BUMN: Perum BULOG

  • Beras SPHP Masuk Ritel Modern, Harga Rp 62.500

    Beras SPHP Masuk Ritel Modern, Harga Rp 62.500

    Jakarta

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menghimpun pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk eskalasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

    Targetnya kepada 214 kabupaten/kota yang masih ada fluktuasi harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) selama bulan Agustus lalu.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menuturkan stok beras SPHP untuk ritel modern perlu terus diperkuat, terutama bagi titik-titik strategis pada 214 kabupaten/kota. Ini untuk mengimbangi adanya pergeseran distribusi perberasan ke pasar tradisional.

    Beras SPHP yang dijual di ritel modern akan mengikutii harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/kg. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, maka harganya Rp 62.500.

    “Penting bagi pemerintah mengupayakan distribusi beras SPHP ke ritel modern juga. Selama ini ritel modern itu sebagai penyeimbang harga. Price maker. Artinya di ritel modern harganya sesuai dengan HET, itu pasti. Maka di pasar rakyat harganya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan ritel modern. Kalau ritel modern sudah terpenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya harga beras di pasar rakyat minimal flat,” jelas Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

    Adapun 214 kabupaten/kota yang menjadi target penggencaran beras SPHP tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Dari itu, dilihat secara pembagian wilayah pemberlakuan harga beras SPHP terdiri dari 113 kabupaten/kota di Zona 1, lalu 81 kabupaten/kota di Zona 2, dan 20 kabupaten/kota di Zona 3.

    Menilik pada Panel Harga Pangan NFA, jumlah daerah secara mingguan yang mengalami penurunan harga sesuai atau di bawah HET terjadi peningkatan. Pada minggu ketiga Agustus yang merupakan momentum penyesuaian HET beras medium masih terdapat 167 kabupaten/kota.

    Terbaru, di minggu pertama September jumlah daerah yang tercatat memiliki rerata harga beras medium sesuai atau di bawah HET meningkat 49,8 persen menjadi 246 kabupaten/kota.

    Realisasi penjualan beras SPHP untuk periode Juli-Desember per 3 September telah mencapai 126,2 ribu ton. Realisasi penjualan harian terus digenjot oleh Bulog. Dalam seminggu terakhir realisasi harian memiliki rerata di angka 5,9 ribuan ton. Capaian tertinggi di 30 Agustus yang menyentuh angka 9,7 ribu ton dalam sehari.

    Ketut juga meminta penyaluran beras SPHP turut memenuhi kanal-kanal lainnya yang sudah ditetapkan. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga dapat diandalkan sebagai salah satu kanal salur beras SPHP.

    “Saya meminta dengan sangat agar pelaksanaan SPHP-nya diperkuat dan kolaborasi bulog dengan pemda agar segera dilakukan setelah rapat ini. Optimalkan distribusi beras SPHP ke ritel modern dan juga ke pasar rakyat. Begitu di ritel modern terpenuhi, banyak beras SPHP-nya, maka dengan sendirinya nanti harga beras minimal diam dan mengarah ke bawah,” terang Ketut.

    “Nah setelah ritel modern penuh, pasar rakyat sudah ada juga, baru GPM secara masif itu akan berdampak sekali terkait dalam rangka mengendalikan harga beras medium,” sambungnya.

    Pasokan ke jaringan ritel

    Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan upaya pemerintah untuk menggelontorkan beras SPHP ke jaringan ritel modern memang sangat diperlukan.

    Selain sebagai penyeimbang harga beras di pasar tradisional, ketersediaan jenis beras yang beragam dengan harga terjangkau di ritel modern cukup penting sebagai alternatif pilihan masyarakat.

    “Beras SPHP juga perlu ada di ritel modern. Jadi masyarakat punya preferensi beragam dan tidak hanya disuguhi pilihan beras dengan spesifikasi khusus yang harganya cukup tinggi. Pemerintah pun akan mengatur regulasi beras khusus ini. Kalau kata Bapak Menko Pangan, harga beras khusus memang tidak diatur pemerintah, tapi produsen harus memegang sertifikat izin edar yang dikeluarkan pemerintah,” sebut Arief.

