BUMN: Perum BULOG

  • Petani antusias jual gabah setelah HPP Rp6.500/kg

    Petani antusias jual gabah setelah HPP Rp6.500/kg

    Petani di Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melakukan panen padi, Senin (4/8/2025). ANTARA/Harianto

    Bulog Cirebon: Petani antusias jual gabah setelah HPP Rp6.500/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog Cabang Cirebon, Jawa Barat, menyatakan antusias petani menjual gabah meningkat signifikan saat panen raya setelah harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram yang memberikan keuntungan bagi petani. Kepala Perum Bulog Cirebon Ramaijon Purba mengatakan tingginya antusias petani tersebut membuat tim jemput gabah sempat kewalahan karena banyaknya permintaan petani yang mendaftar melalui Babinsa dan penyuluh untuk menjual gabah langsung ke Bulog.

    “Jadi animo petani memang luar biasa menjual gabahnya dengan harga Rp6.500 per kilogram, apalagi any quality kan? Apa adanya (gabah petani),” kata Ramaijon di Cirebon, Kamis.

    Dia menyampaikan prosedur penjemputan gabah dilakukan dengan sistem H-1, di mana petani yang ingin dijemput gabahnya harus mendaftar sehari sebelumnya melalui jejaring penyuluh. Bulog mengaku sempat kesulitan mengimbangi lonjakan animo petani karena tingginya keuntungan yang ditawarkan, meski terdapat tantangan terkait kualitas gabah akibat kondisi cuaca saat panen awal.

    “Prosesnya kan kita buat H-1. Jadi kalau yang mau dijemput hari ini, kemarin udah harus daftar ke kita melalui Babinsa dan penyuluh. Jadi kadang-kadang kita kewalahan, terlalu banyak yang mendaftar untuk kita serap, untuk kita beli dari petaninya,” ucapnya.

    Ia menambahkan respons positif petani juga dipicu oleh fleksibilitas Bulog dalam menerima gabah sehingga memberi kepastian penyerapan meski kondisi pascapanen belum ideal akibat cuaca ekstrem saat panen raya. Bulog mengakui pada awal musim panen, kualitas gabah cenderung buruk karena hujan yang menyebabkan banyak tanaman padi roboh, sehingga berimbas pada penurunan mutu beras dan hasil rendemen.

    Namun setelah memasuki akhir April hingga Mei, kualitas gabah mulai membaik seiring perbaikan cuaca, sehingga mutu beras yang dihasilkan juga meningkat dan rendemennya menjadi lebih optimal. Bulog Cirebon mencatat penyerapan gabah petani mencapai 133.624 ton setara beras hingga 31 Juli 2025, tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di wilayah itu.

    Saat ini stok cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Cirebon telah mencapai 175 ribu ton yang tersimpan aman di 10 komplek gudang induk milik Bulog, 44 gudang filial dan empat gudang sewa dari pihak swasta di daerah tersebut. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Perum Bulog harus hadir di daerah terpencil yang sulit dijangkau swasta agar harga gabah petani tetap layak dan tidak jatuh di bawah ketetapan pemerintah.

    Wamentan mengatakan pemerintah menyadari masih ada beberapa titik panen yang jauh dari akses untuk penyerapan, di mana hal itu bisa membuat harga gabah bisa jatuh karena tidak ada pembeli dari pasar bebas atau swasta.

    “Di mana swasta tidak bisa ambil, pedagang tidak bisa ambil, maka Bulog kita ingin hadir untuk mengambil,” kata Wamantan di Jakarta, Rabu (28/5).

    Wamentan menyatakan jika harga gabah di satu wilayah jatuh di bawah Rp6.500 per kilogram (kg) maka Bulog harus terjun langsung menyerap dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg agar tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan petani.

    Sumber : Antara

  • Stok Beras SPHP di Ritel Modern Masih Kosong, Kemendag Bilang Begini

    Stok Beras SPHP di Ritel Modern Masih Kosong, Kemendag Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat bicara mengenai masih minimnya stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu faktor utama yang disebut adalah merebaknya kasus pengoplosan beras yang membuat distribusi menjadi lebih ketat.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP ke ritel modern tetap berlangsung hingga akhir tahun.

    “Sejauh ini memang untuk ritel modern, laporan kemarin dari Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) baru 540 ton yang masuk. Kami harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera disalurkan,” kata Moga saat ditemui di kantor Kemendag, Rabu (6/8/2025).

