Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Urgensi perbaikan tata kelola beras di Indonesia

    Urgensi perbaikan tata kelola beras di Indonesia

    Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kedua kanan) meninjau harga beras SPHP di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

    Urgensi perbaikan tata kelola beras di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Situasi perberasan nasional tengah memasuki babak yang memerlukan perhatian serius. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras, kondisi di lapangan menunjukkan paradoks yang sulit diabaikan.

    Data terkini menunjukkan, pada pekan kedua Agustus 2025, harga rata-rata beras medium mencapai Rp14.012 per kilogram, sedangkan beras premium berada di Rp15.435 per kilogram. Keduanya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, bahkan ketika cadangan beras nasional tercatat melimpah.

    Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas tata kelola perberasan di Indonesia. Padahal, stok beras nasional per awal Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, jauh lebih tinggi dari kebutuhan konsumsi bulanan rata-rata 2,5 juta ton/bulan. Namun, harga beras tetap tinggi dan sulit dikendalikan.

    Kondisi ini menunjukkan adanya masalah fundamental pada rantai pasok dan distribusi beras, yang selama ini belum dikelola secara optimal. Persoalan distribusi menjadi salah satu titik lemah utama. Meskipun produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan, distribusi yang tidak efisien menyebabkan disparitas harga antarwilayah semakin lebar.

    Pemerintah telah melakukan operasi pasar melalui Perum BULOG untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), namun dampaknya terhadap harga pasar masih sangat terbatas. Volume penyaluran yang relatif masih kecil membuat keberadaan program ini sulit dirasakan masyarakat luas secara signifikan.

    Lebih jauh, kebijakan BULOG dalam penyerapan gabah dan beras petani juga memunculkan polemik tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi harga gabah petani. Namun di sisi lain, penyerapan dalam jumlah besar memicu persaingan harga di tingkat hulu, mendorong harga gabah meningkat signifikan dan secara berantai ikut mempengaruhi harga beras di pasar.

    Situasi ini diperburuk dengan surplus produksi yang semakin tipis akibat pola tanam yang musiman dan belum optimalnya inovasi teknologi pertanian yang bisa menjaga ketersediaan sepanjang tahun. Beberapa pekan terakhir, polemik perberasan kembali memanas setelah merebaknya isu pengoplosan beras oleh sejumlah perusahaan.

    Dugaan praktik pengoplosan beras ini memunculkan keresahan publik dan memicu pertanyaan tentang sejauh mana pengawasan pemerintah berjalan efektif. Banyak pihak menilai, di tengah cadangan beras pemerintah yang melimpah, lonjakan harga dan kasus-kasus seperti ini adalah indikator mendesaknya tata kelola perberasan nasional untuk diperbaiki.

    Paradoks antara cadangan beras tinggi dan harga yang terus merangkak naik membuat sebagian kalangan menyebut situasi ini sebagai anomali. Namun, lebih tepat bila fenomena ini dikaitkan dengan masih lemahnya manajemen perberasan nasional yang belum digarap secara profesional dan terintegrasi.

    Keterbatasan pasokan

    Ironi perberasan semakin terasa ketika Indonesia, yang merupakan negara produsen beras terbesar ketiga di dunia, masih bergulat dengan ketidakstabilan harga dan pasokan di tingkat domestik.

    Ironi ini tampak jelas dalam beberapa aspek utama. Pertama, keterbatasan pasokan di tingkat daerah. Meskipun secara nasional produksi beras meningkat, distribusi yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekurangan, sehingga harga menjadi tidak stabil.

    Kedua, inkonsistensi kebijakan impor. Pemerintah sempat menghentikan impor beras menjelang awal 2025, namun pada tahun-tahun sebelumnya tingkat ketergantungan pada impor masih tinggi. Padahal, potensi produksi dalam negeri sangat besar bila dikelola dengan optimal.

    Ketiga, volatilitas harga yang tinggi. Harga beras kerap berfluktuasi drastis, mempersulit masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau, sementara peran Badan Pangan Nasional dan BULOG sebagai regulator sekaligus operator pangan dinilai masih belum maksimal.

    Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, terdapat beberapa penyebab mendasar yang membuat ironi perberasan nasional ini terus berulang. Salah satunya adalah kebijakan perberasan nasional yang belum efektif. Kebijakan sering kali bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga hanya memberikan dampak sementara tanpa membenahi sistem secara menyeluruh.

    Selain itu, masalah infrastruktur menjadi faktor kunci. Keterbatasan fasilitas penyimpanan, gudang, akses jalan, serta pusat pengolahan beras menyebabkan biaya logistik meningkat dan distribusi menjadi tidak efisien. Pemerintah telah menggulirkan rencana pembangunan 25 ribu gudang alternatif di berbagai sentra produksi sebagai upaya memperkuat rantai pasok, namun implementasinya membutuhkan konsistensi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor agar benar-benar efektif.

    Faktor lain yang tak kalah penting adalah ketergantungan tinggi pada kondisi alam. Produksi beras Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh cuaca, serangan hama, dan fenomena iklim ekstrem seperti El Niño maupun La Niña. Ketiadaan sistem mitigasi yang matang membuat produktivitas padi rawan terganggu, sementara permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

    Inovasi teknologi

    Situasi ini membutuhkan inovasi teknologi pertanian, riset varietas unggul, dan modernisasi sistem irigasi agar ketersediaan beras dapat lebih terjamin. Dalam konteks ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan langkah korektif yang lebih terintegrasi.

    Pertama, diperlukan tata kelola perberasan nasional yang profesional berbasis data akurat, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kedua, optimalisasi peran lembaga seperti BULOG dan Badan Pangan Nasional untuk menjalankan fungsi regulator dan operator secara seimbang, bukan hanya fokus pada penyerapan, tetapi juga memastikan distribusi tepat sasaran dan merata.

    Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk sektor swasta, untuk mengembangkan ekosistem pangan yang berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi. Lebih jauh, edukasi publik dan transparansi kebijakan juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.

    Tanpa komunikasi yang jelas, polemik perberasan akan selalu menimbulkan kegaduhan, memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk persepsi pasar. Dalam konteks ini, dibutuhkan sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha untuk memastikan keberpihakan terhadap konsumen sekaligus perlindungan terhadap petani.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan, namun potensi ini tidak akan terwujud tanpa pembenahan menyeluruh pada tata kelola perberasan. Situasi harga beras saat ini menjadi pengingat bahwa kebijakan sektoral tidak boleh lagi bersifat parsial, melainkan harus berbasis integrasi antar-pemangku kepentingan dan mengedepankan keseimbangan antara ketersediaan, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani.

    Beras bukan sekadar komoditas pangan, melainkan bagian dari identitas sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas harga dan ketersediaannya bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

    Polemik perberasan nasional ini seharusnya menjadi momentum bersama untuk membangun kebijakan pangan yang berpihak pada kepentingan publik dan menempatkan petani serta konsumen sebagai pusat dari seluruh strategi. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, kolaborasi antar-lembaga, dan kebijakan berbasis bukti, Indonesia tidak hanya mampu menstabilkan harga beras, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan jangka panjang.

    Saatnya melihat perberasan nasional bukan sekadar dari sisi produksi, melainkan sebagai ekosistem kompleks yang memerlukan tata kelola modern, transparan, dan berkeadilan.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Tak Impor Beras pada 2025, Ini Alasannya – Page 3

    Indonesia Tak Impor Beras pada 2025, Ini Alasannya – Page 3

    Ini mengacu pada data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Januari-September ditambah rata-rata produksi Oktober-Desember dalam 3 tahun terakhir.

    “Khusus untuk beras, ini tergantung produksi nasional dalam 3-4 bulan terakhir ke depan. Tapi kalau dari proyeksi dan dibuat rata-rata memang angkanya bisa 33,52 juta ton setara beras. Itu kalau kita 3 sampai 4 bulan terakhir menggunakan rata-rata produksi 3 tahun terakhir. Jadi kita tidak perlu impor beras,” beber dia.

    Harga Beras Stabil

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, meninjau langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Rabu (20/8/2025).

    Tinjauan dilakukan di Pasar Induk Rau dan salah satu minimarket di Kota Serang. Untuk memonitor langsung pelaksanaan distribusi beras SPHP di lapangan, khususnya melalui pedagang eceran di pasar dan melalui ritel modern.

    “Harga beras tadi relatif stabil, dan salah satu faktor utamanya adalah intervensi beras SPHP dari Bulog, yang dijual Rp 12.000 per kg atau Rp 60.000 per paket 5 kg. Itu membuat harga di bawah HET (harga eceran tertinggi) dan lebih terjangkau masyarakat,” ungkapnya.

     

  • Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

    Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional komoditas pangan utama yakni beras kompak turun pada akhir pekan ini, Sabtu (23/8/2025). Namun, harga daging sapi murni hingga ragam jenis ikan bergerak naik.

    Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.15 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 1,42% menjadi Rp16.006 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

    Beras medium juga turun 1,79% ke angka Rp14.065 per kg, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun tipis 0,02% menjadi Rp12.584 per kg.

    Lebih lanjut, jagung peternak tercatat turun 2,72% menjadi Rp6.378 per kg, diikuti kedelai biji kering impor yang turun 0,07% menjadi Rp10.766 per kg, dan bawang merah yang turun 12,31% menjadi Rp43.152 per kg.

    Bawang putih bonggol terpantau turun 5,91% menjadi Rp35.667 per kg. Cabai merah keriting turun 7,36% ke angka Rp37.884 per kg, cabai merah besar melandai 3,79% menuju Rp39.611 per kg, sementara cabai rawit merah lebih murah 3,6% menjadi Rp44.476 per kg.

    Daging ayam ras turut termasuk dalam komoditas yang harganya menurun tipis, yakni 0,10% menjadi Rp35.342 per kg. Telur ayam ras pun turun 0,6% menjadi Rp29.137 per kg.

    Sementara itu, gula konsumsi turun 1,08% menjadi Rp17.970, garam konsumsi juga turun 0,67% menjadi Rp11.493 per kg. Tepung terigu curah turun 0,66% menjadi Rp9.666, sementara tepung terigu kemasan turun 1,53% menjadi Rp12.773.

    Minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing turun 2,79% dan 1,02% menjadi Rp20.275 dan Rp17.342 per liter, sementara Minyakita turun 1,27% menjadi Rp17.279.

    Komoditas daging kerbau segar lokal turun 2,87% menjadi Rp137.500 per kg, sedangkan daging kerbau beku impor turun tipis 0,15% menjadi Rp105.174. Ikan bandeng juga turun 2,45% menjadi Rp33.897 per kg.

    Di sisi lain, komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain sapi murni yang meningkat 0,33% menjadi Rp135.208 per kg. Ikan kembung naik 0,52% menjadi Rp41.852 per kg, sementara ikan tongkol naik 0,70% ke angka Rp34.895 per kg.

  • UMKM Diperkuat Melalui KUR untuk Jaga Ketahanan Ekonomi – Page 3

    UMKM Diperkuat Melalui KUR untuk Jaga Ketahanan Ekonomi – Page 3

    “Acara ini adalah bukti nyata, namanya Indonesia Incorporated. Bapak Presiden ingin kita mendorong Indonesia Incorporated, artinya Pemerintah, pengusaha, termasuk media, UMKM, kita bersama-sama menjaga resiliensi ekonomi Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa produksi ataupun industri harus terus didorong dan tingkat pemanfaatan KUR untuk sektor produksi harus ditingkatkan,” jelas Menko Airlangga.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.

    Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudi Salahuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Presiden Direktur PT HM Sampoerna, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama Pertamina Retail, Presiden Direktur Telkomsel, Direktur Utama Perum Bulog, Jajaran Direksi Bank Himbara, serta Perwakilan UMKM Binaan SRC.

     

  • Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyoroti kenaikan harga beras yang belakangan ini dirasakan masyarakat meski Indonesia tengah mencatat rekor stok beras nasional terbesar dalam sejarah.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara ketersediaan pangan dengan keterjangkauan harga di pasar.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata Sarmuji lewat rilisnya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah bersama Perum Bulog dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan lebih agresif, tepat sasaran, dan merata. Mekanisme operasi pasar, kata Sarmuji, perlu diperluas terutama di daerah dengan tren harga tinggi.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, percepatan distribusi menjadi kunci utama agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak nyata bagi stabilitas harga.

    “Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” katanya.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah, lanjut Sarmuji, pemerintah memiliki peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton dan stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak Bulog didirikan pada 1969, sekaligus mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

    Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

    Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

    Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

    “Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

    Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

    “Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

  • RI Diramal Surplus Beras 13,78 Juta Ton

    RI Diramal Surplus Beras 13,78 Juta Ton

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) memproyeksikan ketersediaan beras RI dalam periode Januari sampai September 2025 akan tembus 36,98 juta ton. Diperkirakan produksi beras selama periode tersebut surplus 13,78 juta.

    Plt Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Nurul Qomariyah mengatakan, pada periode Januari sampai September 2025 diproyeksikan kebutuhan beras dalam negeri hanya mencapai 23,2 juta ton, sehingga ketersediaan beras masih surplus.

    “Potensi ketersediaan beras sejak Januari sd September 2025 diperkirakan bisa mencapai 36,98 juta ton dan kebutuhan kita saat ini 23,2 juta ton. Dengan demikian ada surplus beras mulai Januari sd September nanti tahun ini yang diprediksi mencapai 13,78 juta ton,” kata Nurul dalam acara Pesta Rakyat 2025 sesi Bincang Karya Bertajuk ‘Agroindustri 4.0: Teknologi Tani untuk Kemandirian Bangsa’ di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Hal ini didukung oleh proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), yang menyebut bahwa produksi beras RI pada musim tanam 2024-2025 akan mencapai 34,6 juta ton. Nurul mengatakan, angka ini menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam.

    Selain itu, Food and Agriculture Organization (FAO) juga memproyeksikan produksi beras Indonesia bisa tembus sampai 35,6 juta ton pada tahun 2025. Dengan peningkatan produksi ini, menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat cadangan beras.

    Penguatan cadangan beras dilakukan melalui penyerapan gabah setara beras oleh Perum Bulog. Nurul mengatakan, saat ini serapan Perum Bulog sudah mencapai 2,85 juta ton.

    “Secara kumulatif stok beras nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton dan sebelumnya 4,21 juta ton. Ini prestasi tertinggi sejak 57 tahun terakhir dan sepenuhnya ini berasal dari produksi dalam negeri, tanpa adanya impor,” ujar Nurul.

    Nurul menambahkan, hasil dari peningkatan ini pun terlihat nyata di lapangan. Nilai tukar petani (NTP) terus mengalami peningkatan dan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian terhadap PDB nasional pada triwulan I 2025 secara tahunan (year-on-year/YoY) mencapai 10,52%.

    “Sumbangan PDB sektor pertanian terhadap PDB nasional pada triwulan I 2025 secara YoY ialah 10,52% dan ini pun prestasi tertinggi sepanjang sejarah,” kata dia.

    (acd/acd)

  • DPR Singgung 95% Stok Beras Dikuasai Swasta, Negara Cuma 5%

    DPR Singgung 95% Stok Beras Dikuasai Swasta, Negara Cuma 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IV DPR menyoroti masalah keterlambatan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pasalnya, lambannya penyaluran program SPHP dinilai menjadi penyebab utama melambungnya harga beras di masyarakat.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mengatakan langkah pengendalian harga yang seharusnya dilakukan secara rutin enam kali dalam setahun, ternyata tidak berjalan tepat waktu sehingga stabilisasi pasar tidak tercapai.

    Padahal, dia menyebut bahwa SPHP seharusnya mampu mengendalikan harga beras. Namun, pada praktiknya beberapa kali pelaksanaan mengalami keterlambatan.

    Dia mencontohkan, setelah panen, pemerintah seharusnya segera menyerap hasil produksi untuk cadangan pangan, tetapi pelaksanaannya justru tertunda. Begitu pula penyaluran beras SPHP yang baru berjalan pada akhir Juli lalu, ketika harga sudah terlanjur tinggi di masyarakat.

    “Dari rencana pemerintah untuk menyalurkan SPHP sebanyak enam kali, ini dilakukan pada awal tahun lalu, kemudian panen dihentikan, lalu pada akhir Juli, beras harus diserap, harus didistribusikan, meskipun distribusinya masih rendah. Jadi ketika harga di masyarakat naik dan kemudian SPHP baru saja diberikan, otomatis akan sulit untuk distabilkan karena memang tertunda,” ujar Riyono dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Riyono menyoroti lemahnya penguasaan pasokan beras oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini negara hanya menguasai sekitar 5% cadangan beras, sedangkan 95% dikuasai oleh swasta. Kondisi ini membuat pemerintah dalam mengendalikan harga menjadi sangat terbatas.

    “Pangan harus dikuasai oleh negara, terutama pangan strategis, Jika beras bisa dikendalikan seperti itu, akan sangat membantu karena harga SPHP dikendalikan setiap tanggal 1 dan 15,” Politisi PKS ini.

    Riyono juga menilai perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Selama ini, HET ditetapkan tahunan, sedangkan harga di lapangan sangat cepat berubah.

    Dia mengatakan pemerintah masih memiliki empat kali kesempatan menyalurkan beras SPHP hingga akhir tahun. Oleh karena itu, ia mendesak agar pelaksanaannya tidak lagi mengalami penundaan.

    “Kalau HET tidak disesuaikan dengan kondisi harga, maka kebijakan itu tidak akan efektif. Idealnya HET dievaluasi minimal setiap tiga bulan sekali, atau maksimal enam bulan sekali, tidak ada alasan untuk menunda, apalagi soal anggaran. Uang rakyat harus selalu tersedia untuk kebutuhan rakyat. Jadi program SPHP harus segera dijalankan agar harga kembali stabil,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

    Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

    Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

    Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

    “Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

    Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

    “Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

  • Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Jakarta –

    Pasokan beras di Indonesia disebut sangat berlimpah. Namun harga beras justru mengalami kenaikan.

    Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji menjelaskan ini adalah fenomena kontradiktif di pasar beras nasional.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata M. Sarmuji dalam keterangannya ditulis Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, pemerintah bersama Bulog harus lebih agresif dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan cepat, tepat, dan merata. Mekanisme operasi pasar perlu diperluas, terutama ke wilayah-wilayah dengan tren harga tinggi, agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak positif pada stabilitas harga.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    “Kuncinya ada di percepatan distribusi. Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah ini, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, pemerintah punya peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” jelas dia.

    Merujuk data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton ditambah stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Bulog sejak didirikan pada tahun 1969, dan mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    (kil/kil)

  • Strategi menghadapi jebakan harga beras

    Strategi menghadapi jebakan harga beras

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (tengah) dan Gubernur Banten Andra Soni (kanan) menunjukkan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) saat mengunjungi salah satu ritel modern di Kota Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). Kunjungan Mendagri Tito Karnavian tersebut dalam rangka memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar untuk menjaga stabilitas pangan nasional serta menjaga harga beras tetap terkendali di pasar tradisional maupun modern. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar

    Strategi menghadapi jebakan harga beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Situasi perberasan di Indonesia kembali menjadi sorotan publik ketika harga beras melonjak tajam belum lama ini di tengah produksi yang justru dilaporkan melimpah.

    Secara teori, hukum ekonomi sederhana menyatakan bahwa ketika pasokan meningkat, harga akan turun. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan fenomena yang berlawanan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti keberadaan para pedagang perantara atau middleman yang dianggap memainkan peran signifikan dalam menentukan harga.

    Praktik ini membuat pasar beras rentan terhadap manipulasi dan menimbulkan keresahan publik. Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara ketersediaan beras, harga yang stabil, dan perlindungan terhadap petani.

    Dalam upaya meredam gejolak harga, pemerintah mengambil langkah dengan menggelontorkan bantuan sosial beras sebesar 360 ribu ton bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat melalui anggaran Rp4,9 triliun pada tengah tahun ini.

    Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi kelompok rentan.

    Namun, kebijakan bansos ini memiliki hubungan yang kompleks dengan kebijakan ekspor beras yang dilakukan secara paralel.

    Pemerintah merencanakan ekspor 2.000 ton beras per bulan ke Malaysia, atau sekitar 24.000 ton per tahun melalui skema bisnis antarbisnis (B-to-B). Tujuan ekspor ini berasal dari Pasokan Beras Pemerintah dan ditekankan bahwa kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas utama.

    Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena setiap kebijakan terkait ekspor harus diiringi dengan perhitungan cermat agar tidak menimbulkan kelangkaan dan inflasi pangan.

    Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Juli 2025 produksi beras meningkat sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, membuat stok nasional mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Pemerintah optimistis stok ini cukup aman untuk kebutuhan dalam negeri sekaligus menopang kebijakan bansos.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, bahkan memproyeksikan panen raya pada Agustus 2025 bisa menambah stok nasional hingga satu juta ton.

    Dengan kondisi produksi yang melimpah, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk menjaga stabilitas harga melalui sejumlah kebijakan strategis, seperti menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar di bawah skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 365 ribu ton untuk program bansos.

    Namun, persoalan stabilitas harga tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan stok. Pemerintah juga menemukan adanya masalah kualitas beras di pasaran.

    Siaran resmi Kementan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap 268 sampel beras dari 212 merek, menyimpulkan temuan standar mutu, berat, hingga HET yang tidak sesuai, dan potensi kerugian konsumen mencapai Rp 99 triliun/tahun

    Tindakan tegas oleh aparat hukum telah diperintahkan atas arahan Presiden seperti dilaporkan Menteri Pertanian. Sebagian merek yang sebelumnya bermasalah juga telah memperbaiki produk dan menjual sesuai standar.

    Keberlanjutan produksi

    Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan anggaran hampir Rp13 triliun pada 2025 untuk perbaikan sistem irigasi dan peningkatan teknologi pertanian.

    Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan produksi beras sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan.

    Teknologi modern, benih unggul, dan penerapan sistem irigasi presisi menjadi bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan dan perlindungan kesejahteraan petani.

    Meski produksi meningkat dan kebijakan penyaluran bansos berjalan, tantangan nyata tetap besar. Fluktuasi harga pupuk, dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada impor masih menjadi faktor yang dapat mengguncang ketahanan pangan.

    Perubahan cuaca ekstrem, termasuk ancaman kekeringan dan banjir, berpotensi mengganggu produktivitas sawah.

    Pemerintah merespons dengan melakukan prediksi iklim jangka menengah melalui BMKG, yang memproyeksikan musim kemarau 2025 cenderung terlambat dan dipengaruhi hujan yang berlanjut hingga Oktober.

    Kondisi ini diperkirakan membantu mempertahankan stabilitas produksi padi, meskipun kerentanan akibat degradasi kualitas lahan dan serangan hama masih perlu diantisipasi melalui pengelolaan lahan berkelanjutan dan penggunaan teknologi pengendalian hama terpadu.

    Kesejahteraan petani menjadi titik penting dalam dinamika perberasan. Jika harga gabah tidak dikelola dengan adil, maka tingginya produksi tidak akan meningkatkan pendapatan petani, melainkan justru memperlebar jurang ketimpangan.

    Kebijakan tata niaga beras perlu dikendalikan negara agar rantai pasok berjalan transparan dan petani mendapat harga yang layak.

    Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan ekspor untuk memastikan tidak terjadi penyerapan berlebih yang dapat mengganggu ketersediaan beras dalam negeri.

    Pengendalian ini bukan hanya soal menjaga stok, tetapi juga menjaga psikologi pasar agar spekulasi harga tidak berkembang liar dan merugikan konsumen maupun petani.

    Pendekatan terencana

    Selain itu, pemerintah tengah mendorong kerja sama multipihak dengan perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan komunitas petani untuk mengoptimalkan lahan serta mempercepat transfer teknologi pertanian modern.

    Pelatihan kepada petani mengenai pengelolaan lahan, manajemen risiko, dan pemanfaatan teknologi presisi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras.

    Pendidikan petani menjadi langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, di mana petani tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki kapasitas adaptasi terhadap dinamika pasar dan iklim.

    Pendekatan integratif menjadi kunci penyelesaian persoalan perberasan. Pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan nasional sebelum melangkah pada kebijakan ekspor.

    Cadangan pangan strategis harus disiapkan dengan perhitungan yang matang agar stok aman dan harga stabil.

    Dengan demikian, bansos dapat tepat sasaran, operasi pasar berjalan efektif, dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga. Keberhasilan menjaga stabilitas beras juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola, bukan hanya pada angka produksi semata.

    Dalam konteks ini, transparansi distribusi, keberanian menindak praktik kartel, dan penguatan data pasokan menjadi fondasi yang tak bisa diabaikan.

    Kebijakan perberasan tidak dapat dikelola secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, hingga komunitas petani.

    Dengan stok nasional yang relatif aman dan proyeksi panen raya di depan mata, peluang mewujudkan swasembada pangan semakin terbuka lebar.

    Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan jika pemerintah mampu mengendalikan tata niaga dengan ketat, melindungi kepentingan petani, serta mengedepankan keberlanjutan produksi.

    Dengan pendekatan yang terencana, berbasis data, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, Indonesia memiliki potensi besar untuk keluar dari jebakan manipulasi harga dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Beras Premium Kembali Dijual di Pasaran, Harga Turun!

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sebelumnya sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu hingga oplosan. Namun, pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan produsen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2025. Menurut Solihin, sebagian ritel masih menampilkan stok lama yang belum sempat diretur. Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi.

    “Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” tegasnya, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp 1.000 per kemasan 5 kg. Dengan demikian, harga beras premium kini mencapai Rp 73.500/kg, di bawah HET Rp 74.500.

    Solihin mengakui penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. Meski begitu, ia memastikan peritel tetap menjual beras bermutu sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

    “Volume penjualan berkurang karena merek beras yang terindikasi (oplosan) berkontribusi besar terhadap penjualan,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat. Hal ini terlihat dari data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2025 yang mencatat penurunan harga beras medium dan premium di 13 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Selatan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tren harga beras sudah menunjukkan penurunan. “Premium sudah turun Rp 1.000 untuk kemasan lima kilogram. Ini laporan dari Ketua Aprindo. Saya optimistis dalam beberapa hari ke depan harga akan semakin stabil seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Amran menegaskan pemerintah mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog sebagai instrumen utama mengatasi fluktuasi harga.

    “Pemerintah fokus pada distribusi beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Stok beras nasional juga saat ini mencapai 3,9 juta ton, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” tegasnya.

    (kil/kil)