BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Kejagung Periksa Influencer Fitra Eri di Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Influencer Fitra Eri di Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 8 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan salah satu saksi yang diperiksa yaitu influencer otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP). 

    “Penyidik memeriksa saksi FEP selaku Influencer Otomotif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

    Selain Fitra, Harli juga menyampaikan MP selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Kemudian, ARH selaku Sub Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak pada Ditjen Migas Kementerian ESDM; DM selaku Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas; dan CMS selaku Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM.

    Selanjutnya, AA selaku Manager QMS PT Pertamina (Persero), ESJ selaku Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan dan ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan turut diperiksa dalam perkara ini.

    Namun, Harli tidak merinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Riva Siahaan.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sementara itu, Fitra Eri telah membenarkan bahwa dirinya diperiksa oleh Kejagung terkait kasus yang menyeret Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan tersebut.

    Dia mengaku bahwa dirinya diperiksa terkait dengan teknis umum mulai dari mesin, BBM hingga pengaruhnya terhadap kendaraan. Oleh karena itu, Fitra menegaskan bahwa dirinya tidak diperiksa terkait kasus rasuahnya.

    “Seputar pertanyaan teknis umum. Mengenai mesin, BBM dan pengaruhnya pada kendaraan,” tutur Fitra saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

  • Nilai Korupsi Pertamina Bisa Setara Biaya Bangun Kembali Jalur Gaza, bahkan Masih Sisa – Halaman all

    Nilai Korupsi Pertamina Bisa Setara Biaya Bangun Kembali Jalur Gaza, bahkan Masih Sisa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir pada hari Selasa, (4/3/2025), sudah menyodorkan rencana pembangunan kembali Jalur Gaza selama lima tahun yang bakal menelan biaya $53 miliar atau sekitar Rp864,5 triliun.

    Proposal pembangunan Gaza itu disampaikan saat konferensi Liga Arab di Kota Kairo, Mesir.

    Usul tersebut merupakan tanggapan Mesir atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan paksa warga Palestina dari sana.

    Mesir menolak mentah-mentah rencana Trump. Negara Arab itu ingin membangun kembali Gaza tanpa harus memindahkan warga Gaza.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Middle East Eye melaporkan rencana itu ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    Pembangunan kembali Gaza akan dilakukan dalam beberapa tahap.

    Tahap persiapan berlangsung selama enam bulan dan diperkirakan memerlukan biasa $3 miliar. Pada tahap ini puing-puing akan disingkirkan, perumahan darurat dibuat, dan ada perbaikan sebagian bangunan yang rusak.

    Lalu, tahap itu akan dilanjutkan ke tahap pertama yang berlangsung selama dua tahun dan memerlukan $20 miliar. Pada tahap ini akan ada pembangunan kembali infrastruktur, bangunan untuk pelayanan, perumahan permanen, dan perbaikan lahan pertanian.

    Selanjutnya, ada tahap dua yang memakan waktu dua setengah tahun dan memerlukan biaya $30 miliar. Pada tahap ini infrastruktur akan dirampungkan. Lalu, ada pembangunan zona industri, pelabuhan, dan bandara.

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    Bisa saja setara dengan nilai korupsi Pertamina

    Biaya besar pembangunan kembali Gaza, yakni Rp864,5 triliun, bisa saja setara atau bahkan lebih besar daripada nilai korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga selama lima tahun.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaspuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut akibat kasus korupsi itu, negara merugi sebesar Rp193,7 triliun. Kerugian itu hanya untuk tahun 2023 saja. 

    Harli menyebut tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) untuk tahun 2018-2023 belum dihitung.

    Menurut dia, kerugian negara pada tahun 2023 baru hitungan sementara.

    Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi.

    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

    Menuru Harli, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar Rp193,7 triliun, total kerugian selama 2018-2023 mencapai Rp968,5 triliun.

    Perkiraan nilai itu bahkan lebih besar daripada perkiraan biaya pembangunan kembali Gaza yang disampaikan Mesir.

    “Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara,” katanya.

    Harli menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus menghitung kerugian negara dari tahun 2018-2023 karena kasus megakorupsi ini.

    Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

    “Kita ikuti perkembangnya nanti,” katanya.

