Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.

    “Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.

    “Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.

    Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

    Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.

    Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.

    Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

    “Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.

    Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.

    Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bakal Guyur Bansos Beras dan Minyak Goreng, Cek Jadwalnya!

    Pemerintah Bakal Guyur Bansos Beras dan Minyak Goreng, Cek Jadwalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mengguyur bantuan pangan (bansos) berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras 10 kilogram direncanakan akan ditambahkan dengan minyak goreng 2 liter setiap bulan. Dia menjelaskan bahwa bantuan tersebut menjadi salah satu keberpihakan pemerintah agar daya beli masyarakat berkembang.

    Arief menargetkan bansos beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter akan mulai digelontorkan pada Oktober 2025. Dia juga memastikan paket bansos tersebut berkualitas baik.

    Diketahui, pemerintah resmi memperpanjang bantuan pangan beras selama 2 bulan, yakni periode Oktober dan November 2025. Dalam hal ini, bantuan pangan yang diberikan berupa beras 10 kilogram untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Terkait mutu, lanjut Arief, pihaknya memastikan bantuan pangan yang diterima masyarakat harus dalam kualitas naik

    “Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Tentunya nanti untuk beras dan minyak goreng juga harus sama-sama baik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa program bantuan pangan akan menggunakan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN Pangan.

    Tercatat, per 19 September, total CPP dalam bentuk beras mencapai 3,91 juta ton. Sementara itu, minyak goreng sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID Food.

    Arief menuturkan, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pangan tetap melibatkan banyak pihak. Mereka di antaranya Komisi IV DPR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, itu Bulog kan beras atau bisa juga semisal diputuskan minyak goreng oleh Bulog atau ID Food, nanti mereka upload ke sistem untuk verifikasi dari BPKP dan tentunya ada BPK juga,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, mekanisme ini dilakukan agar bantuan pangan tepat sasaran.

    “Jadi mekanisme ini cukup baik. Ini supaya masyarakat mendapatkan produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan kualitas yang baik. Itu yang kita upayakan terus-menerus,” pungkasnya.

  • Siap-siap! Pemerintah Segera Guyur Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter

    Siap-siap! Pemerintah Segera Guyur Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter

    Jakarta –

    Pemerintah terus melanjutkan program bantuan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dua jenis bantuan yang akan disalurkan adalah beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan.

    Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan pemerintah bersiap menyalurkan bantuan tersebut mulai Oktober. Ia juga menjamin bahwa bantuan beras dan minyak goreng yang diberikan memiliki kualitas baik.

    “Seperti diketahui, bantuan pangan beras untuk Oktober dan November sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam dinamikanya, kemarin ada usulan dari Ketua Banggar DPR untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Ia menegaskan, kualitas beras dan minyak goreng yang akan disalurkan dipastikan dalam kondisi baik.

    “Terkait mutu, pastinya harus baik. Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Nantinya, beras dan minyak goreng yang disalurkan harus sama-sama berkualitas. Badan Pangan Nasional akan menyampaikan ini dalam Rakortas, kemudian diputuskan bersama, termasuk soal anggaran, jumlah penerima, dan spesifikasi produk. Jadi, perlu melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” jelasnya.

    Program bantuan pangan ini akan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN pangan. Per 19 September, cadangan beras CPP tercatat mencapai 3,91 juta ton, sementara stok minyak goreng tersedia sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD.

    Arief juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program bansos ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional-entah itu beras oleh Bulog atau minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD-mereka akan unggah data ke sistem untuk diverifikasi oleh BPKP dan BPK. Mekanisme ini cukup baik, agar masyarakat menerima produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas. Itu yang terus kita upayakan,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “Komisi IV DPR Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik” di sini:

    (ada/rrd)

  • Bapanas Ingatkan Produksi Padi Berpotensi Turun pada November 2025 – Januari 2026

    Bapanas Ingatkan Produksi Padi Berpotensi Turun pada November 2025 – Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan pangan agar lebih waspada dalam menghadapi dinamika ketersediaan dan harga pangan pokok, khususnya beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, tren produksi padi lazimnya akan lebih rendah dibandingkan rerata konsumsi masyarakat.

    “Kita semua perlu melihat pentingnya pengelolaan stok pangan dan memperhatikan tren produksi, karena pada periode November, Desember 2025, dan Januari 2026, produksi padi bulanan secara historis berada di bawah tingkat konsumsi bulanan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/9/2025).

    Arief lantas memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari–September 2025 mencapai 28,22 juta ton beras, naik 12,7% dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Apabila dibandingkan dengan konsumsi beras yang mencapai 23,21 juta ton, maka neraca produksi-konsumsi pada periode tersebut surplus sekitar 5,01 juta ton. Menurutnya, hal ini menjadi capaian positif di satu sisi.

    “Namun, kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi padi biasanya mengalami penurunan. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar,” tuturnya.

    Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian harga pangan. Arief menyebut harga beras medium terutama di Zona 1 mulai dapat ditekan mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar pemerintah baik pusat maupun daerah, Perum Bulog, hingga pelaku usaha terus meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan harga pangan.