    Ia mengungkapkan, keputusan penyaluran beras SPHP diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar pada 17 Juli 2025. Pemerintah, menurut Moga, terus mengupayakan agar pasokan beras SPHP kembali mengalir ke pasar ritel dalam waktu dekat.

    Lebih lanjut, Moga menegaskan, pemerintah melalui kolaborasi lintas lembaga, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Aprindo, hingga Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi), telah berkomitmen mempercepat distribusi beras SPHP ke masyarakat.

    Moga menambahkan, distribusi ini menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga, terutama di tengah keresahan masyarakat atas kelangkaan beras murah di ritel belakangan ini.

    Sementara itu, dari pantauan CNBC Indonesia di 2 gerai minimarket di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, rak-rak beras terlihat kosong, dan tak nampak satupun kemasan beras SPHP.

    Salah satu pegawai toko mengungkapkan, hingga saat ini beras SPHP memang belum ada masuk atau dikirim ke tokonya. Ia hanya mendapat kabar bahwa pasokan akan datang, namun belum ada kepastian waktu.

    “Beras (SPHP) yang dari Bulog belum ada masuk. Tapi kemarin dapat info sih nanti bakal masuk, tapi belum tahu kapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin berharap distribusi beras program SPHP dari pemerintah bisa segera masuk ke jaringan ritel. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat SPHP bisa digelontorkan,” ujar Solihin kepada CNBC Indonesia, Senin (4/8/2025).

    Namun, dia menyebut penyaluran SPHP dari gudang Bulog sampai bisa dijual di ritel modern membutuhkan waktu distribusi yang cukup lama, apalagi untuk daerah di bagian Timur Indonesia.

    “Itu kan ada proses. Ini perlu waktu untuk sampai ke ritel, sampai didistribusikan kepada gerai-gerai,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan waktu distribusi akan tergantung dari pengiriman Bulog ke gudang ritel, dan distribusi lanjutan ke gerai. “Nah kalau gudang kita di Surabaya, distribusinya ke NTT, ke NTT kan perlu waktu lagi,” jelas Solihin.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bulog pastikan kesiapan stok 10 ribu ton beras untuk Palestina

    Bulog pastikan kesiapan stok 10 ribu ton beras untuk Palestina

    Stok beras yang terdapat di Gudang Bulog, Jakarta. (ANTARA/HO-Bulog)

    Bulog pastikan kesiapan stok 10 ribu ton beras untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog menyatakan siap menyalurkan bantuan 10 ribu ton beras ke Palestina dengan stok yang telah disiapkan di bawah koordinasi pemerintah pusat.

    “Perum Bulog telah mempersiapkan 10 ribu ton beras terbaik yang berasal dari penyerapan petani dalam negeri. Ini adalah bentuk solidaritas bangsa Indonesia kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kami siap kapan pun mendapat arahan dari pemerintah,” ujar Wakil Pemimpin Bulog wilayah DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari Umagaf dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Bantuan ini bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Ketentuan penyaluran bantuan pangan ke luar negeri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, penggunaan CPP untuk bantuan luar negeri harus melalui arahan resmi pemerintah.

    Menurut Rizky, beras yang akan disalurkan merupakan hasil penyerapan pada Mei 2025 dan termasuk dalam keberhasilan Bulog menyerap tiga juta ton beras dalam negeri tahun ini.

    “Kami memastikan kualitasnya sangat baik, karena ini juga membawa nama baik Indonesia dalam misi kemanusiaan,” katanya.

    Langkah ini menjadi bagian dari kelanjutan diplomasi pangan dan solidaritas Indonesia pasca kunjungan Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer S ke Indonesia pada 15-17 Juni 2025. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kerja sama kemanusiaan dan pertanian menjadi pembahasan utama antara kedua negara.

    Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di bidang pangan telah membuktikan kemampuannya dalam pengelolaan logistik berskala nasional dan internasional. Dengan jaringan gudang yang tersebar luas, serta sistem pengawasan mutu yang ketat, Bulog menjadi garda terdepan dalam misi penyaluran pangan, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

    “Bantuan ini bukan hanya soal pangan, tapi juga tentang pesan solidaritas. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita hadir untuk kemanusiaan, dan Bulog siap menjadi perpanjangan tangan negara dalam mewujudkannya,” imbuhnya.

    Langkah strategis ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara yang aktif dalam diplomasi global berbasis kemanusiaan. Diharapkan, pengiriman bantuan ini dapat segera terealisasi dalam waktu dekat setelah seluruh proses administrasi, sertifikasi mutu, dan logistik selesai dipersiapkan.

