BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Puluhan Mercedes G-Class Gelar Long Touring ‘Meneroka Swarnadwipa’

    Puluhan Mercedes G-Class Gelar Long Touring ‘Meneroka Swarnadwipa’

    Jakarta

    Mercedes Jip Indonesia (MJI) baru saja menyelesaikan long touring tahunan mereka yang kali ini menyusuri jalanan Sumatera. Lebih tepatnya dari Medan ke Pekanbaru dengan total jarak tempuh sejauh 959 km.

    Presiden MJI, Cokorda Putra Adnyana mengatakan, jika sebelumnya MJI hanya menggelar long touring di Pulau Jawa dan Bali, kali ini setelah Sumbawa dan Sulawesi, akhirnya MJI bisa menyusuri jalanan Sumatera.

    “Ada kisah berbeda dalam setiap touring dan selalu berakhir bahagia, seluruh peserta terlihat ‘happy’ karena akhirnya bisa menyusuri jalanan Sumatera,” kata pria yang akrab disapa Cok Nana itu.

    Mengusung tema ‘Meneroka Swarnadwipa’ (Jelajah Sumatera) , dalam touring kali ini di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di Samosir, Bukittinggi dan Pekanbaru, klub pecinta Mercedes-Benz G-Class yang kini berusia 24 tahun tersebut juga menggelar kegiatan bakti sosial, acara kali ini didukung oleh Pertamina dan BNI 46 serta Pertamina Patra Niaga, Beras Koki Putri, Beras New Sumo, Titis Sampurna dan APPIPA.

    Diikuti sebanyak 30 mobil dan 60 peserta, mobil-mobil peserta yang harus dikirim melalui Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat pada 13 Juni 2025 menuju Pelabuhan Belawan Medan.

    Mercedes Jip Indonesia (MJI) baru saja menyelesaikan long touring tahunan mereka yang kali ini menyusuri jalanan Sumatera. Foto: dok. MJI

    Hari pertama, tepatnya tanggal 21 Juni 2025, seluruh peserta hanya menghabiskan waktu mereka untuk berkeliling Kota Medan menikmati suasana kota dan juga kuliner khas Kota Melayu Deli tersebut.

    Perjalanan sesungguhnya baru dimulai pada 22 Juni 2025, di mana seluruh peserta harus menempuh perjalanan sejauh 173 km dari Medan-Tebing Tinggi-Parapat.

    Setelah sempat menikmati suasana dan beberapa tempat wisata di Parapat, hari keempat perjalanan MJI Jelajah Sumatera dilanjutkan menuju Samosir dan melakukan kegiatan bakti sosial penyerahan 1.000 bibit tanaman kopi arabica di Desa Maduma, Kabupaten Samosir.

    Selain baksos, di Samosir, seluruh peserta juga menyempatkan melakukan berbagai kegiatan, seperti Fun Offroad, wisata ke Sibeabea hingga mengunjungi Kampung Ulos di Hutaraja.

    Amir Ucok, Ketua Harian Touring MJI menjelaskan bahwa touring kali ini tidak ada kendala yang berarti. “Sebuah perjalanan yang menyenangkan dan seru. Apalagi melihat rute-rute yang kita lewati begitu menantang. Semoga tahun depan MJI bisa mengadakan long touring ke daerah yang baru lagi,” jelas Ucok

    Dari Samosir, perjalanan MJI Jelajah Sumatera berlanjut ke Panyabungan, Mandailing Natal dan kemudian dilanjutkan dihari berikutnya menuju Kota Bukittinggi.

    Dua hari berada di Bukittinggi, seluruh peserta MJI Jelajah Sumatera kembali menggelar baksos dan menikmati tempat-tempat wisata disana. Seperti Rumah Gadang, Ngarai Sianok, Puncak Taruko hingga Puncak Kabun.