    Selanjutnya, untuk kemudahan distribusi beras SPHP ke depannya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan telah ada relaksasi alur proses untuk mengatasi kendala di pasar tradisional. Bulog pun dijelaskannya akan membantu pemerintah daerah untuk penyaluran beras SPHP, terutama yang menemui kendala geografis.

    “Ini menjadi concern kita (agar) minggu ini kita fokus bagaimana kita bisa menurunkan harga di 214 kabupaten/kota. Jadi silahkan digelontorkan. Kemudian terkait dengan kendala di pasar, kita sudah membuat relaksasi. Pengecer pasar (bisa) ajukan manual. Nanti tim dari Bulog akan meng-input (Klik SPHP) sesuai dengan user dari masing-masing pengecer tadi,” beber Suyamto.

    “Dari 214 kabupaten/kota itu, memang ada sekitar 10 kabupaten/kota yang sampai saat ini belum bisa dijalankan beras SPHP. Ini kebanyakan di Papua karena memang biaya angkut dari gudang Bulog ke lokasi-lokasi tersebut sangat tinggi. Jadi kami mengusulkan kita buka gudang filial di situ,” tuturnya.

    Menurutnya, gudang filial tersebut dapat berperan sebagai gudang transit stok beras Bulog. Lokasi sebaiknya sudah berada di radius yang lebih dekat di dalam kabupaten/kota. Gudang ini dapat berupa aset kantor dinas daerah setempat, TNI atau Polri. Skema ini diharapkan dapat mempermudah distribusi ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis.

    (ada/hns)

  • Mentan Minta Bulog Gelontorkan Beras Premium di Operasi Pasar

    Mentan Minta Bulog Gelontorkan Beras Premium di Operasi Pasar

    Jakarta

    Harga beras telah mengalami kenaikan, terutama di ritel modern. Untuk menekan harga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Perum Bulog untuk operasi pasar menjual beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Selain itu, Amran juga meminta Perum Bulog menjual beras jenis premium di operasi pasar. Harga beras jenis premium dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.900/kg, jika kemasan 5 kg Rp 74.500/kg.

    “Itu kita kejar (dengan) operasi pasar, operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton (beras SPHP) operasi pasar,” kata dia ditemui di DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Amran juga memerintahkan agar penjualan beras pada operasi pasar ditingkatkan, makanya perlu beras jenis premium Bulog digelontorkan juga. Walaupun sebenarnya secara bisnis, Bulog memang selama ini menjual beras jenis premium.

    “Nah ini Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium. Kan mereka juga sudah jual,” tambahnya.

    Untuk harga beras SPHP dijual seharga sesuai HET yakni Rp 12.500/kg, untuk 5 kg maka Rp 62.500. HET SPHP lebih murah dengan dengan HET beras medium yang ditentukan Rp 13.500/kg.

    Sebagai informasi, 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

    Walaupun sebenarnya, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025. BPS menyebut tekanan inflasi pada komoditas ini relatif turun.

    “Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.

    Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.

    (kil/kil)

  • RI Mempercepat Target Swasembada Beras

    RI Mempercepat Target Swasembada Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis target swasembada beras yang dicanangkan Kepala Negara bakal terwujud lebih cepat.
     
    Kala itu, Amran menyatakan stok beras nasional telah mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
     
    “Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” kata Amran saat memberikan keterangan di Istana Negara.
     
    Bermodal capaian tersebut, Pemerintah Indonesia diperkirakan akan mampu mencapai swasembada beras dalam kurun kurang dari 4 tahun seperti yang pernah digaungkan oleh Presiden Prabowo.
     
    “Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” ujar Mentan Amran.
     
    Mentan menegaskan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.
     
    “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
     
    Pada waktu bersamaan, Amran juga menuturkan tingkat kesejahteraan petani di dalam negeri meningkat yang tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang melesat hingga 122% atau di atas target pemerintah.
     
    Dia lantas menyebut bahwa sejak Januari 2025 Indonesia telah menghentikan impor beras. Langkah tersebut disebut turut memengaruhi harga beras dunia yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.
     
