Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bulog gandeng Dinsos, TNI-Polri kawal distribusi bantuan beras di DKI

    Bulog gandeng Dinsos, TNI-Polri kawal distribusi bantuan beras di DKI

    dari TNI-Polri pun ada, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta-Banten menggandeng Dinas Sosial hingga TNI-Polri dalam mengawal distribusi bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta.

    Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari mengatakan pengawasan distribusi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang berlangsung saat penyaluran maupun setelah proses distribusi selesai, dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan aparat keamanan terkait.

    “Untuk pengawasan ada dinas sosial yang berkolaborasi dengan kami. Kemudian dari TNI-Polri pun ada, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran,” kata Rizky ditemui di sela distribusi bantuan pangan beras ke rumah warga di wilayah Tanjung Barat, Jakarta, Kamis.

    Rizky menyebutkan pihaknya menyalurkan bantuan pangan beras 20 kilogram kepada setiap penerima bantuan pangan (PBP) dengan alokasi dua bulan Juni dan Juli, di mana untuk wilayah Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pihaknya akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 855 PBP.

    Sementara, secara keseluruhan untuk wilayah DKI Jakarta, Rizky menyebut akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.189.210 kilogram (kg) menyasar 218.921 PBP yang ditargetkan dapat selesai di akhir Juli.

    Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari (kanan) didampingi lurah dan Babinsa melakukan distribusi bantuan pangan beras di rumah warga di wilayah Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Harianto

    Lebih lanjut, dia merinci untuk wilayah Jakarta Barat, Bulog akan menyalurkan 545.450 kg menyasar 54.545 PBP; Jakarta Pusat 332.400 kg menyasar 33.240 PBP; Jakarta Selatan 365.900 kg menyasar 36.590 PBP; Jakarta Timur 442.830 kg menyasar 44.283 PBP; Jakarta Utara 484.150 kg menyasar 47.415 PBP; dan Kepulauan Seribu 18.480 kg menyasar 1.848 PBP.

    “Untuk penyalurannya sekarang di handle full oleh Perum Bulog, namun demikian kami bekerjasama dengan transporter PT JPL (Jasa Prima Logistik) yang akan menjadi pihak distributor untuk mengantarkan beras ke titik-titik bagi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penyaluran bantuan pangan tersebut akan dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan seperti Kantor Kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

    “Karena harus verifikasi KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, butuh proses sehingga ruangan yang dipakai itu tentunya diperlukan. Jadi kami rata-rata menggunakan kelurahan-kelurahan, namun ada sebagian yang di balai desa,” katanya.

    Mulyanah (51) warga Kelurahan Tanjung Barat penerima bantuan pangan beras di Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Lurah Tanjung Barat Rizki Wijaya memastikan warga yang menerima bantuan pangan beras di wilayah merupakan orang yang benar-benar berhak karena sebelumnya diusulkan melalui musyawarah tingkat kelurahan.

    “Kita kan usulan dari bawah, RT, RW. Lalu dimusyawarahkan di tingkat kelurahan untuk diusulkan melalui sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sekarang berubah menjadi DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Rizki Wijaya.

    Sementara itu, Mulyanah (51) warga Kelurahan Tanjung Barat mengaku sangat bahagia bisa menerima bantuan pangan beras yang telah lama dinantikan.

    “Harapan saya, bukan hanya Juni-Juli saja, tapi kalau bisa lanjut terus bantuannya,” kata Mulyanah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menambah target penyerapan beras dalam negeri kepada Perum Bulog sebanyak satu juta ton untuk tahun 2025 ini.

    Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog diminta untuk menyerap tiga juta ton beras sepanjang 2025. Dengan tambahan tugas ini, maka targetnya menjadi empat juta ton.

    “Karena musimnya ini bagus, mendukung. Sepanjang tahun tidak ada El Nino, hujan terus. Oleh karena itu cadangan beras yang tadi tiga juta ton, perlu kita naikkan menjadi empat juta ton,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

    Di samping itu, tambahan target serapan beras juga bertujuan untuk menjaga harga gabah agar tidak lagi turun.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan usulan tambahan target itu mulanya disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Amran disebut mengajukan tambahan target penyerapan beras oleh Bulog sebanyak satu ton sampai 1,5 juta ton. Menko Zulhas kemudian menyetujui usulan tersebut dengan kesepakatan tambahan target satu juta ton.