    Mercedes Jip Indonesia (MJI) baru saja menyelesaikan long touring tahunan mereka yang kali ini menyusuri jalanan Sumatera. Foto: dok. MJI

    Alfinoza mewakili Pertamina Patra Niaga sekaligus peserta touring mengungkapkan bahwa dukungan diberikan kepada MJI, karena kegiatan touring dengan kendaraan tipe penjelajah atau overland biasanya sering berada didaerah terpencil yang perlu menggunakan kompor gas untuk memasak perbekalan dan Bright gas Can adalah solusi mudah gas berkualitas dan aman untuk para penjelajah.

    Hari kesembilan perjalanan MJI Jelajah Sumatera dilanjutkan menuju Kota Pekanbaru yang menjadi titik akhir dari rangkaian perjalanan kali ini.

    Sementara Rifie salah satu peserta yang juga aktif di dunia otomotif bersama istri mengatakan touring bareng dengan MJI ini jadi kesempatan saya buat menjelajah Sumatera yang mungkin gak akan sempat dilakukan kalo pengen road trip sendirian, apalagi pake mobil kesayangan sendiri.

    Dan sebelum melakukan perjalanan kembali ke Jakarta, seluruh peserta MJI Jelajah Sumatera juga sempat berkunjung ke Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru untuk bersilaturahmi dan baksos serta melakukan sesi foto dengan Pesawat Fighter F16 dan Hawk 200.

    Evi peserta dari Jawa Timur yang ikut bersama keluarga punya kesan tersendiri, bahwasan-nya dengan touring ini bisa merasakan petualangan, kebebasan, dan kebersamaan serta memberikan wawasan baru dan belajar tentang budaya, tradisi, dan keindahan alam dari tempat-tempat yang dikunjungi yang tidak kalah dengan luar negeri.

    (lth/din)

  • Menilik Wacana Skema LPG 3 Kg Satu Harga, Berapa Tarif yang Ideal?

    Menilik Wacana Skema LPG 3 Kg Satu Harga, Berapa Tarif yang Ideal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan untuk menjadikan skema penjualan LPG 3 kg satu harga di seluruh Indonesia. Penetapan harga menjadi diskursus lantaran perlu mempertimbangkan biaya logistik. 

    Selama ini, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.  

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, aturan yang berlaku saat ini membuat disparitas harga LPG 3 kg di setiap daerah cukup tinggi. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg. 

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres [Peraturan Presiden], kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung. Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung. Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung. 

    Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung. Namun, Bahlil mengungkapkan ada daerah yang menjual LPG 3 kg hingga Rp50.000 per tabung.

    Harga Ideal LPG 3 Kg

    Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum bisa mengungkapkan berapa harga ideal LPG 3 kg jika kelak menjadi satu harga di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai untuk menetapkan harga jual LPG 3 kg dalam skema satu harga di seluruh Indonesia, harga ideal berkisar Rp18.000 per tabung di tingkat pangkalan.

    “Harga ideal kemungkinan berkisar antara Rp16.000–Rp19.000 per tabung, dengan patokan sekitar Rp18.000 untuk menyeimbangkan HET nasional dan biaya logistik,” kata Ishak kepada Bisnis, Sabtu (5/7/2025).

    Menurutnya, harga itu mengacu pada HET di Jakarta senilai Rp16.000 dan daerah lain seperti Jawa Barat atau Kepulauan Seribu yang berada di level Rp19.000 hingga Rp19.500 per tabung.

    Namun, penetapan harga ini tidak menyelesaikan masalah kenaikan harga di lapangan jika rantai distribusinya tidak efisien. Ishak juga menyebut potensi kenaikan subsidi pasti akan terjadi jika HET satu harga mengikuti harga yang terendah. 

    Dia berpendapat biaya logistik di daerah, khususnya di daerah terpencil, yang sering menyebabkan harga jauh di atas harga resmi, sebenarnya dapat ditangani melalui optimalisasi oleh PT Pertamina (Persero) lewat penambahan depo dan pangkalan resmi.

    Selain itu, status pengecer dinaikkan menjadi sub-pangkalan. Lalu, menggunakan moda transportasi hemat, misalnya kapal kargo untuk distribusi ke daerah kepulauan. 

    “Dengan demikian, harga seragam dapat dipertahankan tanpa membebani konsumen. Pengalaman program BBM Satu Harga yang menambah penyalur di daerah terpencil untuk menyeragamkan harga bisa menjadi pertimbangan,” imbuh Ishak.

