Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Gandeng Gontor, Pertamina dorong penggunaan LPG tepat sasaran

    Gandeng Gontor, Pertamina dorong penggunaan LPG tepat sasaran

    Pertamina menawarkan program penetrasi LPG Bright Gas sebagai produk LPG non subsidi di Pondok Pesantren Gontor yang disamput baik manajemen Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Foto: Pertamina

    Gandeng Gontor, Pertamina dorong penggunaan LPG tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 12:17 WIB

    Elshinta.com – Produk LPG sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam kegiatan rumah tangga. Pemerintah sudah membagi penggunaan LPG, yaitu produk subsidi untuk masyarakat kurang mampu dan LPG non subsidi. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum tahu ataupun belum peduli terkait peruntukan LPG subsidi (3 kg). Akibatnya LPG subsidi ini masih banyak peruntukannya yang tidak tepat sasaran.

    Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Sales Area Ponorogo mencoba merancang inisiasi program yang dapat menjadi percontohan bagi masyarakat agar dapat mendorong penggunaan LPG tepat sasaran. Ponorogo dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pesantren, termasuk Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Inilah salah satu pondok pesantren yang terbesar di Indonesia.

    Pondok Pesantren Darussalam Gontor memiliki banyak bidang usaha dalam menjalankan aktivitas pesantren, mulai dari laundry, rumah sakit, pabrik roti dan minuman hingga dapur umum yang mana semua aktivitas ini menggunakan produk LPG. Selama ini pesantren mengalami kesulitan dalam perolehan LPG, sehingga penggunaan LPG sesuai dengan ketersediaan dan terkadang masih sering menggunakan LPG subsidi 3 kg.

    Pertamina menawarkan program penetrasi LPG Bright Gas sebagai produk LPG non subsidi di Pondok Pesantren Gontor yang disamput baik manajemen Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Sebenarnya pesantren sudah memiliki outlet LPG non subsidi sendiri yang berada di area pondok pesantren. Maka pesantren tidak perlu lagi mencari LPG keluar, cukup menunggu agen mengantarkan ke outlet pesantren yang sudah tersedia.

    Hal ini sangat menguntungkan bagi pesantren karena tidak ada lagi biaya operasional yang muncul untuk mencari LPG keluar pesantren. Saat ini seluruh lini usaha pesantren sudah menggunakan LPG non subsidi Bright Gas.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, program kerjasama ini sudah diinisiasi sejak tahun lalu dan sudah sustain dalam memberikan dampak positif hingga saat ini.

    “Dengan adanya keberadaan outlet, pesantren tidak hanya menggunakan LPG untuk aktivitas usaha pesantren tetapi juga menguntungkan dengan kesempatan melakukan penjualan LPG ke masyarakat sekitar. Pada awal inisiasi program, Pertamina telah memberikan sosialisasi kepada pesantren terkait penggunaan dan peruntukan LPG subsidi dan non subsidi sehingga membuka wawasan lebih kepada pesantren yang kemudian melahirkan komitmen pesantren menggunakan LPG non subsidi, dalam hal ini Bright Gas,” ujar Ahad, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Gontor menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerjasama ini. Sejak berjalannya program ini, pesantren sangat terbantu dalam pengadaan LPG dan pada akhirnya juga membuka wawasan mereka terkait peruntukan LPG kepada yang berhak.

    “Saat ini seluruh lini usaha pesantren sudah menggunakan LPG non subsidi. Mulai dari ukuran 5,5 kg, 12 hingga 50 kg. Di sisi lain, alhamdulillah kami juga bisa membantu masyarakat untuk perolehan LPG melalui outlet kami yang tersedia di pesantren. Semoga ke depannya program kerjasama ini semakin berkembang baik untuk pesantren maupun Pertamina,” ujar Dani Zakaria, pengurus Pondok Pesantren Darussalam Gontor.

    Ahad menambahkan, saat ini program penetrasi LPG Bright Gas juga sudah direplikasi di salah satu pondok pesantren Ponorogo, yakni Pondok Pesantren Lirboyo dan selanjutnya akan dimasifkan lagi.