    “Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

    Amran menjelaskan, produksi beras nasional hingga September 2025 diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton, seiring stok beras di Perum Bulog yang disebut mencapai 4,2 juta ton.
     
    Area Panen Meningkat
     
    Proyeksi surplus beras pada tahun ini relatif sejalan dengan data mengenai area luas panen padi yang sepanjang tahun ini cenderung meningkat.
     
    Mengutip berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (1/9/2025), area luas panen padi sepanjang Januari—Juli 2025 mencapai 7,2 juta hektare atau naik 15,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
     
    Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Edy Mahmud, potensi luas panen padi 3 bualn setelahnya atau pada periode Agustus—Oktober 2025 diperkirakan 3,02 juta hektare.
     
    Dengan demikian, proyeksi luas panen padi sepanjang Januari—Oktober 2025 diperkirakan mencapai 10,22 juta hektare atau meningkat 11,9% dibandingkan dengan Januari—Oktober 2024.
     
    “Potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen petani, dan lain-lain,” kata Edy.
     
    Berdasarkan luas area panen, BPS memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai 53,87 juta ton gabah kering giling. Jumlah itu meningkat 12,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
     
    Dengan produksi GKG tersebut, jumlah produksi beras nasional untuk periode yang sama pada tahun ini diperkirakan mencapai 31,04 juta ton atau naik 12,16% dibandingkan dengan periode Januari—Oktober 2024.
     
    Dengan proyeksi luas panen dan produksi GKG yang menyamai atau bahkan melebih capaian tahun lalu, produksi beras Indonesia tahun ini sudah melampaui capaian pada 2024 yang menurut data BPS mencapai 30,62 juta ton. (*)

  • Menko Zulhas Klaim Pasokan Pangan Aman meski Ada Aksi Unjuk Rasa

    Menko Zulhas Klaim Pasokan Pangan Aman meski Ada Aksi Unjuk Rasa

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim bahwa pasokan pangan aman meski ada aksi demonstrasi yang terjadi dalam dalam beberapa waktu belakangan ini.

    “Nanti kita lihat (dampaknya). InsyaAllah kalau soal pangan lancar, ya,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 2 September.

    Zulhas sapaan akrab dia juga mengungkapkan pemerintah telah meminta agar Perum Bulog mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Saya juga menyampaikan tadi agar Bulog dan daerah, mempercepat yang sudah diputuskan penyaluran SPHP 1,3 juta. Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dirinya meminta penyaluran dilakukan langsung ke pasar-pasar tradisional agar penyerapannya lebih cepat.

    “Kalau bazar kan lama nyerapnya ya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kecamatan ada, tiap kabupaten ada,” jelasnya.

    Saat ini, sambung Zulhas, sudah ada 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang telah berjalan. Meskipun diakuinya belum lengkap.

    “Percepatan Kopdes Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah kita target 10.000, memang sudah bisa kita capai 10.000, tapi gerainya belum lengkap. Karena ada satu lagi yang kita akan selesaikan agar nanti bisa memakai plafon kredit dari Himbara itu,” ucapnya.

  • Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memproyeksikan serapan beras dapat mencapai 1 juta ton pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pada November 2025 atau 2 bulan ke depan.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan hingga saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 3,9 juta ton.

    Jumlah tersebut akan disalurkan pemerintah melalui program penyaluran dan operasi pasar, salah satunya gerakan pangan murah di berbagai daerah.

    “Harapannya yang ini keluar [disalurkan], nanti panen 2 bulan lagi kita sudah bisa menyerap lagi. Serapan ke depan ini estimasinya sekitar 1 juta ton,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemerintah tengah berupaya melakukan stabilisasi harga beras, khususnya di 214 kabupaten/kota yang masih memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) saat ini.

    Rizal menjelaskan, dalam gerakan pangan murah yang digelar secara serentak beberapa hari lalu, pihaknya mengalokasikan sekitar 7 ton beras untuk satu kecamatan di tiap kabupaten/kota.

