Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Pekan Depan, Kopdes Merah Putih Bisa Cairkan Pinjaman Secara Bertahap dari Himbara

    Pekan Depan, Kopdes Merah Putih Bisa Cairkan Pinjaman Secara Bertahap dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan dapat mencairkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara bertahap mulai pekan depan.

    Dia menjelaskan bahwa hal ini berlaku seiring ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 terkait alokasi dana untuk pembiayaan tahap awal operasional Kopdes Merah Putih yang sebesar Rp16 triliun. 

    “Sehingga, dengan PMK ini, Himbara sudah bisa mencairkan plafon yang diberikan kepada Kopdes Merah Putih,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (5/9/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pembiayaan dari bank-bank Himbara yakni BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSI ini telah masuk dalam tahap operasional, berdasarkan buku manual tata cara pencairan pinjaman untuk Kopdes.

    Sementara itu, Ferry menyatakan telah ada kerja sama yang disepakati dengan ID Food, Perum Bulog, hingga pihak swasta perihal distribusi barang untuk koperasi, apotek, dan klinik desa.

    “Namun, untuk produk di apotek desa tidak bisa dilakukan dengan sistem konsinyasi. Maka kita lakukan kerja sama dengan swasta agar bisa konsinyasi,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari lintas kementerian/lembaga akan dituntaskan pekan ini. Harapannya, Kopdes dapat beroperasi mulai pekan depan.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa dana APBN yang akan ditempatkan ke Himbara untuk Kopdes Merah Putih pada 2025 dan 2026 mencapai Rp83 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan bahwa sebanyak Rp16 triliun akan dialokasikan melalui saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025, sedangkan sisanya dianggarkan pada 2026.

    “Penempatan dana sebesar Rp83 triliun itu adalah akumulasi dari tahun 2025 dan 2026, yang diperkirakan tahun 2025: Rp16 triliun dan 2026: Rp67 triliun,” kata Deni melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

  • Mendagri dan Mentan Tinjau Pasar Palimo Palembang, Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

    Mendagri dan Mentan Tinjau Pasar Palimo Palembang, Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri menekankan, jika Perum Bulog akan terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujarnya.

    Selain beras, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan lain, khususnya cabai. Karena Kota Palembang bukan daerah penghasil utama cabai, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) menggalakkan gerakan tanam cabai agar tidak bergantung pada pasokan dari luar. Menurutnya, setiap orang sebenarnya mampu memproduksi cabai, baik di pekarangan maupun melalui metode alternatif seperti hidroponik.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan [intervensi],” ucapnya.

  • Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdistribusi dengan baik. Selain itu, beras SPHP juga dipastikan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

    Hal itu ia sampaikan saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara spontan. Ia ingin memantau kondisi lapangan secara langsung tanpa persiapan khusus, sehingga bisa memperoleh gambaran nyata dari situasi yang ada.

    “Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan (intervensi),” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

    “Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Bulog Kuasai 3,9 Juta Ton Stok Beras Nasional, Porsi Impor Cuma 25% – Page 3

    Bulog Kuasai 3,9 Juta Ton Stok Beras Nasional, Porsi Impor Cuma 25% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perum Bulog saat ini menguasai stok beras nasional sebanyak 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri.

    Sedangkan sisanya atau sekitar 25 persen berasal dari pengadaan luar negeri, atau impor beras sesuai penugasan pemerintah pada akhir 2024 silam.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, seluruh stok beras yang dikelola Bulog dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi.

    “Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai Bulog, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses,” ujar dia, Jumat (5/9/2025).

    “Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan dan layak untuk dikonsumsi. Jumlahnya kurang dari 0,1 persen dari total stok yang kami kelola saat ini,” jelas Suyamto.

    Dalam menjaga kualitas beras di gudang, ia melanjutkan, Bulog memiliki prosedur pemeliharaan beras di gudang secara berkala dan memiliki mekanisme pengendalian mutu yang ketat, melalui sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT).

     

  • BULOG Pastikan Kualitas Stok Beras Nasional Tetap Terjaga – Page 3

    BULOG Pastikan Kualitas Stok Beras Nasional Tetap Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menyikapi pemberitaan yang beredar mengenai kualitas beras BULOG, Perum BULOG memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan proporsional. 