    (Tribunnews.com/Febri/Tyo)

  • 10
                    
                        Kejagung Periksa Fitra Eri Jadi Saksi Kasus Pertamina
                        Nasional

    10 Kejagung Periksa Fitra Eri Jadi Saksi Kasus Pertamina Nasional

    Kejagung Periksa Fitra Eri Jadi Saksi Kasus Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) memeriksa
    influencer
    otomotif,
    Fitra Eri
    , sebagai salah satu saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Rabu (5/3/2025).
    “(Salah satu saksi), Fitra Eri,
    selaku
    influencer otomotif,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan resminya, Rabu.
    Selain Fitra, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga memeriksa tujuh orang saksi lain.
    Beberapa saksi ini adalah pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
    Mereka adalah MP selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, ARH selaku Sub Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, CMS selaku Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan DM selaku Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas.
    Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkup PT Pertamina dan anak perusahaannya.
    Mereka adalah AA selaku Manager QMS PT Pertamina (Persero), ESJ selaku Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
    “Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 atas nama Tersangka Yoki Firnandi, dkk,” kata Harli.
    Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
    Keenamnya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dipanggil Prabowo, Bos Pertamina Lapor Stok BBM Aman untuk Mudik Lebaran 2025

    Dipanggil Prabowo, Bos Pertamina Lapor Stok BBM Aman untuk Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Bos Pertamina itu datang ke Istana guna melaporkan persiapan mudik Lebaran 2025. 

    “Bahas umum saja, kesiapan menyambut mudik,” kata Simon kepada wartawan. 

    Dalam kesempatan tersebut, Simon juga memastikan stok BBM aman untuk periode mudik Lebaran 2025. Dengan demikian, diharapkan mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar. 

    “Kami pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar semuanya,” ujar Simon. 

    Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas soal kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah, Simon tak memberikan jawaban. “Maaf, saya ada misa jam 5 di Katedral, ada Rabu Abu,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia diduga melakukan pembelian untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. 

  • Ramai Kritikan BBM Oplosan, Netizen: Anak-anak Dedy Corbuzier Cari Duit dari Ngebuzzer Pertamina

    Ramai Kritikan BBM Oplosan, Netizen: Anak-anak Dedy Corbuzier Cari Duit dari Ngebuzzer Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Netizen menyoroti anak-anak Dedy Corbuzier yang menjadi buzzer Pertamina di tengah isu BBM oplosan yang ramai disorot. Anak-Dedy Corbuzier, Azka Corbuzier dan Nada Tarina Putri menjadi brand ambassador perusahaan BUMN tersebut.

    Banyak pihak menilai keterlibatan Azka dan Nada Tarina dalam kampanye Pertamina sebagai langkah pencitraan guna menutupi isu dugaan korupsi dan BBM oplosan di PT Pertamina Patra Niaga.

    Video promosi Azka dan Nada yang menampilkan fasilitas SPBU Pertamina diunggah melalui akun Instagram @nada_tarina_putri.

    Dalam unggahan itu, mereka memperkenalkan berbagai fitur layanan, termasuk jalur fast track dan pembayaran digital MyPertamina.

    “Macem-macem bahan bakar berkualitas, cara service customer, semua fasilitas di @spbupertamina dan promo-promo menarik dari MyPertamina,” tulis Nada dalam caption unggahannya, dikutip @nada_tarina_putri Rabu (5/3/2025).

    Kritik semakin tajam setelah akun Threads @paltiwest menyinggung ketimpangan yang terjadi.

    “Masyarakat dapat BBM oplosan, anak-anak Deddy Corbuzier dapat duit dari ngebuzzer,” ulis akun tersebut.

    Pernyataan ini menyulut perdebatan di media sosial, dengan banyak pengguna yang menuduh Pertamina lebih fokus pada pencitraan daripada menyelesaikan masalah utama terkait bahan bakar berkualitas.

    “Udah ketebak, Merah lagi sibuk klarifikasi dan sewa-sewa influencer/creator,” kata netizen.

    “Anak sama bapak jadi buzzer, mendukung kegelapan ga sih ini namanya?” kata lainnya.

