Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Komisi IV DPR dorong penguatan fungsi hukum Karantina NTT

    Komisi IV DPR dorong penguatan fungsi hukum Karantina NTT

    “NTT adalah gudang ternak. Karena itu, keberadaan Karantina menjadi sangat penting dalam melindungi kesehatan hewan dan keamanan pangan. Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong penguatan laboratorium Karantina NTT agar dapat lebih optimal dalam me

    Kupang, NTT (ANTARA) – Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya fungsi pengawasan hukum bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (Karantina NTT) dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Wakil Ketua Tim Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan di Kupang, Rabu, mengatakan Provinsi NTT sebagai salah satu pusat produksi ternak Indonesia, sehingga perlu pengawasan berbasis regulasi.

    “NTT adalah gudang ternak. Karena itu, keberadaan Karantina menjadi sangat penting dalam melindungi kesehatan hewan dan keamanan pangan. Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong penguatan laboratorium Karantina NTT agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan,” ujarnya.

    Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019, mencakup aspek-aspek hukum yang relevan dalam Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    Ahmad Yohan menyampaikannya dalam kunjungan bersama Tim Komisi IV DPR RI saat meninjau sarana dan prasarana laboratorium dan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Balai Karantina NTT.

    Dia menambahkan perlunya pendekatan terintegrasi agar NTT dapat mengoptimalkan potensinya sebagai gudang ternak nasional.

    Sementara itu, Kepala Karantina NTT Simon Soli menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

    “Penguatan laboratorium akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas Karantina NTT dalam deteksi dini hama dan penyakit, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi sektor pertanian, perikanan dan peternakan di daerah khususnya NTT,” katanya.

    Selanjutnya, Tim Komisi IV DPR RI juga mengunjungi gudang Perum Bulog NTT dan Balai Penerapan Modernisasi Peternakan (BRMP) NTT di Naibonat, Kabupaten Kupang.

    “Hasil pemantauan di gudang Perum Bulog, tercatat stok cadangan pangan yang tersedia 6.000 ton beras dan 300 ton jagung. Stok tersebut menurut Perum Bulog sendiri dinilai memadai untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menopang sektor pangan di daerah,” jelas Ahmad Yohan

    Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah membahas isu hukum strategis terkait tata kelola peternakan, pengendalian penyakit hewan, ketersediaan jagung dan beras lokal, dan isu terkait penerbitan surat izin penangkapan ikan yang kerap menjadi tantangan serius di NTT.

    “Keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan peternakan adalah isu bersama yang membutuhkan sinergi dari semua lini,” kata Ahmad Yohan.

    Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis diangkat, mulai dari pengendalian penyakit hewan menular yang merujuk pada pengendalian penyakit ASF, pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan dampak ekonominya terhadap masyarakat di NTT, serta tingginya kasus gigitan rabies, hingga upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan rakyat.

    Ahmad Yohan menyampaikan, kunjungan kerja spesifik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

    “Dengan dukungan penuh dari legislatif serta peningkatan peran Karantina NTT diyakini mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan ternak nasional sekaligus berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Ini Peternak Bisa Beli Jagung di Bulog Rp 5.500/Kg

    Hari Ini Peternak Bisa Beli Jagung di Bulog Rp 5.500/Kg

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp 5.500/kilogram (kg) untuk peternak ayam petelur dan pedaging. Langkah ini dilakukan karena saat ini harga jagung sebagai bahan pakan ternak tengah melonjak.

    “Hari ini ada jagung ini ready stock dan siap didistribusikan 52.400 ton. Anggaran yang disiapkan Badan Pangan Nasional Rp 78 miliar. Jadi nggak usah khawatir Peternak mandiri, peternak rakyat ini menjadi prioritas sampai dengan akhir tahun ini,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam konferensi pers di Badan Pangan Nasional, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

    Arief mengatakan peternak dapat membeli SPHP jagung langsung ke Perum Bulog. Dia menjelaskan harga Rp 5.500/kg bisa diterima karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    “Badan Pangan Nasional menyiapkan skema Rp 5.500/kg dan dibuatkan skema sedemikian rupa, sehingga Rp 5.500 itu petani bisa terima di situ ada komponen ongkos kirim, pengiriman dan lain-lain, itu pemerintah yang tanggung,” tegasnya.

    Saat ini stok jagung di gudang Perum Bulog sebanyak 70.000 ton. Dengan pendistribusian 52.400 ton untuk peternak ayam, maka masih ada ketersediaan stok di gudang Bulog.