    Sumber : Antara

  • Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan

    Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 16:04 WIB

    Elshinta.com – Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menggelar rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dalam rangkaian Rakernas juga berlangsung agenda seminar nasional tentang pertanian dan pangan yang diisi oleh berbagai pakar dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN/Bappenas), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), BPJS Ketenagakerjaan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), hingga Perum BULOG.l. di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (02/08/2025).

    Seminar nasional ini digelar di Student Dormitory UMY, dengan mengusung tema “Penguatan Pondasi Kelembagaan Petani Menuju Transformasi Pertanian yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat peran petani sebagai pilar utama dalam transformasi pertanian di Indonesia.

    Dalam seminar tersebut, Sekretariat Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup BPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama, S.P., M.S., Ph.D., atau yang akrab disapa Teguh Sambodo, hadir sebagai Keynote Speaker. Dalam paparannya, ia menyoroti berbagai tantangan dan peluang sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

    Menurut Teguh, tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah pertumbuhan penduduk yang meningkatkan permintaan pangan, sementara di saat yang sama, produksi pangan juga harus memenuhi standar kualitas dan diversifikasi. Ia juga menyebut tantangan lain seperti persaingan penggunaan lahan untuk energi terbarukan berbasis biomassa, serta dampak perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi.

    “Kami melihat ada beberapa isu dalam sektor pertanian yang sebenarnya ini masih sama, tapi juga ada tantangan lebih besar ke depan,” ujar Teguh seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (4/8). 

    Di sisi lain, Teguh juga melihat adanya peluang besar untuk modernisasi pertanian. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali peran koperasi pertanian dan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor ini. Menurutnya, hal ini bisa memberikan prospek karier yang lebih baik dan memanfaatkan potensi pertanian secara optimal.

    Teguh menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan nasional menempatkan sektor pertanian sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, kebijakan pertanian akan berfokus pada dua agenda besar: Peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Sektor pertanian sudah tumbuh 10,52% pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini merupakan momentum yang harus terus dipertahankan,” imbuhnya.

    Pemerintah menargetkan tiga hal utama dalam lima tahun ke depan, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor pertanian diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target tersebut.

    Untuk mencapai target tersebut, Teguh memaparkan beberapa strategi kunci. Pertama, melanjutkan pertumbuhan sektor pertanian yang sudah tinggi. Kedua, mengurangi angka kehilangan hasil panen (food loss) dan memanfaatkan hasil samping pengolahan pangan untuk menciptakan nilai tambah.

    “Strategi dalam sektor pertanian tersebut punya peluang lebih besar sebagai salah satu pemasok bagi program-program besar seperti makan bergizi gratis,” kata Teguh.

    Ia juga mencontohkan inisiatif seperti “koperasi merah putih” yang bisa menjadi model gerakan untuk mengoptimalkan potensi pertanian.

    Teguh menutup sesinya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk merevitalisasi sektor pertanian melalui intervensi yang terarah dan pemberdayaan generasi petani muda. Fokus utamanya adalah memodernisasi pola pertanian di pedesaan, mendorong usaha tani yang lebih terstruktur, dan meningkatkan kualitas hasil pertanian secara signifikan.

    Program-program seperti pelatihan dan pendidikan akan terus digalakkan, dengan penekanan pada sertifikasi tenaga terampil dan penyuluh pertanian. Hal ini penting untuk memastikan petani mendapatkan advokasi dan pendampingan yang memadai, memungkinkan mereka terus meningkatkan pengetahuan, mengakses informasi, dan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam praktik pertanian yang lebih produktif.

    Tak hanya itu, kolaborasi menjadi sorotan utama. Bappenas secara terbuka mengajak Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan berbagai lembaga serta organisasi terkait lainnya untuk bahu-membahu memajukan pertanian Indonesia. Ajakan ini juga ditujukan kepada program besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah, serta memberikan masukan konstruktif demi perbaikan kebijakan yang sedang berjalan. 