    Pertamina Berisiko Tanggung Beban 

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai wacana menetapkan LPG 3 kg satu harga di seluruh Indonesia bukan pilihan bijak. Dia berpendapat hal itu malah menambah beban bagi Pertamina.

    Pasalnya, perusahaan pelat merah itu bisa menanggung beban logistik lebih tinggi jika HET gas melon di daerah terpencil ditekan dan mengikuti harga nasional.

    “Di mana logistic cost dari satu titik ke titik lainnya butuh biaya yang tidak sedikit. Siapa yang akan menanggung cost logistiknya?” ucap Hadi.

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu tak memungkiri kebijakan populis itu akan sangat membantu masyarakat bawah yang saat ini daya belinya tertekan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini bisa membuat APBN jebol lantaran membayar bea logistik bagi Pertamina juga.

    Di samping itu, Hadi juga berpendapat kebijakan LPG 3 kg satu harga tidak menjamin dapat memberantas kecurangan di lapangan. Pasalnya, akan selalu ada ketimpangan harga subsidi dan nonsubsidi. 

    Oleh karena itu, Hadi menilai kecurangan peredaran gas melon di lapangan bisa diatasi dengan membangun sistem IT. Dengan sistem IT, pengawasan data dan monitoring dilakukan Depo Pertamina, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan, pengecer, konsumen, hingga pengembalian tabung. 

    “Dengan IT yang demikian berkembang pesat, peredaran tabung LPG 3 kg tersebut harusnya bisa di-mapping time to time, jika tabung tersebut nyasar seharusnya bisa dideteksi. Tinggal niat mau membuat IT yang canggih apa tidak,” ucap Hadi.

    Respons Pengusaha dan Pertamina 

    Sementara itu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatra Utara (Sumut) menyatakan siap mendukung rencana pemerintah untuk menyamaratakan harga LPG 3 kg di seluruh daerah. 

    Sekretaris Hiswana Migas Sumut Suwandi mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut atas rencana kebijakan terbaru dari pemerintah pusat ini. 

    “Karena ini masih rencana, kami masih memantau terus perkembangan informasinya. Tentu kami koordinasi juga dengan Pertamina Patra Niaga Sumbagut [Sumatra bagian utara] selaku operator di sini, serta pemerintah terkait,” ujarnya.

    Adapun, di Sumatra Utara, HET LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp15.000 per tabung di tingkat agen, sedangkan di pangkalan, harganya Rp17.000 per tabung. Namun, masih ada pangkalan yang menjual di atas HET tersebut.

    Musababnya, harga di pangkalan berbeda-beda karena jarak tempuhnya. Patokan penggunaan HET itu maksimal 60 km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).

    “Jika lebih jaraknya, harga jual bisa jadi lebih mahal,” sambung Suwandi.

    Oleh karena itu, pihaknya belum menganalisa lebih jauh terkait dampak dari penerapan satu harga LPG 3 kg yang diklaim dapat mencegah kebocoran penyaluran. Dia meyakini rencana tersebut sudah pasti baik bagi masyarakat dan menegaskan pihaknya siap melaksanakan program ini jika telah ditetapkan. 

    “Pada dasarnya kami siap mendukung dan melaksanakan program yang sudah tentu baik ini. Apalagi [distribusi] LPG 3 kg ini, kan, penugasan dari negara, apapun keputusan dari pemerintah tentu kami siap mendukung dan melaksanakan,” ucapnya.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, wacana pukul rata harga gas melon itu saat ini masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. 

    Menurutnya, jika aturan terkait skema baru tersebut rampung, pihaknya siap mengikuti. Terlebih, Pertamina Patra Niaga merupakan pelaksana tugas penjualan dan distribusi LPG 3 kg.  

    “Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy.

  • KPPU Tuding Pertamina Diskriminatif dalam Proyek Digitalisasi SPBU Rp3,6 Triliun

    KPPU Tuding Pertamina Diskriminatif dalam Proyek Digitalisasi SPBU Rp3,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA —  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam proyek digitalisasi SPBU milik PT Pertamina (Persero) yang bernilai Rp3,6 triliun.

