BUMN: Perum BULOG

Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman mengkhawatirkan kelangkaan beras imbas kasus beras oplosan akan melebar ke hal lain, termasuk ke ranah politik.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengungkap kelangkaan maupun ketiadaan stok beras itu terkonfirmasi dari pertemuan yang telah dilakukan Ombudsman dengan pelaku usaha beras.

Berdasarkan informasi yang ia terima, kelangkaan maupun ketiadaan stok beras terkonfirmasi. Di mana, penggilingan besar yang biasanya memiliki stok 30.000 ton setiap hari, kini hanya memiliki 2.000 ton.

Padahal, Yeka menilai, ketersediaan pangan merupakan hal yang penting dibandingkan yang lain. Menurut Yeka, pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan beras  agar tak merembet ke persoalan lain.

“Ketersediaan pangan ini akhirnya menjadi hal penting, hal utama dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Karena kalau sampai beras ini tidak ada, isunya bisa lari ke mana-mana, bisa ke persoalan politik dan lain sebagainya,” kata Yeka konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Untuk itu, Ombudsman mendorong agar pemerintah segera melepas cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog ke pasar. “Yang paling yang harus segera dirumuskan oleh pemerintah sekarang, masyarakat perlu ketersediaan beras,” ujarnya.

Namun, Yeka menyebut pemerintah perlu menahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 (Perbadan 2/2023) tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, sebelum melepas CBP milik Bulog ke masyarakat.

Sebab, ungkap Yeka, para penggilingan padi enggan menyerap gabah setara beras milik Bulog lantaran sebagian beras sudah lama tertimbun alias tak memenuhi persyaratan mutu dari Perbadan 2/2023.

“Sebagian beras yang ada di Bulog itu, itu kan beras impor tahun lalu Ada yang berumur 1 tahun, Februari 2024, jadi sudah 1 tahun lebih. Otomatis pasti, mohon maaf, bau apek,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam Perbadan 2/2023 pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor beras untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan, minimal bebas hama, bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya, dan persyaratan keamanan.

“Di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading beras,” jelas Yeka.

Oleh karena itu, sambung dia, Ombudsman meminta agar Bapanas menunda pemberlakuan Perbadan 2/2023 agar beras bisa tersedia di pasar.

“Jadi orang bolehlah tidak sesuai, tidak memenuhi semua, tidak harus memenuhi semua persyaratan. Beberapa persyaratan seperti butir patah bisa, tetapi seperti bau apek, di Bulog berasnya sudah sebagian bau apek. Kalau itu dilarang, bagaimana?“ tuturnya.

Meski begitu, Yeka menjelaskan bahwa beras apek tersebut masih bisa diproses lagi sebab ini hanya persoalan penyimpanan.

Stok Beras Bulog Melimpah

Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mengungkap total stok yang dikuasai telah mencapai 4,2 juta ton beras per 14 Juli 2025.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras jumbo yang dikuasai Bulog itu terdiri dari CBP dan stok komersial.

“Per 14 Juli 2025, itu cadangan beras pemerintah adalah totalnya 4.237.120 ton. Kemudian untuk stok komersialnya adalah 14.139 ton. Jadi total beras kita adalah sekitar 4.251.259 ton,” ujar Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sementara itu, realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) telah mencapai 3,7 juta ton dan realisasi pengadaan beras sebesar 726.000 ton. Dengan demikian, total pengadaan beras dalam negeri pada 2025 mencapai 2.765.051 ton.

“Untuk pengadaan gabah menyumbang sekitar 75% dari total realisasi pengadaan beras yang mencerminkan fokus strategis Bulog dalam mendukung petani secara langsung,” jelasnya.

Adapun seiring dengan stok beras di gudang Perum Bulog yang menumpuk, Rizal memastikan pihaknya secara rutin melakukan perawatan setiap bulan, mulai dari fumigasi, pengemasan ulang (repackaging), hingga penyemprotan.

Selain itu, dia juga memastikan Bulog melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal perawatan beras di gudang Bulog. “Supaya ini bisa long time, long term itu berasnya,” imbuhnya.

Rizal menyebut dana yang digelontorkan Perum Bulog untuk mengelola beras di dalam gudang tergantung dari kapasitas gudang dan jumlah beras. Namun, dia enggan memberikan informasi secara detail berapa dana yang digelontorkan Bulog dalam melakukan perawatan di gudang. 

“Gudang filial hampir di seluruh provinsi ada, karena kan jumlah yang sekarang 4,2 juta ton itu kan cukup besar. Mungkin di tempat kami juga sudah full, jadi ada beberapa pihak-pihak gudang yang rekanan dan sebagainya yang harus kita pinjam atau kita sewa,” pungkasnya.