    “Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan pertanian dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bulog Bandung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Ada Apa?
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        4 Agustus 2025

    Bulog Bandung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Ada Apa? Bandung 4 Agustus 2025

    Bulog Bandung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Ada Apa?
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perum Bulog Kantor Cabang
    Bandung
    mempercepat proses distribusi Bantuan Pangan (Banpang) di wilayah Bandung Raya.
    Hingga 2 Agustus 2025, penyaluran bantuan telah mencapai 50,74 persen dari total alokasi yang direncanakan.
    Program ini menyasar lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
    Pemimpin Bulog Kantor Cabang Bandung, Ashville Nusa Panata mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kelancaran logistik, dan kepatuhan terhadap regulasi.
    “Kami terus melakukan pemantauan secara intensif ke titik-titik distribusi, memastikan bahwa penyaluran berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ashville dalam rilisnya, Senin (4/8/2025).
    Agar proses distribusi lebih akuntabel, Bulog menggandeng berbagai pihak seperti Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Sosial (Dinsos), serta pemerintah kota dan kabupaten.
    Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan bantuan disalurkan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
    Langkah ini sekaligus memperkuat fungsi pengawasan, validasi data, dan menekan risiko penyimpangan.
    Seorang warga Kelurahan Maleber, Kota Bandung, Eceng Karniasari, mengaku bersyukur mendapat
    bantuan pangan
    dari pemerintah.
    “Alhamdulillah, saya senang karena saya tidak usaha. Harapan saya, semoga bantuan beras akan selalu ada untuk membantu kami,” ujar Eceng.
    Program Banpang ini merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak fluktuasi harga bahan pokok.
    “Penyaluran ini tidak hanya tentang distribusi logistik, tetapi juga tentang kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga penerima merasa diperhatikan dan dilindungi oleh kebijakan negara,” tutur dia.
    Bulog Bandung
    pun mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program dan menyampaikan laporan jika terjadi kendala di lapangan.
    Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat realisasi bantuan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bulog hadirkan “drive-thru”, permudah distribusi beras SPHP di Serang

    Bulog hadirkan “drive-thru”, permudah distribusi beras SPHP di Serang

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menghadirkan layanan drive-thru sebagai inovasi distribusi layanan, yang mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Serang, Banten.

    “Inovasi seperti drive-thru yang diterapkan di Bulog Cabang Serang menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan beras SPHP ini,” kata Pemimpin Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Bambang Prihatmoko dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan masyarakat Kota Serang dapat mengakses beras SPHP dengan mengunjungi layanan drive-thru yang berlokasi tepat di depan Kantor Bulog Cabang Serang.

    Inovasi layanan drive-thru itu, selain menjual beras SPHP juga menjual komoditi lainnya yaitu beras premium kemasan 5 kg dengan merk Becak, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir kemasan 1 kg, dan Minyakita kemasan 1 liter.

    Selain itu, Bulog juga menyalurkan beras SPHP di Kota Serang melalui pedagang eceran di Pasar Rau.

    Bulog memantau distribusi beras SPHP di Pasar Rau dengan mengunjungi empat toko beras yang telah menjadi mitra Bulog yang mendistribusikan beras SPHP.

    Didampingi oleh dinas perdagangan, unsur babinsa dan babinkamtibmas, tim Bulog berdialog langsung dengan para pedagang beras SPHP tersebut.

    “Pasar dan masyarakat merespons sangat baik dengan adanya beras SPHP ini, menjadi alternatif beras berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ucapnya.

    Perum Bulog menunjukkan komitmen dalam mendukung kestabilan harga dan pasokan pangan.

    Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pemantauan pendistribusian beras SPHP) di Pasar Rau, Kota Serang yang dilakukan oleh tim Bulog.

    “Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah dan memastikan keberlanjutan serta kelancaran distribusi penyaluran beras kepada masyarakat,” ujarnya.

    Penyaluran SPHP pada periode bulan Juli-Desember 2025 ditargetkan tersalurkan sebesar 1,3 juta ton melalui beberapa saluran, yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, koperasi desa atau kelurahan merah putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan GPM, outlet BUMN (Bulog, IDFood, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara dan Pupuk Indonesia Holding Company).

    Selain itu, melalui Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, dan instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui Koperasi atau gerakan pangan murah (GPM).

    “Untuk beras SPHP sampai dengan 2 Agustus 2025 telah tersalurkan lebih dari 189 ribu ton,” kata Bambang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Pangan Murah Bulog digelar di 19 rusunawa

    Gerakan Pangan Murah Bulog digelar di 19 rusunawa

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten mempermudah warga di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mengakses bahan pokok dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

    “Program GPM ini kami laksanakan di 19 rusunawa yang ada di wilayah Jakarta dan salah satunya adalah Rusunawa Tipar Cakung,” kata Pimpinan Wilayah Bulog DKI Jakarta dan Banten, Bambang Prihatmoko di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan pada hari ini Bulog telah menyalurkan lebih dari 100 ton beras Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk wilayah Jakarta dan Banten.