    Dengan tambahan tugas itu, kata Arief, Inpres 6/2025 akan diperbarui.

    Anggaran Bulog pun diproyeksikan akan bertambah, dengan estimasi satu juta ton beras dikali harga beras Rp12 ribu per kilogram.

    Arief pun memastikan gudang-gudang milik Bulog siap menampung pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tambahan. Sebab pihaknya juga aktif menyalurkan beras, seperti untuk bantuan pangan 10 kg beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Pemerintah pun mulai menggelontorkan beras Bulog atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.

    “Beras itu bukan barang antik, yang makin lama disimpan makin mahal (harganya). Beras itu harus dinamis, turnover-nya harus dijaga,” tutur dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sepakat menambah penugasan serapan Perum Bulog sebesar 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan demikian, jumlah beras yang harus diserap BUMN Pangan hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton setara beras.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani.

    “Cadangan beras yang tadinya di Inpres 3 juta [ton] perlu kita naikkan menjadi 4 juta [ton] agar harga tidak turun lagi harga gabahnya,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, usulan tersebut awalnya disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Dalam rapat koordinasi hari ini, Kamis (17/7/2025), Amran mengusulkan agar penyerapan beras oleh Perum Bulog ditambah sekitar 1 – 1,5 juta ton hingga akhir tahun.

    “Tadi Pak Menko [Zulhas] menyetujui untuk penambahan 1 juta [ton],” ujarnya.

    Seiring adanya penugasan tambahan tersebut, Arief menyebut, akan ada revisi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    Arief mengatakan, penyerapan tambahan akan mulai dilakukan oleh Perum Bulog usai Inpres terbaru terbit. Pihaknya juga akan mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Perum Bulog dapat melaksanakan penyerapan 1 juta ton setara beras. 

    Adapun, anggaran yang akan diajukan sekitar Rp12 triliun. “Ya otomatis 1 juta [ton] kali aja berapa sekarang harga beras Rp12.000 [per kilogram],” ungkapnya.

    Mengenai kondisi gudang Bulog, Arief menyebut, saat ini pemerintah tengah menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton dan beras program SPHP 1,3 juta ton.

    Dengan demikian, dia memastikan gudang-gudang yang ada cukup mampu untuk menyimpan beras yang diserap oleh Perum Bulog.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Inpres No.6/2025 menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras petani lokal sebanyak 3 juta ton hingga akhir 2025.

    Menurut data Perum Bulog, hingga Mei 2025, stok CBP yang dikuasai BUMN Pangan itu telah melampaui 3,6 juta ton, atau melampaui pencapaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya perusahaan.

  • Bulog salurkan bantuan beras kepada 218.921 penerima di Jakarta

    Bulog salurkan bantuan beras kepada 218.921 penerima di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten menyalurkan bantuan beras dalam Program Bantuan Pangan kepada 218.921 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Jakarta.

    “Untuk DKI Jakarta ada 218.921 PBP. Tonasenya 2.189.210 kilogram (kg),” kata Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari saat ditemui di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis.

    Rizky mengatakan, penyaluran ini dilaksanakan dalam dua bulan alokasi. Adapun sejumlah 4.378 ton yang disalurkan untuk wilayah DKI Jakarta.

    Angka ini mengejar target nasional, yakni sebanyak 18.277.083 PBP. “Kalau di Setiabudi itu 44 PBP yang menerima pada hari ini,” katanya.

    Pihaknya menargetkan penyaluran bantuan beras di Jakarta rampung pada akhir Juli 2025. Diharapkan semua penerima mendapatkan bantuan secara merata.

    Dia mengatakan, PBP ini adalah kepedulian pemerintah kepada seluruh rakyat terutama kepada yang membutuhkan.

    Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan berupa 20 kg beras per penerima yang merupakan bagian dari distribusi 4.378 ton beras untuk 218.921 penerima bantuan pangan (PBP) di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat kecil.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Makassar salurkan 3.400 ton beras bagi 172.000 penerima bantuan

    Bulog Makassar salurkan 3.400 ton beras bagi 172.000 penerima bantuan

    ANTARA – Perum Bulog Cabang Makassar menyalurkan 3.400 ton cadangan beras pemerintah, kepada 172.000 penerima bantuan periode Juni-Juli. Pemimpin Cabang Perum Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta, saat ditemui di Kabupaten Maros, Kamis (17/7), mengatakan penyaluran tersebut diharapkan mampu menjaga laju inflasi komoditi beras sampai akhir tahun 2025. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog masifkan penyaluran beras SPHP dengan pengawasan terpadu

    Bulog masifkan penyaluran beras SPHP dengan pengawasan terpadu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bulog masifkan penyaluran beras SPHP dengan pengawasan terpadu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog menggencarkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif ke seluruh wilayah Indonesia dengan pengawasan terpadu sehingga tepat sasaran.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan penyaluran beras SPHP merupakan upaya konkret Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan beras bagi masyarakat.

    “Penyaluran dilakukan dengan pengawasan lintas instansi guna memastikan distribusi tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyatakan Bulog saat ini mengintensifkan penyaluran beras SPHP melalui berbagai jalur distribusi resmi.

    “Kami berkomitmen menjaga keterjangkauan beras di masyarakat serta memperkuat stabilitas harga pangan nasional,” ujarnya.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui pasar tradisional, Kios Pangan binaan pemerintah, program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah, serta melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang turut memperluas jangkauan distribusi ke lapisan masyarakat.

    Dia menyebutkan masyarakat dapat memperoleh beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12.500/kilogram (kg) untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi.

    Kemudian Rp13.100/kg untuk Sumatera kecuali Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan; serta Rp13.500/kg untuk Maluku dan Papua.

    “Setiap konsumen dapat membeli beras SPHP maksimal sebanyak 2 pak, atau 10 kilogram, dengan harapan beras SPHP dapat dirasakan bersama dan merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Suyamto.

    Untuk mencegah penyalahgunaan, pengawasan intensif dilakukan bersama Babinsa, Babinkamtibmas dan Satgas Pangan Polri daerah/wilayah setempat serta instansi terkait lainnya.

    Tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran seperti penjualan di atas HET atau kegiatan mengoplos beras.

    “SPHP menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses beras dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjaga,” beber Suyamto.

    Tak hanya harga dan distribusi, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP yang disalurkan dalam kondisi bersih, baik, dan layak konsumsi. Pengendalian mutu dilakukan secara ketat mulai dari penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi agar tetap sesuai standar yang berlaku.

    Bulog mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras. Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan mencukupi. Penyaluran SPHP menjadi bagian dari peran aktif Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

    Perum Bulog siap menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan program beras SPHP selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Sumber : Antara

  • Pemkab Bogor – Bulog koordinasi cegah penjualan beras oplosan

    Pemkab Bogor – Bulog koordinasi cegah penjualan beras oplosan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) berkoordinasi dengan Perum Bulog dan Perumda Tohaga untuk mencegah penjualan beras oplosan yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.

    Kepala Disdagin (Disdagin) Kabupaten Bogor, Arif Rahman di Cibinong, Rabu, mengatakan hingga saat ini belum ditemukan adanya temuan atau laporan terkait peredaran beras oplosan di wilayah pasar-pasar Kabupaten Bogor.

    “Kita sudah koordinasi dengan Bulog dan Perumda Tohaga. Sampai saat ini belum ada laporan terkait beras oplosan dan belum ditemukan beras oplosan tersebut di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Arif.

    Ia menegaskan terus melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap peredaran bahan pokok, termasuk beras, di seluruh pasar tradisional maupun modern.

    Menurut Arif, langkah antisipasi ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kualitas pangan yang beredar di masyarakat, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap distribusi bahan pangan di daerah.

    Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan atau dugaan peredaran beras oplosan.

    “Kami imbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan hal yang mencurigakan terkait peredaran beras atau bahan pangan lainnya,” tambahnya.

    Sementara itu, koordinasi dengan Bulog dan Perumda Tohaga terus dilakukan untuk memastikan rantai distribusi beras berjalan dengan baik serta terbebas dari praktik pengoplosan.

