Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Kejagung Bantah Isu Erick Thohir dan Boy Thohir Terlibat Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Kejagung Bantah Isu Erick Thohir dan Boy Thohir Terlibat Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan peran para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM oplosan ini.

    Menurut Qohar, tersangka MK dan EJ atas persetujuan RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang.

    Kemudian MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EJ untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik MKAR dan RJ atau yang dijual dengan harga RON 92.

    “Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan kor bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” kata Qohar.

    Tersangka MK dan EJ kemudian melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang, sehingga diperoleh harga yang wajar.

    “Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha,” kata Qohar.

    Selanjutnya, MK dan EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shippingatau pengiriman yang dilakukan oleh JF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13 persen sampai dengan 15 persen secara melawan hukum. Dan, fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa.

    “Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS tersangka JF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka DW, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu itu ada lima komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat itu,” tuturnya.

    Diketahui, lima komponen itu yakni, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun.

    Qohar menyatakan perbuatan para tersangka juga bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per-15/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor per-05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara.

    Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03-006/PNC 400000/2022-S9 tanggal 5 Agustus 2022 perihal perencanaan material balancedan penjadwalan impor produk bahan bakar minyak.

    “Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar Qohar.

     

  • Meski Dekat dengan Gibran, KGPAA Hamangkunegoro Disebut Profesional soal ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    Meski Dekat dengan Gibran, KGPAA Hamangkunegoro Disebut Profesional soal ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Putra Mahkota Keraton Solo, Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau KGPAA Hamangkunegoro yang akrab disapa Gusti Purboyo, masih menjadi sorotan buntut status Instagram “Nyesel gabung Republik” dan “Percuma Republik kalau cuma untuk membohongi” yang dibuatnya beberapa waktu lalu.

    Sebab, KGPAA Hamangkunegoro diketahui dekat dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sejak putra Joko Widodo (Jokowi) itu menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    Bahkan, akun Instagram @kgpaa.hamangkunegoro pernah mengunggah foto KGPAA Hamangkunegoro bersama Gibran pada 4 November 2024.

    Saat itu, Gibran terlihat berkunjung ke Keraton Solo, didampingi KGPAA Hamangkunegoro dan Paku Buwono (PB) XIII.

    Atas hal itu, Pengageng Sasana Wilapa, KPH Dany Nur Adiningrat, memastikan hubungan KGPAA Hamangkunegoro dan Gibran baik-baik saja, meski Putra Mahkota Solo tersebut mengunggah status satir terhadap pemerintah.

    “Hubungannya baik sejak Mas Wapres menjadi Wali Kota maupun sekarang menjadi RI 2,” ungkap Dany baru-baru ini, dilansir TribunSolo.com.

    Menurut Dany, status satir KGPAA Hamangkunegoro merupakan bentuk profesionalitas sang Putra Mahkota, meski memiliki kedekatan dengan pemerintah.

    Ia menyebut, kedekatan antara KGPAA Hamangkunegoro dengan Gibran, bukan berarti Putra Mahkota Keraton Solo tidak berani melayangkan kritik.

    “Jadi kalau dekat, belum tentu tidak berani mengkritik, tidak,” ujar Dany.

    “Beliau profesional, beliau menyampaikan hal-hal yang tegas dan lugas,” lanjut dia.

    Dany lantas menegaskan, status KGPAA Hamangkunegoro juga merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    KGPAA Hamangkunegoro, kata Dany, sangat mendukung upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi, sesuai cita-cita pendiri bangsa dan nilai-nilai luhur Keraton Solo.

    “Kami mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsinserta penegakan prinsip-prinsip ketatanegaraan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan nilai-nilai luhur Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.”

    “Demikian klarifikasi ini saya sampaikan agar dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” pungkas Dany membacakan isi klarifikasi KGPAA Hamangkunegoro.

    Status KGPAA Hamangkunegoro Dianggap sebagai Bentuk Kepedulian

    Sebelum membacakan klarifikasi KGPAA Hamangkunegoro di Keraton Solo pada Senin (3/3/2025), KPH Dany Nur Adiningrat telah menyampaikan penjelasan mengenai status yang dibuat Putra Mahkota tersebut.