    “Untuk stabilisasi jagung juga sama, Bulog punya stok sekitar 70.000 ton, yang 52.000 ini kita mau lepas. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita peternak petelur,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri (Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek) Eti Marlina mengungkap saat ini harga jagung untuk pakan peternak telah melonjak ke level Rp 6.000/kg sampai Rp 8.000/kg. Padahal harga acuan pembelian (HAP) jagung saat ini ditentukan Rp 5.500/kg.

    “Ini sangat membantu kami, Bapak-Ibu semua di mana jagung sudah menyentuh harga Rp 6.000, Rp 7.000, Rp 8.000. Dan besar harapan kami, ini akan membuat harga jagung jadi stabil dan peternak, terutama mikro kecil, UMKM. Itu bisa segera menikmati harga jagung dengan harga wajar. Kami tidak minta harga murah, tapi harga wajar,” terangnya.

    Tonton juga video “Polres Kebumen Distribusikan 50 Ton Hasil Panen Jagung Koperasi” di sini:

    (ada/rrd)

  • Bulog Solo Targetkan 71,9 Juta Kg Cadangan Beras Hingga Akhir 2025 Regional 24 September 2025

    Bulog Solo Targetkan 71,9 Juta Kg Cadangan Beras Hingga Akhir 2025 Regional 24 September 2025

    Bulog Solo Targetkan 71,9 Juta Kg Cadangan Beras Hingga Akhir 2025
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Perum Bulog Kantor Cabang Solo, Jawa Tengah, menargetkan cadangan beras hingga akhir 2025 sebesar 71,9 juta kilogram (Kg).
    Hingga saat ini, Bulog telah menyerap gabah/beras sebanyak 68,8 juta Kg, yang berarti mencapai 95,7 persen dari target yang ditetapkan.
    “Bulog masih aktif dalam penyerapan gabah/beras karena saat ini sedang berlangsung musim panen gadu hampir di seluruh wilayah,” kata Pimpinan Kantor Cabang Bulog Solo, Nanang Harianto, dalam keterangannya pada Selasa (23/9/2025).
    Nanang menambahkan bahwa cadangan gabah/beras tersebut tersimpan di kompleks pergudangan Bulog se-Soloraya.
    Dia juga menjelaskan bahwa Bulog melibatkan tim jemput gabah/beras, Unit Bisnis Industri (UBI), dan Mitra Pangan Pengadaan Bulog di Soloraya untuk mendukung proses penyerapan gabah/beras.

    Menurut Nanang, harga gabah kering panen telah ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram.
    Harga ini menjadi patokan di tingkat petani agar mereka mendapatkan harga yang stabil dan tetap semangat untuk menanam padi kembali.
    “Bulog juga melaksanakan stabilisasi harga dengan menyalurkan beras SPHP melalui pasar, toko pengecer, retail modern, dan GPM (Gerakan Pangan Murah),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan: 1,6 juta lapangan kerja baru dari hilirisasi perkebunan

    Mentan: 1,6 juta lapangan kerja baru dari hilirisasi perkebunan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan hilirisasi perkebunan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru, serta membuka peluang ekonomi rakyat, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Hilirisasi perkebunan ini akan menciptakan 1,6 juta tenaga kerja,” kata Mentan Amran pada rapat koordinasi (rakor) bersama BUMN pangan membahas hilirisasi komoditas perkebunan yang dilaksanakan di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Surabaya, Jatim, sebagaimana keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Jadi gini, ini sesuai arahan Bapak Presiden. Gagasan besar beliau, kita ingin hilirisasi perkebunan agar tercipta added value. Dalam program hilirisasi ini, kita juga lakukan replanting dengan tanaman baru,” ujarnya.

    Pada rakor tersebut Mentan Amran menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun telah disiapkan, yang di antaranya untuk pengadaan bibit yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

    Ia menegaskan program itu tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

    “Yang menjadi motor penggerak pendampingan di lapangan adalah PTPN sebagai perusahaan negara. Anggarannya sudah cair dan kita akan tindak lanjuti terus-menerus,” ucap Mentan.

    Salah satu komoditas yang menjadi fokus adalah tebu. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk program bongkar ratoon yakni peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak produktif.

    “Bayangkan, hanya dengan kebijakan saja dari pemerintah, bongkar ratoon yang biasanya hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare. Naik hingga 200 persen. Dan sekarang kita tambah lagi dana, bongkar ratoon gratis,” ujarnya.

    Dari alokasi Rp1,6 triliun tersebut, program bongkar ratoon ditargetkan mencakup 100 ribu hektare lahan, dengan fokus utama di Jawa Timur sebesar 70 ribu hektare, mencakup 26 kabupaten.

