Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pihaknya tidak memusuhi pengusaha penggilingan padi besar. Hal tersebut disampaikan menanggapi mahalnya harga beras hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa hukum pasar yang terjadi di pasar saat ini tidak berlaku, lantaran harga gabah di penggilingan turun, tapi harga di konsumen naik.

    Amran menuturkan bahwa kondisi yang terjadi di pasar adalah di saat produksi beras melimpah dan harga gabah di tingkat petani turun. Namun, justru harga beras di konsumen melambung dan melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Sehingga kami cek kenapa [harga beras di konsumen] naik, yang kami di sini jelasin adalah bukan persoalan kita musuh [penggilingan] yang besar. Kita butuh investor. Ini kalau investor lari, kita kesulitan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Kendati begitu, Amran menyatakan pemerintah tidak menentang keberadaan penggilingan padi berskala besar.

    “Kami ingin jelaskan di sini, bukan kami anti pengusaha. Bukan kami anti penggilingan besar. [Penggilingan padi] yang tidak bermasalah, tidak boleh diganggu. Yang kami selesaikan di sini karena ada anomali,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amran menyampaikan bahwa ada segelintir penggilingan padi besar telah merugikan konsumen hingga Rp10 triliun. “Rp10 triliun korbannya petani, yang di-bully adalah pemerintah. Padahal yang melakukan hanya 10-20 orang. Apakah kita harus biarkan? Jadi, kami bukan anti ya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan membesarkan penggilingan padi kecil. Hal ini sejalan dengan rapat yang telah dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau dari rapat-rapat bersama Pak Presiden, kemudian Rakortas, kita semua sepakat memang mau membesarkan penggilingan padi kecil,” kata Arief.

    Adapun, Arief menyampaikan Perum Bulog akan menggandeng penggilingan padi kecil ke depan untuk menggiling gabah petani. “Jadi nanti ke depan, sebaiknya Bulog itu memang dengan penggiling padi yang kecil, jangan yang besar. Ini seiring sama berjalannya waktu,” pungkasnya.

  • Terungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal!

    Terungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal!

    Jakarta –

    Belakangan ini harga beras di pasaran melambung tinggi di tengah melimpahnya produksi beras RI. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan penyebabnya karena jalur distribusi yang tidak optimal.

    Mendag Budi mengatakan jika distribusi di lapangan berjalan lancar, maka harga beras akan kembali normal kembali.

    “Kalau misalnya seperti kemarin di ritel modern saja berkurang, berarti distribusinya itu yang harus dibenahi,” kata Budi usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Budi mengatakan pihaknya kini tengah membenahi penyaluran beras agar tidak terjadi kelangkaan. Ia juga mengklaim harga beras sudah mulai turun seiring meningkatnya pasokan di pasar tradisional maupun ritel modern.

    “Sudah mulai (turun), sebagian sudah mulai turun. Sekarang di ritel modern juga sudah mulai banyak,” ujarnya.

    Mendag Sebut Harga Beras Mulai Turun

    Lebih lanjut, ia menyebut penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog juga terus ditingkatkan meski belum sepenuhnya terealisasi.

    “SPHP juga sudah mulai jalan walaupun belum 100%. Kami bersama Bapanas terus mendorong percepatan distribusi dan membantu pengawasan di lapangan,” pungkas Budi.

    Lihat juga Video Mentan Geram Beras Dioplos: Rugikan APBN!

    (rrd/rrd)

  • Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun

    Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memasok beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan beras di pasar, dengan target penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) sejak Juli hingga akhir tahun ini mencapai 1,3 juta ton.

    Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, saat menjumpai sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu.

    “Ini adalah bagian dari proses bagaimana Presiden membenahi sistem dari hulu sampai hilir. Intinya bagaimana beras ada tersedia bagi masyarakat, karena itu bagian terpenting dari ketahanan pangan,” kata Prita dalam keterangan PCO di Jakarta.

