Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

    Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Tugas tambahan Perum Bulog untuk menyerap 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir 2025 menuai sorotan.

    Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan saat ini Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras hingga akhir 2025.

    Adapun, realisasinya telah mencapai 2,8 juta ton gabah setara beras. Ini artinya, masih kurang 200.000 ton gabah setara beras yang harus diserap Bulog.

    Namun, Ketut menyampaikan bahwa pengusaha penggilingan padi mengusulkan agar Bulog berhenti menyerap gabah petani agar pasar tetap stabil dan tidak terganggu.

    Menurut Ketut, sisa serapan 200.000 ton gabah setara beras itu tidak akan berdampak pada surplus yang ada di gudang Bulog.

    “Namun, kalau hanya menyerap 200.000 [ton] mungkin tidak akan berpengaruh dengan kondisi surplus yang ada,” kata Ketut dalam Diskusi Publik bertajuk Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Adapun, Ketut menyatakan bahwa Bulog hingga saat ini belum ada instruksi untuk menambah 1 juta ton gabah setara beras.

    “Perintah untuk menambah 1 juta lagi belum ada, sehingga yang harus dikerjakan baru adalah perintah penyerapan 3 juta ton. [Untuk menyerap gabah] 200.000 [ton] lagi rasanya tidak mengganggu percepatan produksi yang ada sekarang,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori justru menilai sebanyak 200.000 ton gabah setara beras itu akan diperebutkan pengusaha penggilingan padi di pasar.

    Apalagi, ungkap dia, jika Bulog resmi didapuk menambah tugas untuk menyerap 1 juta ton gabah setara beras di tahun ini. Khudori khawatir, tambahan tugas itu akan membuat situasi menjadi lebih runyam.

    “Meskipun [penyerapan Bulog] tinggal 200.000 ton, penggilingan itu ya berebut di pasar. Apalagi nanti kalau ternyata rencana menambah target pengadaan 1 juta ton itu betul-betul direstui, direalisasikan. Itu situasinya akan semakin runyam. Jadi menurut saya rencana menambah target penyerapan beras Bulog 1 juta ton itu jangan dilakukan,” kata Khudori.

    Terlebih, Khudori menyebut keberadaan maklon Bulog —mitra pengolahan gabah atau padi yang bekerja sama dengan Bulog untuk mengubah gabah kering panen (GKP) menjadi beras— hampir bisa dipastikan adalah salah satu penyebab harga gabah melambung.

    Untuk itu, dia mengusulkan agar maklon Bulog dihentikan, lantaran berkontribusi besar membuat harga gabah tinggi.

    “Kenapa? mereka tetap bisa bekerja, mitra-mitra maklon bulog ini tetap bisa bekerja meskipun harga gabah Rp7.500–Rp8.000 per kilogram, enggak masuk akal menurut saya,” ucapnya.

    Khudori menilai, jika maklon Bulog tak segera dihentikan, maka keinginan pemerintah untuk menekan harga gabah tak akan terealisasi secara optimal.

  • Bapanas sebut kenaikan HPP gabah beri rasa nyaman ke petani

    Bapanas sebut kenaikan HPP gabah beri rasa nyaman ke petani

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari semula Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 menciptakan rasa nyaman bagi petani di Tanah Air untuk terus berproduksi.

    “GKP itu sudah dinaikkan dari Rp6.000 ke Rp6.500 dalam rangka memperkuat, menyamankan petani,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan dari perhitungan yang sudah dilakukan pemerintah, kenaikan tersebut sudah diterima oleh asosiasi petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sehingga menciptakan rasa nyaman bagi petani.

    “Rp6.500 itu HKTI dan lain sebagainya relatif sudah bisa menerima, sehingga nyaman,” ujar dia.

    Ia mengatakan memang dari sisi harga beras terjadi kenaikan, dan saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga di pasaran.

    Adapun langkah yang dilakukan yakni akselerasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memberikan bantuan pangan dalam rangka stimulus ekonomi.

