BUMN: Perum BULOG

  • Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Bisnis.com, BEKASI — Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah pemangku kepentingan lain melakukan panen raya program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada hari ini.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Reda Manthovani menyampaikan bahwa sebanyak 32 ton gabah dihasilkan dari empat hektare lahan sitaan kasus korupsi dana investasi PT Asabri periode 2012–2019 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

    “Luasan aset keseluruhan [Benny Tjokro] di Kabupaten Bekasi ini sejumlah kurang lebih 330 hektare yang terdiri dari 414 bidang tanah,” kata Reda dalam konferensi pers di lokasi, Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa Kejagung memanfaatkan lahan sitaan yang dalam proses pelelangan ini untuk mendukung program ketahanan pangan.

    Angka 32 ton gabah didapatkan dari empat hektare lahan padi dengan varietas Cakrabuana yang masing-masing menghasilkan hingga 8 ton. Dengan demikian, dari keseluruhan lahan Benny yang disita, masih terdapat potensi panen gabah hingga mencapai 2.640 ton.

    “Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp17,16 miliar per 3 bulan, atau Rp51,48 miliar per tahun,” tuturnya.

    Reda juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program Jaksa Mandiri Pangan sejauh ini telah menghasilkan 65 ton gabah yang dibeli oleh Perum Bulog sesuai standar pemerintah seharga Rp6.500 per kg. Total pembelian pun mencapai Rp364 juta.

    Pada saat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Korps Adhyaksa berdampak besar dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dari aspek percepatan distribusi pupuk hingga cetak sawah.

    Menurut Amran, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementan pun memproyeksikan swasembada beras dapat tercapai pada tahun ini, seiring dengan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

    “Mudah-mudahan tidak ada guncangan dalam empat bulan kemudian. Target Bapak Presiden empat tahun swasembada [beras], hampir pasti. Jika empat bulan ke depan tidak ada guncangan, itu satu tahun kita bisa rebut,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya langsung menyerap hasil panen dari lahan sitaan Kejagung tersebut sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah.

    “Yang empat hektare ini pasti kami langsung serap, tadi saya perintahkan Pinwil Jabar itu langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan sisanya yang 300 hektare tadi,” katanya saat ditemui wartawan.

    Menurut Rizal, Bulog bakal menjadi off-taker dari hasil panen para petani setempat, sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

  • Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

    Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP untuk menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Perum Bulog.

    Aplikasi Klik SPHP dikembangkan oleh Tim IT Bulog merujuk data di Google Play Store. 

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mendapat laporan bahwa para pedagang beras di pasar tradisional mengalami hambatan saat mengakses Klik SPHP. Untuk diketahui, pemesanan beras SPHP dilakukan melalui aplikasi atau Klik SPHP.

    “Ini juga tolong diperhatikan,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

    Untuk itu, Tomsi meminta agar ke depan pemerintah daerah (Pemda) membantu para pedagang pasar tradisional agar bisa mengakses Klik SPHP milik Bulog.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama datangin dulu itu tukang, yang jualan tadi, yang jualan beras [di] pasar tradisional, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk ngejual beras Bulog,” ujarnya.

    Menurut Tomsi, penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional kurang mendapatkan perhatian. Alhasil, harga beras yang dijual di pasar tradisional masih merangkak naik.

    “Pasar-pasar tradisional belum terisi dengan baik. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat kita ngebeli di pasar tradisional dengan harga yang masih tinggi, bahkan cenderung naik terus,” tuturnya.

    Senada, Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pihaknya menemukan beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP Perum Bulog. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran para pedagang dan pengecer belum familiar dengan aplikasi tersebut.

    “Minggu lalu kami kirim tim ke lapangan. Kami mendapat informasi bahwa beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP. Mungkin mereka belum familiar atau apa,” ujar Edy.

    Terlebih, Edy menilai, tidak semua para pedagang familiar dengan gawai. 

    Untuk itu, dia menyebut perlu adanya kerja sama yang didorong pemda untuk memasifkan penjualan beras SPHP ke pengecer.

    “Karena sayang sekali kan, sayang sekali kalau para pengecer tidak bisa menyalurkan hanya karena persoalan teknis seperti itu. Oleh karena itu, ini juga mohon perhatian,” terangnya.

