Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan Megapolitan 4 Oktober 2025

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan Megapolitan 4 Oktober 2025

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan beras premium di masyarakat setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.
    Kendati demikian untuk beras medium, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, ketersediaannya masih mudah ditemukan terutama di pasar tradisional.
    “Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan,” kata Hasudungan di Jakarta, dikutip dari
    Antara,
    Sabtu (4/10/2025).
    Untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut, penggilingan di Food Station itu disegel oleh Bareskrim.
    “Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas,” kata dia.
    Hal ini sengat berpengaruh dengan ketersediaan maupun produksi beras premium yang ada di Jakarta.
    Di samping itu, ada pula beberapa produsen ataupun pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras tersebut, mengalami nasib yang sama.
    Mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta.
    Selain karena kasus beras oplosan, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.
    Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi.
    “Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya,” ujar Hasudungan.
    Dinas KPKP melakukan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog.
    “Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi bukan bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi itu bukan diambil dari stok cadangan beras pemerintah,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama segenap mitra telah memulai program pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi. Sasaran penerimanya 648 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa pada Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Setiap KK diberikan secara gratis berupa beras terfortifikasi dan biofortifikasi 15 kilogram (kg) sebanyak tiga kali yang bersumber dari Bapanas.

    Selanjutnya, kata Arief, bantuan itu akan diberikan tiga kali melalui dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia.

    “Selain GAIN Indonesia, mitra yang turut mendukung program baru ini antara lain Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dan Dompet Dhuafa,” ujar Arief.

    Arief menuturkan program itu merupakan program rintisan yang diinisiasi pihaknya. Apabila berhasil, ia berharap dapat diimplementasikan ke wilayah Indonesia lainnya yang memiliki angka stunting (tengkes) dan rentan rawan pangan yang tinggi.

    Arief menjelaskan uji coba distribusi beras fortifikasi dilakukan di satu lokasi terlebih dahulu selama tiga bulan. Langkah ini dilakukan karena proses beras fortifikasi harus memenuhi standar sertifikasi SNI.

    Ia menekankan program rintisan bantuan pangan berupa beras khusus itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pilihan pangan yang lebih sehat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    Selain itu, ia menilai model bantuan pangan dengan beras fortifikasi dapat diterapkan lebih luas di masa mendatang. Menurutnya, konsumsi beras fortifikasi akan memberikan manfaat gizi lebih baik bagi masyarakat.

    “Sebenarnya saya pernah berbicara ini dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi kalau model bantuan seperti ini diberikan ke masyarakat rentan akan lebih baik. Kita ke depan, misalnya bantuan pangan itu agar masyarakat mengkonsumsi nasi yang ada fortifikasi, akan lebih bagus,” tambah Arief.

    Arief juga menegaskan program itu berbeda dengan program bantuan pangan beras yang dilaksanakan Perum Bulog selama ini. Dalam bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tidak pula menggunakan beras dari stok Bulog.

    Melalui program rintisan ini, total beras khusus sebanyak 29.160 kg disalurkan Bapanas kepada 648 KK selama 3 bulan, sehingga akan ada 1.944 paket bantuan yang didistribusikan. Program itu menargetkan keluarga berisiko stunting di wilayah rentan rawan pangan.

    Beras yang disalurkan pun dipastikan memiliki kandungan mikronutrien seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan juga mineral seperti zat besi dan zinc. Kandungan itu berguna untuk meningkatkan nilai gizi bagi masyarakat rentan gizi, terutama ibu hamil, anak di bawah usia dua tahun, dan di bawah usia lima tahun.

    “Latar belakang digagasnya program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi adalah Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” jelasnya.

    Kendati begitu, jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen.