    Adapun, dugaan pelanggaran itu merujuk pada indikasi adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina dalam memilih metode pengadaan penyedia terkait proyek tersebut.

    Proyek digitalisasi SPBU Pertamina secara umum mencakup pengadaan sistem near real-time monitoring distribusi dan penjualan BBM di 5.518 titik dari total sekitar 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Tujuan utama dilaksanakan proyek tersebut untuk melakukan monitoring atau pengawasan konsumsi BBM khususnya solar subsidi di setiap SPBU di seluruh Indonesia.

    “Dalam rangka mengimplementasikan proyek yang bernilai Rp3,6 triliunan tersebut, Pertamina telah melakukan penunjukan langsung salah satu BUMN dengan alasan sinergi BUMN tanpa mempertimbangkan berbagai pelaku usaha lain yang memiliki potensi dan kemampuan melaksanakan proyek tersebut,” tulis KPPU melalui keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).

    KPPU menilai tindakan penunjukan langsung tersebut berpotensi mengarah pada praktik diskriminasi yang dilarang oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Menurut KPPU, pelanggaran itu sebagaimana tindakan yang juga pernah dilakukan Pertamina dalam penunjukan langsung untuk proyek pembuatan logo yang telah diputus KPPU melalui Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2006.

    KPPU menilai bahwa proyek digitalisasi ini memiliki nilai yang cukup besar dan secara langsung memiliki keterkaitan dengan pengeluaran negara terkait BBM bersubsidi. Oleh karena itu, seharusnya Pertamina terlebih dahulu membuka kesempatan kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia yang memiliki kemampuan melaksanakan proyek tersebut sehingga diperoleh penawaran harga dan kualitas terbaik.

    Hal tersebut sejalan dengan saran dan rekomendasi KPPU terhadap pemerintah agar meninjau ulang kebijakan berkaitan dengan sinergi BUMN. Pasalnya, kebijakan itu memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan hambatan usaha sebagaimana diduga juga terjadi dalam pelaksanaan proyek ini.

    “Alternatif pengadaan berbasis wilayah dengan mekanisme tender terbuka seharusnya bisa menjadi solusi agar kinerja dan efisiensi dapat diukur, serta kompetisi usaha tetap terjaga karena mengurangi hambatan masuk [entry barrier] dalam industri tersebut,” imbuh KPPU.

    Hal ini mengingat fakta bahwa masih ada berbagai pelaku usaha lain yang sebelumnya menyatakan kesediaan untuk turut ambil bagian dalam proyek serupa. Namun, tidak diberi ruang untuk berkompetisi.

    Dengan kata lain, penunjukan langsung yang tidak membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain menunjukkan adanya dugaan praktik diskriminasi. Menurut KPPU, praktik ini mengarah pada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

    Merespons bukti awal tersebut, KPPU memutuskan untuk mulai melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina terhadap pelaku usaha tertentu.

    “Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPPU untuk menjaga iklim persaingan yang sehat, transparan, dan akuntabel, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan dana publik dalam skala besar,” kata KPPU.

    Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan KPPU tersebut. Perusahaan juga berjanji untuk bersikap kooperatif.

    “Kami menghormati proses yang sedang berlangsung di KPPU dan akan bersikap kooperatif,” kata Heppy kepada Bisnis.

  • Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali Unjuk Gigi di Pentas Dunia

    Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali Unjuk Gigi di Pentas Dunia

    Jakarta: PT Pertamina (Persero) memanfaatkan World Expo 2025 di Osaka, Jepang untuk mempromosikan batik yang menjadi produk unggulan sekaligus budaya Indonesia ke pasar dunia. Dalam ajang bergengsi ini, selain mempromosikan batik berkualitas tinggi Pertamina juga memperlihatkan kepada dunia keterampilan para sahabat difabel dalam membatik.