    Untuk diketahui, program SPHP dilaksanakan mulai Juli—Desember 2025 dengan pagu penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

    Sementara itu, data Perum Bulog menunjukkan sampai saat ini, volume realisasi SPHP baru mencapai 38.811 ton atau setara 2,94% dari target 1,3 juta ton.

    Perinciannya, mayoritas penjualan beras SPHP disalurkan ke pengecer di pasar rakyat sebanyak 13.528 ton atau dengan persentase 34,86%. Kemudian, melalui instansi pemerintah atau gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 13.115 ton dan Pemda/GPM sebanyak 4.114 ton.

  • Dukung Program Ketahanan Pangan, Jaksa Agung Bakal ‘Sulap’ Lahan Sitaan jadi Lahan Pertanian

    Dukung Program Ketahanan Pangan, Jaksa Agung Bakal ‘Sulap’ Lahan Sitaan jadi Lahan Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin bakal mengubah lahan-lahan sitaan yang terbengkalai untuk menjadi lahan pertanian produktif.

    Burhanuddin menyatakan pengubahan lahan sitaan itu termasuk dalam program “jaksa mandiri pangan”. Program itu diluncurkan untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.

    “Melalui Jaksa Mandiri Pangan lahan-lahan sitaan yang selama ini terbengkalai akan diubah menjadi lahan pertanian produktif,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

    Selain untuk ketahanan pangan nasional, kata Burhanuddin, program jaksa mandiri pangan ini diharapkan bisa juga menciptakan lapangan kerja lebih luas.

    Adapun, dia menekankan, bahwa tugas pihaknya tidak selalu berkutat pada penegakan hukum, namun juga memastikan agar aset negara hasil sitaan dari tindak pidana dapat dimanfaatkan.

    “Penegakan hukum tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga bagaimana hukum dapat menjadi instrumen pembangunan,” tutur Burhanuddin.

    Adapun, Kejagung telah menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, Pemerintah Daerah, serta kelompok tani agar bisa mengoptimalkan program ini.

    Dengan demikian, menurut Burhanuddin, kerja sama ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem ketahanan pangan nasional sesuai dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Prabowo-Gibran dalam Asta Cita Kedua, khususnya mewujudkan swasembada pangan,” pungkas Burhanuddin.

  • Mentan Sebut Harga Beras Berangsur Turun – Page 3

    Mentan Sebut Harga Beras Berangsur Turun – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan empat skema untuk mempercepat penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (beras SPHP). Langkah ini diambil untuk membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

    Rizal menjelaskan, Bulog telah mendapat penugasan khusus untuk segera menyalurkan beras SPHP. Skema pertama dilakukan melalui pengecer pasar yang menggunakan aplikasi SPHP, dengan kewajiban mematuhi aturan yang berlaku.

    “Yang pertama ke pengecer-pengecer pasar. Itu mereka menggunakan aplikasi SPHP, jadi pengecer-pengecer tersebut itu harus mengikuti aturan SPHP,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Empat Skema Distribusi Beras SPHP

    Selain lewat pengecer pasar, skema kedua adalah penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dengan jumlah disesuaikan kebutuhan tiap daerah. Skema ketiga dilakukan melalui koperasi di kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk koperasi TNI/Polri.

     

  • Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani

    Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani

    Tim Jemput Gabah Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon dikawal Babinsa membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram di Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai penyesuaian harga gabah, akses pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan kebijakan dan bantuan pertanian akan terus dijalankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pangan dan para petani di dalam negeri.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Momentum HUT (Hari Ulang Tahun) ke-80 RI kita jadikan lompatan besar menuju swasembada pangan,” imbuh Mentan.

    Sementara itu bagi petani, arti kemerdekaan kini semakin terasa. Mereka tidak hanya terbebas dari harga panen yang merugikan, tetapi juga lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, hingga irigasi yang menunjang produktivitas.

    Jarwanto, petani asal Desa Manggis, Boyolali, mengaku merasakan langsung perubahan tersebut.

    Pada awal 2025, ia masih menghadapi harga gabah Rp6.000/kg, di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi ini mengingatkannya pada masa-masa sulit ketika harga jatuh hingga Rp4.500/kg saat panen raya.

    Namun situasi berubah setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri. Kebijakan ini menjaga harga gabah tetap stabil sekaligus menjamin ketersediaan beras di pasar.