    “Di mana pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 360 ribuan (kilogram) bagi 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), untuk dua bulan, masing-masing 10 kilogram (beras) untuk bulan Juni dan Juli seharusnya, namun karena proses administrasi dan lain sebagainya, sehingga pemberian kepada masyarakat disekaliguskan 20 kilogram di bulan Juli sampai bulan Agustus,” katanya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pemerintah terus menjaga harga gabah dan beras tetap wajar demi melindungi petani, menjamin keterjangkauan konsumen, serta menjaga stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Hal ini menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga di tingkat petani tidak anjlok,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/8).

    Oleh karena itu, lanjut Arief, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Kebijakan itu berlaku secara menyeluruh, tidak hanya untuk Perum Bulog, tetapi juga bagi seluruh pelaku usaha penggilingan padi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

    Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras  per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik stok beras melimpah faktanya harga makanan pokok warga Indonesia itu melambung hampir di seluruh wilayah. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras di sejumlah wilayah makin mahal. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga terus bertambah setiap pekannya. 

    BPS mencatat sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025.

    Sementara itu, pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya stok beras di bulog. 

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional.

    Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang.

    “Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

    Ilustrasi beras

    Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras.

    Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

    “Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya.

    Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek.

    Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan.

    “Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya.

    Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras.

    Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif.

    Harga Beras

    Diketahui, harga beras medium di zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025.

    Secara umum, rata-rata harga beras medium di zona 1 mencapai Rp14.005 per kilogram, atau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di level Rp12.500.

    Harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mencapai Rp17.952 per kilogram.

    Harga beras premium di zona 1 juga naik 0,83% menjadi Rp15.437 per kilogram, melampaui HET beras premium yang semestinya dipatok Rp14.900 per kilogram. Harga beras premium tertinggi di zona 1 mencapai Rp19.851 per kilogram di Kabupaten Wakatobi.

    Berikutnya, rata-rata harga beras medium di zona 2, juga naik 1,49% dibanding Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram atau berada di atas HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Harga beras medium tertinggi di zona ini mencapai Rp19.900 per kilogram di Kabupaten Mahakam Ulu.

    Harga rata-rata beras premium di zona 2 juga terpantau naik 0,97% dibanding Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, atau melampaui HET Rp15.400 per kilogram. Adapun, harga beras premium di zona 2 tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang menyentuh Rp21.500 per kilogram.

    Zona 2 mencakup wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    Kuli mengangkut beras

    Data BPS juga menunjukkan harga rata-rata beras medium dan premium di zona 3, yang mencakup Maluku—Papua, mengalami kenaikan. Harga beras medium dan beras premium di zona 3 masing-masing naik 1,09% dan 0,64% dibandingkan Juli 2025.

    Untuk beras medium, rata-rata harganya mencapai Rp18.899 per kilogram, atau melampaui HET Rp13.500 per kilogram. Adapun, harga beras medium di zona 3 termahal mencapai Rp50.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

    Sementara itu, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp20.709 per kilogram atau melampaui HET Rp15.800 per kilogram. Harga beras premium di zona 3 tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

  • Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

    Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog akan mempermudah para pedagang maupun pengecer dalam memesan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini menyusul laporan sulitnya para pedagang dalam mengakses aplikasi Klik SPHP milik Bulog.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa mayoritas pedagang beras di pasar tradisional adalah lanjut usia yang tak terbiasa menggunakan teknologi.

    Untuk itu, Rizal menuturkan, Bulog bakal menunjuk penanggung jawab untuk mengawasi satu pasar yang bertugas untuk memasukkan data pedagang ke dalam aplikasi Klik SPHP.

    “Akhirnya kami siasati sekarang, rencananya satu pasar itu nanti kita tunjuk anggota ataupun pegawai dari Bulog yang ngawasin satu pasar itu. Nanti dia yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi pengecernya enggak usah pakai aplikasi tapi cukup WA [WhatsApp] saja dia, WA,” kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Senin (26/8/2025) malam.

    Rizal mengatakan, langkah ini sejalan dengan upaya Bulog yang tengah menyempurnakan aplikasi Klik SPHP agar para pedagang dapat memesan beras SPHP secara manual dengan bantuan penanggung jawab Bulog di setiap pasar.

    Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa inisiatif pembelian beras SPHP melalui WhatsApp ini tengah dalam proses yang selanjutnya akan diajukan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    “Ini sedang proses [pedagang memesan beras SPHP melalui WhatsApp], ini lagi dikonsep. Ini lagi kami ajukan ke Bapanas supaya ada revisi,” terangnya.

    Nantinya, penanggung jawab tersebut terlebih dahulu harus mengantongi surat kuasa dari Bulog agar bisa memesan SPHP melalui WhatsApp.

    “Tapi yang kita tunjuk itu nanti dapat kuasa dari masing-masing pengecer. Kalau enggak ada kuasanya kan enggak berani dia pesan nanti,” tuturnya.

    Menurutnya, langkah ini dapat mempermudah para pengecer maupun pedagang untuk menjual beras SPHP sehingga penyaluran program ini dapat berjalan optimal.

    Dia memastikan, kemudahan pembelian beras SPHP ini untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk di tingkat kota hingga desa.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Perum Bulog mempercepat distribusi penyaluran beras SPHP hingga ke tingkat desa.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, percepatan itu diperlukan mengingat jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, penanggung jawab Bulog yang tersebar di setiap daerah juga sangat terbatas.

    “Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC [person in charge] dari Bulog itu jumlahnya enggak banyak, sementara pasar kita banyak. Pasar itu ada sampai ke desa juga. Ada pasar mingguan, ada pasar tumpah, ada yang memang rutin,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (25/8/2025).

    Untuk itu, Tomsi meminta agar Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke tingkat desa.

    Selain itu, setiap pemda perlu segera melakukan jemput bola dalam penyaluran program SPHP. Menurutnya, sejumlah langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, sehingga penyaluran bisa berjalan optimal.

    Dia menambahkan, para pedagang di pasar tradisional juga sulit mengakses aplikasi Klik SPHP sebagai syarat wajib membeli SPHP. Namun, jaringan internet, keterbatasan perangkat, hingga tidak tidak terbiasa mengoperasikan sistem Klik SPHP menjadi kendala bagi pedagang.

    Atas laporan itu, Tomsi mengusulkan agar Bulog mengambil kebijakan dengan membuat pernyataan manual agar pedagang bisa membeli beras SPHP dan mengimbau agar Bulog segera melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis (juknis).

    “Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.

    Adapun, data Bulog menunjukkan, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Dengan kata lain, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir Desember 2025.

  • Ringankan warga, Divhumas Polri gelar Gerakan Pangan Murah 2025 

    Ringankan warga, Divhumas Polri gelar Gerakan Pangan Murah 2025 

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Ringankan warga, Divhumas Polri gelar Gerakan Pangan Murah 2025 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Divisi Humas Polri menggelar Gerakan Pangan Murah 2025 bekerja sama dengan Perum Bulog yang berlangsung di Lapangan Apel Divhumas Polri, Senin (25/8). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban masyarakat.

    Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Divhumas Polri melalui Koperasi Humas menyalurkan empat komoditas utama dengan harga terjangkau.

    “Pada Gerakan Pangan Murah kali ini, kami menyediakan paket pangan murah yang berisi empat komoditas utama, yaitu beras 10 kg seharga Rp110.000, terigu Rp11.000, gula Rp17.500, dan minyak goreng Rp18.500. Jadi total paket hanya Rp157.000,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo saat memberikan keterangan kepada media.

    Lebih lanjut, Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat, tetapi juga bagi rekan-rekan media serta anggota Polri di lingkungan Divhumas. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Divisi Humas Polri melalui Koperasi Humas bekerja sama dengan Bulog dalam mendistribusikan paket pangan murah ini. Harapannya, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari apa yang dilakukan Polri, sebagai bentuk pengabdian dan kehadiran Polri yang bermanfaat,” jelasnya.

    Gerakan Pangan Murah ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam ikut menjaga stabilitas harga bahan pokok serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pangan.

    “Tentunya, kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo dalam keterangan yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Senin (25/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

    Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Perum Bulog mempercepat distribusi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga ke tingkat desa.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan percepatan itu diperlukan mengingat jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, ungkap dia, penanggung jawab Bulog yang tersebar di setiap daerah sangat terbatas.

    “Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC [person in charge] dari Bulog itu jumlahnya enggak banyak. Sementara pasar kita banyak,,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (25/8/2025).

    Alhasil, Tomsi meminta agar Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke tingkat desa. 

    “Kenapa? Teman-teman Bulog jumlahnya sedikit dan tidak tersebar sampai ke ujung-ujung desa tadi,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut dia, setiap Pemda untuk segera melakukan jemput bola dalam penyaluran program SPHP. Menurutnya, sejumlah langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, sehingga penyaluran bisa berjalan optimal.

    Dalam kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan bahwa para pedagang di pasar tradisional sulit mengakses aplikasi Klik SPHP sebagai syarat wajib membeli SPHP. Namun, jaringan internet, keterbatasan perangkat, hingga tidak tidak terbiasa mengoperasikan sistem Klik SPHP menjadi kendala bagi pedagang.

    Tomsi mengusulkan agar Bulog mengambil kebijakan dengan membuat pernyataan manual agar pedagang bisa membeli beras SPHP dan mengimbau agar Bulog segera melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis (juknis).

    “Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.

    Data Bulog menunjukkan, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir Desember 2025.

    Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan penanggung jawab Bulog di setiap daerah telah ditugasi untuk membantu pedagang pasar dalam membeli beras SPHP.

    “Jadi PIC tersebut akan membantu pedagang secara offline, dan kemudian dikembalikan akunnya kepada pedagang, dan membuat surat pernyataan bahwa dia adalah PIC yang ditunjuk,” ujar Rini.

    beras bulog

    Rini memastikan, kegiatan yang dilakukan penanggung jawab Bulog ini tetap mematuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan juknis.

    Sementara itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengakui penyaluran program beras SPHP belum berjalan optimal.

    “Kalau berdasarkan Juli—Desember penyalurannya dari Bulog sekitar 70.519 atau 5,33%. Jadi memang per hari penyaluran SPHP ini masih sangat rendah,” kata Andriko.

    Namun, Bapanas menargetkan penyaluran SPHP dapat mencapai di kisaran 7.000–9.000 ton per hari agar harga beras segera di pasar terkendali.

    Untuk meningkatkan penyaluran beras SPHP, Bapanas mengimbau agar Perum Bulog untuk memperbanyak outlet saluran, mulai dari jumlah pasar dan pedagang pasar di seluruh Indonesia, jumlah ritel modern, dan jangkauan semua wilayah.

    Selain itu, sambung dia, Bulog juga diminta untuk memasifkan gerakan pangan murah (GPM) setiap minggu atau setiap hari oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, TNI dan Polri, serta instansi pemerintah lainnya.

    Berikutnya, tambah Andriko, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP yang dapat dibantu dinas pangan atau perdagangan dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Pak Sekjen menggarisbawahi PIC kita [Bulog] terbatas, tetapi ini harus dilaksanakan agar yang sulit untuk melakukan aplikasi dapat didampingi oleh mitra,” ujarnya.

    Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan pendampingan dan sosialisasi kepada mitra penyalur beras SPHP, terutama terkait aplikasi klik SPHP.

    “Mengingat keterbatasan sarana-prasarana kendaraan dan SDM, Bulog dapat bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk pendistribusian beras SPHP ke mitra penyalur beras SPHP,” lanjutnya.

    Lalu, sambung dia, melakukan publikasi penyaluran SPHP beras secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui publik. Serta, segera menyusun juknis terkait pembelian SPHP oleh pedagang pasar secara manual.

    “Ini mungkin juknisnya nanti akan kita susun Pak Sekjen dan kita akan bawa ke rakortas karena juknisnya harus disetujui dalam rakortas [rapat koordinasi terbatas],” pungkasnya.

  • Bulog tegaskan komitmen perkuat peran strategis pangan nasional

    Bulog tegaskan komitmen perkuat peran strategis pangan nasional

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) menunjukkan beras program SPHP kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, pada 22–23 Agustus 2025, Jakarta, Jumat (22/8/2025). ANTARA/HO-Humas Bulog

    Bulog tegaskan komitmen perkuat peran strategis pangan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 07:00 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan stok, penyerapan hasil petani, serta distribusi beras demi stabilitas harga dan kesejahteraan rakyat.

    “Kami akan terus hadir di tengah masyarakat baik melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebagai solusi terjangkau maupun produk premium befood untuk segmen menengah atas,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

    Rizal juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” ujarnya.

    Ia menjelaskan peran strategis Bulog sebagai penyedia pangan pokok nasional antara lain melalui beras SPHP sehingga menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    Bulog juga memperkenalkan produk premium Befood Setra Ramos dan Befood Punokawan yang kini telah tersedia di berbagai jaringan ritel modern.

    Kehadiran lini produk itu menunjukkan komitmen Bulog dalam menghadirkan pilihan pangan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Perum Bulog turut berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, pada 22–23 Agustus 2025.

    Acara itu menjadi bagian dari perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia sekaligus dukungan nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan nasional.

    Festival ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. 

    Pada momentum itu juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dan PT SRC Indonesia Sembilan mengenai perluasan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) hingga ke 10.000 toko SRC di seluruh Indonesia.

    Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan mitra resmi Bulog yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan distribusi pangan murah dan berkualitas ke masyarakat.

    Melalui RPK, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan produk pangan lainnya dengan harga yang stabil.

    Sumber : Antara

  • Mentan pastikan operasi pasar tekan harga beras dan lindungi konsumen

    Mentan pastikan operasi pasar tekan harga beras dan lindungi konsumen

    Arsip foto – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Harianto

    Mentan pastikan operasi pasar tekan harga beras dan lindungi konsumen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan operasi pasar beras bersama Perum Bulog di seluruh Indonesia sebagai upaya menekan harga sekaligus melindungi konsumen dari lonjakan harga beras.

    Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Minggu menegaskan pemerintah tidak tinggal diam atas kenaikan harga beras, dengan melakukan operasi pasar bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dengan harga terjangkau.

    Langkah operasi pasar beras dengan harga Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat sekaligus menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.

    “Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar yaitu 1,3 juta ton (beras SPHP), dengan harga Rp12.500 per kg. Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden,” kata Mentan.

    Mentan menegaskan hasil operasi pasar sudah terlihat positif, dengan penurunan harga beras di 13 provinsi, dan diyakini harga akan terus turun seiring berlanjutnya operasi pasar secara berkesinambungan.

    Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan framing yang menyebut pemerintah tidak peduli kenaikan harga beras. Ia menegaskan langkah nyata perlindungan petani serta konsumen melalui berbagai kebijakan strategis dan terukur telah dilakukan.

    Amran menambahkan, kepedulian pemerintah juga diwujudkan dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani sesuai arahan Presiden. Menurutnya hasil dari kebijakan tersebut terlihat dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani semakin baik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami tekanan.

    Selain itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton, sehingga ketahanan pangan semakin terjaga. Angka itu jauh meningkat dibanding tahun 2023–2024 yang hanya 1 juta ton lebih, dimana pada tahun sebelumnya Indonesia mengimpor beras.

    Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu menyesatkan pihak tertentu yang terganggu bisnisnya, karena kebijakan ini sepenuhnya demi kepentingan konsumen, petani, dan rakyat Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan realisasi distribusi beras SPHP mencapai 239,5 ribu ton hingga pekan ketiga Agustus 2025.

    “Total realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang 2025 sampai saat ini sudah menyentuh 239,5 ribu ton,” kata Arief di Jakarta, Jumat (22/8).

    Program SPHP beras tahun 2025 semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun dengan target mencapai 1,5 juta ton. Pada Januari-Februari 2025, realisasi distribusi mencapai 181,1 ribu ton. Lalu, pemerintah memutuskan menghentikan sementara distribusi SPHP saat panen raya agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.

    Setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025. Saat ini realisasi distribusi beras pada tahap ketiga ini telah mencapai 58,4 ribu ton per 22 Agustus 2025.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Beras SPHP disalurkan Perum Bulog melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui Kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), BUMN serta instansi pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Bulog Dapat Suntikan Modal Rp 22,7 T di 2026, Target Serap 3 Juta Ton Beras

    Bulog Dapat Suntikan Modal Rp 22,7 T di 2026, Target Serap 3 Juta Ton Beras

    Jakarta –

    Perum Bulog bakal mendapat modal segar senilai Rp 22,7 triliun tahun depan dari pemerintah. Kucuran modal itu bakal digunakan untuk menopang memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Dalam publikasi terkini Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Minggu (24/8/2025), Bulog disebutkan mendapatkan kucuran modal dari anggaran ketahanan pangan yang dipatok hingga Rp 164,4 triliun dalam RAPBN 2026.

    Pada unggahan di Instagram resmi @pco.ri, disebutkan dana Rp 22,7 triliun akan digunakan Bulog untuk melindungi petani, menyangga stok pangan, dan juga menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, dalam dokumen Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 disebutkan Bulog akan bekerja sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    “Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat non permanen dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme revolving fund dengan biaya rendah,” tulis dokumen tersebut.

    Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana OIP Perum Bulog direncanakan sebesar Rp 22,73 triliun. Dalam pemanfaatan dana OIP, Bulog juga diingatkan untuk menjaga pentingnya tata kelola keuangan dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Salah satu yang akan dilakukan Perum Bulog dengan pendanaan yang difasilitasi OIP tadi adalah melakukan penyerapan gabah dan beras petani dengan target 3 juta ton setara beras.

    “Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tulis dokumen yang sama.

    Selain untuk suntikan modal kepada Bulog, dana ketahanan pangan di 2026 sebesar Rp 164,4 triliun yang dipaparkan PCO, bakal digunakan juga untuk pembangunan lumbung pangan dan penguatan cadangan pangan senilai Rp 53,3 triliun. Dari dana yang sama pemerintah juga akan mengucurkan subsidi pupuk 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun.

    (kil/kil)

  • Menko Airlangga Tunjukkan Bukti Nyata Indonesia Incorporated yang Diusung Prabowo – Page 3

    Menko Airlangga Tunjukkan Bukti Nyata Indonesia Incorporated yang Diusung Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengapresiasi kolaborasi strategis antara PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) dan sejumlah BUMN untuk mendorong mendorong pengembangan UMKM lewat SRC. Kolaborasi swasta, BUMN, dan UMKM pada ajang Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menjadi implementasi Indonesia Incorporated.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menjadi bukti nyata Indonesia Incorporated yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Acara ini [Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025] adalah bukti nyata namanya Indonesia Incorporated. Bapak Presiden meminta kita mendorong Indonesia Incorporated. Artinya, pemerintah, pelaku usaha, UMKM dan media bersama-sama menjaga resiliensi ekonomi Indonesia,” katanya dikutip Minggu (24/8/2025).

    Adapun, acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 digelar pada 22-23 Agustus 2025 di Smesco, Indonesia, Jakarta. Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 merupakan platform kolaboratif tahunan yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.

    Tahun ini, Sampoerna bersama pemangku kepentingan terkait berupaya meningkatkan kapabilitas SDM pengusaha UMKM agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing yang sejalan dengan misi Asta Cita

    Pada kesempatan itu, Airlangga ikut menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Sampoerna melalui Sampoerna Retail Community (SRC) dengan sejumlah BUMN, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Perum BULOG, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Pos Indonesia (Persero).

    Airlangga berharap kerja sama SRC dengan BUMN bisa berkontribusi positif bagi perekonomian nasional pada umumnya dan pemilik toko SRC khususnya. Melalui kerja sama itu, SRC juga diharapkan membantu meningkatkan literasi keuangan termasuk memanfaatkan digital payment dari perbankan nasional. 

    Airlangga menjelaskan, Sampoerna tidak hanya mendampingi toko kelontong melalui  SRC, tetapi juga ada Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) untuk pelatihan kewirausahaan. Pemberdayaan UMKM itu, lanjutnya, perlu terus ditingkatkan karena masih banyak UMKM yang perlu mendapatkan pendampingan.

    “Saya yakin dengan pengalaman Sampoerna (mendampingi UMKM), jika diperlukan akan membuka network dan akses melalui SRC, peluang menjadi wirausaha semakin tinggi,” paparnya.