Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • 65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 65 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal pembangunan pada 2025.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda memastikan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

    Trian mengatakan sebanyak 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 akan memakan anggaran senilai Rp1,34 triliun.

    Adapun, untuk tahap II, KKP tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan 35 kampung lainnya. Dengan begitu, target 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 dapat tercapai.

    Trian menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan.

    Sementara itu, rincian bangunan pada program ini terdiri dari dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan kantor pengelolaan.

    Di samping pembangunan fisik, Trian menyampaikan, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.

    Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.

    Trian menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan akan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, pemerintah tengah membangun 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih.

    Nantinya, pembangunan di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

    “Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi yang Insya Allah kami akan bangun kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ini mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Setelahnya, pemerintah menyiapkan tahap II untuk 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP tengah mengajukan anggaran untuk 35 lokasi melalui proses diskresi

    “Ini [35 titik lokasi] semua anggarannya melalui anggaran biaya tambahan [ABT], kami berharap ini bisa dilaksanakan Maret 2026,” terangnya.

    Lebih lanjut, KKP memproyeksikan dampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

    Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Mahrus mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan kapal perikanan, sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP.

    “Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” ujar Mahrus.

    Sementara itu, Inspektur II Itjen KKP Lutfi memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya.

    Selain itu, pengawasan juga pendampingan oleh para pengawas dimulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan.

    Berikut daftar lokasi pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih:

    1. Aceh: Lhok Pawoh, Lancok, Kuala Raja, Birem Puntong

    2. Bali: Seraya Timur

    3. Banten: Cikuhutwan

    4. Bengkulu: Merpas, Penago

    5. DI Yogyakarta: Poncowar

    6. Gorontalo: Leato Selatan

    7. Jawa Barat: Wanasari, Gebang Mekar, Karanganyar, Karangjaladri, Ciwaru

    8. Jawa Tengah: Kertojayan, Jatimalang, Bumiharjo, Karangtduwur, Banyutowo

    9. Jawa Timur: Lteeng, Pujiharjo, Dapenda, Bulumeduro

    10. Kalimantan Barat: Ujung Said, Sungai Nyiirih

    11. Kalimantan Tengah: Tanjung Putri

    12. Kepulauan Riau: Sembulang, Sekanak Raya, Kasu

    13. Lampung: Ketapang, Bandar Agung, Sukorahayu, Margasari

    14. Maluku: Weighiang, Labetawi

    15. Maluku Utara: Wasileo, Supu, Sangowo Timur

    16. Nusa Tenggara Barat: Bilelando, Ekas Buana, Pulau Bungin

    17. Nusa Tenggara Timur: Adang, Mudakputtu, Sulamu, Warloko Pesisiz

    18. Papua Barat Daya: Warmasen

    19. Papua Selatan: Samkai

    20. Sulawesi Barat: Sumare, Babara

    21. Sulawesi Selatan: Aeng Batu Batu, Anjuke, Bentengge, Balangloe Tarowang, Untia, Tongke-Tongke

    22. Sulawesi Tengah: Banagan

    23. Sulawesi Tenggara: Terapung, Gerak Makmur, Malalanda, Anaiwoi, Sorue Jaya

    24. Sumatra Barat: Padang Sarai, Kataping

    25. Sumatera Selatan: Sungsang IV

    Gandeng Pertamina

    Di samping itu, KKP juga menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

    VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windriawan Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi,” ujar Windriawan.

    Pertamina juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izin.

    Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, melainkan juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat

    Ketua KNTI Dani Setiawan berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

  • Erick Thohir Buka Suara soal Rencana Pelita Air Merger dengan Garuda Indonesia

    Erick Thohir Buka Suara soal Rencana Pelita Air Merger dengan Garuda Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana penggabungan Pelita Air dengan maskapai Garuda Indonesia. Erick menegaskan prinsipnya Kementerian BUMN mendukung langkah yang akan diambil Danantara terkait penggabungan tersebut.

    “Kita prinsipnya mendukung apa yang akan dilakukan Danantara,” katanya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Erick menjelaskan bahwa rencana penggabungan tersebut sepenuhnya akan berada di bawah Danantara. Ia mengatakan Kementerian BUMN hanya terlibat di tahap akhir, yaitu memberikan approval atau persetujuan jika memang proses kajian sudah selesai.