    Saat ini Perum BULOG menguasai stok beras sebanyak 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan penugasan Pemerintah pada akhir tahun 2024. Seluruh stok yang dikelola BULOG dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi.

    “Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai BULOG, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses. Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan dan layak untuk dikonsumsi. Jumlahnya kurang dari 0,1% dari total stok yang kami kelola saat ini,” ujar Suyamto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG.

    Dalam menjaga kualitas beras di gudang, BULOG memiliki prosedur pemeliharaan beras di gudang secara berkala dan memiliki mekanisme pengendalian mutu yang ketat melalui sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Mekanisme ini dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan perawatan secara rutin, mulai dari spraying untuk pencegahan hama, fumigasi apabila terdapat indikasi serangan hama, hingga monitoring harian terhadap kondisi gudang dan lingkungan penyimpanan.

    Pemeriksaan laboratorium juga dilakukan untuk memastikan kelayakan konsumsi. Semua langkah ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam memastikan stok beras yang dikelola tetap higienis, aman, dan bermutu.

  • Harga Beras SPHP Lebih Murah dari HET Beras medium – Page 3

    Harga Beras SPHP Lebih Murah dari HET Beras medium – Page 3

    Sementara itu, HET beras medium di pasar tercatat lebih tinggi dibandingkan beras SPHP. Untuk zona 1, harga HET beras medium ditetapkan Rp 13.500 per kg, zona 2 sebesar Rp 14.000 per kg, dan zona 3 mencapai Rp 15.500 per kg.

    Arief menegaskan, penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen. Dengan begitu, stabilitas harga tetap terjaga tanpa merugikan salah satu pihak.

    Lebih lanjut, penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog dilakukan sesuai penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. “Saat ini intervensi stabilisasi pangan kita gencarkan, kami bersama seluruh stakeholder terkait terus menyalurkan beras SPHP,” ujarnya.

    Kebijakan ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menjaga pasokan sekaligus menahan lonjakan harga beras di masyarakat.

     

  • Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ditempuh mengingat pasokan beras SPHP di ritel masih kosong.

    Arief menerangkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran stok beras di gudang Bulog melalui bantuan pangan serta SPHP. Dalam dua bulan terakhir, Arief menyebut Bulog telah menyalurkan 360 ribu ton beras untuk bantuan pangan dan 120 ribu ton beras SPHP. Untuk penyaluran SPHP, Arief memastikan masih terus dijalankan.

    “Sekarang masih terus dijalani terus. Dua bulan, 360 ribu tambah 120 ribu itu kencang nggak? Itu banyak sekali loh,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kanis (4/9/2025).

    Arief menerangkan saat ini penyebaran SPHP telah menyasar ke ritel, BUMN Pangan, hingga outlet modern market. Penyaluran beras SPHP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Saat ini penyaluran beras SPHP langsung ke outlet-outlet yang bermitra dengan Bulog, tidak lagi langsung ke penggilingan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai dapat berpotensi fraud.

    “Kalau dulu 50 kg itu dilepas (ke penggilingan), udah nanti pengirim padinya yang membuat. Ya pasti kecepatannya berbeda. Nah sekarang tugas kita ya udah menggunakan fasilitas yang ada kita percepat,” terang Arief.

    Arief menerangkan saat ini kemampuan Bulog dalam menyalurkan SPHP sekitar 5.500-6.000 ton per hari dengan kemasan 5 kg. Menurutnya, Bulog masih membutuhkan waktu untuk memproduksi SPHP yang sebelumnya dilimpahkan ke penggilingan padi. Padahal Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 10 ribu ton per hari.

    “Kamu kalau tadinya nggak memproduksi, terus habis itu disuruh memproduksi seberapa cepat? Menghidupkan kembali mesin itu lama. Walaupun ini udah termasuk luar biasa kan?” jelas Arief.

    “Kalau kamu mengeluarkan 360 ribu ton tambah 120 ribu ton, itu berapa truk? Itu banyak sekali. 480 ribu ton coba aja dibagi 10. 480 ribu truk dua bulan,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Beras Premium & SPHP Diguyur ke Operasi Pasar buat Tekan Harga

    Jakarta –

    Pemerintah akan terus mengintervensi terhadap kenaikan harga beras di pasaran. Selain distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga memerintahkan Perum Bulog menjual beras jenis premium di operasi pasar.