    Fortifikasi beras juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

    Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan beras fortifikasi telah menjadi indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag libatkan bulog distribusi barang ke Koperasi Merah Putih

    Kemendag libatkan bulog distribusi barang ke Koperasi Merah Putih

    Masuknya pasokan bahan pokok ke koperasi di berbagai daerah, termasuk kelurahan dan desa, dapat membantu distribusi bahan pokok ke masyarakat

    Nganjuk (ANTARA) – Kementerian Perdagangan melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pendistribusian barangnya ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

    “Kami akan bantu distribusinya, termasuk Minyakkita melalui Bulog dan ID Food. Pasokan akan disalurkan ke koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga pasokan akan lebih terjamin. Kami berharap, ini bisa mendorong agar harga bahan pokok di masyarakat lebih terjangkau,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso saat mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat.

    Dalam kesempatan itu, Mendag mengecek harga bahan pokok yang dijual di toko bahan pokok tersebut dan ketersediaan pasokan, terutama beras dan minyak goreng di KKMP Sukomoro. Koperasi tersebut memiliki Toko Sembako Sukomoro.

    Mendag juga mengungkapkan, harga bahan pokok yang dijual di koperasi tersebut juga stabil serta pasokan cukup.

    “Kami sudah cek, koperasi ini menjual bahan pokok dengan harga stabil. Masuknya pasokan bahan pokok ke koperasi di berbagai daerah, termasuk kelurahan dan desa, dapat membantu distribusi bahan pokok ke masyarakat,” ujarnya.

    Selain beras dan minyak goreng, produk bahan pokok yang tersedia di KKMP Sukomoro, Nganjuk tersebut ada juga gula, telur, bawang putih, bawang merah, tepung, mi instan, bumbu masak, dan kecap. Selain itu, di koperasi tersebut juga menyediakan elpiji dan pupuk.

    Ketua KKMP Sukomoro Nganjuk Riadi mengatakan bahwa KKMP Sukomoro hadir untuk menyejahterakan masyarakat dengan menyediakan harga bahan pokok yang murah, termasuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dan Minyakkita.

    “KKMP Sukomoro memotong rantai distribusi yang mana produk langsung didapatkan dari produsen ke konsumen,” katanya.

    “Dengan adanya koperasi, masyarakat bisa belanja dekat dari rumah. Jadi bisa lebih mempermudah masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Di koperasi tersebut, fokus utama penyediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui dukungan dan kerja sama strategis bersama Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Selain penyediaan kebutuhan pokok, KKMP Sukomoro juga akan meningkatkan perannya sebagai fasilitator pemasaran produk masyarakat sekitar, yaitu komoditas bawang merah segar dan produk olahan bawang goreng, serta membantu fasilitasi kemitraan pemasaran produk shuttlecock dengan pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor.

    KKMP Sukomoro memiliki anggota sebanyak 150 orang yang berasal dari unsur RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader PKK, Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat umum.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag sebut pasokan bahan pokok aman dan harga stabil 

    Mendag sebut pasokan bahan pokok aman dan harga stabil 

    Nganjuk (ANTARA) – Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau langsung harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Pasar Wage, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    “Hari ini kami sudah mengecek pasokan dan harga bapok di Pasar Wage. Pasokannya semua ada dan harganya stabil. Kita juga terus menjaga daya beli masyarakat agar pasarnya tetap tumbuh,” kata Mendag Budi Santoso saat di Nganjuk, Jumat.

    Hasil pantauan menunjukkan, harga sejumlah komoditas bahan pokok dijual di bawah harga acuan dan harga eceran tertinggi (HET). Komoditas tersebut, yaitu beras medium Rp13.000 per kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.000 per kilogram, telur ayam ras Rp28.000/kg, daging ayam ras Rp35.000/kg, dan gula pasir Rp16.000–17.000/kg.

    Kemudian, cabai keriting dijual dengan harga Rp42.000/kg, cabai rawit merah Rp33.000/kg, cabai merah besar Rp42.000/kg, bawang merah Rp26.000/kg, bawang putih kating Rp34.000/kg, dan bawang putih honan Rp28.000/kg.

