Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso, meninjau dua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Ngronggo, Rabu (10/09/2025).

    Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Ngronggo melakukan berbagai kegiatan usaha. Diantaranya UMKM, gerai sembako, event organizer, dan sanggar tari. Lalu Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul ini memasok bahan pokok Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tamanan.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan koperasi serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan mitra strategis menjadi energi baru untuk menguatkan koperasi di daerah. “Di Kota Kediri ada 46 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun baru 2 yang beroperasi. Harapannya, kunjungan ini bisa mendorong lebih banyak KKMP yang aktif dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun koperasi, yaitu akses permodalan, keterkaitan dengan ekosistem bisnis nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Ia menekankan perlunya dukungan konkret dari BUMN, perbankan, dan regulator agar koperasi tidak sekadar hidup, tetapi tumbuh tangguh serta mampu bersaing.

    Saat Wali Kota Kediri dan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul, Ketua KKMP Bandar Kidul Yanvi menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kediri.

    “Koperasi ini memang baru berjalan selama tiga minggu. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Wali yang telah memfasilitasi pendirian koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri, termasuk memberikan akta notaris gratis, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai kemudahan lainnya. Sehingga koperasi ini bisa berdiri dan mulai berjalan,” ujar Yanvi.

    Tak lupa, ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi UMTK dan jajarannya yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi koperasi, karena sangat membantu dalam tata kelola koperasi merah putih ini. Kemudian, berdirinya koperasi ini berangkat dari keyakinan akan program pemerintah pusat.

    “Kami yakin, program Pak Prabowo ini sangat bagus. Kami berupaya mencari titik temu bagaimana koperasi ini bisa berdiri meskipun tanpa modal awal. Alhamdulillah, kami menemukan sebuah konsep dari Bapak Haji Dahroni dan Bapak Arif pelaku usaha sekaligus owner SPPG Tamanan yang memungkinkan kami menjalin kerja sama dalam hal suplai bahan dapur ke SPPG Tamanan,” ungkapnya.

    Dari sinergi yang terbangun, KKMP Bandar Kidul sudah mulai merasakan keuntungan. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pengurus dan anggota koperasi. Kemudian KKMP Bandar Kidul menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Mandiri.

    Hasilnya semua pihak mendukung. Saat ini, jumlah anggota aktif kami sebanyak 23 orang. Untuk memasok bahan pokok menu MBG di SPPG Tamanan, KKMP Bandar Kidul melibatkan toko atau pelaku usaha lokal.

    Sebelum peninjauan KKMP, terlebih dahulu dilakukan monitoring percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula perwakilan BUMN, perbankan Himbara, serta seluruh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Kediri. Mereka berdiskusi mengenai strategi percepatan agar koperasi segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Ridky Irfan Wirautama beserta tim, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemkot Kediri, mitra strategis dari Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI). [kun]

  • Wamentan Sudaryono tegaskan negara hadir jaga stabilitas harga pangan

    Wamentan Sudaryono tegaskan negara hadir jaga stabilitas harga pangan

    Supaya ada dalam ekuilibrium, di mana petani, peternaknya tetap sejahtera dan konsumen mendapatkan barang yang affordable dengan penghasilannya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan negara hadir menjaga harga pangan tetap stabil agar petani sejahtera, peternak terlindungi dan konsumen tidak terbebani harga yang terlalu mahal.

    “Negara itu mensejahterakan semua rakyatnya. Petani sebagai produsen, peternak sebagai produsennya juga sejahtera, konsumenya juga tidak terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Intinya itu sebetulnya,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menilai stabilitas harga diartikan sebagai kondisi fluktuatif sesaat namun segera terkendali, sehingga harga pangan tidak dibiarkan tinggi atau rendah terlalu lama.

    Ia menekankan jika harga pangan naik terlalu lama, negara melakukan intervensi untuk menormalkan kembali harga sesuai jalur, begitu pula saat harga turun yang merugikan produsen dilakukan pula intervensi.