    “Kami dari Kementerian BUMN ikuti nanti policy yang akan dilakukan Danantara. Kalau kami kan cuma approval ujungnya saja. Jadi proses kajian itu ada di Danantara,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa sejumlah unit usaha non-core akan dipisahkan atau spin off dari Perseroan. Hal ini karena Perseroan akan lebih fokus pada bisnis inti yakni di sektor minyak dan gas (oil and gas) serta energi terbarukan (renewable energy).

    Salah satu rencana besar yang tengah dijajaki adalah penggabungan Pelita Air dengan maskapai Garuda Indonesia. Simon mengatakan bahwa nantinya usaha tersebut akan di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dengan demikian untuk beberapa usaha kami akan spin off dan tentunya mungkin akan di bawah koordinasi dari Danantara akan kita gabungkan clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Sebagai contoh untuk airline kami kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    “Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” tambahnya.

    Selain itu, Simon menegaskan bahwa Pertamina memegang mandat penting sebagai perusahaan energi nasional yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi. Untuk memperkuat mandat tersebut, Pertamina membentuk Direktorat Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis.

    Ia menjelaskan bahwa Direktorat ini memiliki peran strategis yang melalui 3 pilar utama yaitu, menjadikan Pertamina sebagai organisasi yang lebih adaptif, sehingga lebih lincah dalam respon dinamika global dan nasional.

    Kedua, mengintegrasikan aspek keberlanjutan di dalam bisnis Pertamina agar strategi perusahaan sejalan dengan agenda transisi energi dan target net zero emission 2060 atau lebih cepat. Ketiga, memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui advokasi untuk menghadirkan kebijakan strategis yang berdampak bagi perusahaan dan negara.

    Simon mengatakan peran strategis ini akan diwujudkan melalui beberapa fokus utama diantaranya yakni, melakukan penyelarasan prioritas inisiatif perusahaan agar sejalan dengan arah Danantara. Hal ini juga yang menjadi bagian dari prioritas Pertamina terkait operasional bisnisnya.

    “Kita akan melakukan integrasi hilir yaitu penggabungan operasional antara PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional dan juga Pertamina International Shipping yang kita targetkan akan selesai pada akhir tahun 2025,” katanya.

    Tonton juga video “Respons Garuda Indonesia soal Merger 3 Maskapai BUMN” di sini:

    (kil/kil)

  • 100% Pembeli BBM Pertalite & Solar Subsidi Pakai QR Code

    100% Pembeli BBM Pertalite & Solar Subsidi Pakai QR Code

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga terus berupaya mendukung program pemerintah dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran. Salah satunya dengan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan bahwa pembelian BBM di SPBU baik itu solar bersubsidi maupun Pertalite 100% telah menggunakan QR Code. Khususnya untuk kendaraan roda empat.

    “Untuk penyaluran subsidi solar atau biosolar, saat ini sudah 100% pembelian BBM biosolar menggunakan QR Code. Untuk Pertalite, tahun ini juga kami telah menyelesaikan transaksi Pertalite 100% menggunakan QR Code,” kata Mars Ega dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Jumat (12/9/2025).

    Menurut dia, dengan adanya program subsidi tepat ini telah berdampak signifikan pada kenaikan tingkat konsumsi BBM non subsidi yang dijual perusahaan. Terbukti, realisasi penyaluran BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite masih di bawah kuota yang ditetapkan.

    “Dapat kami gambarkan bahwa untuk produk Pertalite saat ini, kita realisasi di bawah kuota 10% di bawah kuota. Untuk solar subsidi juga demikian, kita ada 3% di bawah kuota. Sehingga, pengendalian subsidi tepat ini terus mendorong produk non-subsidi,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membeberkan salah satu sebab kosongnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU Swasta karena adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).

    Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.

    “Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter, yang ini BBM jadi. Ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta,” ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Yuliot mengatakan banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.

    “Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso, meninjau dua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Ngronggo, Rabu (10/09/2025).

    Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Ngronggo melakukan berbagai kegiatan usaha. Diantaranya UMKM, gerai sembako, event organizer, dan sanggar tari. Lalu Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul ini memasok bahan pokok Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tamanan.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan koperasi serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan mitra strategis menjadi energi baru untuk menguatkan koperasi di daerah. “Di Kota Kediri ada 46 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun baru 2 yang beroperasi. Harapannya, kunjungan ini bisa mendorong lebih banyak KKMP yang aktif dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun koperasi, yaitu akses permodalan, keterkaitan dengan ekosistem bisnis nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Ia menekankan perlunya dukungan konkret dari BUMN, perbankan, dan regulator agar koperasi tidak sekadar hidup, tetapi tumbuh tangguh serta mampu bersaing.

    Saat Wali Kota Kediri dan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul, Ketua KKMP Bandar Kidul Yanvi menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kediri.

    “Koperasi ini memang baru berjalan selama tiga minggu. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Wali yang telah memfasilitasi pendirian koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri, termasuk memberikan akta notaris gratis, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai kemudahan lainnya. Sehingga koperasi ini bisa berdiri dan mulai berjalan,” ujar Yanvi.

    Tak lupa, ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi UMTK dan jajarannya yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi koperasi, karena sangat membantu dalam tata kelola koperasi merah putih ini. Kemudian, berdirinya koperasi ini berangkat dari keyakinan akan program pemerintah pusat.

    “Kami yakin, program Pak Prabowo ini sangat bagus. Kami berupaya mencari titik temu bagaimana koperasi ini bisa berdiri meskipun tanpa modal awal. Alhamdulillah, kami menemukan sebuah konsep dari Bapak Haji Dahroni dan Bapak Arif pelaku usaha sekaligus owner SPPG Tamanan yang memungkinkan kami menjalin kerja sama dalam hal suplai bahan dapur ke SPPG Tamanan,” ungkapnya.

    Dari sinergi yang terbangun, KKMP Bandar Kidul sudah mulai merasakan keuntungan. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pengurus dan anggota koperasi. Kemudian KKMP Bandar Kidul menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Mandiri.

    Hasilnya semua pihak mendukung. Saat ini, jumlah anggota aktif kami sebanyak 23 orang. Untuk memasok bahan pokok menu MBG di SPPG Tamanan, KKMP Bandar Kidul melibatkan toko atau pelaku usaha lokal.

    Sebelum peninjauan KKMP, terlebih dahulu dilakukan monitoring percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula perwakilan BUMN, perbankan Himbara, serta seluruh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Kediri. Mereka berdiskusi mengenai strategi percepatan agar koperasi segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Ridky Irfan Wirautama beserta tim, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemkot Kediri, mitra strategis dari Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI). [kun]

  • ESDM Buka Opsi Tambah Impor BBM Pertamina Untuk Pasok SPBU Shell Cs

    ESDM Buka Opsi Tambah Impor BBM Pertamina Untuk Pasok SPBU Shell Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi tambah kuota impor BBM baru untuk PT Pertamina (Persero). Hal ini tak lepas dari wacana agar Pertamina bisa memasok BBM kepada SPBU swasta.

    Adapun, Kementerian ESDM sebelumnya mengimbau SPBU swasta khususnya Shell dan BP yang kehabisan stok, membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, opsi tambahan impor untuk Pertamina itu diberikan, jika stok BBM perusahaan pelat merah itu tak mencukupi untuk memenuhi permintaan SPBU swasta.

    Dia juga menuturkan, Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini.

    “Kan gini, ada tambahannya [permintaan] dari SPBU swasta. Kami tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kami minta data [kebutuhan BBM SPBU swasta]-nya. Begitu dapat data, kami kasih tahu Pertaminanya. Kata Pertamina, ‘Oh ternyata perlu tambahan nih Pak’, kami harus impor tambahan berarti ini,” jelas Laode di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Laode pun mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu data kebutuhan BBM dari SPBU swasta. Di satu sisi, dia juga menunggu data pasokan BBM Pertamina.

    Setelah data terkumpul, Kementerian ESDM bakal melakukan sinkronisasi. Laode menyebut, hasil sinkronisasi itu bakal dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan berikutnya.

    Kendati demikian, dia menyebut, Shell dan BP masih belum menyepakati untuk membeli BBM dari kilang Pertamina. Sebab, SPBU swasta meminta waktu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan Kementerian ESDM.

    “Belum karena data dari swasta belum kami terima. Masih nunggu data, mereka setuju atau tidak, kita sudah nawarin solusinya,” kata Laode.