    “Jumlahnya sudah 100 ton untuk Jakarta dan Banten, dan angka ini akan terus kami tingkatkan setiap hari,” kata dia.

    Ia berharap program GPM dapat membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di tengah kenaikan harga pangan.

    “Harapan kami, seluruh beras SPHP ini bisa tersalur ke masyarakat dengan harga di bawah HET sehingga mereka terbantu dan beban ekonominya berkurang,” kata Bambang

    Program tersebut menyasar 19 rusunawa yang merupakan pemukiman padat penduduk di mana satu rusunawa dihuni hingga 1.000 keluarga.

    Setiap rusun umumnya memiliki kelompok komunikasi penghuni yang dapat memudahkan distribusi bantuan pangan murah ini.

    Bulog berharap seluruh penghuni rusunawa dapat memanfaatkan Gerakan Pangan Murah ini untuk mendapatkan beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

    Bambang menjelaskan pelaksanaan GPM dilakukan secara bertahap dan sebelumnya, Bulog telah menggelar kegiatan serupa di Rusunawa Waduk Pluit Jakarta Utara.

    Pimpinan Wilayah Bulog DKI Jakarta dan Banten, Bambang Prihatmoko di Rusunawa Tipar Cakung dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah di Jakarta, Minggu (3/8/2025) (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

    “Hari ini kami hadir di Rusunawa Tipar, Cakung dan selanjutnya akan bergulir di rusunawa lainnya,” kata Bambang.

    Program GPM akan berlangsung hingga akhir tahun dan jadwal pelaksanaannya akan menyesuaikan permintaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag) maupun instansi pemerintah terkait lainnya.

    “Target kami adalah memasifkan penyaluran dan penjualan beras SPHP ke masyarakat secara langsung,” ujarnya.

    Selain melalui GPM, Bulog juga memperluas penjualan SPHP melalui mitra pengecer atau pedagang beras di pasar rakyat.

    Bambang mengatakan bahwa mitra pengecer ini ada di dalam pasar rakyat maupun luar pasar rakyat.

    “Yang di luar pasar rakyat merupakan outlet gerakan pangan murah atau RPK yang sudah diverifikasi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BULOG monitoring SPHP dan Banpang demi kelancaran distribusi

    BULOG monitoring SPHP dan Banpang demi kelancaran distribusi

    BULOG monitoring pendistribusian beras. Foto: Perum BULOG

    BULOG monitoring SPHP dan Banpang demi kelancaran distribusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Perum BULOG melakukan kegiatan monitoring pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Rau, Kota Serang, Banten, serta monitoring penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Tim BULOG.

    Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (3/8/2025) dijelaskan kegiatan ini sebagai bagian upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Monitoring juga demi memastikan keberlanjutan serta kelancaran distribusi penyaluran beras kepada masyarakat.

    “Inovasi seperti drive-thru yang diterapkan di Bulog Cabang Serang menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat dan mempermudah akses masyarakat mendapatkan beras SPHP ini,” ujar Bambang Prihatmoko Pemimpin BULOG wilayah Jakarta.

    Tim BULOG sempat berdialog langsung dengan para pedagang beras SPHP. Pasar dan masyarakat merespon sangat baik dengan adanya beras SPHP. Ini menjadi alternatif beras berkualitas dengan harga yang terjangkau.

    Selain melalui pedagang eceran di Pasar Rau, masyarakat Kota Serang juga dapat mengakses beras SPHP dengan mengunjungi layanan drive-thru yang berlokasi tepat di depan kantor BULOG cabang Serang.

    Inovasi layanan drive-thru ini, selain menjual beras SPHP, juga menjual komoditi lainnya, yaitu beras premium kemasan 5 kg dengan merk Becak, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir kemasan 1 kg, dan Minyak Kita kemasan 1 liter.

    Monitoring juga dilakukan di titik Banpang di kantor Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Proses penyaluran Banpang dilakukan sesuai alur yang telah ditentukan, dari mulai pembagian undangan, proses verifikasi hingga penginputan data ke aplikasi untuk memastikan Beras Banpang diterima oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan diserahkan kepada Badan Pangan Nasional.

    Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki turut memberikan penegasan pentingnya sinergi antara BULOG dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas pangan nasional. “Kami, POLRI dan TNI akan berkolaborasi bersama mengamankan program dan kebijakan dari Presiden terkait Bantuan Pangan dan SPHP ini,” ujar Hengki di sela-sela tinjauan lapangan.