    “Sekarang harga gabah basah sudah bisa Rp7.500/kg. Itu jauh lebih menguntungkan petani. Saya merasakan benar perhatian Pak Presiden dan Pak Menteri Amran yang pro petani,” kata Jarwanto.

    Stabilitas juga dirasakan pada komoditas jagung. Jika sebelumnya harga standar hanya Rp5.500/kg, kini bisa mencapai Rp5.800/kg.

    Menurut Jarwanto, kenaikan ini membuat petani lebih bersemangat dan optimis. Selain harga, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk bersubsidi.

    “Kalau dulu satu hektare hanya bisa panen lima–enam ton, sekarang bisa tujuh ton karena pompa air, kultivator, dan saluran irigasi semakin baik,” jelasnya.

    Kebijakan pro petani ini juga dirasakan jauh di ujung timur Indonesia. Margo, petani di Kabupaten Merauke, bersama kelompoknya mengelola 183 hektare lahan yang ditanami padi dan jagung. Mereka mendapat bantuan traktor besar, traktor kecil, hand tractor, hingga pompa air.

    “Alat itu memudahkan pengolahan lahan rawa. Kami juga melakukan penangkaran benih Inpari 32 agar kebutuhan anggota kelompok tercukupi. Rata-rata hasil panen kami mencapai 4–5 ton per hektare,” ujar Margo.

    Meski curah hujan tinggi masih menjadi tantangan karena membuat padi rebah, Margo tetap optimistis. Baginya, perhatian pemerintah sudah sangat terasa, terutama dalam hal pembiayaan dan percepatan tanam.

    “Ke depan, kami berharap dukungan untuk jalan tani dan irigasi diperkuat lagi. Itu yang paling dibutuhkan agar hasil bisa lebih maksimal,” kata Margo.

    Sumber : Antara

  • Mentan Amran Pede Swasembada Pangan Bisa Terwujud Tahun Ini

    Mentan Amran Pede Swasembada Pangan Bisa Terwujud Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dapat tercapai pada tahun ini.

    Dia menjelaskan bahwa momentum HUT ke-80 RI menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.

    “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

    Amran menjelaskan, produksi beras nasional hingga September 2025 diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton, seiring stok beras di Perum Bulog yang disebut mencapai 4,2 juta ton.

    Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada waktu bersamaan, Nilai Tukar Petani (NTP) disebut naik hingga 122% atau di atas target pemerintah.

    Dia lantas menyebut bahwa sejak Januari 2025 Indonesia berhenti impor beras. Hal ini berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.

    “Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

    Oleh karenanya, dengan momentum yang ada, dia menilai Indonesia berada di jalur yang tepat menuju merdeka pangan.

    “Berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan perjuangan kita semua, target swasembada bisa kita percepat. Dari empat tahun menjadi satu tahun,” pungkasnya.

    Pada perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Alokasi ini naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun. Pemerintah menerangkan alokasi tersebut akan digunakan dalam mewujudkan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

  • Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

    Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menggali informasi terkait dengan penyebab kenaikan harga beras baik jenis premium maupun medium, di tingkat ritel.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur menemukan bahwa harga beras premium dan medium hampir di seluruh wilayah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, KPPU melakukan survei langsung ke penggilingan, distributor, dan pengecer,” katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (18/8/2025).

    Dia menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, termasuk kemungkinan adanya hambatan dalam rantai pasok atau praktik bisnis yang tidak sehat yang dapat memengaruhi harga dan kualitas beras di pasar.

    KPPU berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha, untuk memperkuat koordinasi.

    Komisi juga mendorong Perum Bulog untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menstabilkan harga pasar.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) per Agustus 2025, total produksi beras nasional mencapai 24,95 juta ton. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya menguasai 17,2% atau sekitar 4,2 juta ton, dan mayoritas merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    “Meski persentase penguasaan pasokan oleh Bulog tergolong rendah, KPPU menilai peran Bulog tetap krusial dalam memengaruhi pergerakan harga beras agar lebih stabil,” ujarnya.

    Menurutnya, dengan peran strategis Bulog sebagai pengelola cadangan pangan nasional, KPPU berpendapat bahwa peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan sangat diperlukan.

    Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan harga, menjaga kualitas beras, serta memastikan ketersediaannya dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kesempatan usaha yang adil bagi semua pihak.