    Selain itu, terpantau Minyakkita dijual dengan harga Rp15.700 per liter, minyak goreng premium Rp21.000/liter, beras premium Rp16.000–16.500/kg, daging sapi Rp120.000/kg, serta tepung terigu Rp12.000/kg.

    Sementara itu, pedagang ayam di Pasar Wage, Nganjuk Winarko mengatakan tentang pasokan ayam tersedia dan harganya saat ini sudah turun.

    “Stoknya aman. Harganya kemarin Rp38.000/kg, sekarang Rp35.000,”kata dia.

    Pihaknya juga menegaskan untuk memastikan kesediaan pasokan dan stabilitas bahan pokok terus terjaga, Kemendag secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

    Sementara itu pedagang cabai, Suparmi, mengungkapkan penurunan harga cabai merah.

    ”Harga cabai merah besar Rp42.000/kg—Rp43.000/kg. Ini sudah turun, kemarin sampai Rp50.000/kg,” ujar dia.

    Ia juga berharap agar harga bahan pokok dapat terus stabil sehingga terjangkau masyarakat.

    Pasar Wage yang terletak di Kabupaten Nganjuk tersebut menjadi salah satu pusat niaga Kabupaten Nganjuk. Pasar seluas 7.709 meter persegi ini berdiri sejak 1973 dan dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.

    Pasar ini juga telah mendapat predikat Pasar Tertib Ukur. Kini, Pasar Wage mampu menampung sekitar 830 pedagang.

    Hadir dalam kunjungan tersebut, yaitu Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur Iwan Setiawan, Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk Sri Handayani, Pemimpin Perum Bulog Cabang Kediri Harisun dan tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas kirim tim cek gudang Bulog, pastikan kualitas beras terjaga

    Bapanas kirim tim cek gudang Bulog, pastikan kualitas beras terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan pihaknya mengirim tim untuk mengecek gudang Perum Bulog secara acak sebagai langkah memastikan kualitas beras tetap terjaga dan layak dikonsumsi masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Badan Pangan kirim tim ke Bulog untuk cek secara random. Apalagi, gudangnya ada 1.580,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog untuk dibagikan ke masyarakat harus berada di kualitas yang baik.

    Saat ini, program penyaluran yang masih berjalan berupa bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

    Arief juga mengaku telah meminta jajaran Bulog untuk melaksanakan pengecekan ke gudang-gudang.

    Hal itu penting karena tidak boleh ada beras Bulog berkualitas kurang baik yang sampai ke masyarakat, baik sebagai penerima bantuan pangan maupun sebagai pembeli.

    “Intinya, kalau beras yang dibagikan ke masyarakat harus bagus. Tidak boleh alasan apapun. Jadi, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan. Itu harus bagus. Lalu, pelaksanaan SPHP beras juga harus bagus. Tidak boleh ada yang kualitasnya jelek,” ujar Arief.

    Menurutnya, di gudang penyimpanan beras umumnya terdapat stok lama, stok baru, dan sebagian yang memerlukan perlakuan khusus, namun ketika sampai ke konsumen harus dalam kondisi baik dan aman.

    “Tapi, kalau sampai ke customer harus bagus. Harus aman juga,” tegasnya.

    Dia juga mengaku telah meminta jajaran di Bulog, mulai dari direksi, pimpinan wilayah (pimwil) sampai pimpinan cabang (pimca), untuk memastikan kualitas tersebut.

    Ia mendorong ada tahapan pemrosesan ulang untuk menjaga mutu stok beras sebelum disalurkan.

    “Saya sudah komunikasi sama teman-teman Bulog. Tidak boleh ada beras yang jelek yang sampai keluar. Tapi, kalau di gudang Bulog itu kan pasti ada yang perlu diproses, kan ada tahapannya. Tahapannya di reprocess dulu,” jelasnya.

    Bagi Arief, stok beras di Bulog memang perlu senantiasa dijaga karena dibutuhkan pemerintah sebagai intervensi tatkala produksi dan konsumsi beras secara bulanan tidak seimbang.