    Sinergi yang kuat antar instansi merupakan bentuk hadirnya Pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan stabilitas harga beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bos Bapanas Minta Pengusaha Ritel Tak Tarik Beras Pecah secara Sepihak

    Bos Bapanas Minta Pengusaha Ritel Tak Tarik Beras Pecah secara Sepihak

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meminta pengusaha ritel modern untuk tidak menarik produk beras keadaan pecah (broken) secara sepihak.

    Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran dan menghindari kekosongan stok yang dapat memicu keresahan masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kunjungan kerja ke Desa Kekeri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu, 2 Agustus.

    “Pemerintah itu mau memastikan bahwa kualitas beras harus sesuai dengan apa yang tertera di kemasan. Jika kemasannya premium, maka isinya harus premium. Untuk beras yang kualitas baik tetap harus dijual ke masyarakat. Namun harganya diturunkan sesuai dengan broken-nya,” kata Arief dalam keterangan resminya.

    Menurut dia, beras pecah bukan berarti berkualitas buruk.

    Semua pelaku usaha diimbau untuk tetap mengedarkan produk yang layak konsumsi dan tidak mengosongkan rak hanya karena alasan tampilan fisik butiran beras.

    “Tolong harganya disesuaikan, sehingga Badan Pangan Nasional mengimbau, tidak perlu mengosongkan rak. Ini berasnya bagus, cuma broken-nya saja. Bukan kualitasnya yang jelek, hanya pecahnya saja yang lebih, sehingga harganya bisa diturunkan. Semua penggiling padi, semua ritel, semua pasar, tidak boleh kekurangan berasnya,” ucap Arief.

    Arief memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi.

    Per 1 Agustus 2025, stok beras di gudang Perum Bulog tercatat mencapai 3,97 juta ton, yang terdiri dari 3,95 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 11.900 ton beras komersial.

    “Hari ini total stok beras di Bulog ada sekitar 3,97 juta ton. Jadi tidak usah khawatir, karena stok beras pemerintah besar,” katanya.

    Selain itu, realisasi penyerapan beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 2,78 juta ton, atau sekitar 92,79 persen dari target penyerapan nasional tahun ini yang ditetapkan sebesar 3 juta ton.

    Menanggapi isu kualitas dan distribusi beras, Arief menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap mutu beras yang beredar di pasar.

    Kata Arief, pelabelan mutu yang akurat dan kepatuhan ritel terhadap ketentuan distribusi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

  • Bulog sasar 18,3 juta penerima bantuan SPHP

    Bulog sasar 18,3 juta penerima bantuan SPHP

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Perum Bulog mengatakan sebanyak 18,3 juta penerima manfaat di Indonesia menjadi sasaran penyaluran program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada periode 2025.

    Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Tangerang, Sabtu mengatakan dari sasaran 18,3 juta penerima manfaat sekitar 1,3 juta ton beras.

    “Kami diperintahkan untuk menyalurkan beras SPHP ini ke seluruh Indonesia sejumlah 1,3 juta ton beras,” ujar dia.

    Ia mengatakan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan pangan SPHP itu dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan melibatkan unsur TNI/Polri dan Koperasi Merah Putih melalui stimulus perekonomian periode bulan Juni dan Juli 2025.

    Upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras SPHP tersebut dilakukan sebagai menanggulangi terjadinya kenaikan harga pangan di tengah masyarakat, ujar dia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan program SPHP itu menjadi solusi agar perolehan beras tetap dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kilo gram (kg) atau Rp62.500 untuk 5 kg.

    “Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan fluktuatif harga betas dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran,” katanya.

    Rizal mengatakan berdasarkan hasil pantauan lapangan, khususnya di wilayah Banten, distribusi beras SPHP berjalan optimal dan sesuai aturan berlaku. Di mana terdapat sekitar 8.000 ton beras SPHP akan diberikan untuk penerima manfaat bantuan pangan bulan Juni dan Juli 2025.

    “Untuk Banten sekitar 8.000 ton beras SPHP akan disalurkan dan untuk Tangerang Raya sendiri ada 5.000 ton beras,” ujar dia.

    Ia juga mengatakan untuk memastikan bantuan pangan tersebut tepat sasaran, Bulog menggunakan aplikasi khusus sebagai penyaluran kepada penerima manfaat. Mereka masing-masing akan memiliki kode (barcode) yang nantinya bisa dipindai dan data penerima dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Tentu dalam penyaluran SPHP ini kita jaga dan awasi bersama teman-teman TNI/Polri. Supaya tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu,” ujar dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.