Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bos Bapanas Pikir-Pikir Naikkan HET Beras Medium – Page 3

    Bos Bapanas Pikir-Pikir Naikkan HET Beras Medium – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KPPIBC) Zulkifli Rasyid meminta pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium umum. Namun, dia sepakat HET tetap berlaku untuk beras cadangan Perum Bulog, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Menurut Zulkifli, beras SPHP menjadi barang yang disubsidi pemerintah. Untuk itu sudah sepatutnya diatur pula harga jualnya agar lebih murah didapatkan oleh masyarakat. Namun, dia tak sepakat HET berlaku untuk beras umum, meski dalam level kualitas medium.

    “Sebab, beras Bulog itu adalah modal dan subsidi pemerintah jika sudah dilepas ke masyarakat. Misalnya, belinya Rp 12.500, dijual Rp 11.000, berarti ada subsidi pemerintah Rp 1.500 per kilo; itu saya setuju HET-nya. Tapi, saya tidak sependapat dengan beras lokal, atau beras yang berasal dari luar, yang diterapkan HET,” ungkap Zulkifli saat berbincang dengan Liputan6.com, di PIBC, Jakarta, Senin (14/7/2025).

     

  • Perum Bulog Sumut segera salurkan beras kepada 832.777 KPM 

    Perum Bulog Sumut segera salurkan beras kepada 832.777 KPM 

    Setiap KPM mendapatkan 20 kilogram beras, total penyaluran sekitar 16.655 ton beras

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Setiap KPM mendapatkan 20 kilogram beras, total penyaluran sekitar 16.655 ton beras,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Selasa.

    Budi melanjutkan penyaluran beras 20 kilogram kepada KPM tersebut, merupakan program bantuan pangan untuk Juni dan Juli 2025.

    Dia mengatakan masyarakat yang akan menerima bantuan atau keluarga penerima manfaat itu, telah ditetapkan oleh Bapanas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Serta dilakukan verifikasi secara nasional untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Untuk itu, pihaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi program bantuan pangan salah satunya di Kabupaten Deli Serdang, Asahan maupun daerah lainnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan agar pemerintah setempat mendukung dan mengawasi kegiatan program dalam penyaluran bantuan pangan itu.

    “Setelah sosialisasi ini, kami sudah dilakukan penyaluran bantuan pangan di beberapa desa yang ada di Deli Serdang. Mengingat, sudah ada data bagi masyarakat yang mendapatkannya,” ucap Budi.

    Ia menambahkan pihaknya optimistis penyaluran bantuan pangan di wilayah Sumut dapat terealisasi sampai akhir Juli 2025 sudah dapat diterima oleh penerima manfaat tersebut.

    Sebelumnya, Perum Bulog memastikan kesiapan dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog M Suyamto mengatakan penyaluran segera dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggulirkan dua strategi besar untuk menstabilkan harga beras. Langkah tersebut berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan hingga akhir 2025.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan hal itu usai meninjau langsung gudang distributor beras Bulog Surakarta di Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Minggu (13/07/2025). Ia menyebut untuk semester II/2025, pemerintah telah menyiapkan SPHP sebesar 1,3 juta ton secara nasional. Sementara itu, Jawa Tengah mendapat alokasi 158 ribu ton. Adapun untuk wilayah Solo Raya, total pagu SPHP mencapai 39 ribu ton.

    “SPHP ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan harga jualnya maksimal Rp 12.500 per kilogram,” jelas Arief. 

    Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Secara nasional, sebanyak 18,27 juta KPM akan menerima bantuan pangan dengan total volume mencapai 360 ribu ton. Di Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan mencapai 1,9 juta orang dengan alokasi beras 39 ribu ton. Sementara Solo Raya akan menerima 9.600 ton untuk 483 ribu KPM.

    Arief menambahkan bahwa Bulog sudah berhasil mengamankan tambahan stok sebesar 2,6 juta ton beras pada semester pertama. Di semester kedua, Bulog juga akan menjaga harga di tingkat petani dengan menyerap gabah minimal seharga Rp 6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

    “Produksi memang menurun di semester kedua, tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Jika curah hujan masih cukup tinggi hingga tiga bulan ke depan, stok pangan kita aman,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras SPHP. Setiap penjual wajib terdaftar dan menggunakan aplikasi Klik SPHP untuk memastikan alur distribusi tercatat dan transparan.

