Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjelaskan skema penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menggunakan dana operasional koperasi.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan penggajian karyawan KopDes/Kel Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dari penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berasal dari dana operasional koperasi, bukan berasal dari APBN ataupun APBD,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (9/7/2025).

    Budi Arie menjelaskan, pengaturan penggajian pengelola/karyawan KopDes/Kel Merah Putih diatur melalui kesepakatan anggota dalam rapat anggota koperasi dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan finansial dari koperasi.

    Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 2023–2024 itu menyatakan bahwa nantinya besaran gaji karyawan KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan skala usaha dan keputusan rapat anggota.

    Berdasarkan data ODS Kemenkop per 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 KopDes/Kel Merah Putih. Secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk KopDes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas mengungkap, hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Adapun ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun nggak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, agar KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan sukses maka dibutuhkan kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.

    Adapun, mockup KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Hingga, adanya perbankan yang bisa menjangkau masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang dan berasal dari pinjaman Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” tutupnya.

  • Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Sudah (Dirut baru), kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru,” kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog.

    Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai, sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.

    “Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah, untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di institusi TNI.

    Dengan demikian, susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog yakni Direktur Utama Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, Direktur Bisnis Febby Novita, Direktur Keuangan Hendra Susanto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto dan Direktur SDM dan Umum Sudarsono Hardjosoekarto.

    Sumber : Antara

  • Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahmad Rizal Ramdhani, seorang perwira tinggi TNI, menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

    Erick menjelaskan bahwa Ahmad Rizal menggantikan posisi Dirut Perum Bulog sebelumnya, Novi Helmy Prasetya yang dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025. Novi juga merupakan perwira tinggi TNI.

    “Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya [Ahmad Rizal Ramdhani]. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat],” kata Erick setelah agenda Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sebelumnya, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. Erick sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

    Pemerintah telah mengganti pucuk pimpinan Perum Bulog sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir sejak 2019. Sosok yang menjabat di perusahaan tidak pernah bertahan lama.  

    Masa jabatan Novi sebagai Dirut tergolong singkat, yakni sekitar empat bulan. Untuk diketahui, Novi diangkat sebagai Dirut pada Februari 2025, melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025. 

    Novi kala itu menggantikan posisi Wahyu Suparyono yang juga baru menjabat selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak pertama kali ditunjuk pada September 2024. 

    Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024 bulan September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Mantan Dirut PT Asabri (Persero) itu menggantikan Bayu yang telah menduduki posisi Dirut Perum Bulog selama kurang lebih sembilan bulan lamanya. 

    Adapun, Budi Waseso menjadi Dirut dengan masa jabatan terlama sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. Di awal masa jabatan Erick, posisi Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso.  

    Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.  

    Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015. 

  • Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal

    Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal

    Erick Thohir Kembali Tunjuk Jenderal TNI Jadi Dirut Bulog, Kini Diisi Mayjen Ahmad Rizal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menunjuk perwira tinggi TNI sebagai direktur utama
    Perum Bulog
    .
    Kali ini, giliran Mayor Jenderal TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    yang ditugaskan sebagai
    Dirut Bulog
    , setelah sebelumnya dijabat Letnan Jenderal TNI
    Novi Helmy Prasetya
    .
    Penunjukan Ahmad Rizal dilakukan setelah Novi Helmy mengakhiri masa tugasnya di Bulog per 3 Juli 2025 untuk kembali berdinas aktif di institusi TNI.
    Posisi Novi Helmy yang menjabat sejak 7 Februari 2025 itu pun digantikan sementara oleh Plt Dirut Bulog Prihasto Setyanto.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ujar Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Erick menuturkan, Ahmad Rizal sudah mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak beberapa hari terakhir.
    Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh alasan menunjuk figur dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap (hasil panen), untuk petani,” kata Erick.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan, Letjen TNI Novi Helmy kembali ke militer karena memutuskan tetap melanjutkan pengabdian di lingkungan TNI, sesuai aturan perundang-undangan.
    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI. Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
    Kristomei menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur penugasan prajurit TNI di luar institusi militer.
    Dalam pasal 47 UU tersebut, prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang ditentukan harus mengundurkan diri atau pensiun dini.
    “Atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy tersebut, Panglima TNI bersurat ke
    Menteri BUMN
    pada 5 Juni 2025 untuk meminta persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya,” jelas Kristomei.
    Kementerian BUMN kemudian menyetujui penarikan tersebut melalui surat tertanggal 30 Juni 2025, dan secara resmi mengakhiri penugasan Novi Helmy di Bulog.
    Kristomei mengatakan, selama menjabat Dirut Bulog, Letjen Novi Helmy mencatat sejumlah capaian penting yang memperkuat peran Bulog dalam ketahanan pangan nasional.
    Dia juga menegaskan bahwa TNI tetap berkomitmen mendukung program-program strategis pemerintah, baik di dalam struktur militer maupun melalui penugasan di kementerian dan lembaga yang sesuai aturan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir Tunjuk Ahmad Rizal Ramdhani Jadi Dirut Bulog – Page 3