    Dalam momen Cultural Performance, Pertamina menampilkan Sri Sulastri, sahabat difabel yang tergabung dalam kelompok Sriekandi Patra Boyolali. Di hadapan puluhan pengunjung asing, mayoritas warga Jepang, ia memegang canting seperti seorang seniman memegang kuas. 

    (Sri mengenalkan seni batik di atas panggung Paviliun Indonesia. Dok Pertamina)

    Sri mengenalkan seni batik di atas panggung Paviliun Indonesia. Ia mengaku gembira, dengan dukungan Pertamina, ia bisa mengenalkan batik ke pentas dunia. Ia juga takjub dengan kerapihan pelaksanaan expo di Jepang. “Semuanya tertata, terorganisasi, disiplin,” ungkapnya.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sesuai Asta cita pemerintah dalam memperkuat peran perempuan dan disabilitas, Pertamina berkomitmen mendukung sahabat difabel untuk terus berkarya, maju dan mandiri bahkan bisa Go Internasional. 

    “Sahabat difabel memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk maju dan dikenal di pentas dunia. Pertamina secara berkelanjutan terus melakukan pembinaan dari berbagai aspek termasuk memfasilitasi promosi di tingkat global,” ujar Fadjar.
     

    Fadjar menambahkan, Sriekandi Patra Boyolali merupakan mitra binaan Pertamina yang dibina Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sejak 2017. Kelompok terdiri atas tujuh penyandang disabilitas dengan latar belakang yang beragam—dari tuna daksa hingga tuna grahita— bersama 3 relawan pengurus, yang semuanya bersatu dalam semangat untuk berkarya. 

    Karya mereka pun telah diakui dunia, melalui penghargaan internasional seperti The CSR Excellence Awards di London dan The Global CSR Awards untuk kategori program inklusif terbaik.

    Pembinaan terhadap pelaku UMKM dari sahabat difabel merupakan komitmen Pertamina menduung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan).

    Jakarta: PT Pertamina (Persero) memanfaatkan World Expo 2025 di Osaka, Jepang untuk mempromosikan batik yang menjadi produk unggulan sekaligus budaya Indonesia ke pasar dunia. Dalam ajang bergengsi ini, selain mempromosikan batik berkualitas tinggi Pertamina juga memperlihatkan kepada dunia keterampilan para sahabat difabel dalam membatik.
     
    Dalam momen Cultural Performance, Pertamina menampilkan Sri Sulastri, sahabat difabel yang tergabung dalam kelompok Sriekandi Patra Boyolali. Di hadapan puluhan pengunjung asing, mayoritas warga Jepang, ia memegang canting seperti seorang seniman memegang kuas. 
     

    (Sri mengenalkan seni batik di atas panggung Paviliun Indonesia. Dok Pertamina)

    Sri mengenalkan seni batik di atas panggung Paviliun Indonesia. Ia mengaku gembira, dengan dukungan Pertamina, ia bisa mengenalkan batik ke pentas dunia. Ia juga takjub dengan kerapihan pelaksanaan expo di Jepang. “Semuanya tertata, terorganisasi, disiplin,” ungkapnya.
     
    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sesuai Asta cita pemerintah dalam memperkuat peran perempuan dan disabilitas, Pertamina berkomitmen mendukung sahabat difabel untuk terus berkarya, maju dan mandiri bahkan bisa Go Internasional. 
     
    “Sahabat difabel memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk maju dan dikenal di pentas dunia. Pertamina secara berkelanjutan terus melakukan pembinaan dari berbagai aspek termasuk memfasilitasi promosi di tingkat global,” ujar Fadjar.
     

     

    Fadjar menambahkan, Sriekandi Patra Boyolali merupakan mitra binaan Pertamina yang dibina Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sejak 2017. Kelompok terdiri atas tujuh penyandang disabilitas dengan latar belakang yang beragam—dari tuna daksa hingga tuna grahita— bersama 3 relawan pengurus, yang semuanya bersatu dalam semangat untuk berkarya. 
     
    Karya mereka pun telah diakui dunia, melalui penghargaan internasional seperti The CSR Excellence Awards di London dan The Global CSR Awards untuk kategori program inklusif terbaik.
     