    “Dengan adanya replikasi dengan sentralisasi pondok pesantren ini kami harapkan dapat menjadi salah satu upaya mendorong penggunaan LPG tepat sasaran bagi masyarakat, mari kita gunakan LPG sesuai peruntukan agar penggunaan LPG tepat sasaran sesuai dengan aturan pemerintah,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus ini.

    Penulis: Yuyun Arbaiyah/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Dukung Koperasi Binaan Tumbuh Mandiri & Berkelanjutan

    Pertamina Dukung Koperasi Binaan Tumbuh Mandiri & Berkelanjutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), mendukung pertumbuhan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Dukungan ini dilakukan secara konkret melalui pembinaan dan penguatan koperasi di berbagai daerah operasional perusahaan.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa koperasi adalah bagian penting dalam upaya perusahaan memberdayakan masyarakat secara nyata.

    Melalui inisiatif TJSL, Pertamina Patra Niaga telah mendorong lahirnya koperasi berbasis potensi lokal dan prinsip keberlanjutan. “Kami percaya koperasi bisa menjadi cara yang efektif untuk membangun kemandirian masyarakat. Melalui program-program TJSL, kami berusaha hadir mendampingi, bukan hanya memberikan bantuan, tapi juga mendorong agar koperasi bisa tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” ujar Heppy.

    Di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, Program Sentra Kopi Sejahterakan Petani (SEKOP SENI) di Desa Suntenjaya, Lembang, Kawasan Bandung Utara menjadi contoh nyata. Melalui koperasi Buana Walatra Sejahtera, masyarakat setempat membangun ekosistem kopi dari hulu ke hilir, menghasilkan produk Walatra Coffee yang kini telah tersertifikasi halal dan PIRT.

    Hebatnya, koperasi mampu meraup omzet hingga Rp110 juta sejak Oktober 2022, dengan kontribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) hingga Rp13,2 juta per tahun dan tambahan pendapatan anggota hingga Rp 1 juta per bulan dari aktivitas produksi, barista, dan penjualan.

    Di Semarang, Jawa Tengah, koperasi Trengginas Jaya Abadi menjadi penggerak ekonomi lokal dengan sinergi antara petani tambak, petani sawah, dan pelaku UMKM melalui Program Mangunharjo Mandiri Sejahtera (MAMI SERA). Koperasi ini mengelola lima unit usaha yang meningkatkan nilai tambah produk unggulan seperti abon ikan bandeng dan amplang.

    Selain itu, ada juga Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera (KPLGS) aktif mengelola kawasan hutan sosial di Desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Selain membina agroforestri kopi dan alpukat, koperasi ini juga mengelola kawasan wisata religi dan UMKM sekitar lereng Gunung Arjuno.

    Sementara di wilayah Indonesia Timur, koperasi juga hadir dalam konteks kesiapsiagaan bencana dan pertanian lokal. Di Gorontalo, Koperasi Konsumen Tenda Siaga Bencana hadir untuk menyediakan logistik pangan saat bencana, bagian dari program Kawasan Tanggap Bencana Kelurahan Tenda.

    “Harapannya, koperasi binaan Pertamina Patra Niaga bisa terus menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan tema Hari Koperasi ke-78 tahun ini, “Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur”, kami optimis koperasi dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tutup Heppy.

    Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen mendorong terbentuknya koperasi yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis potensi daerah. Seluruh inisiatif ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dorong Kemandirian Masyarakat, Pertamina Bangun Kedai Kopi untuk Dikelola Sobat Disabilitas

    Dorong Kemandirian Masyarakat, Pertamina Bangun Kedai Kopi untuk Dikelola Sobat Disabilitas