    Erick Thohir Tunjuk Ahmad Rizal Ramdhani Jadi Dirut Bulog – Page 3

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993, Novi Helmy Prasetya memilih kecabangan Infanteri, khususnya Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Hal ini menunjukkan komitmen dan dedikasinya yang tinggi terhadap tugas negara.

    Ia mengawali kariernya sebagai Komandan Peleton di Batalyon Infanteri 125/Simbisa dan Yonif 100/Prajurit Setia. Pengalaman memimpin pasukan di tingkat terdepan ini menjadi bekal berharga bagi kariernya selanjutnya.

    Puncak karier militernya ditandai dengan jabatan-jabatan strategis yang diembannya. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kopassus, sebuah posisi yang membutuhkan kemampuan analisis situasi strategis yang tajam dan ketelitian tinggi.

    Setelah itu, Novi Helmy Prasetya dipercaya memimpin sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda di Aceh. Jabatan ini menunjukkan kepercayaan tinggi atas kemampuannya dalam memimpin dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang cukup kompleks.

    Sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) sejak 21 Februari 2024. Jabatan ini menunjukan keahliannya dalam membangun hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat.

     

  • Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya beras rusak yang tersimpan di gudang Perum Bulog.

    “Tapi kami belum terima laporan (soal adanya beras yang rusak di gudang Bulog),” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan  MoU bersama Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia di Jakarta, Senin.

    Ia menyatakan telah mendesak Bulog untuk segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kerusakan, namun hingga kini belum ada informasi resmi yang masuk ke Kementerian Pertanian mengenai hal tersebut.

    “Kami desak Bulog, sampai hari ini belum ada laporan (soal beras rusak),” ujarnya.

    Menurut informasi sementara yang diterima, kondisi beras yang tersimpan di gudang Bulog dilaporkan masih dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar penyimpanan pangan nasional.

    “Menurut laporan di sana (beras di gudang Bulog) baik-baik saja,” ucap Mentan.

    Mentan memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun 2025, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang.

    Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI–yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan–di Jakarta, Rabu (2/7) Amran menjelaskan bahwa dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.

    Dari jumlah tersebut sebanyak 360 ribu ton beras segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Amran menyebutkan penyaluran beras bansos 360 ribu ton diperkirakan tuntas pada Juni-Juli, sementara SPHP masih berjalan hingga Desember.

    “Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang (Bulog) akan menjadi beras baru,” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember tahun lalu, bahkan ada yang tiba hingga Januari.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang.

    Ia mengungkapkan temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan. Ia mendesak agar beras-beras lama segera dikeluarkan dan didistribusikan untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.

    “Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih. Tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh,” kata Titiek.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih pada 19 Juli 2025. Selain itu, rencana ada total 100 model percontohan Kopdes Merah Putih di 38 Provinsi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Kepala Negara RI nantinya akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang akan diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Tanah Air.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas menuturkan hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Namun, ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih ini akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Tapi kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun gak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” terangnya.

    Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa agar koperasi bisa berjalan sukses maka perlu adanya kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa mockup dari KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, Zulhas menerangkan bahwa keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Serta, akses perbankan yang menjangkau ke masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” imbuhnya.

    Selain itu, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” pungkasnya.

  • Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 07:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat terobosan besar dalam transformasi baru untuk pertanian lewat sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), yang diterbitkannya dalam waktu 6 bulan. Inpres tersebut diketahui berpengaruh cukup besar.  Di mana salah satunya, terkait penyaluran pupuk ke petani yang sudah tidak melalui mekanisme panjang.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dalam wawancara eksklusif bersama Elly Husin dalam Program Orang Penting Garuda TV, dikutip Minggu (6/6). 

    “Luar biasa bapak presiden 4 inpres turun dalam waktu 6 bulan dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk, dulu prosesnya panjang. Sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani,” ungkapnya.

    Amran menambahkan, penyederhanaan regulasi dan manajerial, serta efisiensi penyaluran pupuk langsung kepada petani disebut menjadi kunci keberhasilan. Selain Inpres pupuk, presiden juga menerbitkan Inpres-inpres lainnya untuk mendukung kesejahteraan para petani. 

    “Ini baru satu Inpres, masih ada Inpres lainnya seperti irigasi, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), ini luar biasa,” paparnya. 

    Selain itu, Amran menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

    “Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih. Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun”, ungkapnya. 

    Dalam wawancaranya, ia juga mengatakan capaian ini tak lepas dari arahan dan peran dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong produksi dalam negeri. Amran juga menyampaikan apresiasi kepada BUMN, TNI, Polri, Bulog dan Petani yang telah membantu Kementan dalam produksi dan menjaga stok pangan.

    “Ini merupakan gagasan besar Bapak Presiden, [Kementerian Pertanian RI] kami hanya eksekutor, berikutnya ada TNI dan Kepolisian yang membantu, ada BUMN, Bulog, dan petani sebagai pahlawan,” ungkapnya. 

    Selanjutnya, Amran kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu berpesan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada rakyat. Amran juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian.

    “Bapak selalu berpesan berikan yang terbaik kepada rakyat indonesia terutama petani”, tegasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog, Jhon Sitorus: TNI Urus Militer Saja, Sipil Urus Sipil

    Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog, Jhon Sitorus: TNI Urus Militer Saja, Sipil Urus Sipil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan di Perum Bulog kembali menjadi sorotan publik. Setelah hanya lima bulan menjabat, Novi Helmy Prasetya resmi dicopot dari posisi Direktur Utama Bulog dan kembali ke institusi TNI.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Prihasto Setyanto.

    Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Jhon Sitorus ikut angkat bicara. Ia menyentil soal marwah TNI yang menurutnya justru bisa dipertaruhkan dalam kasus seperti ini.

    “Makanya jangan sensitif kalo dikritik. Rakyat itu cinta TNI. TNI adalah anak kandung rakyat,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Sabtu (4/7/2025).

    Jhon mengatakan, lembaga yang dicintai rakyat seperti TNI semestinya tidak dipermainkan dalam urusan seperti ini.

    “Bagaimana marwah lembaga yang dicintai rakyat malah seolah dipermainkan?” lanjutnya.

    Ia menegaskan, sebaiknya masing-masing pihak fokus pada ranah yang menjadi tugas utamanya.

    “Sudahlah, TNI ngurusin urusan militer, sipil ngurusin urusan sipil,” tegasnya.

    Jhon bilang, urusan pangan sebaiknya memang diserahkan pada ahlinya, bukan kepada militer.

    “Serahkan Bulog pada ahlinya, jangan dipaksakan TNI ber dwi-fungsi,” kuncinya.

    Sebelumnya, perombakan kembali terjadi di tubuh Perum Bulog. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara resmi mencopot Letnan Jenderal (Letjen) TNI Novi Helmy Prasetya dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog.

    Perubahan jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-179/MBU/06/2025 yang diteken pada 30 Juni 2025.

  • Mulai Cair Juli 2025, Bansos Beras Sasar 18,2 Juta Penerima – Page 3

    Mulai Cair Juli 2025, Bansos Beras Sasar 18,2 Juta Penerima – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) memberi penugasan penyaluran bantuan pangan atau bansos beras kepada Perum Bulog. Ditandai dengan penerbitan surat penugasan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kg per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur.

    “Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Insya Allah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog,” terang Arief di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

    “Proses bantuan pangan beras ini memang memerlukan waktu. Ini perlu kami jelaskan karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran kami. Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ia menambahkan.

    Salam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. 

    Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

    18,2 Juta Penerima Bansos Pangan

    Arief menuturkan, data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

    “Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.