    Berdasarkan Panel Harga Bapanas pada Jumat (15/8/2025) pukul 06.51 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen naik 8,85% dari harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp14.900 per kilogram, atau dibanderol Rp16.218 per kilogram.

    Senada, harga rata-rata beras medium juga naik 15,1% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram, atau dipatok Rp14.388 per kilogram.

  • Bulir-bulir padi menjaga nafas ekonomi desa

    Bulir-bulir padi menjaga nafas ekonomi desa

    Suasana panen padi di Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). ANTARA/Harianto

    Bulir-bulir padi menjaga nafas ekonomi desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Siang itu, beberapa petani di daerah Cirebon, berkumpul di atas terpal, menuang dan mengemas gabah hasil panen ke dalam karung-karung besar. Karung putih berderet seperti benteng kecil di tengah lahan, menandai hasil kerja yang sudah terkumpul. Suara gesekan gabah dan obrolan ringan berpadu dengan tiupan angin sawah.

    Di sisi lain, seorang petani pria mengenakan kaos putih dan topi abu-abu tengah memotong batang padi dengan sabit. Rumpun demi rumpun ia genggam dan tebas, lalu dirapikan. Di belakangnya, petani lain mengikuti ritme yang sama. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya gerakan berulang yang penuh ketelitian, memastikan bulir padi tetap utuh.

    Di lahan yang lain, seorang perempuan berkerudung merah dan memakai caping berdiri di antara rumpun padi yang tinggi. Tangannya memegang erat hasil tebasan, matanya menatap bulir yang sudah menguning sempurna. Di belakangnya, seorang perempuan lain dengan kerudung kuning juga sibuk memanen, memperlihatkan bahwa pekerjaan ini dilakukan bersama, tanpa membedakan peran. Gabah lalu  dipisahkan, dibersihkan, kemudian dikemas ke dalam karung.

    Karung yang sudah penuh berisi gabah segar lalu dipanggul buruh tani pria. Meski karung itu tampak berat, langkah mereka mantap meniti pematang sawah yang sempit. Di belakang pembawa karung, buruh lain menyusul dengan beban serupa. Mereka berjalan dalam barisan kecil, membawa hasil panen ke luar lahan. Perjalanan ini mungkin hanya beberapa menit, tetapi bobot karung membuat stamina mereka cukup terkuras.

    “Ritual” memanggul karung itu dilakukan dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka bawa bukan sekadar gabah, melainkan sumber kehidupan. Dalam karung-karung itu tersimpan beras yang akan menjadi nasi yang tersaji di atas meja makan banyak keluarga.

    Lapangan kerja

    Menggarap sawah bukan hanya tentang petani penggarap, tetapi juga tentang buruh tani yang menggantungkan nafkah dari jasa menggarap sawah, seperti Carnadi (50) dari Desa Cengkuang. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), Carnadi sudah akrab dengan lumpur sawah, belajar dari almarhum orang tuanya,  hingga akhirnya meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai buruh tani di daerah Cirebon.

    Pekerjaan buruh tani dilakoninya penuh ketekunan, mulai dari membuat galangan, selokan, memupuk, menyemprot padi, hingga panen. Upah yang diterima sebeèsar Rp100 ribu untuk kerja setengah hari dari pukul tujuh pagi hingga siang, ditambah sekadar makan sederhana selepasnya.

    “Ya alhamdulillah, upah segitu kalau dibilang cukup ya… cukup,” ucapnya sambil tertawa tipis.

    Kadang saat musim tanam hanya dua kali setahun, ia mencari tambahan rezeki di proyek pembangunan irigasi pertanian, dengan upah sekitar Rp120 ribu sehari. Meski begitu, Carnadi mengaku masih bersyukur, dua anaknya bisa hidup bersamanya walau istrinya telah tiga tahun meninggal, meninggalkan ruang kosong di rumah sederhana mereka.

    Anak sulungnya berusia 27 tahun ikut bekerja di sawah, sedangkan anak bungsunya menjaga rental PlayStation. Mereka bertahan hidup dengan mencari rezeki masing-masing. Harapannya sederhana, pemerintah menjaga harga gabah tetap tinggi agar buruh tani ikut sejahtera, sebab dari bulir padi itulah Carnadi menggantungkan hidupnya sepenuhnya.

