Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bapanas sebut potensi surplus beras 5 juta ton hingga September 2025

    Bapanas sebut potensi surplus beras 5 juta ton hingga September 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap Proyeksi Neraca Pangan 2025 menunjukkan potensi surplus beras 5 juta ton hingga September sebagai hasil dari produksi nasional yang melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu (27/8), mengatakan berdasarkan data dalam Proyeksi Neraca Pangan yang telah disinergikan dengan Kerangka Sampe Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras diproyeksikan mencapai 28,22 juta ton hingga September 2025

    “Kemudian kebutuhan konsumsi (beras) sampai September (2025) itu 23,21 juta ton. Artinya kalau melihat produksi sampai September dibandingkan dengan kebutuhan, masih ada surplus 5 juta ton,” kata Ketut.

    Bapanas memastikan dinamika ketersediaan beras di pasaran sedang ditangani pemerintah secara kolaboratif dengan mengandalkan intervensi perberasan yang dijalankan konsisten demi menjaga kestabilan pangan nasional.

    Dalam kalkulasi pemerintah, ia mengatakan proyeksi statistik produksi beras dalam negeri sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, menjadi dasar keyakinan tercapainya target ketersediaan beras yang memadai bagi kebutuhan konsumsi masyarakat.

    Meski demikian, Ketut menyoroti pola penyimpanan petani di berbagai daerah sesuai kearifan lokal membuat sebagian beras tidak langsung masuk ke pasar, melainkan ditahan sebagai cadangan rumah tangga produsen dan konsumen.

    “Memang petani kita di beberapa daerah punya pola penyimpanan yang sesuai kearifan lokalnya. Jadi petani itu tidak langsung menjual, ada yang disimpan. Itu tercermin dalam survei kami di 2023 dan 2024 bahwa rumah tangga produsen dan konsumen menyimpan lebih dari 10 persen,” katanya, menjelaskan.

    Ia mengatakan berdasarkan hasil Survei Stok Beras dan Jagung Akhir Tahun 2023 (SSBJAT23) memperlihatkan sebaran ketersediaan beras yang berada di berbagai kategori.

    Secara spesifik ketersediaan beras nasional kala itu berada di rumah tangga produsen dan konsumen 66,34 persen, Perum Bulog 19,60 persen, pedagang 6,74 persen, horeka dan industri 3,72 persen, penggilingan 3,53 persen, hingga Produsen Usaha/Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) 0,07 persen.

    Dengan kondisi tersebut, Bapanas menegaskan surplus beras nasional relatif sangat bagus hingga September 2025, meski pola penyimpanan lokal perlu diperhitungkan agar distribusi beras ke pasar tetap terjaga lancar.

    “Jadi ini harus diperhitungkan sehingga memang kalau produksinya tinggi, barang itu ada, tapi kemungkinan tidak ke pasar, mereka tahan untuk jaga-jaga. Ini tentu tidak bisa dilarang karena merupakan budaya setempat,” kata Ketut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, serta mendukung kesejahteraan warga setempat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    “Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor Bulog Cabang Merauke,” kata Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya yang hadir dalam kegiatan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi; dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

    Dia menyampaikan bahwa Perum Bulog melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Juni dan Juli tahun 2025 kepada para Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial.

    Rizal menyebutkan untuk wilayah Kampung Wanam dan Kampung Wogekel penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 PBP, di mana setiap PBP menerima 10 kg beras, atau total sejumlah 20 kg untuk dua bulan alokasi Juni dan Juli.

    Ia menuturkan penyaluran di kedua kampung tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dari geografis dan cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyaluran.

    Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke, Papua Selatan, Rabu (27/8/2025). ANTARA/HO-Humas Perum Bulog

    Penyaluran di Papua Selatan ini, lanjut Rizal, menjadi bagian dari rangkaian program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan pemerataan akses pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah terluar dan terpencil.