    Menurutnya, unggahan KGPAA Hamangkunegoro itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Indonesia terkait sejumlah masalah di tanah air.

    Dany mengatakan, ada empat isu yang menjadi perhatian KGPAA Hamangkunegoro sehingga Putra Mahkota Keraton Solo itu menuliskan unggahan kritikan.

    Pertama, mengenai kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga soal Pertamax Oplosan. Kedua, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sritex, serta tutupnya perusahaan tersebut setelah beroperasi selama 58 tahun.

    Ketiga, kasus korupsi Izin Usaha Pertambagan (IUP) PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun.

    Keempat, kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang hingga saat ini masih bergulir.

    “Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di PT Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya.”

    “Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu,” jelas Dany, Sabtu (1/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Selain keempat isu nasional itu, lanjut Dany, kritik yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro juga terkait status Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

    Hingga saat ini, status DIS masih ditangguhkan oleh pemerintah, yang menyebabkan hak-hak dan aset Keraton Solo tak kunjung diberikan.

    “Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan, tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya,” jelas Dany, dilansir TribunSolo.com.

    “Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah,” lanjutnya.

    Dany menegaskan, kritik yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah.

    Ia mengatakan kritik KGPAA Hamangkunegoro merupakan unggahan satir yang diharapkan bisa ditangkap secara lugas dan cerdas oleh pemerintah.

    Dany pun menekankan, KGPAA Hamangkunegoro sebagai Putra Mahkota Keraton Solo, tidak mungkin akan berbicara sembarangan.

    Dany lantas mengingatkan, apa yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro patut diperhatikan dan didengarkan.

    “Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas”

    “Seorang Putra Mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar,” pungkas Dany.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Klarifikasi Unggahan Putra Mahkota Keraton Solo : Dekat dengan Gibran Bukan Berarti Takut Kritik

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunSolo.com/Andreas Chris, Kompas.com/Labib Zamani)

  • Heboh Pertalite Oplosan di SPBU Kendari, Puluhan Driver Ojol Kuras Tangki BBM Gegara Mogok

    Heboh Pertalite Oplosan di SPBU Kendari, Puluhan Driver Ojol Kuras Tangki BBM Gegara Mogok

    GELORA.CO –  Puluhan driver ojek online (ojol) mengeluhkan adanya pertalite oplosan yang diduga berasal dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Satu satu driver ojol bernama Asnung mengaku peristiwa itu telah membuat heboh komunitas mereka karena banyaknya kendaraan ojol yang mengalami mogok atau mati mesin secara bersamaan.

    “Mogok semua ini pak, jadi kita kuras isi tangki,” katanya saat ditemui di lokasi, Rabu (5/3/2025).

    Asnung dan rekan-rekannya kemudian melakukan aksi dengan menguras tangki motor mereka di depan SPBU sembari meneriakan aksi protes terkait dugaan pertalite oplosan.

    “Kita sudah kuras, baunya saja ini kayak bau sampah seperti dicampur dengan tiner,” kesalnya.

    Para ojol ini pun terlihat memindahkan pertalite yang diduga oplosan itu ke dalam jerigen yang kemudian isi tangki motornya diganti dengan bahan bakar yang baru.

    Setelah menggelar aksi protes, komunitas ojol tersebut kemudian bergerak ke Polresta Kendari untuk memberikan aduan dan laporan secara resmi.

    Sementara itu, menyikapi adanya tuduhan pertalite oplosan, pihak pertamina pun angkat bicara lewat rilis resminya. 

    Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi selalu memastikan bahwa kualitas BBM yang disalurkan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Meski demikian pihaknya akan tetap melakukan investigasi.

    “Pertamina saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan distribusi BBM tetap sesuai standar yang berlaku,” tulis Fahrougi Andriani selaku Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

    Kini pihak pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Aparat Penegak Hukum serta pihak independen untuk memastikan hasil uji kualitas bahan bakar.