    Ia menyatakan Pemerintah selalu berupaya merapikan sistem distribusi beras, seperti penggunaan aplikasi SPHP bagi pedagang untuk mendapatkan jatah beras CBP.

    Pemerintah juga terus melakukan pengawasan di lapangan agar jangan sampai ada yang mengganggu distribusi beras yang dapat berdampak pada kelangkaan.

    “Ada yang nakal-nakal pasti akan dibereskan. Aplikasi SPHP ini juga bagian untuk memudahkan pengawasan,” katanya.

    Lebih lanjut, ia meyakinkan selama ini tidak ada kelangkaan beras. Apabila terjadi gejolak harga di pasar, itu lebih dikarenakan pengaruh perapian sistem, termasuk mekanisme suplai beras SPHP yang diusahakan sepenuhnya menggunakan aplikasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bukan hanya ketersediaan, harga beras pun relatif stabil.

    “Harga beras relatif stabil. Tapi tadi mereka (pedagang, red) menyampaikan salah satu yang membuat stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” katanya.

    Ia menjelaskan harga beras SPHP, baik di pasar maupun minimarket, dijual Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per paket 5 kilogram. Itu di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Banten, yakni Rp12.500 per kilogram.

    Mendagri juga mengapresiasi Bapanas dan Bulog yang bergerak cepat dalam menjaga pasokan.

    Ia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar ketersediaan beras di masyarakat harus benar-benar terjamin.

    Untuk itulah, Pemerintah menyiapkan pasokan sekitar empat juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya yang dikirim secara bertahap ke pasar untuk menjaga pasokan.

    Hal senada diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, yang mengatakan penurunan harga beras merupakan sinyal positif dari masifnya intervensi SPHP.

    “Intervensi beras SPHP di pasaran terbukti efektif menjaga stabilitas. Sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga jaringan distribusi, harga beras mulai turun di berbagai wilayah,” ujarnya.

    Ia menyampaikan penyaluran harian beras SPHP terus mengalami peningkatan.

    Hingga Selasa (19/8), realisasi penyaluran harian SPHP secara nasional lebih dari 6.000 ton. Sejak awal pendistribusian Juli 2025, beras SPHP telah tersalurkan 45 ribu ton di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, sebagai ujung tombak penyaluran beras SPHP, Perum Bulog berkomitmen mendukung program stabilisasi pangan nasional ini.

    “Kami berterima kasih atas support luar biasa dari berbagai pihak, terutama para pedagang, yang terus masif menyalurkan beras,” kata Arief.

    Sumber : Antara

  • Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.

    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.

    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.

    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.

    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.

    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga

    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.

    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.

    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.

    Pemantauan Komoditas Lainnya

    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.

    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.

    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.
     
    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.
     
    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP
     
    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
     
    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.
     
    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.
     
    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga
     
    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.
     
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.
     
    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.
     
    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.
     
    Pemantauan Komoditas Lainnya
     
    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.
     
    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.
     
    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Kapolri pimpin groundbreaking 13 SPPG Polda Jawa Timur

    Kapolri pimpin groundbreaking 13 SPPG Polda Jawa Timur

    “Pada hari ini kita telah meresmikan SPPG Polresta Sidoarjo yang akan memberikan manfaat kepada 3.405 orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur yang diperkirakan akan memberikan manfaat terhadap 3.405 orang.

    Selain itu Sigit juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). SPPG yang menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu akan menyerap 50 tenaga kerja.

    “Pada hari ini kita telah meresmikan SPPG Polresta Sidoarjo yang akan memberikan manfaat kepada 3.405 orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sigit mengatakan sampai dengan saat ini, Polri telah memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 1,59 juta orang, serta menyerap tenaga kerja sekitar 22.850 orang.

    “Dari SPPG tersebut, terdapat sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 20 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 366 SPPG dalam tahap pembangunan, 13 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking dan 10 SPPG lainnya akan dilakukan groundbreaking di Kalsel,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu Sigit juga meninjau kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polresta Sidoarjo, sebagai wujud dukungan Polri terhadap Perum Bulog untuk menyukseskan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Sigit memaparkan, sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025, Polri telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada 15.419 titik lokasi di 36 Polda jajaran dan 1 Satker Mabes Polri. Jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton beras.