    Ia menyimpan mimpi sederhana untuk menjadi petani penggarap di tanahnya sendiri, tapi keterbatasan biaya membuat ia tak mampu membeli ataupun menyewa sebidang lahan. Akhirnya, dengan tabah ia menjalani hidup sebagai buruh tani, menggantungkan harapan dari keringatnya di sawah demi menghidupi keluarga kecilnya.

    Kepala Desa Cengkuang Zaenal Arifin mengatakan, dari sekitar 5.600 jiwa warga desa, tercatat ada 167 petani penggarap, sedangkan sekitar seribuan lainnya menggantungkan hidup sebagai buruh tani. Stabilnya harga gabah membuat petani semangat bertani, memperluas tanam, menambah musim tanam, sehingga kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat.

    Kehadiran Bulog membeli gabah Rp6.500 per kilogram membuat tengkulak tidak bisa lagi menekan harga di bawah Rp5.000. Ini memacu gairah untuk mengolah sawah.

    Mengais bulir yang tercecer

    Dalam suasana panen di Desa Tegalkarang, hadir sosok sederhana bernama Wahidin (35) asal Indramayu, yang tekun mengais sisa bulir padi tercecer dengan kesabaran. Sejak dua tahun lalu, tepat setelah menikah, ia menekuni pekerjaan ini. Meski hanya mengumpulkan bulir tersisa, tapi baginya setiap butir padi adalah rezeki berharga untuk keluarga.

    Meski memiliki sawah kecil di Indramayu yang baru ditanami, Wahidin lebih sering mengisi waktu dengan berkeliling mencari sisa-sisa padi karena hasilnya langsung bisa bernilai ekonomis. Setiap hari ia berangkat pagi sekitar pukul delapan, lalu pulang sore dengan rata-rata 10 kilogram gabah, dijual ke bandar seharga Rp6.000 per kilogram.

    Jika beruntung, sebagian hasil mengumpulkan sisa padi ia bawa pulang untuk dimasak bersama keluarga. Namun tak jarang semua dijual agar bisa menutup kebutuhan harian. Istrinya, Nuroh (33),  juga ikut mengumpulkan sisa-sisa panen milik petani, awalnya hanya menemani suami agar tak bosan di rumah, tapi akhirnya ikut merasakan manfaat ekonomi tambahan.​​​​​​​

    Nuroh bercerita, dalam sehari ia bisa mendapatkan 30 hingga 60 kilogram padi, yang bila dijual menghasilkan Rp200 ribu hingga Rp420 ribu sekali panen. Namun, jika proses panen berlangsung rapi dan bersih, maka pendapatannya hanya bisa sekitar Rp150 ribu. Dengan dua anak kecil berusia tiga setengah tahun dan satu setengah tahun, hasil mengumpulkan sisa-sisa panen padi dapat membantu menambah tabungan kecil mereka

    Bagi pasangan muda ini, bulir padi yang jatuh dari tangkai bukan sekadar sisa, melainkan rezeki yang menyemai harapan dan menjaga dapur tetap mengepul.

    Peningkatan ekonomi

    Rojai (50) seorang petani asal Desa Tegalkarang sangat bersyukur bisa melakukan panen dengan lancar, apalagi gabah dibeli langsung di pinggir sawah oleh Perum Bulog sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.​​​​​​​ Rojai merasa hidupnya berubah sejak Bulog hadir membeli gabah langsung di sawah sesuai harga pemerintah, sehingga kini panen bukan lagi sumber ketakutan dan was-was.

    Dulu ia merasakan pahitnya harga gabah anjlok hingga Rp3700 per kg, tapi sekarang setiap hektare sawahnya bisa menghasilkan hingga Rp40 juta yang menumbuhkan semangatnya. Keuntungan itu membuat Rojai mampu menggaji lima buruh tani sepanjang tahun dan mengembangkan ternak sapi, bahkan tahun lalu berhasil menjual hingga 53 ekor.

    Yoyon, petani 51 tahun dari Desa Cengkuang, merasa lega dengan hadirnya HPP baru karena terbebas dari tawar-menawar melelahkan dengan tengkulak. Ia masih ingat ketika harga gabah jatuh hingga Rp3.700 per kilogram. “Perih rasanya melihat keringat sendiri tak dihargai, meski tetap menanam demi keluarga,” katanya.