    Dia mengaku telah mengumumkan mekanisme jual-beli BBM tersebut kepada seluruh perusahaan SPBU. Namun, Laode enggan mengungkapkan mekanisme yang dimaksud.

    “Sudah disampaikan juga bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Tadi kan rapatnya semua, ada Pertamina Patra Niaga, ada SPBU swasta,” ucapnya.

    Terpisah, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengaku bakal melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap imbauan membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Pasalnya, dia ingin melihat terlebih dahulu apa saja potensi risiko pembelian minyak dari kilang Pertamina.

    “Tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda.

    Dia pun menyoroti terkait spesifikasi minyak dari kilang Pertamina. Sebab, BP juga memiliki standar spesifikasi tersendiri untuk BBM yang dijual ke masyarakat.

    Oleh karena itu, pihaknya segera menyerahkan persyaratan atau standar spesifikasi BBM yang dibutuhkan kepada Kementerian ESDM.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga,” jelas Vanda.

  • Budi Arie mengaku tak kaget diganti Prabowo sebagai menteri koperasi

    Budi Arie mengaku tak kaget diganti Prabowo sebagai menteri koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Budi Arie Setiadi mengaku tak terkejut dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merombak kabinet dan mengganti posisinya sebagai menteri koperasi.

    Jabatan tersebut kini diemban oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat wakil menteri koperasi.

    “Ya enggak ada yang perlu kaget, biasa saja,” kata Budi Arie usai acara serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Budi Arie mengaku baru mendapatkan kabar tersebut sekitar pukul 14.30 WIB Senin (8/9). Sebelum pelantikan para menteri baru di Istana Merdeka, Senin (8/9) sore, Budi Arie didampingi Ferry Juliantono sedang berada di ruangan Komisi VI DPR RI untuk mengikuti rapat kerja serta membahas rencana kerja dan anggaran pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

    Budi Arie mengatakan menghormati penuh keputusan Presiden dan menegaskan akan terus mendukung kepemimpinan Prabowo.

    Saat ditanya tentang rencana ke depan setelah tidak lagi jadi menteri, Budi Arie mengatakan bahwa ia akan tetap mengabdi kepada rakyat.

    “Pokoknya kami setia di garis rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujarnya.

    Mengenai kemungkinan mendapatkan jabatan baru, Budi Arie enggan berspekulasi, sebab itu adalah hak prerogatif presiden. Ia juga merasa tidak perlu menitipkan pesan khusus kepada Ferry, karena ia yakin penggantinya tersebut sudah sangat memahami seluk-beluk dunia koperasi.

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9).

    Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.

    Sejak 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.

    Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Menkop sebut Kopdes Merah Putih tetap bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg

    Risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih kini bisa berperan sebagai pangkalan resmi dalam pendistribusian LPG 3 kg.

    Ferry mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dan rapat dengan kementerian terkait agar Kopdes Merah Putih bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg, meskipun sebelumnya regulasi hanya menempatkan kopdes sebagai subpangkalan.

    “Meskipun Keputusan Menteri ESDM-nya menetapkan kopdes sebagai subpangkalan, tetapi hasil diskusi rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu menetapkan risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan,” kata Ferry setelah serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Ferry, yang menggantikan menteri sebelumnya Budi Arie Setiadi, menambahkan jumlah tabung dan skema distribusi akan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Ia menambahkan, kopdes di desa dengan populasi besar akan diakomodasi sebagai pangkalan, sementara yang berada di daerah dengan sedikit anggota akan berfungsi sebagai subpangkalan.

    Selain itu, Ferry juga menjamin harga jual LPG 3 kg di kopdes akan disesuaikan dengan harga agen. Langkah ini diambil untuk memastikan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat desa.

    Sebelumnya, beberapa kopdes sempat mengeluhkan adanya kendala dalam penjualan LPG 3 kg, karena terhalang regulasi.

    Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Samarinda, Kalimantan Timur, Adung KS Utomo, sempat menyatakan bahwa koperasi mereka belum bisa menjual LPG 3 kg karena terhalang Kepmen ESDM.

    “(Kepmen) itu yang menjadikan KKMP menjadi subpangkalan, bukan lagi menjadi pangkalan. Sementara tentang aturan mainnya, berapa harga yang boleh kami jual di subpangkalan itu masih belum diatur, sehingga dari Patra Niaga melalui agen-agen yang lainnya, mereka enggak bisa memasok ke kami,” ujar Adung.