    “Kalau dia terlalu rendah, harus kita juga naikkan. Supaya ada di dalam ekuilibrium, di mana petani, peternaknya tetap sejahtera dan konsumennya mendapatkan barang yang affordable dengan penghasilannya. Jadi inflasi yang dijaga,” bebernya.

    Wamentan mencontohkan harga gabah yang memiliki harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani tetap sejahtera karena hasil panen dibeli sesuai standar pemerintah.

    Selain itu, terdapat harga eceran tertinggi (HET) untuk konsumen, sehingga masyarakat tetap bisa membeli bahan pokok dengan harga yang wajar sesuai kemampuan daya beli.

    Dikatakan intervensi harga pangan dilakukan pemerintah melalui lembaga pangan negara, seperti Perum Bulog untuk stabilitas beras dan ID Food untuk gula, demi menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

    Ia menegaskan kondisi di lapangan seperti banjir atau gangguan distribusi seringkali mempengaruhi harga, sehingga intervensi cepat diperlukan agar tidak menimbulkan inflasi berlarut.

    “Jadi ini harus saling leave and let live lah. Jadi hidup dan juga menghidupin yang lain. Itulah sebetulnya kaedah bernegara kan begitu,” ucap Wamentan.

    Ia mencontohkan jika harga gabah mencapai Rp6.800 per kg masih aman, tetapi bila tembus Rp8.000 per kg maka harga beras pasti ikut melonjak tajam dan membebani konsumen ketika di pasaran.

    Oleh karena itu, negara hadir untuk membeli gabah hasil petani, termasuk gula rakyat yang digiling di pabrik gula, sehingga harga tetap wajar dan tidak anjlok di bawah HPP.

    Dengan mekanisme intervensi tersebut, keseimbangan dapat tercapai, petani dan peternak tetap mendapatkan keuntungan, sementara konsumen terlindungi dari harga bahan pokok yang tidak terkendali.

    Wamentan menekankan pentingnya kebijakan itu dijalankan konsisten agar stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

    Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong penguatan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan beras berkualitas bagi masyarakat.

    “Distribusi yang lancar akan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional,” kata Alex di sela meninjau Modern Rice Milling Plant Bulog Subang, Jawa Barat, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Alex menegaskan perlunya pembenahan alur distribusi cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog agar stok beras tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

    Menurutnya, kendala utama saat ini adalah Bulog sering kesulitan melakukan operasi pasar atau mekanisme sejenis, sehingga distribusi beras belum berjalan maksimal untuk menjangkau kebutuhan masyarakat luas.

    Selain menyoroti distribusi, ia memastikan masyarakat dapat menukarkan beras Bulog yang kualitasnya menurun atau cacat, sebagai bentuk transparansi sekaligus jaminan mutu bagi penerima manfaat.

    Langkah ini, kata Alex, menjadi bukti pemerintah terbuka terhadap masukan publik, sekaligus memastikan setiap keluarga yang menerima bantuan beras mendapatkan kualitas terbaik yang layak dikonsumsi tanpa keraguan.

    Dengan kolaborasi Komisi IV DPR RI, Badan Pangan Nasional dan Bulog, Alex optimistis sistem distribusi CBP yang lebih baik serta kepastian mutu beras akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pangan nasional.

    Diketahui, Komisi IV DPR RI membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan penyerapan gabah dan distribusi beras Perum Bulog dilakukan secara konsisten demi melindungi petani dan menjaga stabilitas harga komoditas itu di pasaran, sehingga masyarakat mudah mengakses dengan harga terjangkau.

    Arief mengatakan pihaknya telah menugaskan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani setara beras dari produksi dalam negeri, disertai program penyaluran stok beras bagi masyarakat.

    “Ini satu paket antara penyerapan dan penyaluran,” kata Arief, saat mendampingi Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ke Modern Rice Milling Plant Bulog Subang.