    Kini dari lahan sewaan 0,7 hektare, ia bisa meraih hampir Rp10 juta sekali panen, bahkan berani merencanakan perluasan hingga dua hektare. Kebahagiaan itu bukan hanya miliknya, karena buruh tani di desanya juga tersenyum lega mendapat upah bawon, berbagi hasil panen dalam bentuk padi.

    Dukungan pemerintah

    Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan anggaran Rp19 miliar untuk memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan produktivitas padi, sekaligus menjaga ketahanan pangan, sehingga kesejahteraan petani di wilayah tetap terjaga. Kepala Dinas Pertanian Cirebon Deni Nurcahya menyatakan total anggaran pertanian tahun 2025 sebesar Rp59 miliar, dengan Rp40 miliar untuk belanja pegawai, sementara Rp19 miliar difokuskan mendukung aktivitas pertanian.

    Dana Rp19 miliar dimanfaatkan membangun jalan usaha tani, jaringan irigasi perdesaan, bantuan pupuk bersubsidi, serta program swakelola yang melibatkan kelompok tani di berbagai kecamatan. Selain APBD, sektor pertanian juga diperkuat dukungan Kementerian Pertanian berupa alat mesin pertanian, irigasi perpipaan, jaringan usaha tani, hingga sumur air tanah dalam.

    Dinas Pertanian mencatat, terdapat sekitar 33 ribu kelompok tani dengan 72 ribu petani penggarap yang mengelola lebih dari 51 ribu hektare sawah produktif. Kebijakan harga pembelian pemerintah gabah Rp6.500/kg memberi semangat baru bagi petani, karena adanya kepastian harga, jaminan keuntungan, sekaligus dorongan menanam padi lebih giat.

    Bulir padi yang tumbuh, dipanen, hingga dipungut kembali adalah nadi kehidupan desa, karena sawah adalah ruang kerja, ruang harapan, sekaligus sumber rezeki bersama.

    Sumber : Antara

  • 92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum BULOG memberikan penjelasan terkait salah kaprah soal stok beras nasional. 

    Penjelasan ini untuk menanggapi pemberitaan yang mempertanyakan harga beras di pasar yang tetap tinggi meski stok beras nasional melimpah.

    Perum BULOG menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta. 

    Porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton.

    Jika dipersentase, angka itu hanya 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

    Direktur Utama Perum BULOG, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga. 

    Meski begitu, ia memastikan Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga demi membantu masyarakat. 

    “Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir  beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya dalam siara pers, Sabtu, 16 Agustus 2025.

    Walaupun BULOG hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional, akan tetapi BULOG  adalah badan usaha dengan pemilik stok beras  terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya. 

    Makanya, menurut Achmad Rizal Ramdhani, 

    BULOG sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.

  • Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

    Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

    Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

    “Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

    Jika menengok pada lima tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan tertinggi sebelumnya mencapai Rp159,5 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan ketahanan pangan pada 2021–2024 mencapai 22,9%.

    Nantinya, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan 2026 antara lain mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional.

    Kemudian, menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Serta, meningkatkan kesejahteraan petani/ nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

    Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, stabilitas harga pangan, serta mewujudkan petani dan nelayan sejahtera.

    Adapun, dukungan pemerintah melalui anggaran ketahanan pangan mencakup pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, bendungan, jalan usaha tani, cetak sawah. Lalu, bantuan serta modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), subsidi pupuk, bantuan benih, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

    Selain itu, pendekatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta juga terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Pemerintah juga mendukung peningkatan produktivitas produksi pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, mekanisasi dan adopsi teknologi modern pertanian, serta penggunaan benih dan bibit unggul. Di samping itu, pemerintah juga mendorong peran Perum Bulog dalam menjaga stok beras dan pangan nasional.

    Lebih lanjut, masih mengacu dokumen yang sama, kinerja sektor pertanian pada 2026 diperkirakan tumbuh menguat, yang didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada. Program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada 2026.

    Beberapa kebijakan yang mendukung kinerja sektor pertanian, di antaranya dengan memperkuat rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian melalui program MBG dan Program B40.

    Diikuti dengan pemanfaatan teknologi modern diperluas dengan dukungan SDM yang kompeten dan kelembagaan yang tangguh dan adaptif. “Pertanian juga diarahkan menuju sistem yang lebih produktif dan berorientasi pasar, meningkatkan kesejahteraan bagi petani/nelayan skala kecil,” tandasnya.