    “Di wilayah Polda Jawa Timur, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan pada 2.994 titik dengan total penyaluran beras SPHP sebanyak 3.438 ton,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP

    Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP

    Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).. Foto: Kemendagri

    Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:51 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung upaya Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, upaya stabilisasi harga beras di daerah diharapkan berjalan lebih efektif.

    Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    “Bulog tidak bisa sendiri Bapak-Ibu sekalian yang hadir, narasumber. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini, bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.

    Selain itu, Tomsi mengingatkan, saat ini pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan distribusi yang cepat dan optimal, lantaran kualitas beras kerap kali tidak bisa bertahan lama. Ia mengimbau Pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.

    Diharapkan daerah untuk mewaspadai kenaikan sejumlah harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, hingga minyak goreng. Khusus mengenai minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan persediaan MinyaKita.

    Menurutnya, jika ketersediaan minyak telah terpenuhi dengan baik, proses distribusinya akan dapat direalisasikan secara maksimal. Tomsi menyebut dirinya bersama para pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag guna membahas kebijakan tersebut secara teknis.

    “Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden kemarin bahwa kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, nah tinggal dimohon dari [Kementerian] Perdagangan untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi

    Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Kejagung RI gelar panen raya padi di lahan rampasan korupsi Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar panen raya komoditas padi di lahan hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, yang berlokasi di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, Selasa (19/8).

    Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan aset sitaan.

    Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, mengatakan lahan yang digunakan untuk panen raya kali ini seluas tujuh hektare dari total 33 hektare aset rampasan.

    Program tersebut sudah dijalankan sejak Mei 2025 melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog.

    “Dari luas lahan tersebut, baru sekitar dua hektare yang berhasil dipanen. Hasilnya cukup menggembirakan karena setiap hektare mampu menghasilkan 4 sampai 5 ton padi,” kata Burhanuddin kepada wartawan.

    Burhanuddin juga menegaskan, pemanfaatan lahan rampasan negara tidak hanya sebatas panen kali ini.

    Kejaksaan Agung akan terus mengoptimalkan aset hasil tindak pidana korupsi agar memiliki nilai guna bagi masyarakat luas.

    “Pemanfaatan lahan rampasan ini menjadi wujud nyata keberpihakan penegakan hukum untuk rakyat. Tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

    Dari panen raya tersebut, produksi diperkirakan mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.

    “Seluruh hasil panen akan diserap oleh Bulog sebagai bagian dari distribusi pangan nasional, sementara sebagian juga diperuntukkan bagi petani lokal yang menggarap lahan tersebut,” ungkapnya.

    Selain di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, program Jaksa Mandiri Pangan juga tengah dikembangkan di beberapa titik lain.

    Total luas lahan rampasan yang akan dikelola untuk pertanian di wilayah Bekasi mencapai sekitar 300 hektare.

    “Program ini bukan hanya tentang kejaksaan, tetapi bagaimana aset negara hasil korupsi bisa dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Burhanuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Dengan adanya panen raya ini, Kejaksaan Agung berharap keberlanjutan program swadaya pangan semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional serta membuktikan bahwa lahan hasil korupsi dapat dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog memastikan telah menyederhanakan sistem aplikasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni Klik SPHP. Hal ini dilakukan usai penggunaan aplikasi tersebut menuai sorotan berbagai pihak.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya tak lagi menggunakan sistem yang berbelit, meskipun tak memerinci lebih lanjut terkait dengan perubahan sistem yang dilakukan.

    “Sudah penyederhanaan aplikasi. Tetap dipakai, tetapi kontrolnya langsung dari daerah, tidak langsung dari pusat,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Menurutnya, penggunaan aplikasi Klik SPHP merupakan bagian dari verifikasi agar penyaluran beras murah subsidi pemerintah itu tepat sasaran.