    “Hasil uji nantinya dilakukan secara transparan dan akurat, uji sampling juga akan segera dilakukan bersama dengan instansi terkait guna memberikan kepastian kepada masyarakat,” tambahnya.

    Sembari menunggu investigasi yang sedang dilakukan, pihak pertamina pun membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait produk BBM.

    “Pengaduan dapat disampaikan melalui SPBU terdekat, kantor layanan Pertamina di wilayah Sulawesi Tenggara, atau Call Center Pertamina 135 yang siap melayani 24 jam. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli BBM di SPBU resmi Pertamina guna memastikan kualitas dan keamanan bahan bakar yang digunakan,” pungkasnya. 

  • Influencer Fitra Eri dan 7 Saksi Diperiksa Kejagung dalam Kasus BBM Oplosan

    Influencer Fitra Eri dan 7 Saksi Diperiksa Kejagung dalam Kasus BBM Oplosan

    GELORA.CO – Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar menjelaskan salah satu saksi yang diperiksa adalah influencer otomotif, Fitra Eri Purwotomo.

    “MP selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ARH selaku Sub Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, DM selaku Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas, CMS selaku Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, AA selaku Manager QMS PT Pertamina (Persero),” kata Harli.

    “ESJ selaku Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan, ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan, dan FEP selaku Influencer Otomotif,” sambung Harli.

    Para saksi diperiksa terkait tersangka Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelasnya.

     

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini.

    Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, Direktur Pemasaran Pusat Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan modus operandinya.

    Awalnya, Riva mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite yang banyak digunakan kendaraan bermotor di SPBU Pertamina.

    Seharusnya yang diimpor dalam kesepakatan dan pembayarannya adalah Pertamax dengan RON 92.

    “Dilakukan blending, di storage depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” kata Qohar kepada wartawan.

    Tak puas sampai di situ, tersangka juga melakukan markup kontrak shipping (pengiriman) dilakukan oleh tersangka Yoki yang membuat negara mengeluarkan fee sebesar 13-15 persen. 

    Dari sini, tersangka M. Kerry Adrianto Riza mendapatkan keuntungan dan negara merugi hingga Rp193,7 triliun. 

  • Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno ikut menyoroti polemik terkait dugaan pengoplosan BBM oleh oknum di Pertamina.

    Melalui akun Instagram pribadinya @adiprayitno.official, ia mengunggah sebuah meme bernada sindiran yang ramai dibahas di media sosial.

    Dalam unggahannya, Adi menampilkan tiga poin utama yang menggambarkan ironi situasi tersebut.

    “Yang Oplos Pertamina. Yang Beli Rakyat. Tapi yang Rugi Negara,” tertulis pada unggahannya (5/3/2025).

    Adi merespons berbagai perbincangan publik soal dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM di Indonesia.

    “Awak termasuk penikmat yang lucu-lucu di medsos, model logika begini. Meme begini bawa rileks,” imbuhnya.

    Meski demikian, Adi menegaskan bahwa postingannya hanya sebatas hiburan.

    “Buat hore-hore aja. Tak perlu bawa ke hati,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

    Modus yang digunakan adalah pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

  • Erick Thohir Diduga Terseret Kasus Korupsi Pertamina, Jampidsus Buka Suara

    Erick Thohir Diduga Terseret Kasus Korupsi Pertamina, Jampidsus Buka Suara

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga terseret kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga terkait Pertamax Oplosan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan masih dalam proses penyidikan.

    “Belum ada (keterlibatan]. Masih proses penyidikan,” kata Febrie di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Maret 2025.

    Febrie menuturkan bahwa proses hukum terus berlangsung dan kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

    Dengan demikian, hal yang dibuktikan oleh penyidik Kejagung tentunya orang yang memang berada di dalam lingkup pemeriksaan.

    “Apa yg kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yg bertanggungjawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan,” ujarnya.

    “Yang kalau tidak dalam lingkup itu juga tentunya penyidik tidak akan periksa,” katanya.