    Menurutnya, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program tersebut.

    “Tadi baru dirapatkan dengan Pak Mentan dan Pak Sekjen Mendagri untuk menindaklanjuti [penyaluran beras] di 214 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga, itu cukup banyak. Jadi stok cukup, bahkan lebih,” ujar pensiunan TNI berpangkat mayor jenderal ini.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional masih sangat aman hingga akhir tahun 2025.

    Pemerintah, kata Amran, tengah mempercepat optimalisasi lahan dan program cetak sawah untuk memastikan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    “Kalau cetak sawah selesai secara bertahap selama 3 tahun berturut-turut, ini akan membuat swasembada ke depan sustain, berkelanjutan,” ujar Amran usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (25/8/2025).

  • 300.000 Beras Bulog di Gudang Terancam Rusak, Mentan Bilang Begini

    300.000 Beras Bulog di Gudang Terancam Rusak, Mentan Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bakal melakukan sejumlah cara untuk menjaga kualitas beras dan memperbaiki pola distribusi bahan pangan utama ini.

    Amran menyampaikan bahwa penjagaan mutu beras nasional terus dilakukan oleh Perum Bulog sejak proses penyerapan gabah dari petani.

    “Kita perbaiki mulai dari serapan. Bahan bakunya, penyimpanannya kita perbaiki. Kemudian distribusinya,” kata Amran kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Terkait proses distribusi beras, Amran mengatakan bahwa perbaikan berlangsung dari hulu ke hilir. Dia mengeklaim distribusi pupuk dan benih padi saat ini sudah cukup baik, sedangkan sistem irigasi sedang dibenahi dan ditargetkan rampung pada tahun depan. 

    Dia melanjutkan bahwa aspek lainnya mencakup alat dan sistem pertanian (alsintan) dan optimalisasi lahan (oplah) yang dinilai telah mumpuni.

    Dengan demikian, proses cetak sawah baru terus berjalan, sehingga pihaknya berharap ekosistem pangan nasional dapat terwujud.

    “Pekerjaan terakhir kita, kita membangun ekosistem pangan yang sehat. Tinggal di hilir. Kalau ini hilir selesai, ekosistem pangan sudah selesai, dari hulu ke hilir kita benahi,” tutur Amran.

    Adapun, kualitas beras tengah menjadi sorotan, salah satunya dari Ombudsman RI yang menyampaikan bahwa 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi (disposal).

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun.

    Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

    “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa realisasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun ini.

    “Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303.187 ton atau setara 20,21%,” kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan telekonferensi hari ini.

  • Beras SPHP Masuk Ritel Modern, Harga Rp 62.500

    Bos Bulog Buka Suara soal Keluhan Beras SPHP Rusak

    Jakarta

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi keluhan kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang rusak. Hal ini muncul usai Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut kemungkinan kerusakan beras terjadi di gudang Bulog.

    Pihaknya berencana mengajak media untuk melihat langsung gudang penyimpanan Bulog dalam waktu dekat. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui prosedur perawatan hingga pengemasan beras dilakukan secara profesional di gudang Bulog.

    “Jadi rencana kami, hari Jumat akan mengajak teman-teman media untuk melihat di gudang Bulog itu bagaimana sih proses pemeliharaan beras di gudang itu seperti apa. Dari pemeliharaan bulanan, pemeliharaan tiga bulan, pemeliharaan enam bulan, dan seterusnya. Termasuk bagaimana proses packaging (pengemasan),” kata Rizal di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Rizal memastikan dalam proses pengemasan, beras di gudang Bulog tidak berkutu, bersih, berbau hingga berwarna. Menurutnya, transparansi penting sehingga publik mengetahui proses penyimpanan hingga pengemasan beras di Bulog dilakukan sesuai prosedur.

    “Packaging supaya betul-betul beras itu bersih, tidak berkutu, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan lebih dijelaskan detail kepada teman-teman langsung on the spot, sehingga teman-teman langsung bisa menyampaikan ke publik nasional bahwa kita, Bulog, betul-betul profesional. Sesuai dengan prosedur dan mengutamakan untuk kepentingan rakyat,” terangnya.