    Dorong Kemandirian Masyarakat, Pertamina Bangun Kedai Kopi untuk Dikelola Sobat Disabilitas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) terus mendukung
    kemandirian
    masyarakat secara berkelanjutan, tak terkecuali untuk sobat
    disabilitas
    . 
    Salah satu bentuk dukungan Pertamina diwujudkan melalui Difel Cafe, usaha kopi yang dikelola oleh teman-teman disabilitas di bawah kelompok usaha bersama (
    KUB
    ) Gantari Jaya di Kota
    Denpasar
    .
    Program tersebut berada di bawah binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Fuel Terminal Sanggaran dan merupakan hasil kerja sama Pertamina dengan Dinas Sosial Kota Denpasar.
    Pertamina tidak hanya membantu menyediakan perlengkapan kafe, seperti mesin kopi, bahan baku, meja, dan kursi, tetapi juga memberikan pelatihan dan kesempatan belajar usaha ke Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina di Klungkung.
    Ketua KUB Gantari Jaya, I Nyoman Juniarta atau yang biasa disapa Jigo menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan Pertamina. 
    “Kami jadi lebih percaya diri. Melalui pelatihan dan dukungan Pertamina, kami bisa berkembang dan membuktikan bahwa kami juga mampu,” ujar Jigo melalui siaran pers, Sabtu (12/7/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengikuti kegiatan pasar energi dalam peresmian Desa Energi Berdikari Kayangan Besakih, Jumat (11/7/2025).
    Dalam acara tersebut, Jigo bersama teman-teman disabilitas lainnya menunjukkan keahlian mereka meracik kopi langsung di hadapan pengunjung. 
    Ia berharap program seperti ini bisa terus berlanjut agar semakin banyak sobat disabilitas yang mendapat kesempatan.
    “Terima kasih Pertamina yang sudah mengajak kami untuk berkolaborasi di setiap kesempatan. Kami berharap program ini terus berlanjut agar lebih banyak sobat disabilitas yang merasakan manfaatnya. Salam inklusi untuk kehidupan yang lebih baik,” ucap Jigo.
    Senada dengan Jigo, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswaty juga mengapresiasi dukungan yang telah diberikan Pertamina untuk mendorong kemandirian ekonomi para disabilitas di Denpasar.
    “Kami sangat mengapresiasi hadirnya Pertamina dalam program Difel Cafe sebagai wujud nyata pemberdayaan penyandang disabilitas,” ucapnya.
    Laxmy menekankan bahwa program tersebut tidak hanya membuka ruang partisipasi aktif bagi teman-teman disabilitas, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya dan berdaya saing.
    “Kami berharap Difel Cafe menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun Denpasar yang inklusif dan ramah disabilitas. Program Difel Cafe kami gadang juga menjadi juara 1 program inovasi kami di Kota Denpasar,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Memburu Riza Chalid Tersangka Korupsi Pertamina, Dicekal tetapi Diduga Sudah Tak di Indonesia Nasional