    “Pembelian dibatasi maksimal dua kantong atau 50 kilogram per orang, dan harga tetap Rp 12.500 per kilogram. Ini harga terendah di Indonesia untuk kualitas beras medium terbaik,” ujar Rizal.

    Ia menambahkan, distribusi SPHP akan dikawal oleh Satgas Pangan, TNI, Polri, kepala pasar, hingga petugas pengamanan dalam. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan, pengoplosan, atau perusakan kemasan.

    “Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas hingga tindak pidana. Seluruh pengecer juga diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengoplos atau menjual secara besar-besaran,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (14/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bos Bulog Sebut Stok Beras RI Tembus 4,2 Juta Ton, Kualitas Aman?

    Bos Bulog Sebut Stok Beras RI Tembus 4,2 Juta Ton, Kualitas Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan total stok beras yang dikuasai telah mencapai 4,2 juta ton per 14 Juli 2025. Stok tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) dan stok komersial.

    “Per 14 Juli 2025, itu cadangan beras pemerintah adalah totalnya 4.237.120 ton. Kemudian untuk stok komersialnya adalah 14.139 ton. Jadi total beras kita adalah sekitar 4.251.259 ton,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sementara itu, realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) telah mencapai 3,7 juta ton dan realisasi pengadaan beras sebesar 726.000 ton. Dengan demikian, total pengadaan beras dalam negeri pada 2025 mencapai 2.765.051 ton. 

    “Untuk pengadaan gabah menyumbang sekitar 75% dari total realisasi pengadaan beras yang mencerminkan fokus strategis Bulog dalam mendukung petani secara langsung,” tuturnya.

    Seiring dengan stok beras di gudang Perum Bulog yang melimpah, Rizal memastikan pihaknya secara rutin melakukan perawatan setiap bulan, mulai dari fumigasi, pengemasan ulang (repackaging), hingga penyemprotan.

    Dia juga memastikan Bulog melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal perawatan beras di gudang Bulog. “Supaya ini bisa long time, long term itu berasnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Rizal menyebut dana yang digelontorkan Perum Bulog untuk mengelola beras di dalam gudang tergantung dari kapasitas gudang dan jumlah beras. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi secara detail berapa dana yang digelontorkan Bulog dalam melakukan perawatan di gudang. 

    “Gudang filial hampir di seluruh provinsi ada, karena kan jumlah yang sekarang 4,2 juta ton itu kan cukup besar. Mungkin di tempat kami juga sudah full, jadi ada beberapa pihak-pihak gudang yang rekanan dan sebagainya yang harus kita pinjam atau kita sewa,” terangnya.

    Dia menuturkan penuhnya kapasitas gudang ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyerap gabah petani.

    “Karena untuk memenuhi perintah untuk menyerap gabahnya masyarakat semaksimal mungkin biar petani bisa hidup kembali, karena kan perintahnya seperti itu,” tandasnya.

  • Bulog Tegaskan Oknum Judol dan Kelompok Radikal Tidak Akan Dapat Beras Bansos

    Bulog Tegaskan Oknum Judol dan Kelompok Radikal Tidak Akan Dapat Beras Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menegaskan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan judi online (judol) tidak boleh menerima bantuan pangan beras dari pemerintah.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan masyarakat yang terlibat judol hingga kelompok radikal atau terorisme tidak dapat menerima bantuan pangan.

    “Yang terlibat judol atau judi online, dan terlibat kegiatan terorisme, tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk itu, Rizal meminta agar setiap Kepala Daerah, termasuk kantor wilayah Bulog, melakukan pengecekan data ulang terhadap penerima bansos beras. Dia menekankan, langkah ini dilakukan untuk memastikan agar penerima bansos bukan merupakan oknum judol maupun kelompok terorisme.