    Pembinaan terhadap pelaku UMKM dari sahabat difabel merupakan komitmen Pertamina menduung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan).

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Di Balik Rantai Distribusi Energi, Ada Awak Terlatih dan Siap Hadapi Risiko

    Di Balik Rantai Distribusi Energi, Ada Awak Terlatih dan Siap Hadapi Risiko

    Liputan6.com, Jakarta – Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memperkuat komitmennya terhadap keselamatan distribusi energi dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi khusus bagi awak angkutan barang berbahaya (AKBB), menggandeng Indosafe Pratama Ascarya sebagai mitra pelaksana.

    Kegiatan ini berlangsung selama dua gelombang pada 16–18 Juni dan 19–21 Juni 2025, bertempat di Terminal LPG Tanjung Perak – Integrated Terminal Surabaya, dan diikuti oleh 54 awak kendaraan operasional.

    Program dirancang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2021 tentang kompetensi personel pengangkut barang berbahaya. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan sekaligus kesadaran risiko dalam proses distribusi BBM dan LPG.

    Selama pelatihan, peserta menerima materi teori dan praktik langsung di lapangan. Instruktur berpengalaman, Zanuar Ziksandi dan Disma Prasaja, memandu sesi demi sesi guna memastikan pemahaman menyeluruh mengenai protokol keselamatan.

    Pelatihan ini menjadi bagian dari langkah preventif perusahaan untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja serta menjaga kelancaran rantai distribusi energi di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

    “Keselamatan adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan seluruh awak angkutan memiliki kompetensi memadai dalam menangani barang berisiko tinggi,” ujar perwakilan dari Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

    Program ini sekaligus memperkuat budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada keselamatan operasional, terutama dalam menangani bahan bakar yang memiliki potensi bahaya tinggi jika tidak ditangani dengan prosedur tepat.

    Melalui pelatihan tersebut, peserta tidak hanya memahami kewajiban regulatif, namun juga mampu menerapkannya langsung saat bertugas di lapangan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun.

    Selain itu, sertifikasi yang diperoleh juga menjadi bukti sahih bahwa setiap awak kendaraan telah memenuhi standar nasional dalam menjalankan peran vital mereka di sektor distribusi energi.

  • ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

    ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan bakal menjual LPG 3 kg satu harga untuk seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi setiap warga di pelosok Tanah Air. Pasalnya, saat ini disparitas harga gas melon subsidi itu cukup tinggi antar daerah.

    Menurut Yuliot, masih ada masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk membeli LPG 3 kg. Karenanya, mereka lebih memilih menggunakan minyak tanah.

    “Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah. Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota. 

    Yuliot pun mengatakan, saat ini pihaknya masih mengodok harga yang cocok untuk LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia. Dia menegaskan, ke depan harga LPG 3 kg itu bakal ditentukan pemerintah pusat.

    “Ini [harga] ditetapkan oleh pemerintah, karena ini LPG satu harga maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga,” jelas Yuliot.

    Dia menambahkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga akan ikut pengawasi implementasi kebijakan LPG 3 kg tersebut.

    “Jadi untuk mekanisme pengawasan, ini kan untuk pengadaan LPG ini kan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung.  Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung.

    Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung. Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

  • Sekjen ESDM Tegaskan Harga LPG 3 Kg Bakal Seragam untuk Seluruh Indonesia

    Sekjen ESDM Tegaskan Harga LPG 3 Kg Bakal Seragam untuk Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menegaskan skema penjualan LPG 3 kg akan dibuat satu harga alias pukul rata di seluruh Indonesia.

    Hal ini meluruskan pernyataan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang menyebut LPG 3 kg satu harga tak serta merta diseragamkan untuk semua provinsi.

    Yuliot mengatakan, harga di setiap provinsi bakal tetap berbeda, tergantung biaya logistik. Namun, penetapan harga di setiap provinsi itu bakal ditetapkan oleh pemerintah pusat atau PT Pertamina (Persero), selayaknya penjualan Pertamax.

    Sementara itu, Dadan menegaskan bahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia penjualan gas melon harus satu harga untuk semua provinsi.