    Senada, Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengatakan ada perubahan status kopdes yang semula pangkalan menjadi subpangkalan. Dengan status tersebut, kopdes tersebut hanya akan menerima 10 tabung per pekan, jauh berkurang dari 50 tabung sebelumnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Ferry Juliantono, menteri koperasi yang gantikan Budi Arie

    Profil Ferry Juliantono, menteri koperasi yang gantikan Budi Arie

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai menteri koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Ferry, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, kini menggantikan Budi Arie Setiadi.

    Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.

    Sejak tahun 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.

    Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Sebelumnya, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada 2019-2022, Ketua Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) 2019-2022, dan Ketua Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (Aspebindo) 2010-2022.

    Ferry Juliantono memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan sosiologi. Ia lulus dari pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran pada 1993.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di program pascasarjana studi Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 2006. Ia juga resmi meraih gelar Doktor Sosiologi dari UI pada 2015.

    Sementara karier politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010. Ia kemudian menjadi kader Partai Gerindra dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra.

    Ia telah menerbitkan tiga publikasi, yakni Jalan Baru Ekonomi Diadili (2009), Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO (2007), dan Tanah Untuk Rakyat (2000).

    Beberapa penghargaan yang ia terima antara lain Wakil Serikat Pekerja Indonesia untuk Konferensi International Labour Organizatiaon (ILO) di Jenewa, Swiss pada 2001, dan Penghargaan “100 Tokoh Koperasi Indonesia” karya Irsyad Muchtar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferry Juliantono Resmi Jadi Menteri Koperasi Gantikan Budi Arie

    Ferry Juliantono Resmi Jadi Menteri Koperasi Gantikan Budi Arie

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Ferry menggantikan posisi Budi Arie Setiadi.

    Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Ferry Juliantono dilantik bersama empat menteri lainnya.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Ferry Juliantono adalah politisi Partai Gerindra. Namun, pria kelahiran 27 Juli 1967 di Jakarta ini memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2010.

    Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ferry diketahui memiliki fokus di bidang koperasi. Ferry juga pernah menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Berikut daftar menteri yang dilantik sore ini:

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin

    Menteri Koperasi:Ferry Juliantono

    Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak.

    (zap/dhn)

  • Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Bengkulu Aman, Antrean di SPBU Segera Terurai

    Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Bengkulu Aman, Antrean di SPBU Segera Terurai

    BENGKULU – Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Bengkulu dalam kondisi aman, meski sempat muncul antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Eksekutif General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Erwin Dwiyanto menegaskan isu yang beredar di media sosial terkait Fuel Terminal (FT) Pulau Baai tidak dapat menerima kargo BBM akibat pendangkalan alur pelabuhan tidak benar.

    “Fuel Terminal Pulau Baai masih bisa menerima kargo BBM melalui kapal, meskipun belum full capacity karena adanya batasan draft kapal sesuai ketentuan KSOP,” kata Erwin di Bengkulu, Antara, Minggu, 7 September. 

    Menurut Erwin, distribusi BBM ke SPBU di Bengkulu saat ini sebagian masih ditopang dari FT Lubuklinggau dan IT Teluk Kabung dengan porsi sekitar 50–60 persen.

    Ia mengakui terdapat antrean panjang kendaraan roda empat di lima SPBU di Kota Bengkulu, yakni di SPBU Bumi Ayu, Km 6,5, Kandang, Pagar Dewa, dan Km 8.

    “Stok Pertalite di SPBU Kota Bengkulu relatif cukup. Namun, peningkatan permintaan dan isu yang beredar di media sosial memicu sebagian konsumen melakukan pembelian berlebih,” ujar Erwin.

    Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah pasokan Pertalite ke SPBU yang stoknya menipis serta mengoperasikan SPBU selama 24 jam. Selain itu, Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk menjaga kelancaran distribusi BBM.

    Erwin menyebut kargo Pertalite sebanyak 1.200 kiloliter dijadwalkan masuk ke Bengkulu pada 7 September 2025, disusul kargo Pertamax 500 kiloliter pada 9 September 2025.

    “Insyaallah mulai besok (Senin, 8 September) antrean di SPBU Kota Bengkulu kembali normal,” kata Erwin.