    “Itu kita kejar (dengan) operasi pasar, operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton (beras SPHP) operasi pasar,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditemui di DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Dia juga memerintahkan agar penjualan beras pada operasi pasar ditingkatkan, makanya perlu beras jenis premium Bulog digelontorkan juga. Walaupun sebenarnya secara bisnis, Bulog memang selama ini menjual beras jenis premium.

    “Nah ini Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium. Kan mereka juga sudah jual,” tambahnya.

    Untuk harga beras SPHP dijual seharga sesuai HET yakni Rp 12.500/kg, untuk 5 kg maka Rp 62.500. HET SPHP lebih murah dengan dengan HET beras medium yang ditentukan Rp 13.500/kg.

    Sebagai informasi, 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

    Walaupun sebenarnya, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025. BPS menyebut tekanan inflasi pada komoditas ini relatif turun.

    “Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.

    Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.

    (kil/kil)

  • Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

    Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

    “Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

    Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

    Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

    “Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

    “Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

    Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

    Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

    Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

  • Beras Bulog Rentan Turun Mutu, Program Serap Gabah Jadi Sorotan

    Beras Bulog Rentan Turun Mutu, Program Serap Gabah Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian Syaiful Bahari menilai bahwa kualitas beras Bulog yang terancam mengalami penurunan mutu tak lepas dari program serap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram (kg).

    Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Ombudsman RI terkait 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi (disposal).

    Di satu sisi, dia menilai program serap gabah ini bagus karena mendorong penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali setelah kalah saing mendapatkan gabah dengan penggilingan padi besar. 

    Menurutnya, skema serap gabah yang melibatkan penggilingan padi kecil menengah ikut menyuplai ke Bulog lebih diminati, meskipun posisi mereka hanya sebagai maklon produksi beras. Namun, dia menilai program ini tidak disertai dengan kontrol kualitas gabah dan beras yang dihasilkan.

    “Karena memang sebagian besar penggilingan padi kecil menengah tidak memiliki teknologi pengeringan gabah dan rice mill yang modern,” kata Syaiful kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Dia melanjutkan, masalah ini berakibat kepada hasil produksi beras dari penggilingan kecil yang dinilai berada di bawah kualitas dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. 

    Syaiful berpendapat bahwa hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah, khususnya Bulog. Dia menyebut, program serap gabah petani harus diintegrasikan dengan modernisasi penggilingan padi kecil, agar mereka bisa meningkatkan kualitas beras tersebut.

    Pasalnya, penggilingan padi besar dinilai menjadi pihak yang paling menikmati program serap gabah berharga murah tersebut, mengingat kemampuan mereka dalam memenuhi standar beras Bulog.

    Dia menerangkan bahwa penggilingan padi besar bisa dengan leluasa menyimpan beras Bulog dengan pembayaran yang bagus, dan membeli lagi jika harga beras di pasar sedang tinggi. 

    “Jadi, semua ini harus dikaji secara mendalam dan melihat dari semua faktor, agar negara tidak dirugikan dan petani maupun industri penggilingan rakyat tetap terselamatkan,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menilai hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi beras, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belum optimal. Kualitas beras yang turun menjadi faktor keraguan pemangku kepentingan untuk melakukan penyaluran karena dikhawatirkan menimbulkan protes masyarakat.

    Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun apabila menjadi tak layak konsumsi.

    Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor yang terakhir kali dilakukan pada tahun lalu, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

    “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (2/9/2025).

    Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan yang bagus, seraya menekankan bahwa pemeliharaan stok terus dilakukan secara berkala.

    “Bagus [keadaannya], nanti teman-teman media akan kami bawa lihat ke gudang, supaya melihat kondisi beras kita dan pemeliharaannya seperti apa, baik pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Terkait masih adanya stok beras dari aktivitas impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal mengatakan bahwa proses penyaluran terus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, beras tersebut menjadi bagian dari penyaluran program bantuan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat hingga periode Juli 2025.

    Saat ini, Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah telah mencapai 99%, sementara 1% sisanya merupakan penyaluran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Terutama di 3T tersebut, termasuk yang daerah-daerah rawan konflik seperti di Papua Pegunungan dan lain sebagainya. Ini yang juga sedang kami upayakan dengan satgas-satgas yang ada di depan,” tutur purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.