    Saat ditanya lebih lanjut terkait meyakinkan masyarakat soal kualitas beras SPHP, Rizal menjamin Bulog telah menjalankan standar operasional semaksimal mungkin.

    “Ya, kami maksimalkan, semaksimal mungkin. Sesuai dengan SOP kami yang diberikan oleh Bapanas itu yang kami pegang. Nah prosedur-prosedur, juknis-juknis (petunjuk teknis) itu yang kami pegang, dan kami lakukan supaya menjamin bahwa semua beras yang dikeluarkan Bulog adalah beras yang baik,” terangnya.

    Untuk pernyataan Mentan soal potensi kerusakan beras di gudang Bulog, Rizal menyebut untuk mengajak publik melihat langsung kondisi di lapangan. “Tadi saya sudah jelaskan. Nanti kita sama-sama lihat di gudang,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespons keluhan kualitas beras SPHP. Ia menegaskan jika masyarakat mendapatkan beras SPHP rusak, bisa langsung ditukar.

    Menurut Amaran hasil produksi beras dari petani bagus. Jika terjadi kerusakan pada beras SPHP, kemungkinan karena masalah penyimpanan di gudang Bulog.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun sudah di kemasannya dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    (rea/ara)

  • Bos Bulog Buka Suara soal 300.000 Ton Beras di Gudang Terancam Rusak

    Bos Bulog Buka Suara soal 300.000 Ton Beras di Gudang Terancam Rusak

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum bulog buka suara perihal stok beras di gudang Bulog yang dikhawatirkan mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi atau disposal.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan yang bagus, seraya menekankan bahwa pemeliharaan stok terus dilakukan secara berkala.

    “Bagus [keadaannya], nanti teman-teman media akan kami bawa lihat ke gudang, supaya melihat kondisi beras kita dan pemeliharaannya seperti apa, baik pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Terkait masih adanya stok beras dari aktivitas impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal mengatakan bahwa proses penyaluran terus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, beras tersebut menjadi bagian dari penyaluran program bantuan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat hingga periode Juli 2025.

    Saat ini, Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah telah mencapai 99%, sementara 1% sisanya merupakan penyaluran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Terutama di 3T tersebut, termasuk yang daerah-daerah rawan konflik seperti di Papua Pegunungan dan lain sebagainya. Ini yang juga sedang kami upayakan dengan satgas-satgas yang ada di depan,” tutur purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menggencarkan program gerakan pangan murah di 214 kabupaten/kota Tanah Air. Program itu dipastikan terus berjalan seiring dengan pengelolaan stok beras yang dilakukan Bulog.

    Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI mengungkapkan bahwa kondisi 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi alias disposal.

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun.

    Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

    Khusus beras impor, Yeka menyebut bahwa stok yang tersisa itu merupakan hasil impor yang terakhir kali dilakukan tahun lalu, yakni antara periode Juni—Juli 2024.

    “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon.

  • Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi stok beras premium di ritel masih kosong. Menurut Amran, kondisi tersebut bukan menggambarkan fenomena kelangkaan beras.

    Amran menilai fenomena kelangkaan beras dapat dilihat dari antrean masyarakat membeli beras serta produksi yang menurun, sedangkan produksi beras terus membaik. Amran menerangkan stok di ritel yang kosong karena adanya pergeseran pola distribusi beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan naik 12,16% menjadi 31,04 juta ton. Sementara, potensi produksi sepanjang Agustus-Oktober 2025 mencapai 9,11 juta ton atau naik 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Mungkin yang Anda maksud ada premium yang karena ada masalah kemarin dan sekarang mulai membaik. Ada yang kosong satu dua itu tidak masalah bagi republik ini. Ini karena terjadi pergeseran,” kata Amran di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Penggilingan Pasok Beras ke Pasar Tradisional

    Amran menerangkan saat ini penggilingan padi kecil turut mensuplai beras ke pasar tradisional. Pasokan beras premium yang berkurang di ritel modern membuka peluang bagi penggilingan kecil untuk mendapatkan suplai gabah yang sebelumnya lebih banyak diserap industri besar.