    “Pak Menteri bilang satu harga. Harga itu [LPG 3 kg] berarti satu, tidak ada [perbedaan] wilayah. Satu Indonesia, satu,” kata Dadan ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dia pun mengibaratkan penjualan LPG bersubsidi itu akan sama seperti Pertalite. Artinya, harga eceran tertinggi (HET)-nya bakal sama di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, hal ini penting lantaran di beberapa daerah harga jual LPG ada yang mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.

    Oleh karena itu, Dadan menegaskan bahwa implementasi LPG 3 kg satu harga sangat bisa dilakukan. Dia juga menilai hal itu bukan masalah bagi PT Pertamina (Persero).

    “Kan ada LPG yang harganya keterlaluan itu [mencapai Rp50.000 per tabung], di beberapa tempat suka ada seperti itu. Sekarang kami kaji supaya itu [harga] sama. Kan bisa itu, bisa, kan yang melakukan Pertamina,” tutur Dadan.

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, wacana pukul rata harga gas melon itu saat ini masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

    Menurutnya, jika aturan terkait skema baru tersebut rampung, pihaknya siap mengikuti. Terlebih, Pertamina Patra Niaga merupakan pelaksana tugas penjualan dan distribusi LPG 3 kg. 

    “Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy kepada Bisnis.

  • Pertamina berkolaborasi dengan TNI AL gunakan KRI distribusi BBM

    Pertamina berkolaborasi dengan TNI AL gunakan KRI distribusi BBM

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus,Ahad Rahedi saat diwawancara di Lombok, Selasa (1/7). ANTARA/Kornelis Kaha.

    Pertamina berkolaborasi dengan TNI AL gunakan KRI distribusi BBM
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 08:52 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mulai berkolaborasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang untuk membantu mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan KRI ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur.

    “Jadi nanti KRI itu yang akan membawa apa itu minyak tanah, atau BBM untuk mendistribusikan ke sejumlah daerah di NTT saat musim hujan atau ketika cuaca buruk yang berlangsung lama,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus,Ahad Rahedi di Lombok, NTB, Selasa.

    Hal ini disampaikannya pada Media Gathering Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, yang melibatkan sejumlah wartawan dari NTT dan NTB.

    Ahad mengatakan bahwa biasanya saat cuaca buruk Kesyahbandaran selalu mengeluarkan larangan berlayar berdasarkan peringatan dini dari BMKG.

    Namun jika menggunakan KRI, tidak perlu menggunakan aturan dari Kesyahbandaran, sehingga proses pengiriman BBM tetap berjalan lancar di tengah cuaca buruk.

    “Kesepakatan ini sudah disepakati sejak awal tahun 2025, tinggal menunggu aksinya saja,” ujar dia.

    Ahad mengatakan bahwa kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari baktinya TNI AL kepada masyarakat.

    Dia mengatakan bahwa kolaborasi pendistribusian BBM tersebut dilakukan menggunakan KRI jenis kapal tengker yang juga bisa digunakan untuk distribusi BBM.

    Selain dengan Lantamal VII Kupang, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga bekerja sama dengan Lantamal V.

    “Pada dasarnya mereka (TNI AL) sudah siapkan prasarananya untuk mengantisipasinya. Tetapi kan kita juga tidak berharap cuaca buruk,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Pertamina: Penjualan Pertamax Green 95 di Semarang 4.000 liter/hari

    Pertamina: Penjualan Pertamax Green 95 di Semarang 4.000 liter/hari

    Hampir sebulan setelah Pertamax Green 95 diluncurkan, kami mendapatkan animo masyarakat yang luar biasa

    Semarang (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Green 95 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mencapai rata-rata 4.000 liter per hari.

    “Hampir sebulan setelah Pertamax Green 95 diluncurkan, kami mendapatkan animo masyarakat yang luar biasa,” kata Area Manajer Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Taufiq Kurniawan di Semarang, Rabu.

    Pertamax Green 95 adalah BBM produksi Pertamina yang merupakan campuran dari Pertamax (RON 92) dengan 5 persen bioetanol (E5) yang menghasilkan nilai oktan RON 95 dan diklaim lebih ramah lingkungan karena adanya kandungan bioetanol yang berasal dari tumbuhan.

