Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Pertamina Patra Niaga Fokus Pengembangan BBM Hijau di Penerbangan – Page 3

    Pertamina Patra Niaga Fokus Pengembangan BBM Hijau di Penerbangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pemanfaatan Biofuel, Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta energi terbarukan lainnya sebagai upaya mendorong transisi energi hijau.

    Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso mengatakan, transisi energi di Indonesia bukanlah hal baru. Saat ini, perusahaan terus mendorong pemenuhan kebutuhan energi terbarukan tersebut.

    “Sejak 2008, kita telah menjalankan program biodiesel, dari 2,5 persen kini sudah mencapai B40 atau 40 persen. Ini bukti nyata bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar dia dalam gelaran Green Energy Summit 2025, Selasa (23/9/2025).

    Harsono Budi menegaskan bahwa sektor penerbangan saat ini menjadi fokus utama dalam pengembangan bahan bakar ramah lingkungan.

    Pertamina telah melakukan serangkaian uji coba SAF dengan hasil yang dinyatakan aman digunakan untuk penerbangan komersial.

    “Pesawat listrik belum ada, sehingga kuncinya ada pada drop-in fuel. SAF dapat langsung digunakan tanpa perlu modifikasi pesawat maupun infrastruktur bandara. Uniknya, SAF yang berbasis used cooking oil (UCO) mampu mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomi dan sekaligus menekan jejak karbon,” jelas Harsono Budi.

     

  • Pertamina Genjot BBM Ramah Lingkungan, dari Biodiesel Sampai SAF

    Pertamina Genjot BBM Ramah Lingkungan, dari Biodiesel Sampai SAF

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk mendorong transisi energi hijau di Indonesia dengan mempercepat pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan, seperti biodiesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta energi terbarukan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, dalam acara Green Energy Summit 2025.

    Harsono menjelaskan bahwa Indonesia telah mulai menjalankan program biodiesel sejak 2008, yang kini telah mencapai 40 persen atau B40. “Ini bukti nyata bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Harsono juga menyoroti sektor penerbangan sebagai salah satu fokus utama pengembangan bahan bakar ramah lingkungan. Pertamina telah melakukan uji coba SAF, yang dinyatakan aman untuk penerbangan komersial.

    “Pesawat listrik belum ada, jadi kuncinya ada pada bahan bakar yang bisa langsung digunakan. SAF dapat digunakan tanpa perlu modifikasi pesawat atau infrastruktur bandara. Uniknya, SAF berbasis minyak goreng bekas (used cooking oil/UCO) ini bisa mengubah limbah menjadi energi yang bernilai sekaligus mengurangi jejak karbon,” jelas Harsono.

    Pemerintah menargetkan implementasi 1 persen SAF pada 2027. Sementara itu, Pertamina sudah melakukan uji coba SAF dengan sertifikasi di Kilang Cilacap dan di tiga bandara besar Indonesia.

    Selain SAF, Pertamina juga mengembangkan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel. Selain itu, distribusi Pertamax Green 95, bahan bakar campuran etanol dengan RON 95, sudah diperluas di 150 SPBU di seluruh Indonesia.

    Harsono menambahkan, penetrasi biofuel akan terus digencarkan. “Kunci keberhasilan transisi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari sisi teknis dan operasional, tapi juga dari industri otomotif dan konsumen,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pertamina juga mulai menerapkan energi hijau di operasional internalnya. Sejumlah terminal BBM dan SPBU Green Energy Station sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

    “Transisi energi adalah perjalanan panjang. Tantangannya masih ada, namun kami yakin dengan kolaborasi semua pihak, energi hijau bisa menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional,” tutup Harsono.

    (igo/fdl)

  • Pertamina pastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia aman

    Pertamina pastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia aman

    Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, baik di masa normal maupun saat periode dengan potensi lonjakan konsumsi, sehingga memastikan pasokan energi ini tersedia di seluruh Indonesia.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketahanan stok BBM dan LPG yang terjaga agar masyarakat tenang menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Roberth, di Jakarta, Selasa.