    “Ini ada pola pergeseran, ini mengisi ruang pasar tradisional dari pabrik kecil ke pasar tradisional, yang dulu didominasi biasanya banyak itu dari pabrik besar ke modern ini ada pergeseran sedikit ke pasar tradisional dan itu di beberapa media dimuat bahwa pasar tradisional omzetnya meningkat. Jadi bukan langka ya, beras banyak,” terang Amran.

    Amran menjelaskan kapasitas giling penggilingan padi kecil di Indonesia sekitar 116 juta ton. Kemampuan ini jauh melebihi produksi nasional yang hanya sekitar 65 juta ton gabah kering panen per tahun.

    “Artinya apa? Pabrik kecil ini mampu menggiling seluruh gabah yang diproduksi di Republik ini. Kemudian ada tambahan kapasitas yang (penggilingan padi) besar dengan (penggilingan padi) sedang 50 juta ton. Kalau yang besar sedang ini menurun produksinya, ini bergeser ke pabrik kecil. Pabrik kecil ini masuk ke pasar tradisional sehingga terjadi pergeseran ya,” terang Amran.

    Beras Premium di Ritel Modern Kosong

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan toko ritel modern masih berhati-hati dalam menjual beras premium. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag telah berkomunikasi dengan pengusaha ritel terkait stok beras yang masih kosong.

    “Kayaknya sih kalau misalnya yang kosong ya saya sudah komunikasi dengan Aprindo juga. Yang mereka masih agak berhati-hati itu terkait dengan beras premium,” kata Direktur Jenderal PDN Iqbal Shoffan Shofwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

    Iqbal mengatakan, langkah ini diambil karena pengusaha ritel masih ingin memastikan kualitas beras premium. Hal ini menyusul adanya kasus beras premium oplosan yang menyeret 212 merek.

    “Mereka melihat dulu packaging beras premium ini sesuai nggak dengan klaim mereka di package-nya. Premium berapa kilo ya sesuai nggak ukurannya, kemudian pecahannya seperti apa. Jangan sampai nanti Aprindo juga perlu berhati-hati, nanti ujung-ujungnya kan konsumen yang akan dirugikan,” terang Iqbal.

    (rea/ara)

  • Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Jakarta

    Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan distribusi pangan dalam kondisi lancar di tengah tingginya tensi Indonesia akibat ricuhnya aksi massa demonstrasi di berbagai daerah.

    “Nanti kita lihat. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata dia singkat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9/2025).

    Saat ini pemerintah terus menggenjot produksi pangan, terutama beras. Ia menyebut, kelebihan produksi tahun ini mencapai 3 juta ton.

    Di sisi lain, kebutuhan beras ini akan cukup tinggi seiring adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu berbagai percepatan program tengah dilakukan pemerintah. Bukan hanya beras, produksi komoditas pangan lainnya juga dilakukan, termasuk daging ayam, telur hingga daging.

    “Makan bergizi itu kan 80 juta itu perlu. Oleh karena itu, perlu percepatan lahan-lahan yang baru, agar produksi kita baik itu pangan, dalam arti seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur, kemudian daging, hortikultura, dan lain-lain,” terangnya.

    “Jadi kita melakukan perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas bisa cepat meningkat,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam menekan harga beras yang tengah meningkat, Zulhas mengatakan telah memerintahkan Perum Bulog mempercepat penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Namun, Perum Bulog tidak bisa sendiri. Zulhas pun memerintahkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran beras SPHP ini.

    “Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar. Kalau bazar kan lama menyerapnya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kota/kabupaten ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, situasi Indonesia memang tengah memanas sejak pekan lalu. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk protes atau tuntutan dari berbagai kebijakan pemerintah hingga tunjangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR).

    Demonstrasi ini sayangnya berakhir ricuh, tak hanya di Jakarta, tetapi daerah lain juga mengalami. Berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan. Bahkan gedung-gedung pejabat juga menjadi sasaran amuk massa.

    (kil/kil)