    Ia menyebutkan total penjualan Pertamax Green 95 sejak diluncurkan hingga saat ini di Kota Semarang tembus 76.000 liter dengan rata-rata konsumsi harian 4.000 liter.

    “Ini bagus, animo menunjukkan masyarakat Semarang sudah peduli, ‘aware’ (lingkungan). Karena baru pertama, sebelumnya sudah ada bio tapi di Solar. Kebanyakan pengguna (Pertamax) kan kendaraan pribadi. ‘Aware’-nya tergambar cukup bagus,” katanya.

    Menurut dia, penjualan Pertamax Green 95 tertinggi saat ini berada di SPBU Coco Sultan Agung Semarang (Akpol) yang menjadi lokasi peluncuran BBM tersebut.

    Pertamax Green 95 juga tersedia di dua lokasi lain, yakni SPBU 44.501.44 Jalan Moch. Ichsan (Silayur) dan SPBU 44.502.32 Jalan Kompol R. Soekanto Semarang (Citra Grand).

    “Penjualan tertinggi di SPBU Coco Akpol karena di situ jadi lokasi peluncurannya 5 Juni 2025 lalu. Banyak mengetahuinya di situ, padahal Pertamax Green 95 ada juga di SPBU Citragrand dan Silayur Semarang,” katanya.

    Dari sisi pengguna, kata dia, sejauh ini di wilayah Semarang masih imbang antara sepeda motor maupun mobil, atau tidak ada yang saling mendominasi.

    Seiring dengan tingginya animo masyarakat terhadap Pertamax Green 95, kata dia, Pertamina berencana untuk memperluas penjualan BBM tersebut di daerah lainnya, seperti Tegal, Solo atau Yogyakarta.

    “Akan ada perluasan outlet. Kemungkinan perluasan ke Tegal dan DIY, atau Solo, sambil lihat hasil evaluasi penjualan secara berkala. Target sampai akhir tahun delapan outlet sudah bagus ya,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Berdayakan Sahabat Difabel Tampil di World Expo 2025 Osaka

    Pertamina Berdayakan Sahabat Difabel Tampil di World Expo 2025 Osaka

    Jakarta

    Pertamina berupaya dalam pemberdayaan perempuan dan disabilitas dengan mengikutsertakan enam sahabat disabilitas Pertamina. Pemberdayaan ini dilakukan melalui PT Pertamina Internasional EP (PIEP) dan budaya batik dari binaan PT Pertamina Patra Niaga di kegiatan World Expo 2025 Osaka, 2-6 Juli 2025.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya terus mendorong group untuk komitmen terhadap pemberdayaan perempuan maupun disabilitas.

    “Pertamina memberikan pelatihan seni budaya, memberikan kesempatan bagi sahabat difabel untuk belajar dan berprestasi di tingkat nasional maupun global,” jelas Fadjar, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Fadjar melanjutkan keikutsertaan kelompok disabilitas ini merupakan wujud komitmen Pertamina terhadap keberlanjutan yang inklusif. Menurut Fadjar, melalui keikutsertaan ini sahabat disabilitas Pertamina tidak hanya tampil, tetapi juga tumbuh dan berprestasi.

    Menurut Fadjar, kegiatan ini juga sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan). Penyandang tuna grahita dan down syndrome Dina Puspita Yulistiawati (20) tampil percaya diri membawakan Tari Mappadendang dari Sulawesi Selatan.

    “Aku senang banget bisa nari di Jepang!,” ucap Dina.

    Kelompok yang saat ini dibina oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah tersebut telah menciptakan berbagai motif batik, salah satunya yang paling ikonik, Lembu Patra, terinspirasi dari sapi khas Boyolali yang melambangkan kesejahteraan.

    Motif Lembu Patra bahkan telah mendapatkan pengakuan HAKI dari Kemenkumham pada 2019, dan kini menjadi buah tangan khas yang dipromosikan pemerintah daerah Boyolali.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini