Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • PKB Apresiasi Letjen Novi Selama Pimpin Bulog, Titip Pesan Ini ke Dirut Baru

    PKB Apresiasi Letjen Novi Selama Pimpin Bulog, Titip Pesan Ini ke Dirut Baru

    Jakarta –

    Letjen TNI Novi Helmy Prasetya kembali aktif dinas di militer setelah tak menjabat Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengapresiasi Letjen Novi atas kiprahnya di Bulog.

    “Mengapresiasi langkah Panglima TNI untuk menarik jajaran Anggota TNI yang bertugas di jabatan publik, ini bagian dari profesionalisme di lingkup TNI. Juga kita mengapresiasi atas kinerja Letjen Novi Helmy yang telah memimpin Bulog selama kurang lebih 5 bulan. Berbagai capaian kinerja sangat kami apresiasi,” ujar Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (4/7/2025).

    “Kembalinya Letjen Novi ke satuan tugas TNI merupakan tupoksi yang tepat dan memang seharusnya demikian,” sambungnya.

    Daniel berharap pengganti Letjen Novi bisa membawa Bulog menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Dirut Perum Bulog nantinya kita harapkan dari sipil yang benar-benar bisa menghantarkan Bulog sebagai lembaga negara tidak hanya sebagai operator tetapi menjadi kendali atas stok dan harga pangan di Indonesia tentu kita dorong melalui penguatan kelembagaan melalui revisi UU pangan,” ujar Daniel.

    Diketahui, Novi telah selesai penugasan sebagai Dirut Perum Bulog dan akan melanjutkan karier di TNI. Novi sekitar 5 bulan menjabat Dirut Perum Bulog.

    “Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    (isa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mabes TNI jelaskan alasan kembali menerima Novi Helmy bertugas di TNI

    Mabes TNI jelaskan alasan kembali menerima Novi Helmy bertugas di TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi menjelaskan alasan pihaknya kembali menerima Letjen TNI Novi Helmy Prasetya ke tubuh TNI setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

    Dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa penempatan Novi Helmy sebagai Direktur Utama Perum Bulog berdasarkan permintaan dari pihak BUMN.

    Hal tersebut membuat Novi Helmy harus mengundurkan diri dari TNI karena jabatan Direktur Bulog tidak ada dalam 14 jabatan yang boleh ditempati perwira TNI aktif sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47.

    Panglima pun memutuskan Novi Helmy untuk di “non job” kan dengan ditempatkan sebagai Staf Khusus TNI setelah sebelumnya Novi menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

    Novi Helmy di “non job” dalam rangka persiapan menuju pengunduran dirinya sebagai anggota TNI.

    Namun belum sempat proses pengunduran dirinya rampung, Novi Helmy malah menyatakan ingin kembali mengabdi sebagai anggota TNI.

    “Dalam proses tersebut, Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,” kata Kristomei dalam siaran pers tersebut.

    Alhasil, Panglima TNI pun langsung bersurat ke Menteri BUMN per tanggal 5 Juni 2025 untuk meminta persetujuan menarik Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog.

    “Sebagai respons, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan pengembalian yang bersangkutan ke institusi TNI,” kata Kristomei.

    Kristomei menjelaskan ada beberapa alasan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali menerima Novi Helmy untuk bertugas di tubuh TNI.

    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,” kata Kristomei.

    Kristomei memastikan kehadiran Novi Helmy akan membantu TNI dalam menjalankan program-program strategis di bidang pertahanan nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Enggan Mundur dari TNI, Alasan Novi Helmy Diganti sebagai Dirut Bulog

    Enggan Mundur dari TNI, Alasan Novi Helmy Diganti sebagai Dirut Bulog

    Jakarta, Beritasatu.com – Letjen Novi Helmy Prasetya kembali berdinas aktif di lingkungan TNI setelah tidak lagi menjabat direktur utama Perum Bulog. Mabes TNI menyatakan Novi memilih melanjutkan pengabdian di TNI ketimbang mengundurkan diri untuk menduduki jabatan di luar struktur militer.

    Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan penugasan Novi Helmy sebagai direktur utama Perum Bulog merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap kebijakan pemerintah yang dilaksanakan atas permintaan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendapatkan persetujuan panglima TNI.

    Menurutnya, berdasarkan aturan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang diatur undang-undang tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif. 

    “Dalam proses tersebut, Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,” kata Kristomei dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

    Kapuspen menambahkan atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Novi Helmy, panglima TNI kemudian bersurat ke menteri BUMN pada 5 Juni 2025 perihal permohonan persetujuan penarikan kembali Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog.   

    Sebagai respons, lanjut dia, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025 yang menyetujui pengakhiran penugasan Novi Helmy Prasetya dan mengembalikannya ke institusi TNI.

    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI. Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,” kata Kristomei.

    Perum Bulog menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Novi Helmy Prasetya selama menjabat sebagai direktur utama. Tercatat beberapa capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai pondasi ketahanan pangan nasional.

    Kristomei mengatakan TNI tetap komitmennya terhadap profesionalisme, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi, baik di dalam struktur militer maupun dalam mendukung kementerian/lembaga sesuai permintaan yang diatur dalam undang undang.

  • Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Novi Helmy Kembali Berkarier di TNI

    Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Novi Helmy Kembali Berkarier di TNI

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti pucuk pimpinan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang sebelumnya ditempati oleh Novi Helmy Prasetya.

    Keputusan pergantian pucuk pimpinan Perum Bulog tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

    Berakhirnya masa tugas ini juga menandai kembalinya Novi Helmy ke institusi alasnya yakni Tengara Nasional Indonesia (TNI) untuk melanjutkan karier dan pengabdian di bidang pertahanan nasional.

    Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Novi Helmy, Erick menunjuk Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Dalam keterangan resmi Kamis, 3 Juli, manajemen Perum Bulog menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Novi Helmy Prasetya selama menjabat.

    “Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog mencatat berbagai capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional,” tulis manajemen Perum Bulog, Kamis, 3 Juli.

    Seiring dengan adanya pergantian Direktur Utama, berikut adalah susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog:

    • Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto

    • Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq

    • Direktur Bisnis: Febby Novita

    • Direktur Keuangan: Hendra Susanto

    • Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto

    • Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto

  • Novi Helmy Dicopot dari Dirut Bulog dan Lanjut Berkarier di TNI

    Novi Helmy Dicopot dari Dirut Bulog dan Lanjut Berkarier di TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Novi Helmy Prasetya dari jabatan direktur utama Perum Bulog dan menunjuk Prihasto Setyanto sebagai pelaksana tugas dirut. Novi kembali ke institusi TNI.

    “Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Bapak Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karier dan Pengabdian di TNI,” begitu bunyi keterangan resmi Perum Bulog, Kamis (3/7/2025).

    Kementerian BUMN mengangkat Prihasto Setyanto sebagai pelaksana tugas direktur utama sekaligus direktur pengadaan Perum Bulog.

    Penunjukan Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Bulog sempat menuai kritik dari berbagai kalangan karena dia masih tercatat sebagai TNI aktif. Setelah banyak dikritik, TNI menyatakan sedang memproses pengunduran diri Novi Helmy.

    Berikut susunan terbaru jajaran direksi Perum Bulog:

    Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto.
    Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq.
    Direktur Bisnis Febby Novita.
    Direktur Keuangan Hendra Susanto.
    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto.
    Direktur SDM dan Umum Sudarsono Hardjosoekarto.

  • Prihasto jabat Plt Dirut Bulog gantikan Novi Helmy

    Prihasto jabat Plt Dirut Bulog gantikan Novi Helmy

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog diterima ANTARA di Jakarta, Kamis menyebutkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di institusi TNI.

    “Perum Bulog menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Bapak Novi Helmy Prasetya selama menjabat,” demikian pernyataan resmi Perum Bulog.

    Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog mencatat berbagai capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

    Seluruh jajaran Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif Novi Helmy dalam mendorong transformasi dan kemajuan perusahaan, serta mendoakan yang terbaik untuk pengabdian selanjutnya.

    Seiring dengan adanya pergantian Direktur Utama, berikut adalah susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog:

    • Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto

    • Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq

    • Direktur Bisnis: Febby Novita

    • Direktur Keuangan: Hendra Susanto

    • Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto

    • Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto

    Perum BULOG akan terus melanjutkan komitmen dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah serta harapan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penghormatan terhadap beras lokal dari petani

    Penghormatan terhadap beras lokal dari petani

    Petani menggiling padi hasil panen di kawasan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (24/6/2025). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nz.

    Penghormatan terhadap beras lokal dari petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Cadangan beras Pemerintah yang diakui saat ini mencapai 4 juta ton. Sebagian besar cadangan beras tersebut diisi oleh hasil produksi petani di dalam negeri.

    Sekitar 2,1 juta ton cadangan beras diperoleh dari serapan Perum Bulog saat panen raya berlangsung. Sisanya, sekitar 1,8 juta ton, merupakan cadangan yang diperoleh dari hasil impor.

    Dengan membaca pengalaman proses penyerapan gabah oleh Perum Bulog, yang menerapkan kebijakan pembelian gabah secara “any quality”, dapat dipastikan kualitas gabah yang diserap tidak akan memberikan kualitas yang terbaik.

    Itu sebabnya, penghormatan terhadap gabah yang dihasilkan petani menjadi hal penting untuk dilakukan.

    Di sisi lain, sekalipun ada pihak yang ingin menghapus predikat beras sebagai “komoditas politis”, kemudian ingin menggantinya menjadi “komoditas ekonomi”, namun jika dicermati fakta kehidupan, keinginan tersebut rupanya masih cukup sulit untuk diwujudkan.

    Beras masih menjadi kebutuhan pangan pokok sebagian besar warga bangsa, dan beras pun masih jadi penentu angka inflasi.

    Semua pihak juga menyadari bahwa beras merupakan komoditas yang penuh dengan misteri. Suatu saat, bangsa ini mampu memproklamirkan diri sebagai bangsa yang telah mampu meraih swasembada beras.

    Namun suatu waktu, semua terpaksa melakukan impor dengan jumlah yang sangat fantastis. Dari sinilah muncul pemikiran, swasembada beras yang dicapai mestinya swasembada beras berkelanjutan, bukan on trend.

    Pengalaman pada 2023/2024, terkait dengan turunnya produksi beras dengan angka cukup signifikan, mengajak semua pihak untuk merenungi tentang apa yang bakal terjadi bila beras dijadikan komoditas ekonomi biasa?

    Itu sebabnya, vonis beras sebagai komoditas politis masih harus disematkan, dan jangan coba-coba bermain-main dengan beras.

    Sebaiknya bangsa ini senantiasa tetap mengingat pesan Proklamator Bangsa, Bung Karno, pada sekitar 73 tahun lalu bahwa urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa.

    Sebagai bangsa yang telah terbiasa mengonsumsi beras, maka siapa pun yang diberi mandat oleh rakyat untuk menakhodai bangsa dan negara ini, jangan sekalipun tidak serius dalam mengelola beras.

    Artinya, seberat apa pun kondisi perekonomian bangsa yang tengah dihadapi, yang terkait dengan urusan ketersediaan beras tetap harus menjadi prioritas utama agar beras tetap terjaga dan terkendali dengan baik.

    Beras mesti selalu ada dan tidak boleh kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga beras di pasar tetap harus terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

    Anjloknya produksi beras mestinya tidak boleh terjadi, sekiranya Pemerintah telah sungguh-sungguh menerapkan pendekatan “deteksi dini” dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam dunia perberasan di negeri ini.

    Ketersediaan berkelanjutan

    Dalam kaitan ini, utamanya saat tibanya panen raya padi yang dimulai pada Februari 2025, penting dipertanyakan, bagaimana kesiapan Pemerintah untuk membuat ketersediaan tetap berkelanjutan?

    Pengalaman buruk di masa lalu yakni panen raya di musim hujan, yang membuat petani kesusahan diharapkan sudah ada jalan keluar terbaiknya.

    Pada saat itulah bangsa ini memimpikan hadirnya Bulog sebagai lembaga pangan yang akan turun ke sawah untuk membeli gabah dan beras petani dengan harga wajar dan tidak merugikan petani.

    Bulog sebagai offtaker plat merah, sesuai dengan status barunya selaku lembaga otonom Pemerintah, akan all out menjalankan kiprahnya selaku pelindung petani.

    Dengan berbagai keterbatasan yang ada, terlebih bila panen berlangsung saat musim hujan, kualitas gabah yang dihasilkan petani kemudian dibeli oleh Bulog, pasti berasnya tidak akan sebagus penampakan beras impor.

    Kalau beras impor broken-nya rata-rata 5 persen, boleh jadi beras dalam negeri akan lebih dari 5 persen. Namun begitu, beras dalam negeri banyak dianggap lebih pulen dan lebuh disukai ketimbang beras impor.

    Disodorkan pada kondisi demikian, ke depan perlu ada gerakan perbaikan kualitas beras produksi dalam negeri, khususnya dalam soal penampakan.

    Di sinilah dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Bulog untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap petani. Selain itu, pelibatan organisasi petani seperti HKTI dan KTNA mutlak untuk dilibatkan.

    Penerapannya di lapangan, upaya perbaikan kualitas beras dalam negeri sebaiknya dikemas dalam bentuk gerakan dengan melepaskan diri dari pendekatan proyek.

    Hanya patut dicatat, sekalipun sudah dapat diprediksi kualitas beras yang diproduksi petani dalam negeri tidak akan lebih baik dibandingkan penampakan beras impor, namun dari sisi rasa dan kandungan gizi, beras dalam negeri jauh lebih unggul. Rasanya pulen dan bergizi.

    Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal bila bangsa ini harus memberi apresiasi terhadap petani dalam negeri yang telah berjuang keras menggenjot produksi padi setinggi-tingginya.

    Penghormatan ini layak disampaikan, mengingat para petani padi-lah yang telah bekerja keras selama kurang lebih 100 hari berkubang lumpur turun ke sawah.

    Bayangkan, jika tidak ada mereka. Siapa yang akan memberi makan masyarakat kota? Lalu, dari mana lagi bangsa ini akan memperoleh beras untuk konsumsi dan menyambung kehidupan?

    Bagi petani, panen raya merupakan peluang untuk dapat berubah nasib dan kehidupan. Petani optimistis, jika produksi meningkat cukup signifikan, maka penghasilannya akan naik, sehingga kesejahteraan hidupnya semakin membaik.

    Sayang, harapan ini kerap terkendala untuk bisa terwujud, mengingat setiap panen raya harga gabah di petani malah anjlok. Akibatnya, nasib petani susah untuk berubah.

    Akan tetapi, dengan adanya jaminan Pemerintah yang bakal menugaskan Bulog untuk menyerap dan membeli gabah/beras petani sebanyak-banyaknya dengan harga wajar dan tidak merugikan petani, maka harapan tersebut mulai mendekati kenyataan.

    Perum Bulog dituntut untuk dapat mewujudkannya, sekalipun bukan hal mudah untuk diraih.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyentil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seiring adanya beras impor tahun lalu yang sudah lama menumpuk di gudang Perum Bulog.

    Titiek menilai tumpukan beras impor yang tersimpan di gudang Bulog selama 10 bulan membuat kualitas beras menjadi turun, bahkan berkutu alias sudah tidak segar.

    Hal ini mengingat beras yang disalurkan pemerintah lewat bantuan sosial (bansos) pangan merupakan beras sisa tahun lalu. Adapun, sebanyak 360.000 ton beras dan 1,5 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan di tahun ini.

    “Saya rasa tidak aman [dikonsumsi] ya Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], karena kalau beras itu sudah terlalu lama disimpan di gudang, itu kami lihat sendiri sudah ada kutunya, walaupun bukan kutu hitam, kutu putih, tetapi tetap saja itu bukan beras yang fresh kalau terlalu lama disimpan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Alhasil, dia pun mempertanyakan sudah berapa lama sebenarnya tumpukan beras impor itu tersimpan di gudang Bulog.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, mungkin, berarti sudah berapa bulan itu? Sudah 10 bulan ada di gudang, lebih dari 10 bulan mungkin ya hampir setahun,” katanya.

    Menurut Titiek, beras impor tahun lalu yang sudah tersimpan selama hampir satu tahun itu harus segera dikeluarkan. Namun, dia menilai jika beras impor tahun lalu itu dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat untuk bansos bukan merupakan hal yang baik.

    “Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini. Kalau kita kasih bantuan juga dengan beras yang kurang bagus kualitasnya, yang sudah ada kutu dan sebagainya, itu kan tidak baik,” ucapnya.

    Terlebih, saat ini hasil panen Indonesia melimpah. Untuk itu, dia menyarankan agar beras impor tahun lalu segera dikeluarkan. Di sisi lain, Titiek juga mengaku Komisi IV selalu mempertanyakan nasib dari beras impor itu.

    “Jadi tolong diperhatikan mengenai beras-beras yang lama, walaupun setiap kali kami tanya selalu bilang sudah ada pengobatan penyemprotan, itu kan yang disemprot di luarnya saja. Itu tumpukan yang sampai setinggi plafon itu. Yang [tumpukan] tengah-tengah kan ya nggak dapat kesemprot, jadi tolong diperhatikan,” tuturnya.

  • Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar Perum Bulog menambah penyerapan beras dalam negeri menjadi 4,5 juta ton dari semula 3 juta ton di tahun ini.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan realisasi serapan beras yang dilakukan Bulog sudah mencapai 2,65 juta ton sampai Juni 2025. Angka ini hampir mendekati target 3 juta ton pengadaan gabah/beras dalam negeri di tahun ini.

    Sejalan dengan realisasi serapan yang hampir mencapai target, Amran meminta dukungan Komisi IV DPR dan mengusulkan agar Instruksi Presiden (Inpres) diubah.

    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menargetkan pengadaan beras dalam negeri pada 2025 adalah sebanyak 3 juta ton.

    “Kami ingin masukan, mungkin ada perubahan Inpres, kami butuh dukungan karena target kita hanya 3 juta ton [pengadaan beras dalam negeri]. Karena di luar prediksi target kita serapan beras tahun ini 3 juta ton,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Amran mengatakan dengan target 3 juta ton, maka sisa Bulog menyerap hasil panen petani tinggal sekitar 300.000 ton lagi, mengingat saat ini Bulog telah menyerap hampir 2,7 juta ton.

    “Artinya apa? 1 bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi [oleh Bulog]. Padahal masuk panen kedua,” ujarnya.

    Adapun, Amran mengaku Kementan juga telah meminta untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) guna mempercepat Inpres sebelum memasuki puncak kedua panen pada Agustus mendatang.

    “Karena Inpres kemarin mencapai saja 3 juta [ton] itu sudah luar biasa ternyata realisasinya alhamdulillah lebih baik,” pungkasnya.

  • Stok cukup, Bulog Sulselbar siap luncurkan kembali beras SPHP

    Stok cukup, Bulog Sulselbar siap luncurkan kembali beras SPHP

    ANTARA – Stok beras SPHP yang sulit ditemukan di pasaran, membuat harga beras di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan merambat naik, padahal cadangan beras Bulog tersedia dalam jumlah yang cukup. Kepala Kanwil Perum Bulog Sulselbar Fahrurozi mengatakan, panen raya yang terjadi saat ini memengaruhi stok beras SPHP di pasaran. Namun Bulog Sulselbar siap untuk kembali memenuhi kebutuhan pasar, sesuai arahan dan instruksi dari pusat. (Shintia Aryanti Krisna/Arif Prada/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.