    “Nah ini tolong masing-masing Kepala Daerah yang ada di wilayah, ini jadi penekanan, termasuk teman-teman Bulog yang ada di wilayah sudah saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang menerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal atau terorisme, ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan selama dua bulan.

    Adapun, sumber data penerima bansos beras ini berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 (Inpres 4/2025) tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

    Bantuan pangan beras ini juga menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025, sebagaimana mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

  • Bapanas Pastikan Masyarakat Bisa Beli Beras SPHP di Pasar hingga KopDes

    Bapanas Pastikan Masyarakat Bisa Beli Beras SPHP di Pasar hingga KopDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan masyarakat sudah dapat membeli beras SPHP di pasar, gerakan pangan murah (GPM), maupun di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan beras SPHP merupakan program intervensi yang diharapkan dapat meredam fluktuasi harga beras di pasar.

    “Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan [beras SPHP], termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (13/7/2025).

    Arief menuturkan, beras SPHP yang diakses masyarakat harus berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau.

    Untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur dibanderol Rp11.000 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian, harga beras untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dibanderol Rp11.300 per kilogram Sementara itu, harga Rp11.600 per kilogram untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Selanjutnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Secara terperinci, beras untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok di level Rp12.500 per kilogram.

    Untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan senilai Rp13.100 per kilogram. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua dipatok Rp13.500 per kilogram.

    Lebih lanjut, Arief menyatakan Bapanas akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Dia menegaskan penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan distribusi awal beras SPHP diarahkan ke pasar-pasar terdekat dan akan diperluas melalui berbagai kanal penyaluran yang sudah ditentukan.

    “Jadi SPHP siap dijalankan ke pasar-pasar terdekat terlebih dahulu dan akan terus dimasifkan secara bertahap. Kemudian terus ditambahkan melalui GPM, Kios Pangan yang dibina pemerintah daerah, dan juga Koperasi Merah Putih,” ujar Ketut.

    Sebagai dasar pelaksanaan, Bapanas telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Perum Bulog. Pertama, surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 untuk pelaksanaan bantuan pangan beras. Kedua, surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025 untuk penyaluran SPHP beras.

    Adapun, penyaluran beras SPHP ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton.

  • Penyaluran beras SPHP harus hati-hati dan tepat sasaran

    Penyaluran beras SPHP harus hati-hati dan tepat sasaran

    JAKARTA- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar program tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Untuk SPHP saya tegaskan, Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan,” kata Mentan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya pengawasan ketat terkait program SPHP yang disalurkan Perum Bulog agar penyaluran tidak salah sasaran.

    Amran mengingatkan hal itu mengingat hasil investigasi Satgas Pangan Polri bersama Kementan terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran.

    Temuan itu, kata dia, memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” ujar Amran.

    SPHP dilaksanakan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kilogram (kg) dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    “Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam.

    Amran mengatakan produksi beras nasional Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09 persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    “Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” jelas Amran.

    “Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Kelola SPHP dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian,” Amran menambahkan.

    Di sisi lain, Perum Bulog memastikan siap menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan program beras SPHP selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    “Penyaluran ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebutkan penugasan itu tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.

  • Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Jakarta –

    Pemerintah mulai mengguyur beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Kedua program itu dilakukan sebagai langkah mengintervensi kenaikan harga beras yang tengah terjadi.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dia memastikan mulai Sabtu (12/7) masyarakat dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar tradisional.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Bansos Beras Disalurkan

    Bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025 ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.

    “Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran, Sabtu (12/7).

    Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

    Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. “Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” tegasnya.

    Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” kata Amran.

    SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Luncurkan Penjualan Beras SPHP di Pasar Mardika Ambon

    Pemerintah Luncurkan Penjualan Beras SPHP di Pasar Mardika Ambon

    AMBON – Pemerintah meluncurkan beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Mardika Ambon, Maluku, Sabtu.

    “Masyarakat sudah bisa membeli lagi beras Bulog jenis SPHP di Pasar Mardika Ambon yang sempat terhenti beberapa bulan lalu, dengan harga Rp13.500 per kilogram atau masih tetap dengan harga yang lama,” kata Plt Asisten II Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang usai peluncuran penjualan beras SPHP di kawasan Pasar Mardika Ambon.

    Ia berpesan masyarakat berbelanja dengan bijak kendati stok beras SPHP cukup banyak di gudang Kota Ambon; Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara; dan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

    “Tidak perlu takut, sebab informasi dari Perum Bulog Maluku, stok beras yang ada di gudang sampai hari ini bisa mengisi permintaan pasar hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya.

    Ia juga meminta pihak distributor agar selalu mengikuti arahan terutama penetapan harga dari pihak Bulog Maluku.

    “Kalau memang harga jual Rp13.500 per kilogram, harus ikuti saja, sebab kalau ditemukan harga lebih dari Rp13.500 per kilogram oleh pedagang, akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Satgas Pangan dan juga Bulog,” kata dia.

    Menurutnya, dengan diluncurkan beras SPHP hari ini adalah wujud pemerintah hadir untuk mengurangi beban masyarakat yang ada di daerah dan juga dalam rangka menekan inflasi.

    Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara Mara Kamin Siregar mengatakan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Maluku dan Asisten II Setda Maluku Dinas Ketahanan Pangan meluncurkan kembali beras SPHP sesuai arahan dari Kepala Badan Pangan Nasional.

    Untuk Kota Ambon, dilaksanakan di Pasar Mardika Ambon dengan menyediakan beras SPHP sebanyak tiga ton dan tersebar di beberapa toko dan pedagang.

    “Besok, kita akan tambahkan lagi stok beras SPHP ini karena kita akan jalankan hingga Desember 2025,” ujarnya.

    Ia menyebutkan stok beras di gudang Bulog sekarang ini tercatat cukup banyak yakni sebanyak 14.000 ton, sehingga dapat mengisi permintaan hingga tiga bulan ke depan.

    “Yang pasti penjualan beras SPHP yang dimulai lagi hari ini harganya tidak berubah, tetap dengan harga lama yakni Rp13.500 per kilogram,” ujarnya.

    Dia menambahkan saat ini, toko atau pedagang yang menjual beras SPHP ada empat, selanjutnya akan dicambang lagi terutama di pasar-pasar tradisional dengan stok sebanyak dua ton per mitra.

  • Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Jakarta –

    Pemerintah mulai menyalurkan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini. Badan Pangan Nasional memastikan masyarakat dapat membeli beras tersebut di pasar-pasar tradisional.

    Penyaluran beras SPHP merupakan langkah pemerintah mengintervensi fluktuasi harga beras di pasaran ini secara gradual akan merambah ke berbagai daerah se-Indonesia. Kembalinya program SPHP beras ini juga akan mengiringi program bantuan pangan beras yang kompak dilaksanakan per Juli 2025 ini.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP hari ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp 11.000/kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 11.600/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Selanjutnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Arief kemudian menggarisbawahi bahwa instansi yang dipimpinnya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. Untuk itu, penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Badan Pangan Nasional siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri,” tegas Arief.

    Adapun penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton. Sebelumnya, SPHP telah terealisasi sebanyak 181,2 ribu ton. Sementara program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Bansos Beras Dimulai 14 Juli

    Sementara, Badan Pangan Nasional memastikan bantuan pangan beras akan mulai diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Dalam program ini 18,2 juta penerima akan sekaligus mendapatkan beras sebanyak 20 kg.

    Hal ini seiring dengan program tersebut yang seharusnya berlangsung selama dua bulan yakni Juni dan Juli. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulan.

    “Untuk bantuan pangan beras, rencananya kita launching di 14 Juli mendatang. Jadi, dua instrumen intervensi pemerintah ini memang harus secara masif dilaksanakan, karena kalau melihat perkembangan harga beras, sudah melebihi HET. Tentu pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi SPHP Beras yang dilaksanakan secara daring bersama Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah pada Jumat (11/7).

    Sebagai dasar pelaksanaan, NFA telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Bulog, yaitu surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 untuk pelaksanaan bantuan pangan beras dan surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025 untuk penyaluran SPHP beras.

    (ada/ara)