    ET Bungkam

    Terpisah, Erick Thohir tutup mulut usai ditanya wartawan di DPR RI soal dugaan kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga terkait Pertamax Oplosa.

    Tidak sedikit pun bantahan yang keluar dari ET hanya saja menampilkan senyuman ketika ditanya soal kasus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai Disebut Erick dan Boy Thohir Terlibat Kasus Korupsi Impor Minyak Pertamina, Ini Kata Kejagung

    Ramai Disebut Erick dan Boy Thohir Terlibat Kasus Korupsi Impor Minyak Pertamina, Ini Kata Kejagung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jagat media sosial diramaikan dengan narasi keterlibatan bersaudara Menteri BUMN Erick Thohir dan pemilik PT Adaro, Garibaldi “Boy” Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) pun angkat suara memberikan penjelasan terkait isu keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah Pertamina itu.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membantah narasi keterlibatan kasus korupsi yang menjerat direksi PT Pertamina Patra Niaga dan beberapa pihak swasta lainnya.

    Dalam video yang tersebar di media sosial, dinarasikan bahwa Kejagung berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya guna menjamin keamanan koordinasi dalam kasus korupsi ini.

    “Saya sudah tanya penyidik, tidak ada catatan yang ditemukan bernarasi seperti itu. Seharusnya dicari juga sumbernya dari mana,” kata Harli menegaskan.

    Diketahui, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Sejumlah tempat digeledah oleh tim penyidik, antara lain, dua rumah milik pengusaha Muhammad Riza Chalid, gedung PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, dan fuel terminal atau terminal bahan bakar minyak (TBBM) PT Pertamina Patra Niaga di Cilegon.

  • Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pasokan BBM Dipastikan Aman Selama Ramadan dan Arus Mudik – Halaman all

    Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pasokan BBM Dipastikan Aman Selama Ramadan dan Arus Mudik – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi aman selama masa Ramadan dan Idul Fitri 2025 di tengah potensi cuaca ekstrem.

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, pihaknya mendapatkan akses perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    “BMKG memberikan akses kepada kami, bagaimana perkiraan cuaca, termasuk perkiraan arus laut, itu kami diberikan aksesnya. Kami bisa melihat sebetulnya di daerah mana nanti yang diperkirakan kesulitan penyandaran kapal dan lain-lain,” kata Mars Ega dikutip Rabu (5/3/2025).

    Untuk memastikan kelancaran distribusi energi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan empat langkah strategis utama. 

    Pertama, memastikan ketersediaan energi di berbagai titik layanan yang sudah ada, seperti SPBU, pangkalan LPG, dan agen LPG agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang diperlukan.

    “Yang pertama, kita memastikan layanan energi dengan layanan ataupun aset-aset yang kita berikan eksisting saat ini. Yaitu SPBU, pangkalan LPG, agen LPG, dan lain-lain,” ujar Mars Ega.

    Berkaca dari perkiraan BMKG dan hasil survei Kementerian Perhubungan terkait rencana pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran, Pertamina Patra Niaga juga memetakan wilayah rawan bencana dan terpencil (remote). 

    Khusus di daerah terpencil, pihaknya menambah stok energi sebelum puncak arus mudik.

    Untuk mengantisipasi gangguan di jalur distribusi, Pertamina Patra Niaga juga mempersiapkan alternatif rute yang aman, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana alam seperti longsor atau erupsi gunung berapi. 

    “Daerah-daerah remote ini biasanya dua minggu sebelum menjelang puncak mudik, kami sudah melakukan build up stock di lokasi-lokasi outlet kami. Jadi di SPBU yang 3T itu, kami tambahkan stoknya.”

    “Bisa dengan kita taruh mobil tangki di dekat lokasi, bisa juga dengan kita tambahkan drum-drum di lokasi SPBU tersebut secara temporary. Selain itu, kita juga menyiapkan untuk rute-rute yang rawan bencana,” tutur Mars Ega.