    Mentan menyebut program itu sebagai salah satu bantuan pemerintah terbesar di sektor perkebunan.

    “Kalau bisa, 3 bulan selesai. Dan, ini bukan akumulasi , tahun depan juga ada lagi. Jadi, tolong sampaikan kepada para petani, ayo segera bongkar ratoon, karena pemerintah sudah mencairkan dananya,” tegasnya.

    Selain itu Mentan juga menekankan kebijakan baru pemerintah terkait kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, yang mana batas maksimal pinjaman subsidi sebelumnya telah dihapus. Kini, petani dapat mengakses pembiayaan KUR tanpa batas akumulasi selama memenuhi persyaratan.

    “Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Presiden kepada petani, sangat luar biasa, BUMN insya Allah akan bangkit ke depan, harus bangkit secara eksponensial. Teman-teman PTPN juga petarung, tinggal ditemani bertarung,” imbuh Amran.

    Selain tebu, beberapa komoditas strategis perkebunan lainnya seperti kakao, kelapa, kopi, mete, lada dan pala juga menjadi komoditas strategis yang akan dikembangkan.

    Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara unggul dan berjaya di sektor perkebunan di masa depan.

    Rakor Hilirisasi Komoditas Perkebunan digelar bersama BUMN pangan, antara lain Pupuk Indonesia Holding Company, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding, PTPN I, PTPN IV, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Riset Perkebunan Nusantara, dan ID Food.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah: Gerakan Pangan Murah wujud negara hadir untuk masyarakat

    Khofifah: Gerakan Pangan Murah wujud negara hadir untuk masyarakat

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan wujud negara hadir untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang terjangkau.

    “Ini adalah wujud nyata upaya kita untuk menyediakan bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Total ada 828 titik GPM digelar di seluruh penjuru Jatim,” kata Khofifah dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Surabaya, Selasa.

    Khofifah menyebutkan GPM di Jatim diselenggarakan di 828 titik demi menjaga stabilitas harga serta memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat

    Sebanyak 828 titik tersebut digelar secara sinergi yakni meliputi 222 titik di kantor kecamatan, 212 titik di Koramil, dan 378 titik di kantor Polsek, dan 16 titik lokasi lainnya dengan kuantum setiap titik ton yang merupakan inisiasi Perum Bulog Kanwil Jatim.

    Sebagai contoh untuk Selasa (23/9), Khofifah menghadiri kegiatan GPM di Taman Mundu Surabaya dengan stok Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dijual Rp55.000.

    Selain itu, tersedia juga Minyakita kemasan 1 liter seharga Rp15.000 sebanyak 756 liter, gula pasir GMM kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500 sebanyak 260 kilogram, serta komoditas lain yang dijual di bawah harga pasar.

    Khofifah menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial melainkan langkah nyata pemerintah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan secara merata.

    “Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog agar stabilitas harga bahan pokok bisa terwujud dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat bisa kita laksanakan,” katanya.

    Terlebih, Gerakan Pangan Murah selaras dengan peran Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nusantara dan penopang ekonomi nasional.

    Ia menegaskan stabilitas harga bahan pokok menjadi fondasi penting agar capaian ekonomi berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

    Ia pun memastikan akan konsisten menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota lantaran juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

    “Ini menunjukkan kebutuhan yang nyata sekaligus bukti kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” ujar Khofifah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Pemerintah sangat berupaya jaga stok pangan demi masyarakat

    Mentan: Pemerintah sangat berupaya jaga stok pangan demi masyarakat

    Mari kita lanjutkan perjuangan ini, menjaga stabilitas pangan, memberantas mafia, dan memastikan rakyat kecil tidak lagi terbebani.

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sedang sangat berupaya menjaga ketersediaan beras dan pangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

    “Saya berpesan, jangan lagi ada keluhan soal beras dan stok pangan. Presiden langsung memerintahkan agar semua kebutuhan rakyat dipenuhi,” katanya dalam Gerakan Pangan Murah (GPM), di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Mentan menyebutkan beberapa langkah pun dilakukan, di antaranya dengan memberikan anggaran Rp1,6 triliun untuk kegiatan bongkar ratoon tebu dalam mendorong produksi gula.

    Dari total anggaran itu, Jawa Timur mendapat alokasi Rp700 miliar lantaran 50 persen kebutuhan gula nasional diproduksi di provinsi ini, namun 86 persen tanaman tebunya rusak sehingga perlu dilakukan bongkar ratoon.