    “Segala hal diselesaikan dengan promo digital via akun socmed. Bukannya beresin persoalan sampai ke akar,” tambah lainnya. (Wahyuni/Fajar)

  • 9
                    
                        Jampidsus Sebut Pertamax Sudah Penuhi Standar, Minta Warga Tak Tinggalkan Pertamina
                        Nasional

    9 Jampidsus Sebut Pertamax Sudah Penuhi Standar, Minta Warga Tak Tinggalkan Pertamina Nasional

    Jampidsus Sebut Pertamax Sudah Penuhi Standar, Minta Warga Tak Tinggalkan Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyatakan bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dijual
    Pertamina
    sudah memenuhi standar dan sesuai spesifikasi.
    Hal ini disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menyusul beralihnya sejumlah masyarakat dari Pertamina ke SPBU swasta usai kasus
    dugaan korupsi
    yang menyeret Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mencuat.
    “Karena kita juga koordinasi ke Pertamina dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan, menguji produk Pertamina dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar,” kata Febrie, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
    Kejagung disebut sudah meminta Pertamina menguji produknya secara terbuka.
    Ia pun mendapat laporan bahwa pengujian tersebut sudah dilakukan.
    Oleh karenanya, ia meminta semua pihak tidak khawatir jika memutuskan membeli BBM Pertamina.
    “Dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, kami imbau jangan tinggalkan Pertamina. Karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” ujar dia.
    Di sisi lain, ia tidak memungkiri bahwa praktik blending atau pengoplosan sempat ada pada tahun-tahun yang diperiksa Kejagung.
    Diketahui, dugaan kasus
    korupsi tata kelola minyak mentah
    dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ini terjadi pada tahun 2018-2023.
    “Wah, kemarin yang jelas naik penyidikan, itu kan pasti ada. Ya pasti ada, lah, kesalahan. (Kalau enggak ada) enggak mungkin naik penyidikan. Oke sampai 2023, ingat ya sampai 2023,” ujar dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “diblending” atau dioplos menjadi Pertamax.
    Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” kata Kejagung, Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidak di SPBU Jakarta, Dirut Pertamina: Kualitas Sesuai Standar

    Sidak di SPBU Jakarta, Dirut Pertamina: Kualitas Sesuai Standar

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Jakarta, untuk melihat kualitas BBM produk Pertamina. Inspeksi yang didampingi oleh lembaga independen PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia.

    Hasil sidak SPBU ke SPBU 34.129.02 Jalan Gatot Subroto dan SPBU 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, ia mengeklaim bahwa kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang ditentukan.

    “Jadi selain Pertamina melakukan uji berkala dengan Lemigas, kami juga menggunakan surveyor (lembaga penguji), yakni Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia untuk memastikan kualitas produk dari BBM Pertamina sesuai dengan standar berlaku,” jelas Simon, Rabu (5/3/2025).

    Pada sidak tersebutm turut hadir Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra. PT Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia merupakan perusahaan independen yang melakukan pengujian, pemeriksaan, dan sertifikasi produk, teknologi, dan sistem.

    Presiden Direktur TUV Rheinland Nyoman Susila mengatakan, dari serangkaian pengukuran yang dilakukan secara kuantitas dan kualitas, produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi.

    “Terkait dengan pengujian densitas dan volume yang kami dapatkan dari dua SPBU, itu sudah sesuai dengan standar,” ujar Nyoman.

    Hal senada diungkapkan Vice President Divisi Bisnis Strategis, Oil, Gas, Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Muhammad Chairudin. Menurutnya, dari uji bersama yang dilaksanakan pada produk-produk BBM Pertamina yang mengacu kepada Peraturan Dirjen Migas, bahwa produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan peraturan, termasuk dari sisi pewarnaan.

    Ega Legowo Putra menambahkan, dengan uji bersama tersebut, kedua lembaga independen mendapatkan hasil bahwa produk BBM Pertamina sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Melalui uji bersama kualitas produk BBM Pertamina, kami memastikan layanan energi khususnya pada momen Ramadan dan Idulfitri 1446 H bisa berjalan dengan lancar. Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan keandalan operasional, serta operasional seluruh infrastruktur energi dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” tutupnya.

  • BBM Pertamina Diuji Lagi, Ini Hasilnya

    BBM Pertamina Diuji Lagi, Ini Hasilnya

    Jakarta

    BBM Pertamina diuji lagi. Begini hasil pengujian BBM Pertamina yang dilakukan oleh lembaga penguji selain Lemigas.

    Guna memastikan kualitas BBM Pertamina, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melakukan sidak ke sejumlah SPBU pelat merah itu di Jakarta. Dalam sidak ini, Simon didampingi oleh lembaga independen PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia serta Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

    “Hari ini kami melakukan uji produk BBM Pertamina. Jadi selain Pertamina melakukan uji berkala dengan Lemigas, kami juga menggunakan surveyor (lembaga penguji) yakni Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia untuk memastikan kualitas produk dari BBM Pertamina sesuai dengan standar berlaku,” jelas Simon dikutip detikFinance.

