjadikan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sebagai salah satu tempat pembangunan 100 gudang beras baru.

    TEP UI Morotai yang diketuai oleh Rachma Fitriati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, aktif melakukan penjajakan dengan Bulog sejak Agustus 2025 untuk merealisasikan program gudang tersebut yang ditargetkan beroperasi sebelum panen raya 2026.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pembangunan gudang tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian integral dari pengembangan kawasan transmigrasi modern.

    Ia menuturkan, gudang senilai Rp5 triliun tersebut diproyeksikan menjadi “Markas Pangan” yang dilengkapi teknologi rice milling unit (mesin pengolah gabah) dan dryer (alat pengering) modern yang diharapkan mampu mendongkrak produktivitas petani dan transmigran lokal.

    Gudang tersebut nantinya akan menerapkan sistem pay-per-use (pembayaran sesuai porsi pemakaian), sehingga memungkinkan petani mengakses teknologi canggih dengan biaya terjangkau.

    “Program New Transmigrasi akan fokus pada pengembangan kawasan produktif untuk ketahanan pangan. Morotai dengan gudang BULOG-nya akan menjadi model percontohan kawasan transmigrasi berbasis industri pangan terintegrasi,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Perindagkop UMKM) Morotai M. Ramlan Drakel menilai kolaborasi tersebut sebagai momentum tepat untuk memperkuat rantai nilai UMKM pangan lokal.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Sumut perkuat penyaluran beras SPHP menjelang perayaan Natal 

    Bulog Sumut perkuat penyaluran beras SPHP menjelang perayaan Natal 

    Kami terus melakukan penyaluran ke sejumlah kabupaten maupun kota sehingga tidak ada kelangkaan

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memperkuat penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah mitra di wilayah itu menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami terus melakukan penyaluran ke sejumlah kabupaten maupun kota sehingga tidak ada kelangkaan,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

    Budi mengatakan penyaluran beras SPHP juga diperkuat dengan adanya bantuan dari tim monitoring dan evaluasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajaran.

    Lebih lanjut, ia mengatakan adanya bantuan tersebut jadi cepat penanganan dalam penyaluran beras SPHP tersebut di sejumlah mitra.

    Untuk menjaga pasokan pangan di Sumut, kata dia, beras SPHP disalurkan melalui sejumlah mitra, antara lain program Gerakan Pangan Murah (GPM), pengecer di pasar rakyat, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan.

    “Saat ini kami telah menyalurkan beras SPHP mencapai 37.155 ton ke sejumlah mitra tersebut,” kata Budi.

    Dia mengatakan aturan dalam penjualan tetap sama sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram, hanya saja untuk harga jual tergantung kebijakan setiap instansi.

    Budi menambahkan total target beras SPHP sebanyak 89.861 ton hingga Desember 2025. Oleh karena itu, pihaknya terus menggencarkan penyaluran beras SPHP ke seluruh mitra yang berguna untuk menstabilkan harga beras di sejumlah pasar.

    “Kami berharap dengan adanya kerja sama itu, supaya cepat tersalur ke pasar di daerah pelosok Sumut, dan menjadi alternatif harga untuk masyarakat dalam membeli beras,” tutur dia.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 33 Perusahaan Terima Apresiasi ESG

    33 Perusahaan Terima Apresiasi ESG

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 33 perusahaan menerima Apresiasi ESG 2025 yang digelar B-Universe dan terbagi dalam delapan kategori. Para perusahaan dinilai mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai standar penilaian kinerja institusi, sekaligus benchmark dalam praktik keberlanjutan nasional.

    Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengatakan apresiasi ESG menjadi tolak ukur bagi kegiatan usaha swasta maupun pemerintah terkait komitmen dan kepedulian terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Kondisi ketidakpastian global juga menjadi pengingat pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

    Dia menegaskan apresiasi tersebut diperoleh melalui proses panjang penjurian yang dilakukan dewan juri independen dan berpengalaman.

    “Ini penghargaan yang tulus dari kami B-Universe atas nama masyarakat melalui satu proses penjurian yang sangat independen. Tim juri yang ada mempunyai pengalaman dan komitmen kuat untuk memberikan penilaian,” ungkap Enggartiasto dalam sambutan Apresiasi ESG di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Berikut daftar penerima Apresiasi ESG 2025:

    Kategori Governance Training

    1. PT Bank Mayapada Internasional Tbk

    2. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

    3. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

    Kategori Certified Governance

    1. PT Medela Potentia Tbk

    2. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

    3. PT Jasa Marga Tbk

    Kategori Social Innovation

    1. PT Trimegah Bangun Persada (Harita Nickel)

    2. PT PP (Persero) Tbk

    3. PT Bank Raya Indonesia Tbk

    4. Indonesia Financial Group

    5. Perum Bulog

    6. PT Bank DBS Indonesia

    Kategori Community Empowerment

    1. PT Petrosea Tbk

    2. PT Barito Pacific Tbk

    3. PT Permodalan Nasional Madani

    4. PT PLN (Persero)

    5. PT Vale Indonesia Tbk

    6. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

    Kategori Eco-Innovation

    1. PT Astra International Tbk

    2. Siam Cement Group

    3. PT Bank KB Indonesia (KB Bank)

    4. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park

    5. PT United Tractors Tbk

    6. PT Aneka Tambang Tbk

    Kategori Governance & Transparency

    1. PT Pegadaian (Persero)

    2. PT Jasa Raharja (Persero)

    3. PT Unilever Indonesia Tbk

    Kategori Social & Circular Economy

    1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

    3. PT Bumi Serpong Damai Tbk

    Kategori Environment & Sustainability

    1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

    2. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

    3. PT Chandra Asri Pacific Tbk

  • Tunggu Perpres Terbit, Bulog Bidik Gudang Baru pada Maret 2026

    Tunggu Perpres Terbit, Bulog Bidik Gudang Baru pada Maret 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menargetkan pembangunan gudang baru selesai pada Maret 2026. Namun, percepatan pembangunan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pembangunan gudang harus dipercepat agar siap digunakan saat panen raya tahun depan dan memperkuat distribusi ke seluruh Indonesia.

    “Karena diharapkan di bulan Maret itu gudang sudah jadi dan sudah masuk nanti pada saat panen raya tahun 2026. Itu kan panen raya bulan Maret, April, Mei,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Rizal mengatakan Bulog telah bertemu dengan BUMN Karya untuk membahas pembangunan gudang tersebut. Namun, percepatan ini memerlukan regulasi khusus agar proses pembangunan tidak memakan waktu hingga dua tahun.

    Nantinya, dana pembangunan 100 gudang Bulog sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp5 triliun. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, pembangunan gudang tersebut akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kabupaten/kota yang belum memiliki gudang Bulog.

    Apalagi, Rizal menyatakan pembangunan ini menjadi tambahan karena selama ini Bulog mengandalkan gudang yang dibangun zaman Presiden Soeharto.

    Adapun, pelaksanaan pembangunan 100 gudang Bulog akan diprioritaskan oleh BUMN Karya, meski tetap membuka peluang untuk menggandeng swasta.

    “Kami prioritaskan dulu BUMN, sesuai arahan Bapak Presiden supaya ada pertanggung jawabannya. Ini skemanya lagi diurus ini Perpresnya. Saya kan nggak bisa jawab ini karena Perpresnya belum keluar,” kata Rizal.

    Dia juga memperkirakan, target serapan minimal sama dengan kinerja saat ini, yakni 3 juta ton atau bahkan bisa lebih.

    Sebelumnya, Rizal menyampaikan tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (rice milling unit/RMU) maupun dryer, alias hanya gudang. Rizal menjelaskan, untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

    “Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

  • Bulog Apresiasi Polsek Mojokerto, Penyaluran Beras SPHP Tembus 753 Ton

    Bulog Apresiasi Polsek Mojokerto, Penyaluran Beras SPHP Tembus 753 Ton

    Mojokerto (beritajatim.com) — Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto memberikan apresiasi dan piagam penghargaan kepada tiga Kapolsek yang dinilai paling berperan aktif dalam membantu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tiga Kapolsek yang menerima penghargaan tersebut yakni Kapolsek Ngoro Kompol Heru Purwandi, Kapolsek Sooko AKP Syaiful Isro’, dan Kapolsek Pacet Iptu Khoirul Umam.

    Ketiganya dinilai memiliki kontribusi terbesar dalam membantu penyaluran beras SPHP hingga menjangkau masyarakat di berbagai desa. Piagam penghargaan tersebut diserahkan Kepala Perum Bulog Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, di Ruang Presisi Polres Mojokerto dan dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Mojokerto serta para Kapolsek.

    Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, mengatakan jika keberhasilan program Gerakan Pangan Murah (GPM) tak lepas dari dukungan jajaran Polsek. Melalui kegiatan GPM yang digelar di Mapolsek hingga balai desa, penyaluran beras dengan harga di bawah pasar tersebut mampu terserap dengan cepat dan merata.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres Mojokerto dan seluruh jajaran. Sinergi ini membuat Bulog dapat menjangkau masyarakat secara langsung, terutama di saat harga pangan bergejolak,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

    Polres Mojokerto sendiri tercatat berhasil membantu distribusi 753,8 ton beras SPHP, atau lebih dari 10 persen dari total target distribusi Bulog yang mencapai 7.000 ton. Bulog berharap penghargaan tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara instansi dan menjadi contoh kolaborasi strategis dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.

    Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Ini wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Kami siap mengamankan dan memfasilitasi GPM agar beras SPHP tersalurkan tepat sasaran dan membantu meringankan beban ekonomi warga,” tegasnya. [tin/kun]

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

    Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Liputan6.com, Medan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan angka inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Bima Arya menambahkan, kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wakil Gubernur Sumut Surya, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsidi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok.

    “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84%  dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” kata Surya saat mengikuti Rakor dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025.

    “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya. 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, dan Kota Tebingtinggi. 

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,”  ucapnya.

     

    (*)