    Bahkan luas tanam tebu juga meningkat signifikan yang tahun lalu hanya 5.000 hektare, kini sudah mencapai 15.000 hektare atau naik 200 persen.

    “Dana sudah cair dan realisasi berjalan. Bantuan alat pertanian seperti traktor dan combine harvester juga terus disalurkan,” ujarnya.

    Selain itu, saat ini pupuk sudah kembali disubsidi melalui program bantuan pertanian yang tahun ini anggarannya mencapai Rp9,95 triliun secara nasional serta bantuan benih senilai Rp200 miliar dengan Rp100 miliar di antaranya khusus Jawa Timur.

    Mentan juga menginstruksikan Perum Bulog untuk membuka akses penuh ketersediaan beras murah, agar masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah dan cepat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Dalam GPM, masyarakat dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.

    Mentan menegaskan pihaknya juga akan selalu melindungi masyarakat dengan memberantas mafia pangan, seperti adanya kasus beras kualitas rendah yang dijual dengan harga premium.

    Ia mengungkapkan dari sampel yang diambil Satgas Pangan diketahui terdapat pelanggaran serius, yakni beras dengan kualitas patahan 59 persen dijual sebagai premium, padahal seharusnya patahan maksimal hanya 15 persen.

    Menurutnya, hal itu jelas merugikan rakyat karena harga beras yang seharusnya Rp12.000 per kilogram dijual Rp17.000 dan jika dibiarkan, maka mafia bisa meraup keuntungan hingga Rp10 triliun per bulan.

    Begitu juga dengan minyak goreng, Mentan mengatakan Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia dengan memasok 60 persen kebutuhan global, namun di dalam negeri justru sempat langka.

    “Ini jelas ada yang tidak beres. Karena itu, pemerintah bersama Polri, TNI, dan Kejaksaan akan menindak tegas semua mafia pangan,” ujar Mentan.

    Meski demikian, Mentan mengatakan saat ini stok pangan nasional berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, dan bahkan menurut data internasional menyebutkan lompatan produksi pangan Indonesia termasuk terbesar kedua di dunia.

    “Mari kita lanjutkan perjuangan ini, menjaga stabilitas pangan, memberantas mafia, dan memastikan rakyat kecil tidak lagi terbebani,” kata Mentan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR RI sidak Gudang Perum Bulog Cabang Ternate

    Komisi IV DPR RI sidak Gudang Perum Bulog Cabang Ternate

    ANTARA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Cabang Ternate, Maluku Utara pada Selasa (23/9). Sidak tersebut dilakukan oleh anggota dewan, untuk memastikan stok beras yang tersedia di gudang saat ini layak konsumsi.
    (Harmoko Minggu/Dudy Yanuwardhana/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Pangan Murah di Mojokerto Diserbu Warga, Beras SPHP dan Minyakita Jadi Incaran

    Gerakan Pangan Murah di Mojokerto Diserbu Warga, Beras SPHP dan Minyakita Jadi Incaran

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi Kementerian Pertanian RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendapat sambutan antusias masyarakat. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Mojokerto, Selasa (23/9/2025).

    Di Kabupaten Mojokerto, GPM digelar di seluruh kecamatan, salah satunya di halaman Kantor Kecamatan Dawarblandong. Ratusan warga sejak pagi sudah memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bupati Mojokerto bersama Kajari, Kapolresta, dan perwakilan Kodim 0815 Mojokerto turut hadir dalam acara tersebut.

    Komoditas yang paling diburu warga antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, serta telur. Selain itu, sejumlah produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mojokerto juga dijajakan dengan harga di bawah pasaran. Hal tersebut menjadian GPM diburu warga.

    Kepala Perum BULOG Cabang Mojokerto, Muhammad Husain menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan 3 ton beras SPHP khusus untuk GPM kali ini. “Beras SPHP dengan HET Rp12.500 per kilogram, dalam kegiatan GPM ini kami jual hanya Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per kemasan 5 kilogram,” ungkapnya.

    Selain harga beras SPHP yang ditawarkan lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET), harga komoditas lainnya juga dibawah HET. Seperti Minyakita yang HET-nya Rp15.700 per liter, dalam GPM tersebut jual Rp15.000 per liter.

    “Dengan begitu masyarakat bisa lebih mudah menjangkau kebutuhan pokok. GPM digelar sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Jawa Timur. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa rutin diselenggarakan, sehingga masyarakat semakin terbantu,” pungkasnya.