    Sementara stok beras di gudang Perum Bulog hingga Senin (8/9) mencapai 3,97 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan langkah stabilisasi akan terus dilakukan tidak hanya memperkuat jaringan distribusi, tetapi juga menjaga konsistensi stok beras nasional dalam jumlah yang cukup.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga beras turun, Bulog terus jaga stabilitas

    Harga beras turun, Bulog terus jaga stabilitas

    Kami akan terus memperkuat distribusi, memperluas pasar, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar harga beras tetap terkendali,

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog berkomitmen untuk terus melakukan pengendalian stabilitas harga pangan, khususnya beras meski di sejumlah daerah telah mengalami penurunan secara signifikan.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, perusahaan akan terus memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi beras berjalan konsisten. Turunnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga, sekaligus meluasnya daerah dengan tren penurunan harga menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mulai efektif.

    “Kami akan terus memperkuat distribusi, memperluas pasar, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar harga beras tetap terkendali,” ujar Rizal dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sebanyak 100 kabupaten/kota, sementara dua pekan sebelumnya tercatat 214 kabupaten/kota.

    Sebaliknya, tren penurunan harga juga meluas. Dari yang sebelumnya hanya terjadi di 58 kabupaten/kota, pada minggu lalu penurunan harga beras tercatat di 105 kabupaten/kota.

    Dalam sepekan terakhir, Bulog mengambil langkah strategis dengan memperluas jaringan penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar-pasar strategis, termasuk yang masuk dalam pencatatan panel Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan.

    Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi utama yang mempengaruhi pergerakan indeks harga.

    Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada 214 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami lonjakan harga beras.

    Bulog menempatkan wilayah-wilayah tersebut sebagai prioritas intervensi melalui penyaluran beras SPHP yang lebih masif, guna menekan gejolak harga di tingkat konsumen.

    Bulog secara aktif berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk sinergi pentahelix menggandeng TNI dan Polri, ritel modern, pengecer di pasar tradisional dan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Kami tegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan, khususnya beras, adalah hasil kerja bersama berkat koordinasi dan sinergi Pentahelix,” ucap Rizal.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menyalurkan 195 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan distribusi beras murah melalui program SPHP dilakukan guna membantu Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah stok beras nasional dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir 2025.

    “Salah satu BUMN yang aktif mendukung program ini adalah PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras SPHP ke tiga pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebutkan hingga awal September 2025, pihaknya telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya. Jumlah itu merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

    “PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko.

    Beras SPHP yang dipasarkan salah satu BUMN tersebut dipatok dengan harga Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah. Skema itu dilakukan guna meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

    Ke depan, lanjut Jatmiko, pihaknya menargetkan perluasan titik distribusi hingga ke wilayah pelosok, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap bahan pangan pokok.

    “Dengan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak hanya mendapat akses terhadap pangan berkualitas, tetapi juga dilindungi dari fluktuasi harga yang bisa memicu inflasi,” imbuh Jatmiko.

    Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau.

    “Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu untuk kami yang penghasilannya tidak tetap,” kata Sanim.

    Program beras SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah melalui Perum Bulog dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis nasional.

    Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras SPHP disalurkan pihaknya melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah pusat dan daerah, kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), TNI-Polri, termasuk BUMN.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali. Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton selama periode Juli-Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran Beras SPHP Baru 327 Ribu Ton, 22% dari Target

    Penyaluran Beras SPHP Baru 327 Ribu Ton, 22% dari Target

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Perum Bulog terus mengintervensi kenaikan harga beras di pasaran melalui penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan kuota 1,5 juta ton beras SPHP untuk operasi pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan 327.718 ton beras per hari ini. Jumlah ini setara 22% dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Total kami hari ini sampai 327.718 ton, yaitu setara dengan 22% dari total 1,5 juta ton yang diperintahkan kepada kami,” kata Ahmad saat mengunjungi Gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten, Jakarta Utara, Sabtu (6/9/2025).

    Ia mengatakan penyaluran SPHP ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti pengecer di pasar-pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, melalui lembaga pemerintah seperti Kementerian hingga TNI-Polri, outlet binaan BUMN dan Bulog, hingga retail modern.