    Pemkab Bogor juga mendukung upaya penindakan tegas terhadap pelaku kecurangan dalam distribusi pangan demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perum Bulog Cabang Makassar Mulai Bergerak Beri Bantuan 20 Kg Beras untuk Penerima KPM

    Perum Bulog Cabang Makassar Mulai Bergerak Beri Bantuan 20 Kg Beras untuk Penerima KPM

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum Bulog Cabang Makassar akan mulai bergerak memberikan bantuan sebanyak 20 kilogram beras secara gratis.

    Tercatat ada sebanyak 172.770 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menerima bantuan beras.

    Hal ini disampaikan Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, saat ditemui di Kantor Perum Bulog Cabang makassar, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (16/7/2025).

    Ia menyebut telah menerima penugasan resmi untuk mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat.

    “Untuk penyerahan bantuan pangan, kita sudah diberi penugasan dari Pemerintah melalui Bantuan Pangan Nasional untuk memberikan bantuan pangan untuk alokasi Juni-Juli,” kata Karmila Hasmin

    Kemudiam untuk setiap KPM, nantinya akan menerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulannya selama bulan Juni dan Juli.

    “Sehingga penerima bantuan pangan akan menerima 20 kg langsung untuk dua bulan,” tambahnya.

    Kantor Cabang Bulog Makassar sendiri membawahi lima wilayah kerja, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep.

    Ada sekitar total kuota beras yang akan disalurkan mencapai 3.400 ton untuk dua bulan alokasi.

    “Untuk kantor cabang Makassar memiliki lima kabupaten/kota wilayah kerja. Itu pagunya 1.700 ton per bulan, sehingga untuk dua alokasi kurang lebih 3.400 ton akan kami salurkan di bulan ini,” jelasnya.

    Penyaluran perdana akan dilakukan di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Kecamatan Labakkang, sebelum dilanjutkan ke Maros, Makassar, Gowa, dan Takalar. (Erfyansyah/fajar)

  • Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Harga Beras Fluktuatif

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Beredarnya kembali beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan)  di pasar tradisional diharapkan bisa menjaga stabilitas harga. Harapan ini disampaikan Wali Kota Kediri saat melakukan sidak di pasar tradisional Setono Betek, Selasa 15 Juli 2025 sore.

    “Kemudian tujuan lainya untuk melindungi daya beli dan juga keterjangkauan harga dari konsumen sehingga saya rasa ini sesuatu yang positif,” terangya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana. 

    Saat melaksanakan giat sidak turut mendampingi Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bulog Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta Forkopimda lainnya.

    Menurutnya dengan kehadiran Forkopimda ia berharap bisa bersinergi memantau, mengawasi secara langsung pelaksanaan dari penjualan beras SPHP.

    “Dengan harga yang terjangkau maka ketika beras ini dijual bisa dipastikan tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Masih kata Vinanda pihaknya hingga sampai sekarang masih menjalin komunikasi dengan pihak Bulog Kediri yang memiliki arah dan  yang  tujuan sama dalam menjaga stabilitas harga  serta ketersediaan beras .

    “Bentuk pengawasannya kita akan sosialisasikan ke masing masing toko dan masyarakat. Tentang tujuan beras SPHP kemudian kita berkolaborasi dengan Forkopimda sehingga jangan sampai beras SPHP disalah gunakan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jendral TNI Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan jika lembaga yang ia pimpin sekarang memiliki fungsi kontrol untuk menstabilkan harga pasar.

    “Karena kita ketahui bersama sekarang agak fluktuatif kondisi harga beras. Maka Bulog diperintahkan oleh Pemerintah pusat melalui Bapanas untuk mendistribusikan beras SPHP yang bertujuan menstabilkan harga pangan tersebut,” ujarnya .

    Menurutnya dalam pendistribusian tahun ini Bulog akan mengawasinya secara ketat.

    “Yang pertama proses pendistribusian kita menggunakan aplikasi klik SPHP. Setiap penjual dipasar harus terdaftar dulu klik SPHP. Setelah terdaftar dengan catatan usaha dan ijinya jelas, baru dijinkan memesan. Cara pesanya juga pakai Klik SPHP jadi bisa dikontrol,” jelas dia.
     
    Kata dia beras SPHP hanya diperuntukan dijual ke warung kecil pasar tradisional, Koperasi Merah Putih serta melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Pemda atau pun Lembaga Nasional seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan sebagainya.
     