    Pada momentum tersebut, harga beras kerapkali meninggi. Masyarakat memerlukan alternatif beras yang berkualitas baik, tapi masih dengan harga yang di bawah pasaran.

    Dijelaskan pada periode November 2025 hingga Februari 2026, produksi beras diperkirakan tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya sehingga kondisi ini perlu diantisipasi bersama karena kebutuhan dan produksi dipastikan tidak seimbang.

    Stok Bulog yang tersedia saat ini diproyeksikan menjadi penyangga penting untuk menutup kekurangan tersebut hingga memasuki panen raya, sehingga pasokan beras ke masyarakat tetap aman dan stabil.

    “Dan, saya juga wanti-wanti. Jangan sampai stok ini tidak keluar, karena nanti di bulan Maret, April, waktunya menyerap panen hasil produksi dalam negeri,” ucap Arief.

    “Pokoknya target (penyaluran beras) SPHP 1,3 juta ton harus diselesaikan. Masih sekitar 1 juta ton lagi sampai Desember 2025. Realisasi SPHP hari ini dari awal tahun sudah 422 ribu ton,” tambah Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    Jakarta –

    Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi terkait temuan 1.200 ton beras tidak layak konsumsi. Temuan itu merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara.

    Rizal mengatakan telah menggunakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam perawatan beras di gudang. Menurutnya, pemeliharaan beras sudah dilakukan secara lengkap, mulai dari triwulan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Selain it, pihaknya juga mengecek secara acak terhadap kualitas beras-beras tersebut.

    “Sehingga diharapkan dari langkah-langkah kami yang bertingkat, bertahap, dan berlanjut ini bisa menyajikan beras-beras yang layak dan betul-betul sehat dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Rizal saat ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Saat ini, pihaknya melakukan pendalaman terhadap kondisi beras rusak di gudang. Ia pun memastikan beras yang rusak akan melalui tahap reprocessing.

    “Intinya kami akan melaksanakan reprocessing. Reprocessing ini kami bersihkan, kami cuci ulang,” jelas Rizal.

    Usai melalui tahap tersebut, Rizal menyebut pihaknya akan melakukan uji laboratorium ulang untuk mengecek kelayakannya. Apabila memenuhi standar, dapat dikonsumsi masyarakat. Jika tidak, dapat digunakan untuk pakan ternak.

    “Kalau layak kita konsumsikan kepada masyarakat. Kalau yang tidak layak nanti kita sisakan untuk diolah menjadi pakan ternak,” imbuhnya.

    Namun, ia belum bisa memastikan jumlah pasti beras yang rusak, termasuk wilayah yang mengalami beras rusak.

    “Yang namanya, mohon maaf. Kita membeli arah beras kan banyak ya. Kita aja kalau punya anak lebih dari 2-3 kan pasti anak-anaknya. Ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang gini kan, macam-macam,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penurunan kualitas beras bantuan.

    Dalam sidak tersebut, Tim Komisi IV menemukan sekitar 1.200 ton beras yang tersimpan sejak Mei 2024. Berdasarkan pengecekan visual, sebagian beras impor yang disimpan lebih dari satu tahun masih terjaga kualitasnya. Namun, beras lokal terlihat berubah warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.

    (rea/rrd)

  • Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar beras milik Perum Bulog masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, hal ini dapat dilakukan jika ekosistem pangannya dibangun.

    Arief menerangkan Bulog mempunyai dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, cadangan beras pemerintah (CBP) di mana menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersil dengan kualitas premium.

    Arief menyebut kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku program MBG. Namun, untuk menggunakan stok beras CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga.

    “Iya ada kemungkinan, tapi harus dibuat ekosistem pangannya,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Arief menerangkan selama ini pasokan beras yang digunakan dalam program MBG disesuaikan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendati begitu, ia menilai alangkah baiknya jika pasokan beras dibeli di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, tercipta ekosistem pangan di mana infrastrukturnya milik pemerintah.