    5 Memburu Riza Chalid Tersangka Korupsi Pertamina, Dicekal tetapi Diduga Sudah Tak di Indonesia Nasional

    Memburu Riza Chalid Tersangka Korupsi Pertamina, Dicekal tetapi Diduga Sudah Tak di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) telah menetapkan seorang pengusaha minyak, Mohammad
    Riza Chalid
    , sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
    Ia menjadi satu dari sembilan tersangka yang ditetapkan Kejagung pada Kamis (10/7/2025).
    Mereka adalah AN selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina; HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina; dan TN selaku VP Integrated Supply Chain.
    Lalu, DS selaku VP Crude and Trading PT Pertamina tahun 2019-2020; AS selaku Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping; dan HW selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2019-2020.
    Kemudian, MH selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; dan IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
    Sayangnya, ia belum bisa ditangkap lantaran statusnya masih buron.
    Kini, pihak kejaksaan masih mencari keberadaan Riza Chalid.
    Riza Chalid menjadi satu-satunya tersangka yang keberadaannya tidak diketahui.
    Sedangkan delapan dari sembilan tersangka lainnya sudah diamankan Kejagung.
    Delapan tersangka lainnya langsung ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sejak Kamis (10/7/2025) untuk kepentingan penyidikan.
    Adapun penetapan sembilan tersangka baru ini menjadi lanjutan dari sembilan tersangka lain yang sudah ditetapkan lebih dulu.
    Sembilan tersangka ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Atas status tersangkanya, Kejagung mengumumkan pencekalan terhadap Riza Chalid.
    Sayangnya, Riza diduga tidak lagi berada di wilayah Indonesia.
    “Yang bersangkutan, (MRC) adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak. Jadi, dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia,” ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Riza bahkan tidak pernah hadir ketika Kejagung memanggilnya sebagai saksi sebanyak tiga kali.
    Sejak penyidikan kasus bergulir, pengusaha minyak itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya di Kejagung.
    Riza Chalid kemudian diduga berada di Singapura.
    “Khusus MRC, selama tiga kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri,” lanjutnya.
    Karena tak pernah hadir setiap kali dipanggil, Kejagung menilai Riza Chalid sudah lama tidak berada di Indonesia.
    Artinya, ia tidak lagi di Indonesia sebelum dicekal dan menjadi tersangka.
    Sebelumnya pada Juni 2025, Kejagung memang masih terus memonitor keberadaan Riza karena belum diperiksa dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah tersebut.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan, penyidik memonitor Riza Chalid melalui berbagai cara dan sarana.
    “Kita monitor dengan berbagai sarana, dengan berbagai kerja sama,” kata Harli di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 5 Juni 2025.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di Singapura.
    Kejagung juga menggandeng Kementerian Imigrasi untuk melacak keberadaannya mengingat statusnya masuk daftar cekal.
     
    “Karena yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar cekal, kita berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan pihak imigrasi yang mengurusi lalu lintas perjalanan orang ke dalam dan ke luar negeri,” ujar Harli, kemarin.
    Tak cuma itu, penyidik sudah mengambil sejumlah langkah hukum untuk mencari tahu keberadaan Riza Chalid.
    Namun, penyidik masih akan mengupayakan agar Riza dapat segera ditangkap dan diboyong ke Indonesia.
    Di sisi lain, penyidik masih menunggu iktikad baik Riza dalam memenuhi panggilan pemeriksaan.
    “Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka,” jelasnya.
    Riza Chalid merupakan Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.
    Ia adalah ayah dari salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
    Kerry ditetapkan tersangka selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa pada 27 Februari 2025 lalu.
    Riza disebut bersepakat dengan tiga tersangka lain untuk menyewakan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Tangki Merak.
    Tiga tersangka itu, yakni Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015 Alfian Nasution (AN); Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014 Hanung Budya (HB); dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak serta Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, Gading Ramadhan Joedo (GRJ).
    “Melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, AN, dan GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati penyewaan Terminal BBM Tangki Merak,” jelas Qohar.
    Padahal, menurut Qohar, PT Pertamina belum membutuhkan tambahan penyimpanan stok BBM.
    Selain itu, ketiganya diduga menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerja sama, serta menetapkan harga kontrak yang tinggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 

    Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah menggelar forum kontak bisnis dengan enam calon mitra Koperasi Merah Putih (KMP) di Aula Borobudur Golf, Kota Magelang, Kamis (10/7/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat jaringan usaha koperasi kelurahan dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

    Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi, kepala OPD terkait, camat dan lurah serta pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Magelang. 

    Forum tersebut mempertemukan koperasi dengan enam mitra usaha kredibel, yaitu Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pupuk Indonesia, Bank Jateng, PT Jateng Agro Berdikari, dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

    Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan strategi konkret untuk membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing koperasi.

    “Inilah bentuk sinergi konkret yang kita harapkan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Koperasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan lembaga usaha, keuangan, dan instansi pemerintah,” ujar Sri Harso seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Jumat (11/7). 

    Menurutnya, kolaborasi antarlembaga adalah kunci agar koperasi tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga secara ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Di sisi lain, Sri mengingatkan agar koperasi bertindak hati-hati terutama koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam.

    “Jadi perlu hati-hati, karena biasanya anggota pinjam dengan mudah, tapi sulit saat waktunya mengembalikan atau mengangsur,” tandasnya.

    Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang, Syaifullah, menjelaskan bahwa koperasi Merah Putih di Kota Magelang telah terbentuk dan berbadan hukum. 

    Ia menyebutkan bahwa Kelurahan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari target nasional pembentukan 80.000 koperasi yang akan dicanangkan Presiden RI di Kabupaten Klaten pada 19 Juli 2025. 

    Meski demikian, Syaifullah mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, antara lain terkait permodalan, perizinan, dan ketersediaan tempat usaha.

    “Hanya dengan niat yang sungguh-sungguh dan kolaborasi antarentitas, koperasi kelurahan akan mampu tumbuh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal,” pungkasnya.

    Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharja, menekankan pentingnya forum ini dalam memberikan pemahaman kepada koperasi agar mampu menjalankan unit usaha sesuai dengan klasifikasi yang tertera dalam akta pendirian mereka.

    “Tidak cukup hanya membentuk lembaga, koperasi juga harus mampu menjalankan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kontak bisnis ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara koperasi kelurahan dan stakeholder,” ujarnya.

    Dwi menambahkan, sesuai dengan ketentuan nasional, terdapat delapan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih, antara lain: gerai sembako, klinik desa, apotek desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, logistik, dan usaha lain sesuai potensi masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Patra Niaga dukung pengembangan ekonomi dan UMKM

    Pertamina Patra Niaga dukung pengembangan ekonomi dan UMKM

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pertamina Patra Niaga dukung pengembangan ekonomi dan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal Medan terus berkomitmen menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kemandirian masyarakat dan mendorong pengembangan UMKM lokal khususnya yang berada di wilayah operasinya. Adapun dua program TJSL unggulan yakni PELARI (Pekan Labuhan Bestari) dan KABAYA (Kampung Pesisir Berdaya).
     
    Area Manager Communication Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan program PELARI memiliki kegiatan pengelolaan kulit udang menjadi pakan ikan, selanjutnya pakan ikan tersebut didistribusikan ke budidaya perikanan dengan metode bioflok dan hasilnya dijual ke masyarakat sekitar. Sementara itu, program KABAYA memiliki kegiatan pengelolaan sampah terintegrasi melalui Bank Sampah HORAS BAH (Hayu Olah Sampah Menjadi Berkah), ketahanan pangan dan UMKM olahan kampung nelayan.

    “Program TJSL ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan melalui integrasi pengelolaan limbah, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya setempat,” ujar Satria seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Jumat (11/7).

    Ia menjelaskan Bank Sampah HORAS BAH memiliki kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik, sampah organik menjadi pupuk, ecoenzym dan budidaya maggot. Selanjutnya pupuk akan didistribusikan ke kelompok katahanan pangan sedangkan ecoenzym menjadi sabun cuci piring dan budidaya maggot didistribusikan ke kegiatan keramba jaring apung.

    “Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengolah limbah organik dan anorganik menjadi produk bernilai guna seperti pakan ikan, pupuk, ecoenzym, sabun ramah lingkungan, serta mendorong pengembangan UMKM lokal,” ujar Satria.

    Sebelumnya, Vice President CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto didampingi Manager CSR PT Pertamina, Mohamad Roby Hervindo melakukan peninjauan langsung ke lokasi program TJSL di rumah produksi pakan ikan dari limbah kulit udang di Lingkungan 25, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/6).

    Dalam kunjungannya, Rudi juga berdialog dengan para penerima manfaat yang terdiri dari kelompok pemuda, ibu-ibu UMKM dan pengelola bank sampah. Ia sangat mengapresiasi para penerima manfaat yang telah melakukan pembudidayaan ikan, memproduksi aneka produk UMKM dan mengelola sampah. 

    “Mereka (penerima manfaat) berhasil mengubah sampah organik dan non organik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Program ini luar biasa karena mampu memberi dampak nyata dan menjadi solusi untuk lingkunganya,” jelas Rudi.

    Ia memberi semangat kepada seluruh penerima manfaat untuk terus menjalankan program yang telah diinisiasi dan terus berkembang ke level yang lebih tinggi. Rudi sangat mengapresiasi atas keberlanjutan program TJSL di Kelurahan Pekan Labuhan.