    Kendati demikian, Rizal menegaskan distribusi bantuan pangan hingga ke Papua Selatan adalah bukti kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan masyarakat.

    “Bulog berkomitmen penuh menghadirkan ketersediaan pangan yang merata,” tegas Rizal,

    Ia mengatakan kehadiran Bulog di Merauke membuktikan distribusi bantuan tidak hanya terfokus di kota besar atau wilayah barat Indonesia, tetapi benar-benar menjangkau pelosok negeri, termasuk Papua Selatan.

    Lebih lanjut Rizal menyebutkan Kantor Bulog Cabang Merauke memiliki wilayah operasional meliputi lima kabupaten, yaitu Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo dengan jumlah penerima sebanyak 65.774 PBP.

    Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Juni dan Juli di Kantor Bulog Cabang Merauke telah mencapai 989.560 kg atau 75,22 persen dari total pagu dua alokasi.

    “Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, program bantuan pangan ini juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Papua Selatan,” ucap Rizal.

    Ia menambahkan bahwa dengan dukungan lintas kementerian, penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Bulog dan kementerian terkait dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tanpa terkecuali,” kata Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas: Intervensi pemerintah stabilkan harga beras di 196 daerah

    Bapanas: Intervensi pemerintah stabilkan harga beras di 196 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan distribusi merata berhasil menjaga stabilitas harga beras di 196 kabupaten/kota, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pangan terjangkau.

    “Terkait fluktuasi harga beras di pasaran saat ini, program intervensi telah pemerintah lakukan sejak Juli 2025 antara lain program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa intervensi pemerintah meliputi penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan beras, yang menjadi instrumen utama keseimbangan pasokan dan harga beras nasional.

    Ia menyebutkan data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan rata-rata harga beras medium sama atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) meningkat 26 persen sejak akhir Juli hingga Agustus.

    Pada akhir Juli tercatat 155 kabupaten/kota dengan harga beras medium stabil, kemudian pada minggu keempat Agustus jumlah tersebut meningkat menjadi 196 kabupaten/kota dengan harga lebih terkendali.

    Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sekitar 360 ribu ton beras untuk 18,27 juta keluarga selama dua bulan yakni Juni dan Juli 2025 sebagai stimulus ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, SPHP beras periode Juli-Desember 2025 menargetkan penyaluran 1,3 juta ton, dengan realisasi harian Perum Bulog saat ini mampu mencapai lebih dari 7 ribu ton di berbagai wilayah.

    Ketut mengatakan distribusi beras SPHP terus dimasifkan di pasar rakyat maupun ritel modern agar penyebarannya lebih merata, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika menekankan pentingnya perhatian penuh pada perkembangan harga beras medium. Kondisi harga beras medium penting distabilkan bagi masyarakat secara luas.

    “Intinya Ombudsman akan mendalami persoalan ini. (Mulai) dari siapa yang bertugas untuk melakukan stabilisasi pada saat ketersediaan (beras) terbatas dan harga sedang melonjak. Itu sudah jelas, itu ranahnya Badan Pangan Nasional,” kata Yeka.

    Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan komitmennya dalam upaya pemerintah memasifkan program intervensi perberasan.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, program SPHP beras akan terus digenjot hingga Desember. Misalnya sebelum Desember sudah mencapai 1,3 juta ton, akan kami ajukan kembali untuk target tambahannya. Stok beras pemerintah sangat besar saat ini,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan tinjau stok dan stabilitas harga beras di Pasar Bulu Semarang

    Mentan tinjau stok dan stabilitas harga beras di Pasar Bulu Semarang

    Sabtu, 23 Agustus 2025 12:37 WIB

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

    Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:43 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    “Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

    Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    “Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

    Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

    Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

    Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

    Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

    “Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

    Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.

    Sumber : Antara

  • Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:29 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan masyarakat yang membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak perlu difoto, karena mekanisme pembelian hanya melalui pemesanan sederhana tanpa syarat tambahan yang memberatkan.