    Dari pengujian itu, ditemukan bahwa BBM Pertamina sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan. Dari uji bersama kedua lembaga independen tersebut, terbukti bahwa produk BBM Pertamina sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Sebelumnya, BBM Pertamina sudah lebih dulu diuji Balap Besar Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas). Kepala Balai Besar Pengujian Migas/LEMIGAS Mustafid Gunawan mengatakan, hasil ini diperoleh dari serangkaian pengujian yang dilakukan di laboratorium LEMIGAS setelah melakukan pengambilan sampel di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang serta berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan.

    “Hasil uji laboratorium LEMIGAS menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM yang diperiksa berada dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan (on spec),” kata Mustafid.

    Mustafid mengungkapkan, dalam rangka pengujian pada pengawasan mutu terhadap bahan bakar bensin meliputi pengambilan sampel yang mengacu pada metode ASTM D4057 (Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products), pengujian standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar, dan pemantauan untuk memastikan kualitas bahan bakar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kata Mustafid, RON (Research Octane Number) yang diukur dari setiap sampel itu menunjukkan hasil yang sesuai dan tidak menyimpang dari spesifikasi.

    “Kami memahami pentingnya transparansi dalam pengawasan BBM. Hasil uji ini kami sampaikan agar masyarakat yakin bahwa BBM yang mereka gunakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah,” kata Mustafid.

    (dry/rgr)

  • Kejagung Periksa 9 Saksi Baru Soal Kasus Korupsi Minyak, 2 dari ESDM

    Kejagung Periksa 9 Saksi Baru Soal Kasus Korupsi Minyak, 2 dari ESDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali melakukan pemeriksaan ke 9 orang saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar menyebutkan diantara 9 orang saksi yang diperiksa tersebut, 7 diantaranya merupakan saksi dari pihak Pertamina, sedangkan 2 orang lainnya merupakan saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Adapun sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk,” jelas Harli dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (5/3/2025).

    Berikut 9 saksi yang diperiksa:

    1. BMT selaku Manager Performance & Governance PT Kilang Pertamina Internasional.

    2. TM selaku Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional.

    3. AFB selaku Manager Research & Pricing PT Pertamina Patra Niaga.

    4. BG selaku Koordinator Hukum pada Sekretariat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    5. MR selaku Director of Risk Management PT Pertamina Internasional Shipping.

    6. BP selaku Director of Crude and Petroleum Tanker PT Pertamina International Shipping.

    7. AS selaku Director of Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping.

    8. LSH selaku Manager Product Trading ISC periode 2017 s.d. 2020/Manager SCMDM pada Direktorat Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).

    9. EED selaku Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    (pgr/pgr)

  • Dirut Pertamina & Lembaga Independen Uji Kualitas BBM, Ini Hasilnya..

    Dirut Pertamina & Lembaga Independen Uji Kualitas BBM, Ini Hasilnya..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bersama dengan lembaga independen PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia melakukan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jakarta untuk melihat kualitas BBM produk Pertamina.

    Uji kualitas BBM produk Pertamina itu, dikabarkan sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang ditentukan. “Jadi selain Pertamina melakukan uji berkala dengan Lemigas, kami juga menggunakan surveyor (lembaga penguji) yakni Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia untuk memastikan kualitas produk dari BBM Pertamina sesuai dengan standar berlaku,” jelas Simon usai sidak SPBU Gatot Subroto, Rabu (5/3/2025).

    Presiden Direktur TUV Rheinland Nyoman Susila mengatakan, dari serangkaian pengukuran yang dilakukan secara kuantitas dan kualitas, produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi. “Terkait dengan pengujian densitas dan volume yang kami dapatkan dari 2 SPBU, itu sudah sesuai dengan standar,” ujar Nyoman.

    Hal senada diungkapkan Vice President Divisi Bisnis Strategis, Oil, Gas, Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Muhammad Chairudin. Menurutnya, dari uji bersama yang dilaksanakan pada produk-produk BBM Pertamina yang mengacu kepada Peraturan Dirjen Migas, bahwa produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan peraturan, termasuk dari sisi pewarnaan.

    Pth Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa dengan uji bersama tersebut, kedua lembaga independen mendapatkan hasil bahwa produk BBM Pertamina sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Melalui uji bersama kualitas produk ini, Pertamina memastikan layanan energi khususnya pada momen Ramadan dan Idulfitri 1446 H bisa berjalan dengan lancar. Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan keandalan operasional, serta operasional seluruh infrastruktur energi dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (pgr/pgr)