    “Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” pungkas Arief.

    Adapun, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 19/2025 yang diteken pada 5 Agustus 2025 lalu. 

    Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. 

    Tim koordinasi yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden ini memiliki tugas salah satunya untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan.

  • Bulog Banyumas salurkan 6.639 ton beras SPHP hingga September

    Bulog Banyumas salurkan 6.639 ton beras SPHP hingga September

    Purwokerto (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Banyumas hingga bulan September 2025 telah menyalurkan sebanyak 6.639 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, Jawa Tengah.

    “Jumlah tersebut sudah mendekati 30 persen dari total alokasi untuk wilayah Banyumas Raya (sekitar 22.500 ton),” kata Pemimpin Cabang Bulog Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Minggu.

    Bahkan, kata dia, realisasi penyaluran SPHP di Banyumas Raya sudah di atas rata-rata nasional dan akan terus dilakukan hingga bulan Desember.

    Ia mengatakan penyerapan gabah maupun beras dari wilayah Banyumas Raya maupun secara nasional juga sudah sesuai dengan target penugasan pelayanan publik (PSO).

    “Sekarang, kami juga melakukan penyerapan dengan skema komersial yang tentunya harga dan kualitas sesuai kebutuhan pasar,” katanya.

    Kendati demikian, dia mengakui Bulog Banyumas masih menyelesaikan sisa-sisa pengolahan gabah petani yang masih ada hasil dari pengadaan sambil menunggu arahan penugasan pemerintah selanjutnya.

    Menurut dia, hal itu disebabkan jumlah sarana yang digunakan mitra kerja Bulog Banyumas terbilang masih tradisional atau kapasitas olahnya kecil.

    “Saat ini, stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog Banyumas sebanyak 80.276 ton, sehingga masih sangat aman sampai dengan akhir tahun atau jika ada penugasan penyaluran dari pemerintah,” katanya menjelaskan.

    Terkait dengan beras untuk SPHP yang belum disalurkan, dia mengatakan Bulog Banyumas akan cek kembali dalam proses pengemasannya agar tidak terjadi penurunan kualitas beras.

    Selain itu, kata dia, ada penyurvei independen yang memastikan kualitas beras SPHP yang keluar dari gudang Bulog tetap terjamin hingga ke konsumen.

    “Kami juga sampaikan terima kasih kepada TNI/Polri yang ikut membantu penyaluran beras SPHP, termasuk dari pemerintah daerah yang sangat aktif mengadakan kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di masyarakat,” katanya.

    Ia mengatakan beras SPHP saat sekarang juga sudah tersedia di toko-toko ritel modern yang ada di sekitar masyarakat.

    Dengan demikian, kata dia, masyarakat lebih mudah mengakses beras SPHP yang berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Namun, kami ingatkan kembali bahwa setiap pembelian, masing-masing konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kantong beras SPHP kemasan 5 kilogram atau total 10 kilogram, dengan harga jual maksimal sebesar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kantong,” kata Prawoko.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Pangan Hari Ini, 21 September 2025: Beras Turun, Daging Ayam & Ikan Naik

    Harga Pangan Hari Ini, 21 September 2025: Beras Turun, Daging Ayam & Ikan Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional sejumlah komoditas pangan utama mengalami pergerakan beragam pada Minggu (21/9/2025). Beras tercatat turun, sementara beberapa komoditas kaya protein seperti daging ayam dan ikan justru naik.

    Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.10 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 0,42% menjadi Rp15.889 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya. Beras medium turun lebih dalam, yakni 1,72% ke Rp13.614 per kilogram, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun 0,80% ke Rp12.444 per kilogram.

    Sejumlah komoditas lain juga mengalami penurunan. Jagung peternak turun 4,89% ke Rp6.325 per kilogram, kedelai biji kering impor turun 2,52% menjadi Rp10.445 per kilogram, dan bawang merah merosot 4,75% ke Rp38.310 per kilogram. Bawang putih bonggol turun 3,72% ke Rp35.816 per kilogram.

    Harga cabai pun turun serentak. Cabai merah keriting turun 8,12% ke Rp54.730 per kilogram, cabai merah besar merosot 10,89% ke Rp43.500 per kilogram, dan cabai rawit merah lebih murah 7,97% menjadi Rp43.909 per kilogram.

    Adapun daging sapi murni turun 1,96% menjadi Rp132.669 per kg, sementara telur ayam ras turun 0,4% ke Rp29.680 per kilogram. Gula konsumsi turun 1,74% ke Rp17.757 per kilogram, garam konsumsi turun 3,6% ke Rp11.170 per kilogram, tepung terigu curah turun 2,88% ke Rp9.449, dan tepung terigu kemasan lebih murah 3,67% ke Rp12.494.

    Untuk minyak goreng, harga kemasan dan curah masing-masing turun 2,1% dan 2,44% menjadi Rp20.408 dan Rp17.105 per liter. Sementara itu, Minyakita juga turun 2% menjadi Rp17.087 per liter.