    Sementara itu, Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) wajib menyerap beras Bulog. Bulog pun telah menyediakan dua opsi dalam penggunaan beras, yakni premium dan medium.

    “Jadi sesuai dengan Inpres, Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog,” ujar Rizal.

    Rizal menyerahkan pemilihan penggunaan beras pada program MBG sesuai keputusan BGN. Namun, ia memastikan kualitas beras yang sampai di masyarakat layak dikonsumsi.

    “Kita tawarkan ke beliau, terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuh Rizal.

    Kendati begitu, BGN hingga saat ini belum sepenuhnya menggunakan beras Bulog. Ia pun akan mendorong BGN untuk memakai beras dari Bulog.

    (rea/rrd)

  • Bulog Mau Sulap Gudang Beras Nganggur Jadi Kawasan Bisnis

    Bulog Mau Sulap Gudang Beras Nganggur Jadi Kawasan Bisnis

    Jakarta –

    Perum Bulog mengubah bekas gudang penyimpanan beras menjadi kawasan bisnis. Salah satu aset yang akan diubah menjadi kawasan bisnis itu adalah bekas Gudang Goro Perum Bulog, Kantor Wilayah DKI Jakarta-Banten, Jakarta Utara.

    Kawasan dengan luas 4 hektare ini dibuka atau disewakan untuk bisnis atau usaha. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan secara total, aset yang dimiliki Bulog di seluruh daerah mencapai Rp 53 triliun.

    Namun, sebagian aset memang masih belum dimanfaatkan secara baik, seperti kawasan Gudang Goro Perum Bulog itu.

    “Jadi asetnya Bulog itu totalnya 53 triliun,betapa besarnya aset tersebut. Nah, ini sayang kalau aset-aset kita ini tidak diberdayakan.Namun pemberdayaan aset ini semua kembali untuk keuntungan bangsa dan negara,” kata dia dalam peluncuran Kawasan Business District, Jakarta Utara, Kamis (2/10/2025).

    Rizal memastikan pemanfaatan aset ini juga telah sesuai ketentuan pemerintah agar aset negara tidak terbengkalai. Dia pun membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka bisnisnya di kawasan tersebut.

    “Saya berharap semuanya kita saling bersinergi,bahu-membahu, baik dari pemerintah, TNI, Polri, maupun teman-teman pengusaha untuk menjadikan ruang-ruang yang masih kosong di wilayah Bulog dan sekitarnya ini menjadikan ruang yang lebih menguntungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menerangkan dari 4 ha kawasan bekas Gudang Goro Perum Bulog, Kantor Wilayah DKI Jakarta-Banten, seluas 2 ha sudah disewa oleh sejumlah usaha.

    “Tenant dari seluruh ini masih ada sisa 5.000 meter kalau tidak salah yang masih belum tersewa. Di sebelah sana sudah tersewa juga sebentar lagi akan dibangun Padel juga. Belum lagi lahan kita yang di belakang gudang-gudang yang semak-semak itu kita lagi mau dibangun driving range,” tuturnya.

    Pihaknya juga mengubah identitas dari gudang tersebut yang selama ini dikenal sebagai bekas gudang beras zaman Presiden ke 2 RI Soeharto. Perum Bulog kini menamakan kawasan tersebut menjadi Beloft.

    “Beloft ini sendiri punya arti namanya Bulog Lifestyle Opportunity Food and Territory jadi ini singkatannya, menggambarkan bahwa beberapa aktivitas bisnis gaya hidup nanti mungkin kita bisa bikin bagus di sini,” terangnya.

    Saat ini kawasan tersebut sudah ada beberapa bisnis yang dibuka, mulai dari gudang logistik dari Lazada, tempat olahraga seperti Badminton, hingga Gimnastic.

    Tonton juga Video: Polisi Gerebek Gudang Beras Oplosan di Sidoarjo, 1 Pelaku Ditangkap

    (acd/acd)

  • Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar pemerintah bersama DPR memberikan mandat resmi kepada BUMN Pangan itu untuk menyelenggarakan cadangan gula pemerintah (CGP). Menurutnya, langkah ini penting untuk menstabilkan harga sekaligus melindungi petani tebu.

    “Mohon kiranya ada usulan kebijakan penyelenggaraan cadangan gula pemerintah (CGP) kepada Bulog. Sehingga nanti konsepnya seperti juga cadangan beras pemerintah (CBP), supaya ini lebih terkontrol dan lebih terkendali harga-harga, termasuk juga menjamin agar petani-petani itu bisa dapat terserap seluruh produk-produk tebunya dan harga jualnya juga nanti tidak fluktuatif,” ujar Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Ia menegaskan, mandat resmi akan membuat Bulog lebih leluasa bertindak di lapangan. “Ini harapan kami. Kami mohon support dari Komisi VI DPR RI, dan Pemerintah dalam hal ini, sehingga kami di lapangan nanti lebih powerful, dalam arti memiliki pegangan tugas yang jelas,” ujarnya.

    Ditemui usai rapat, Rizal menjelaskan, usulan ini nantinya akan disampaikan ke DPR untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

    “Oh kami kan menyarankan. Menyarankan supaya layaknya seperti beras (ada CBP). Jadi gula pun nanti harganya lebih terkendali. Termasuk juga menjamin supaya para petani-petani tebu itu bisa dengan harga yang diinginkan. Tidak terlalu rendah. Kalau seperti sekarang kan nggak ada yang beli, dia kasihan,” ucap dia.

    Ia menyebut konsep CGP yang digagas Bulog akan memberi solusi seimbang antara petani dan konsumen.

    “Ini kan konsep saya, ini konsepnya Bulog, mudah-mudahan diterima oleh anggota dewan maupun pemerintah dalam ini. Dan itu kan konsep yang terbaik, jadi win-win solution lah. Kita juga memperhatikan para petani, supaya selamat mereka dengan harga yang layak, dan juga menekan harga penjualan. Sehingga harapan para konsumen juga tidak terlalu mahal dengan harga gula tersebut,” jelasnya.

    Rizal menambahkan, penyerapan gula dalam konsep cadangan pemerintah akan dilakukan setiap kali musim giling. “Ya setiap panen,” katanya singkat.

    Namun, saat ditanya soal target serapan seperti halnya cadangan beras, ia menyebut hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut ketika Bulog memang telah diberi mandat resmi mengelola CGP.

    “Nah itu nanti kita bicarakan. Ini kan belum, ini baru konsep,” tutur Rizal.

    Mengenai harga eceran tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen yang sampai sekarang belum diatur pemerintah, Rizal mengaku baru mulai mengusulkan setelah resmi memimpin Bulog.

    “Ya kan saya baru masuk Bulog. Yang dulu kan kita nggak tahu, saya masih di tentara dulu. Belum ngurusin beras sama gula,” ucapnya.

    Ia menegaskan, tujuan utama konsep ini adalah stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

    “Ya karena untuk kepentingan nasional, supaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun para pimpinan Anggota Dewan, Indonesia itu supaya swasembada pangan, swasembada termasuk juga gula,” pungkas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Janji Produksi Pangan Indonesia Lebih Sukses dalam 2-3 Tahun – Page 3

    Prabowo Janji Produksi Pangan Indonesia Lebih Sukses dalam 2-3 Tahun – Page 3

    Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 3,5 juta ton pada awal tahun 2025 ini. Pemenuhan stok CBP yang dikuasai Perum Bulog ini tanpa melalui impor.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat, stok beras Bulog mencapai 3.502.895 ton per 4 Mei 2025. Jumlah ini jadi yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    “Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu. 

    Selain mencetak rekor stok cadangan beras pemerintah tertinggi selama periode Januari–Mei, data historis menunjukkan lonjakan stok pada tahun 2025 juga tercatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah. Dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025, stok cadangan beras melonjak drastis menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025, atau meningkat 1,8 juta ton tanpa impor hanya dalam waktu empat bulan.