    “Memang kan yang namanya penyaluran, distribusinya kan perlu waktu, tidak bisa langsung. Sedangkan yang butuh kan besar, demand-nya besar, penyalurannya yang kami akan masif kan,” tegasnya.

    Untuk diketahui, beras SPHP merupakan produk pemerintah yang diproduksi oleh Perum Bulog. Beras SPHP berasal dari penyerapan yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog dari petani.

    Dalan prosesnya, harga beras SPHP akan menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Beras SPHP didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Dalam catatan detikcom, penyaluran beras murah ini diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga beras. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025.

    (igo/fdl)

  • Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok.

    Gerakan Pangan Murah melalui penyaluran beras SPHP merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Pupuk Indonesia Innovation Award (PIIA) 2025 dan dilakukan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pupuk Indonesia Sudaryono didampingi oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi kepada tiga perwakilan masyarakat, Kamis (4/9).

    Kegiatan ini menjadi upaya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memberikan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya beras. Adapun kegiatan penyaluran akan dilaksanakan di lapangan parkir Kantor Pusat Pupuk Indonesia dimulai dari tanggal 8-19 September 2025.

    “Hari ini melalui langkah sederhana Pupuk Indonesia dalam mendukung Gerakan Pangan Murah Pemerintah, kita melaksanakan seremoni simbolis, kita akan membagikan voucher untuk masyarakat bisa membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Pupuk Indonesia, kata dia, memberikan voucher yang bisa dimanfaatkan masyarakat serta tenaga outsourcing dalam menebus paket beras SPHP. Setiap kepala keluarga yang memiliki voucher nantinya cukup membayar Rp 30.000 per untuk paket kemasan 5 kg.

    Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di samping itu dapat memperkuat ketahanan pangan.

    “Pupuk Indonesia berharap setiap bulir beras yang kita bagikan bukan sekadar bahan pangan, melainkan sebagai simbol kepedulian Perusahaan kepada masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa inovasi dan kebermanfaatan sosial berjalan seiring, menghadirkan harapan, menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan Perusahaan dengan masyarakat,” tutup Rahmad.

    Sekadar informasi, Pupuk Indonesia menjadi salah satu BUMN yang dilibatkan pada program Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    Diketahui Pemerintah menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

    (akn/ega)

  • Kepala Bapanas Dukung Rencana Bulog Dikelola Presiden Prabowo

    Kepala Bapanas Dukung Rencana Bulog Dikelola Presiden Prabowo

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengungkap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang membahas soal Perum Bulog akan berada di bawah Presiden Prabowo dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dukung keputusan ini demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

  • Video: Warga RI Keluhkan Kualitas Beras SPHP Bulog, Apa Solusinya?

    Video: Warga RI Keluhkan Kualitas Beras SPHP Bulog, Apa Solusinya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ombudsman RI menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog yang sering ditemukan dalam kondisi rusak.

    Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta menyebutkan persoalan pengelolaan distribusi yang belum efektif dan efisien menjadi penyebab masih ditemukannya persoalan kualitas beras maupun masalah ketersediaan stok beras di pasar.

    Seperti apa persoalan dan upaya mengatasi masalah beras nasional? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 04/09/2025)

  • Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

    Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar program bantuan pangan beras tidak akan ada lagi pada 2026. Kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.

    “Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah,” kata Arief di depan Komisi IV DPR RI, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Pemerintah, kata Arif, hanya akan menyalurkan beras dengan harga lebih murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.

    Arief menjelaskan, bantuan pangan hilang karena keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas tahun depan hanya Rp233,29 miliar, jumlah yang dinilai jauh dari cukup.

    Untuk itu, ia mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun agar bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan. Bila usulan itu disetujui pemerintah dan DPR, bantuan pangan masih berpeluang dilanjutkan.

    “Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan,” terangnya.

    Siap-Siap Kisruh Beras Lagi

    Merespons hal ini, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan, kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang.

    Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia, perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.

    Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.

    Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun yang disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

    Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.

    “Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu,” kata Khudori kepada CNBC Indonesia.

    “Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog,” terangnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]