    Rizal juga menyebut bahwa aplikasi tersebut juga menjadi mekanisme agar penyaluran beras SPHP tidak disalahgunakan, seperti halnya temuan beras oplosan yang mencuat beberapa waktu terakhir.

    Ketentuan ini berlaku bagi pedagang, instansi pemerintahan, maupun lembaga lain yang menjadi kanal penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun ini.

    “Jadi semua pengecer, TNI, Polri, maupun Pemda dan lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi klik SPHP,” terang purnawirawan TNI berbintang dua ini.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperhatikan hambatan ini agar penyaluran beras SPHP dapat menyentuh masyarakat dengan mudah.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama didatangi dulu yang berjualan beras, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk menjual beras Bulog,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, dilansir YouTube Kemendagri.

  • Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

    Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

    Bisnis.com, BEKASI — PT Pegadaian akan turut melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bertutur bahwa kedua belah pihak telah menggelar rapat maupun pertemuan secara virtual hingga masing-masing perwakilan di tingkat daerah.

    “Dengan harapan dalam waktu dekat, Pegadaian dan outlet-outletnya juga dapat terlibat membantu dalam proses penjualan [beras SPHP] ini,” katanya saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/9/2025).

    Ketika ditanya perihal realisasi waktu rencana tersebut, Rizal hanya menyampaikan bahwa Perum Bulog akan memaksimalkan upaya agar dapat terlaksana secepatnya.

    Menurutnya, Perum Bulog telah bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri dalam mendorong peningkatan penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun.

    “Sampai nanti Desember ini kita libatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, termasuk dengan teman-teman BUMN juga kita libatkan,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

    Rizal lantas menjelaskan bahwa stok cadangan beras hingga akhir tahun ini tetap mencukupi. Hal ini tecermin dari stok beras di gudang Bulog saat ini yang sebesar 4,2 juta ton.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras SPHP diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

    I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui berbagai kanal seperti jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

    Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

    “Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (11/8/2025).

  • Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog menyiapkan sejumlah langkah terkait percepatan target swasembada beras oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk menata kembali pengelolaan beras, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.

    “Kaitan dengan percepatan ini Bulog akan menata, mulai dari penyerapannya, kemudian nanti penyimpanan dan pergudangannya,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Terkait penyaluran beras, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menjelaskan bahwa Bulog juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung.

    Rizal menyampaikan ketiga instansi itu juga menerima tugas untuk terlibat dalam mendorong ketahanan pangan dalam negeri, sehingga sinergi perlu dilakukan.

    Ketika ditanya perihal penyesuaian target serapan dan penyaluran beras dalam lingkup Bulog, dia menyampaikan masing-masing tetap dipatok sebanyak 4 juta ton penyerapan dan 1,5 juta ton penyaluran.

    Menurut Rizal, jumlah tersebut dipastikan cukup sebagai beras cadangan bagi masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kontingensi maupun hal darurat lainnya.

    “Stok kita kan 4,2 juta ton, kemudian serapan kami selama ini sudah 4 juta ton. Yang sudah keluar barang untuk beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] maupun bantuan pangan rencananya adalah 1,5 juta ton,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan sejumlah syarat, antara lain terkait impor beras dan kondisi iklim.

    Dia menjelaskan bahwa syarat pertama yang telah dipenuhi berkaitan dengan stok beras yang saat ini berkisar 4 juta ton di Perum Bulog, mengungguli capaian tahun lalu yang berkisar 1 juta ton.

    “Kata kunci pertama stok [beras] kita tertinggi, dulu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton. Kedua adalah [beras] tidak diimpor, mudah-mudahan 4 bulan lagi bertahan tidak diimpor,” katanya di tempat yang sama.

    Dia kemudian menyinggung perihal faktor iklim. Amran berharap tidak ada keadaan cuaca yang dapat mengguncang produksi beras hingga akhir tahun ini.

    Jika sesuai skenario tersebut, dia meyakini bahwa swasembada beras akan tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.