    Sementara itu, salah seorang warga Dawarblandong, Siti Mahmudah mengaku terbantu dengan adanya GPM di Kantor Kecamatan Dawarblandong tersebut. “Karena harganya lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Semoga kegiatan seperti ini sering digelar lagi,” harapnya. [tin/beq]

  • Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

    Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Bulog untuk membuka akses penuh ketersediaan beras murah agar masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah dan cepat.

    Mentan juga meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dibuka setiap hari sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.

    “Kami minta Bulog buka 24 jam, dan jangan dipersulit. Bupati dan wali kota yang ingin mengambil beras jangan dibatasi supaya rakyat bisa merasakan langsung kehadiran negara,” katanya dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Surabaya, Selasa.

    Amran yang menghadiri kegiatan GPM Serentak di Taman Mudu, Surabaya, bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam GPM Serentak di Taman Mudu kali ini disediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak total 10 ton dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.

    Amran mengatakan untuk GPM Serentak dilaksanakan di 828 titik di Jawa Timur dengan total stok beras SPHP yang disiagakan mencapai sekitar 2.491 ton.

    Sebanyak 828 titik tersebut terdiri dari 222 kantor kecamatan, 378 kantor Polsek, 212 kantor Koramil, dan 16 titik lainnya dengan kuota 3 ton per titik.

    Tak hanya beras SPHP, pemerintah juga menyediakan komoditas lain seperti MinyaKita sebanyak 10.526 liter dan gula pasir sebanyak 3.285 kilogram sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras yang disiagakan untuk kegiatan GPM Serentak di Jatim sebanyak 2.491 ton itu merupakan jumlah tertinggi di tingkat provinsi seluruh Indonesia.

    Tujuan utama GPM tersebut adalah menstabilkan harga beras di pasaran, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung pengendalian inflasi daerah, katanya, menjelaskan.

    “Dengan capaian ini, Jawa Timur menunjukkan kontribusi besar terhadap stabilisasi pangan nasional,” ujar Rizal.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi serapan gula petani dari Danantara sudah hampir 100 persen

    Realisasi serapan gula petani dari Danantara sudah hampir 100 persen

    Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan realisasi penyerapan gula petani mencapai hampir 100 persen dengan total anggaran yang digelontorkan melalui Danantara sekitar Rp1,5 triliun.

    “Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli,” kata Amran seusai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin.

    Ia menjabarkan pola penyerapan dijalankan dengan memutar dana Rp1,5 triliun, membeli gula dari petani kemudian menjualnya ke pasar, lalu hasil penjualan digunakan kembali untuk pembelian berikutnya.

    Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi solusi konkret agar gula petani terserap optimal, harga tetap terjaga, dan petani memperoleh kepastian pasar sekaligus keuntungan yang lebih baik guna mendukung stabilitas pangan nasional.

    “Kita kan ini mutar uangnya. Rp1,5 triliun beli, jual ke pasar, laku lalu beli lagi (gula petani,” ujar Amran.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut pemerintah telah menyerap 40 ribu ton gula dari petani setelah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara Indonesia.

    “Sudah, kan duitnya ada Rp1,5 triliun. Nah itu kita ngambilin gula petani. Sudah, 40 ribu ton, kan bertahap ya, jadi 40 ribu ton sudah dibeli,” ujar Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/9).

    Pemerintah hanya akan membeli gula petani yang tidak diserap pasar. Menurutnya, hal itu sama seperti dilakukan Perum Bulog saat menyerap beras petani.

    Penyerapan itu dilakukan agar petani tetap sejahtera dan harga gula di pasar tetap terjaga.

    Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak harus dihabiskan untuk menyerap gula petani. Namun, apabila gula dari petani belum terserap semua dan anggaran dari Danantara habis, maka akan diajukan kembali.

    “Tapi kan sejauh ini kan masih sisa, duitnya masih ada,” kata dia.

    PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM menggelontorkan dana berupa shareholder loan senilai Rp1,5 triliun.

    Pembelian gula itu nantinya akan dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, sebagai BUMN bidang pangan.

    ID FOOD akan melakukan offtake gula petani tebu dari pabrik gula PT PG Sinergi Gula Nusantara (SGN) dam pabrik gula milik ID FOOD.

    Penyerapan yang akan dilakukan difokuskan kepada gula petani tebu, yang diharapkan menjadi stimulus guna membantu pemerintah menstabilkan harga gula dari hulu hingga hilir.

    Offtake gula petani ini diharapkan menghentikan rembesan gula rafinasi sehingga tidak menimbulkan tambahan tekanan pada biaya logistik dan aspek pembiayaan yang tengah berjalan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.