    “Insya Allah, Pertamina akan terus mendukung agar upaya ini bisa naik kelas. Sukses selalu untuk bapak-ibu yang menjalankan program-program TJSL yang sudah diagendakan dan kita akan terus support supaya level up,” katanya.

    Ketua Kelompok Bank Sampah HORAS BAH, Burhanuddin Saragi mengatakan pihaknya mendapat bantuan alat, berbagai pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik dari Pertamina.

    “Terima kasih Pertamina, kami berharap kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat,” kata Burhanuddin. 

    Di sisi lain, Vice President CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto didampingi Manager CSR PT Pertamina, Mohamad Roby Hervindo juga melakukan peninjauan Program Enduro Enterpreneurship di SMK Negeri 2 Medan, Selasa (24/6). Program TJSL ini didukung oleh PT Pertamina Lubricants.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah Seret 18 Tersangka, Riza Chalid Berstatus DPO, Yusuf Dumdum: Hukum Mati

    Kasus Korupsi Minyak Mentah Seret 18 Tersangka, Riza Chalid Berstatus DPO, Yusuf Dumdum: Hukum Mati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum mengkritik kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina yang telah menyeret 18 orang tersangka.

    Mereka adalah pejabat BUMN diantaranya RS, SDS, YF, AP, MK, EC, AN, HB, TN, DS, AS, HW. Adapun j pihak swasta/Broker yakni MKAR, DW, GRJ, MH, IP, MRC.

    Yusuf Dumdum berharap agar para tersangka tersebut dapat dihukum mati.

    “Hukum mati koruptor! Pertamina jadi sarang penyamun dan para bandit siluman,” kata Yusuf Dumdum dalam akun X pribadinya, dikutip Sabtu, (12/7/2025).

    “Masa jualan BBM sudah mahal tapi sering rugi. Sementara yang buka stand pom Pertamini aja selalu untung. Padahal, stok BBM nya dari Pertamina juga. Hukum mati aja semua. Bangsat,” tandasnya.

    Berikut daftar lengkap 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (periode 2018–2023), dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun:

    Riva Siahaan (RS) – Dirut PT Pertamina Patra Niaga

    Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Dir. Feedstock & Product Optimization, Kilang Pertamina Internasional

    Yoki Firnandi (YF) – Dirut PT Pertamina International Shipping

    Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management, Kilang Pertamina Internasional

    Maya Kusmaya (MK) – Dir. Pemasaran Pusat & Niaga, Pertamina Patra Niaga

    Edward Corne (EC) – VP Trading Operations, Pertamina Patra Niaga

    Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa

    Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim

    Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim & Dirut PT Orbit Terminal Merak

  • DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga

    DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga

    DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Pertamina
    melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) hadir di Desa Besakih, Bali, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, terutama dalam meningkatkan keekonomian dan kemandirian energi masyarakat secara berkelanjutan.
    Melalui program DEB, Pertamina menghijaukan kawasan yang sebelumnya gersang hingga menjadi ruang hidup yang lestari. Barisan pohon produktif ditanam warga melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Maha Wana Basuki bersama Pertamina dalam program
    Perhutanan Sosial
    . Upaya ini tidak hanya menghijaukan, tetapi juga membawa kesejahteraan.
    Ketua LPHD Maha Wana Basuki, I Nyoman Artana, yang juga
    local hero
    Pertamina, menyampaikan bahwa Hutan
    Desa Besakih
    dikelola dengan mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan karena lokasi ini disebut Huluning Bali Rajya, yang berarti hulunya Pulau Bali.
    “Apabila lokasi ini tidak dipelihara dengan baik, maka akan memengaruhi potensi bencana alam dan perubahan iklim di Bali,” ucapnya melalui siaran pers, Jumat (11/7/2025).
    Pemulihan dan pengembangan Hutan Desa Besakih, lanjut Nyoman, telah dimulai sejak 2023 melalui penguatan kelompok, penanaman pohon endemik, dan pengembangan produk madu.
    Dengan pendampingan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Integrated Terminal Manggis, dilakukan pula pembangunan dan penataan kawasan wisata.
    “Hutan Desa Besakih dikelola dengan menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang berarti tiga penyebab kebahagiaan,” terang Nyoman.
    Konsep ini, kata Nyoman, mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.
    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa melalui program DEB Desa Besakih yang diresmikan Jumat (11/7/2025), kawasan hutan Desa Besakih kini ditingkatkan dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
    Energi terbarukan
    minim emisi tersebut memiliki kapasitas 6,6
    kilowatt peak
    (kWp) dengan baterai 20
    kilowatt-hour
    (kWh) dan digunakan warga untuk mesin ekstraktor madu otomatis serta penerangan di lokasi
    camping
    .
    “Program DEB Desa Besakih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian area
    perhutanan sosial
    hingga Rp 120 juta per bulan melalui pengelolaan pariwisata, dengan total kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang diperkirakan mencapai 2.000 orang,” jelas Fadjar.
    Selain itu, melalui produksi madu dan pengolahan hasil hutan nonkayu lainnya yang dikelola secara berkelanjutan, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi.
    Menurutnya, PLTS yang terpasang akan memberikan penghematan biaya listrik hingga Rp 14 juta per tahun dan mendukung pengurangan emisi karbon dengan potensi reduksi sebesar 8,59 ton
    carbon dioxide equivalent
    (CO2eq) per tahun.
    DEB Besakih merupakan salah satu dari 80 DEB yang ditargetkan Pertamina pada 2025.
    “DEB merupakan inovasi dan inisiatif Pertamina untuk mewujudkan swasembada energi desa berbasis
    energi terbarukan
    . Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa mandiri energi,” kata Fadjar.
    Selain itu, pembangunan DEB disesuaikan dengan potensi sumber energi bersih, kekuatan, dan keunggulan ekonomi masing-masing desa, sehingga memberikan efek ganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    Secara nasional, Pertamina telah membangun 173 DEB di seluruh Indonesia. Terdiri atas 146 DEB berbasis energi surya, 16 DEB gas metana dan biogas, 8 DEB mikrohidro, 2 DEB energi biodiesel, dan 1 DEB
    hybrid
    energi surya dan angin.
    DEB Pertamina mendorong pemanfaatan energi terbarukan dengan kapasitas 791 ribu watt-peak energi surya, 6.500 liter energi biodiesel, 860.000 meter kubik (m³) biogas dan biometana, 16.500
    watt-peak
    energi
    hybrid
    surya dan angin, serta 52.000
    watt
    energi mikrohidro.
    “Seluruh energi bersih ini menyumbang pengurangan emisi karbon hingga 729 ton CO2eq per tahun,” pungkas Fadjar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencegah dan menangkal tersangka sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Mohammad Riza Chalid.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan alasan pihaknya mencekal tersangka atas nama Mohammad Riza Chalid tersebut agar semakin cepat ditemukan dan diperiksa di Kejagung dalam kasus korupsi di PT Pertamina (Persero).

    Harli mengatakan bahwa penyidik Kejagung juga telah berkoordinasi dengan Imigrasi dan semua atase Kejaksaan di luar negeri agar mencari keberadaan Mohammad Riza Chalid.

    “Tentu kita juga berkoordinasi dengan pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita, untuk melakukan monitoring. Termasuk juga pihak-pihak lain, kita terus upayakan,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7).

    Harli juga mengimbau agar pihak tersangka Mohammad Riza Chalid kooperatif dan bisa hadir ke Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejagung.

    “Kami minta tersangka ini kooperatif dan hadir memenuhi undangan kami,” katanya

    Selain itu, Harli menegaskan jika tersangka Mohammad Riza Chalid tetap tidak mau kooperatif, maka tim penyidik Kejagung memastikan bakal terus memburu pihak tersangka hingga ke luar negeri.

    “Kami akan terus kejar hingga kemana pun,” ujarnya.

    Riza Chalid Tersangka 

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.

    Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.

    Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.

    “Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.