    “Enggak ada. Sekarang udah nggak ada itu, isu-isu aja tuh,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Rizal meluruskan isu pembelian beras SPHP harus difoto, dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah berlaku dalam mekanisme distribusi.

    Menurutnya kebijakan yang sempat beredar mengenai kewajiban foto bagi pembeli justru berasal dari program bantuan pangan beras 10 kilogram, bukan dalam penyaluran beras program SPHP yang juga dilakukan Bulog.

    Ia menegaskan, pembelian beras SPHP hanya melalui mekanisme pemesanan biasa tanpa foto pembeli, karena sistem distribusinya memang disederhanakan agar tidak memberatkan masyarakat maupun pengecer.

     “Itu yang foto tuh bantuan pangan. SPHP enggak? Banpang (bantuan pangan) itu yang di foto,” tuturnya.

    Rizal menjelaskan, aplikasi Klik SPHP hanya mencatat pesanan sebagai bentuk ketelusuran, sehingga Bulog bisa mengetahui siapa pemesan, jumlah yang diminta, dan jalur distribusinya.

    Sistem ini, lanjutnya, dipastikan lebih efisien dan ramah bagi pengecer, terutama mereka yang berusia lanjut, tanpa harus terbebani proses dokumentasi seperti foto pembeli.

    Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir atau bingung terhadap isu kewajiban foto saat membeli beras SPHP, karena mekanisme distribusi berjalan normal dan sederhana.

    Rizal juga menegaskan pihaknya terus menyempurnakan sistem distribusi beras SPHP, dengan memastikan keterjangkauan, ketepatan sasaran, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog ditarget menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

    Sumber : Antara

  • Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan proses penyaluran beras impor yang tersimpan di gudang BUMN pangan tersebut sudah mengikuti sistem FIFO (first in first out) untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

    “Semua kan sudah proses, sedang proses. Ya ini sedang proses. Jadi, kita kan menggunakan sistem kalau pergudangan FIFO, first in first out,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Bahkan dia menyampaikan sebelum dipasarkan, beras impor diperiksa secara ketat, termasuk kebersihan, kemungkinan kutu, hingga uji kelayakan konsumsi, untuk memastikan produk aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

    “Kalau nggak dikeluarin nanti rusak, busuk, nanti negara rugi. Iya nggak? Oleh karena itu harus dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan dicek dulu kebersihannya. Dicek dulu ada kutunya apa enggak. Dicek dulu berkuman atau tidak. Itu dilakukan tahapan-tahapan itu,” ujarnya.

    Setelah melewati pemeriksaan, beras dibersihkan, dikemas, kemudian disalurkan melalui berbagai skema distribusi, termasuk bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dirut Bulog juga mengungkapkan sebagian besar beras impor sudah tersalurkan melalui berbagai jalur, sehingga sisa stok yang ada di gudang kini tinggal sedikit dan terus dipantau ketat.

    “Ya sudah, sekarang di pasaran kan sebagian beras itu. Sekarang tinggal sedikit. Kan sudah dipakai sama bantuan pangan, dipakai untuk SPHP, kan sudah habis banyak itu,” tuturnya.

    Penyaluran beras impor diprioritaskan agar tidak terjadi penumpukan, sekaligus mendukung stabilitas harga beras di pasar, sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan kebutuhan masyarakat.

    Meski begitu, Rizal belum menyebutkan jumlah stok beras impor yang dikelola di gudang Perum Bulog.

    “Jumlahnya berapa? Ntar gue cek dulu nanti ya. Nanti gue kabarin deh,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bulog menegaskan perannya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, bukan menentukan asal beras, sehingga penyaluran beras impor sepenuhnya mengikuti instruksi Bapanas dan kementerian terkait.

    Dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik, Bulog memastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur, menjaga kualitas, dan mendukung stabilitas pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyoroti stok beras impor yang lama dikeluarkan dari gudang Bulog.

    Titiek menegaskan pentingnya prinsip first in, first out (FIFO) agar beras lama segera disalurkan ke masyarakat sebelum kualitasnya menurun.

    Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dalam forum tersebut, Ia mempertanyakan alasan Bulog menahan stok lama di gudang, sementara yang baru justru lebih dulu dikeluarkan. Karena itu, ia mendesak Bulog segera menyalurkan beras lama terlebih dahulu sebelum kualitasnya menurun lebih jauh.

    “Kenapa harus ditahan-tahan ya Pak? Ya ini tolong dijadikan perhatian, untuk apa namanya manajemen dari pada perputaran stok Bulog ini? Mana yang first in, first out lah itu, ya jangan yang terakhir masuk yang dikeluarin dulu gitu,” kata Titiek.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    “Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

    Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    “Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

    Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

    Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

    Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

    Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

    “Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

    Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog-Kodaeral IV gelar gerakan pasar murah di Batam

    Bulog-Kodaeral IV gelar gerakan pasar murah di Batam

    ANTARA – Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Kepulauan Riau menggandeng Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam untuk menggelar gerakan pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok di wilayah setempat. Kacab Bulog Batam Guido XL Pereira di Batam, Selasa (26/8) menyebut pihaknya menyiapkan sebanyak 2 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 500 kilogram beras premium, 50 ikat telur ayam, 20 kilogram gula, dan 20 liter minyak goreng. (Angiela Chantiequ/Soni Namura/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan sistem pemesanan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui WhatsApp bagi pengecer, sebagai inovasi mempermudah transaksi, terutama untuk pedagang lanjut usia yang kesulitan menggunakan aplikasi digital.

    “Memang banyak masyarakat sebagian yang pengecer-pengecer itu kan kalau di kampung-kampung yang jualan sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah kita,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Rizal menjelaskan ke depan pengecer atau pedagang pasar akan dipermudah tanpa harus menggunakan aplikasi Klik SPHP, karena dinilai menyulitkan pengecer lansia, sehingga pemesanan dapat dilakukan lebih mudah.

    “Kemarin waktu kami cek di Semarang bersama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) kan (pedagang) sudah usia 75, 72, rata-rata kepala 7. Mbah-mbah, itu main handphone kan nggak bisa,” ujarnya.

    Bulog bakal menugaskan pegawai sebagai penanggung jawab di setiap pasar, untuk mengoordinasi pesanan dari pengecer, sehingga transaksi tetap terdata dan tidak menyulitkan pedagang berusia lanjut.

    Sistem baru ini memungkinkan pengecer cukup mengirim pesan WhatsApp atau menyampaikan langsung pesanan kepada petugas Bulog, sehingga distribusi beras lebih praktis tanpa hambatan digitalisasi.

    “Nanti dia (petugas Bulog) yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi, pengecernya nggak usah pake aplikasi tapi cukup WA aja dia, WA. Mas saya hari ini pesan sekian, nanti yang mesanin yang kita tunjuk itu,” tutur Rizal.

    Dijelaskan mekanisme pemesanan tetap dilengkapi kuasa dari pengecer kepada petugas Bulog yang ditunjuk, guna menjamin keabsahan pesanan dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi beras SPHP.

    Dirut Bulog juga menegaskan sistem ini tengah diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk revisi kebijakan, agar menjadi solusi praktis sekaligus menjaga ketertiban distribusi beras di pasar tradisional.

    Bulog memastikan penerapan sistem digitalisasi ini tetap sederhana, dengan prioritas efisiensi distribusi, akurasi data pesanan, dan kemudahan akses bagi pengecer, khususnya yang berusia lanjut.

    Melalui inovasi tersebut, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin lancar, terkontrol, dan inklusif, sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan mekanisme pendataan modern berbasis digital.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.