    Untuk mengantisipasi kenaikan permintaan BBM menjelang puncak arus mudik Lebaran, Pertamina Patra Niaga menyiagakan mobil tangki kantong di area yang diperkirakan padat. 

    Selain itu, ada motorist yang siaga menyediakan kebutuhan BBM bagi kendaraan yang terjebak kemacetan.

  • Ajak Masyarakat Tak Khawatir Beli BBM Pertamina, Kejagung: Sudah Sesuai Spesifikasi

    Ajak Masyarakat Tak Khawatir Beli BBM Pertamina, Kejagung: Sudah Sesuai Spesifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengajak masyarakat tidak khawatir dan takut lagi membeli produk-produk bahan bakar minyak (BBM) Pertamina baik Pertamax maupun Pertalite.

    Febrie mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan BBM yang beredar di masyarakat memenuhi standar dan sesuai dengan spesifikasi.

    “Yang terpenting, untuk masyarakat jangan khawatir untuk pembelian produk BB di Pertamina. Karena kita juga koordinasi dan Pertamina juga sudah memastikan dan menguji produk Pertamax dan produk-produk lain sudah sesuai standar,” ujar Febrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pertamina, kata Febrie sudah melakukan uji produk BBM dan dipastikan sudah sesuai spesifikasi serta tak ada oplosan RON. Sementara, kasus yang sedang ditangani Kejagung, kata dia, lebih terkait ekspor dan impor minyak mentah.

    “Silakan untuk tetap membeli produk-produk Pertamina, sudah sesuai spesifikasinya dan itu bisa dipastikan,” tandas dia.

    Febrie menegaskan, Pertamina merupakan kebanggaan masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga harus tetap dijaga agar bisnisnya berjalan lebih baik.

    “Menjelang hari raya (Idulfitri) tentunya harus mudik menggunakan kebutuhan yang cukup besar, maka kami pastikan kami sudah meminta untuk Pertamina dan secara terbuka untuk menguji produknya dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, jangan tinggalkan Pertamina, karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” pungkas Febrie.

    Diketahui, Kejagung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023.

    Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping  Yoki Firnandi (YF).

    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono (AP), Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW) dan Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan, nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah mencapai Rp 193,7 triliun.

    Menurut Qohar, kerugian negara itu bersumber dari berbagai komponen yakni, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar Rp 2,7 triliun.

    Lalu, Kejagung juga mengungkap kerugian impor BBM Pertamina melalui DMUT atau broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.

  • Jampidsus: Kerugian Negara dari Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Bakal Bertambah

    Jampidsus: Kerugian Negara dari Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Bakal Bertambah

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan sinyal kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023 bakal bertambah. 

    Hingga saat ini, total kerugian negara sementara dari dugaan korupsi minyak mentah mencapai Rp 193,7 triliun.

    “Apakah ini nanti bisa bertambah atau berkurang, dilihat komponen-komponennya didiskusikan,” ujar Febrie Adriansyah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Febrie mengakui, nilai kerugian yang disampaikan tersebut saat ini, merupakan hasil penghitungan penyidik. Dia mengatakan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung lebih detail.

    “Nanti BPK secara resmi menyampaikan berapa kerugian negara terhadap kasus ini,” tandas Febrie.

    Hanya saja, Febrie belum bisa memastikan penambahan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Menurut Febrie, hal tersebut tergantung hasil pengembangan penyidikan.

    “Oh iya nanti kan dalam pengembangan bisa kita lihat,” pungkas Febrie.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah mencapai Rp 193,7 triliun. 

    Menurut Qohar, kerugian negara itu bersumber dari berbagai komponen yakni, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar Rp 2,7 triliun.

    Lalu, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.

    Sebanyak tujuh tersangka ditetapkan dalam kasus ini. Mereka ialah Riva Siahaan (RS) selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku direktur feedstock and product optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku direktur utama PT Pertamina Internasional Shipping.

    Kemudian, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock management PT Kilang Pertamina International, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficialy owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku komisaris PT Jengga Maritim dan direktur PT Orbit Terminal Merak.