    Penurunan harga juga terjadi pada daging kerbau segar lokal yang turun 1,88% ke Rp138.667 per kilogram, serta daging kerbau beku impor yang turun 5,58% ke Rp98.889 per kilogram. Ikan bandeng ikut turun 0,42% menjadi Rp35.223 per kilogram.

    Sebaliknya, beberapa komoditas mencatat kenaikan harga. Daging ayam ras naik tipis 0,61% ke Rp38.414 per kilogram. Ikan kembung naik 0,25% ke Rp42.000 per kilogram, sementara ikan tongkol naik 0,73% ke Rp34.993 per kilogram.

  • Bulog Mojokerto Salurkan Beras SPHP dan Minyakita

    Bulog Mojokerto Salurkan Beras SPHP dan Minyakita

    Mojokerto (beritajatim.com) – Perum Bulog Cabang Mojokerto menyalurkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebanyak 20 ton beras SPHP digelontorkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala Perum Bulog Cabang Mojokerto, Muhammad Husin mengatakan, program GPM tersebut diinisiasi oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.

    “Untuk Kecamatan Gedeg, kami sediakan beras SPHP sebanyak 3 ton dan Minyakita sebanyak 120 liter. Sementara di kecamatan lain disediakan 1 ton beras SPHP. Untuk gula, kami tidak menyediakan karena ada dari PG Gempolkrep,” jelasnya, Jumat (19/9/2025).

    Program GPM di Kantor Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. [Foto ; ist]Menurutnya, antusiasme warga sangat tinggi, terutama di Kecamatan Gedeg yang tercatat paling ramai. Meski begitu, kecamatan lain juga menunjukkan respons positif. Selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan TNI-Polri untuk mendistribusikan beras SPHP dan Minyakita agar penyaluran lebih tertib dan tepat sasaran.

    “Hari ini serentak di seluruh kecamatan sesuai arahan Pemda. Dari Dinas Pangan dan Perikanan, informasi yang kami terima, kegiatan ini akan rutin digelar tiap minggu sampai Desember 2025, dengan lokasi bergantian” tambahnya. [tin/but]

  • Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

    Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan.

    Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

    Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” ungkap Arief.

  • Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Jakarta –

    Bantuan sosial (Bansos) beras akan dilanjutkan lagi pada Oktober dan November 2025, sebesar 10 kilogram. Badan Pangan Nasional menilai peningkatan aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah.

    Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat penting dilaksanakan sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta pemerintah daerah juga membantu pengecekan kembali penerima bantuan pangan di wilayah masing-masing.

    Karena jangan sampai bantuan pangan beras diterima oleh pejabat dan orang kaya. Hal utarakan saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    “Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/9/2025).

    “Makanya ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambah Arief.

    Bantuan pangan beras selama 2 bulan di Oktober dan November menyasar sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan anggaran Rp 7 triliun.

    Di samping itu, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutannya di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” pungkas Arief.

    (ada/hns)

  • Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui harga beras masih mahal di sejumlah wilayah. Hingga pekan ketiga September 2025, tercatat ada 105 kabupaten/kota yang harga berasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Meski begitu, Tito menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus menurun, berkat adanya intervensi pemerintah lewat operasi pasar dan penyaluran beras murah oleh Perum Bulog.

    Dia menjelaskan, pada minggu kedua September 2025 sempat ada 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Namun setelah langkah intervensi dijalankan, jumlah itu berhasil ditekan hampir setengahnya, di mana kini jumlah daerah yang harganya masih tinggi ada 105 kabupaten/kota.

    “Harga beras ada naik di 105 kabupaten/kota. Saya melihat tadinya 214 kabupaten/kota yang ada kenaikan dikit lah. Tapi kemudian kita melakukan operasi pasar beras bulog di seluruh kecamatan,” jelas Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Tito, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kini semakin masif. Dalam satu hari, pemerintah mampu menyalurkan hingga 7.400 ton beras SPHP. Bahkan dalam operasi pasar kemarin, volume distribusinya mencapai 43.000 ton.

    “Nanti kita operasi (pangan), Sabtu ini. Kita akan operasi besar seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota. Ya, nanti mudah-mudahan dengan (operasi pasar) ini turun lagi,” tambahnya.

    Harga Beras Masih di Atas HET

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium secara rata-rata nasional hari ini berada di level Rp13.962 per kg atau 3,42% lebih tinggi dari HET Rp13.500 per kg.

    Rinciannya, beras medium di zona 3 tercatat Rp16.343 per kg atau 5,44% di atas HET Rp15.500. Di zona 2, harganya Rp14.072 per kg, naik tipis 0,51% dari HET Rp14.000. Sementara di zona 1, harga beras medium relatif terkendali, berada di Rp13.465 per kg atau masih di bawah HET.

    Untuk kategori beras premium, rata-rata nasional bahkan lebih tinggi lagi, yakni Rp16.094 per kg. Angka ini 8,01% di atas HET Rp14.900 per kg. Rinciannya, beras premium di zona 1 tercatat Rp15.335 per kg (naik 2,92% dari HET), zona 2 sebesar Rp16.430 per kg (naik 6,69%), dan zona 3 mencapai Rp18.833 per kg atau 19,2% di atas HET.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]