    “Sehingga kondisi ini bisa terkontrol yang diberikan ke masyarakat betul betul real peruntukanya. Beras SPHP per pack berat 5 kilo gram dan masyarakat maksimal hanya boleh beli 2 Pack,” tuturnya. Per 1  kilogram Harga Eceran Tertinggi beras SPHP dijual seharga Rp12.500. Perpack 5 kilogram Rp62.500 

    Dalam sidak yang dilakukan, satu persatu rombongan Forkopimda mendatangi dan mengecek ketersediaan beras SPHP. Wali Kota Kediri dan  Direktur Utama Perum Bulog bertatap muka dan bertanya secara langsung kepada para pedagang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah bakal menjadi salah satu ujung tombak pengurangan angka kemiskinan. Sebab, sebanyak 8.523 koperasi di 35 kabupaten/kota di provinsi ini minimal akan menyerap 68.184 tenaga kerja.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, sebanyak sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu sudah seluruhnya berbadan hukum. 

    “Jumlahnya 8.523. Terdiri dari 7.810 Koperasi Desa Merah Putih, dan 513 Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Sujarwanto usai acara Upacara HUT Koperasi ke-78, di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Sabtu, 12 Juli 2025.

    Dia mengatakan, secara bertahap para anggota koperasi sudah diberikan pelatihan dalam mengelola manajemen, dan pemahaman tentang lembaga bisnis koperasi. 

    Bahkan, lanjut dia,  sejumlah pengurus koperasi itu juga sudah dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, ini dalam rangka bermitra menjadi distributor bahan subsidi negara. 

    “Seperti LPG 3 kg dengan PT Pertamina, pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia, menjadi pembeli beras dan menyetok ke Perum Bulog serta  bisnis-bisnis lain. Kita sudah pertemukan,” ucapnya. 

    Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga bisnis yang profesional dan akuntabel.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu mampu menyerap 68.184 tenaga kerja. Jumlah itu didapatkan dari pengurus koperasi saja. Jika koperasi sudah berjalan dan berkembang, maka nantinya ada tambahan pengelola yang direkrut.

    “Kalau kami hitung, setidaknya ada 68.184 tenaga kerja. Ini angka minimal ya, karena nanti bisa berkembang. Instruksi dari Bapak Gubernur bahwa koperasi ini harus bermanfaat bagi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, dan tekan kemiskinan di desa,” kata dia. 

    Ia memperediksi, perputaran uang di desa melalui koperasi ini akan sangat besar. Produsen hingga konsumen sama-sama merasakan manfaatnya.

    Dibeberkan dia, jenis usaha koperasi tersebut bervariasi, di antaranya usaha penyediaan sembako,  apotek, klinik kesehatan,  simpan pinjam, penyediaan gudang,  bidang logistik, pakan ternak, penjualan pupuk obat-obatan pertanian, dan lainnya.

    Dalam pengembangannya ke depan, Bramiyanto mendorong koperasi bisa bekerjasama dengan BUMD dan BUMN. Dengan catatan semua model bisnis dijalankan dengan kalkulasi yang tepat.

    “Biaya produksi dan operasional benar-benar dihitung. Sehingga tahu untung berapa karena perputaran uang harus produktif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (15/7).

    Saat ini pihaknya mendorong agar koperasi yang sudah siap untuk beroperasi agar  bisa langsung melakukannya. Dengan pola yang tepat, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi tumpuan menyejahterakan masyarakat di desa.

    Salah seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih Boja Kendal, M Nur Yasin, mengatakan koperasinya setidaknya telah menggandeng kurang lebih 20-an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Di antaranya produk olahan kolang-kaling dari Desa Limbangan, keripik, kopi, dan lain-lain khas wilayah sekitar.

    “Kita merangkul semua UMKM. Nah, tujuan kita di sini nanti seluruh hasil UMKM itu  seandainya ada pesanan bisa melalui koperasi,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kegiatan launching Koperasi Desa/Merah Putih di Klaten pada pada 19 Juli 2025. 

    Luthfi mengaku  mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Sebab, para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut. 

    “Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

    Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.  

    Sumber : Radio Elshinta