    Dalam menjaga ketahanan stok, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan sebanyak 125 Fuel Terminal BBM, 72 Aviation Fuel Terminal, dan 40 Terminal LPG di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan hingga hampir 6 ribu armada distribusi untuk mengantar ke lebih dari 16 ribu lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di seluruh Indonesia.

    Upaya ini dilakukan untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar dari terminal hingga ke SPBU dan agen resmi, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

    Lebih lanjut, Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat terkait, guna mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG, baik saat periode libur panjang maupun momentum perayaan keagamaan.

    “Kami mengelola moda distribusi energi yang paling kompleks, bahkan untuk wilayah 3T distribusi energi harus ditempuh lebih dari 1 moda, seperti darat dan laut atau bahkan darat dan udara,” kata Roberth.

    Dengan langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan kembali posisinya sebagai garda terdepan dalam penyediaan energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina berkomitmen dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.

    Langkah Patra Niaga sebagai salah satu garda depan Pertamina untuk penyaluran energi ke masyarakat, tak hanya untuk menyediakan energi, juga dilandasi oleh semangat pelayanan yang terus ditingkatkan.

    “Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability), dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability), bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Fadjar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina pastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia aman

    Pertamina pastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia aman

    Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, baik di masa normal maupun saat periode dengan potensi lonjakan konsumsi, sehingga memastikan pasokan energi ini tersedia di seluruh Indonesia.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketahanan stok BBM dan LPG yang terjaga agar masyarakat tenang menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Roberth, di Jakarta, Selasa.

    Dalam menjaga ketahanan stok, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan sebanyak 125 Fuel Terminal BBM, 72 Aviation Fuel Terminal, dan 40 Terminal LPG di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan hingga hampir 6 ribu armada distribusi untuk mengantar ke lebih dari 16 ribu lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di seluruh Indonesia.

    Upaya ini dilakukan untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar dari terminal hingga ke SPBU dan agen resmi, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

    Lebih lanjut, Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat terkait, guna mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG, baik saat periode libur panjang maupun momentum perayaan keagamaan.

    “Kami mengelola moda distribusi energi yang paling kompleks, bahkan untuk wilayah 3T distribusi energi harus ditempuh lebih dari 1 moda, seperti darat dan laut atau bahkan darat dan udara,” kata Roberth.

    Dengan langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan kembali posisinya sebagai garda terdepan dalam penyediaan energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina berkomitmen dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.

    Langkah Patra Niaga sebagai salah satu garda depan Pertamina untuk penyaluran energi ke masyarakat, tak hanya untuk menyediakan energi, juga dilandasi oleh semangat pelayanan yang terus ditingkatkan.

    “Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability), dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability), bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Fadjar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbentur Modal, Cuma 38 Unit dari 3.059 Kopdes Merah Putih yang Beroperasi di Sulsel

    Terbentur Modal, Cuma 38 Unit dari 3.059 Kopdes Merah Putih yang Beroperasi di Sulsel

    Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan serius dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari total 3.059 Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa dan kelurahan, hanya 38 unit yang benar-benar aktif beroperasi.

    Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengungkapkan fakta ini saat membuka Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih di Kantor Regional Pertamina Patra Niaga, Selasa (23/9/2025). Ia menyebut permodalan menjadi masalah klasik yang membuat koperasi sulit tumbuh.

    “Masalah utama ada di permodalan. Karena itu koperasi perlu lebih dulu masuk ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kopdes agar punya akun resmi dan lebih mudah mengakses pembiayaan,” kata Jufri.

    Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dukungan besar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengalokasikan Rp 200 triliun melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang bisa dimanfaatkan koperasi desa.

    “Dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan yang baru, ini jadi kesempatan bagi kita Kopdes untuk mengajukan pembiayaan,” ungkapnya.

    Selain itu, pemerintah juga berencana menugaskan tenaga PPPK untuk membantu operasional koperasi lewat kerja sama dengan Kementerian PANRB.

    “Sudah ada kesepakatan dengan Kemen-PAN, nanti PPPK ditempatkan bantu Koperasi Merah Putih, sehingga tidak ada alasan lagi soal keterbatasan SDM dan seterusnya. Kalau itu terjadi sudah dilaksanakan, kita tinggal menunggu hasilnya. Sabar karena ini berproses,” ujar Jufri.

  • SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    Jakarta –

    Harga SPBU swasta seperti Vivo, Shell, BP dan Exxon Mobil yang mendapatkan stok impor tambahan melalui Pertamina dipastikan tetap stabil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM nantinya sesuai dengan harga minyak dunia Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini harga ICP sebesar 66,07 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

    “Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan,” kata Bahlil di Jakarta dikutip Antara.

    Bahlil mengimbau manajemen SPBU swasta untuk melakukan pembahasan business to business(B2B) dengan Pertamina terkait pembelian stok impor BBM tambahan.

    SPBU swasta telah bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.

    “Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).

    “Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.

    Kemudian mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian.

    Dirinya juga menegaskan skema impor tambahan lewat Pertamina bukan satu pintu, melainkan perlu pengaturan mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebanyak 571.748 kiloliter.

    (riar/lua)

  • SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Bahlil: Harga Tidak Ada Kenaikan

    Jakarta –

    Harga SPBU swasta seperti Vivo, Shell, BP dan Exxon Mobil yang mendapatkan stok impor tambahan melalui Pertamina dipastikan tetap stabil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM nantinya sesuai dengan harga minyak dunia Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini harga ICP sebesar 66,07 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

    “Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan,” kata Bahlil di Jakarta dikutip Antara.

    Bahlil mengimbau manajemen SPBU swasta untuk melakukan pembahasan business to business(B2B) dengan Pertamina terkait pembelian stok impor BBM tambahan.

    SPBU swasta telah bersedia membeli bahan bakar minyak (BBM) murni dari Pertamina. Namun, syaratnya, ‘bahan mentah’ tersebut benar-benar murni alias tak dicampur-campur.

    “Syaratnya adalah harus berbasis Base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin the,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance, Sabtu (20/9).

    “Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambahnya.

    Kemudian mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian.

    Dirinya juga menegaskan skema impor tambahan lewat Pertamina bukan satu pintu, melainkan perlu pengaturan mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebanyak 571.748 kiloliter.

    (riar/lua)

  • SPBU Shell hingga Vivo Sepakat Beli BBM Pertamina, Segini Kebutuhannya

    SPBU Shell hingga Vivo Sepakat Beli BBM Pertamina, Segini Kebutuhannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pelaku usaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo setuju untuk membeli bahan baku BBM atau base fuel dari Pertamina.

    Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif, sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

    Adapun kesepakatan itu diambil tak lepas dari kelangkaan BBM di SPBU swasta. Kelangkaan BBM di SPBU swasta sendiri terjadi lantaran stok mereka telah habis.

    Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Kendati dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    “Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Kementerian ESDM pun mencatat, kebutuhan BBM untuk SPBU swasta mencapai 571.748 kiloliter hingga Desember 2025. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter.

    Dengan sisa kuota impor Pertamina Patra Niaga itu, kebutuhan BBM untuk SPBU swasta dinilai cukup.

    Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

    “Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui,” ucap Bahlil.

    Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau antara SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut.

    Pasalnya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan. Sebab, hal itu akan dibicarakan antara perusahaan saja.

    “Kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tutur Bahlil.

    Menurut Bahlil, pengaturan impor BBM adalah jalan tengah menjaga stabilitas perdagangan nasional dengan mengurangi tekanan defisit akibat impor migas, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri tetap aman.

    Kebijakan ini, mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres No. 61/2024 tentang Neraca Komoditas. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada menteri atau kepala lembaga sebagai pembina sektor untuk menetapkan rencana kebutuhan komoditas.

    Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM tidak pernah menutup adanya kegiatan importasi BBM. Hal ini tercermin dari tren pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta yang justru terus mengalami peningkatan, yakni naik 11% pada 2024 dan mencapai sekitar 15% hingga Juli 2025.

    Kenaikan tersebut menunjukkan impor tetap berjalan seiring bertambahnya permintaan dan outlet SPBU swasta. Pengaturan impor BBM dimaksudkan untuk mengendalikan porsinya agar sejalan dengan kondisi perdagangan nasional dan menjaga cadangan strategis nasional.

    Pemerintah juga menekankan bahwa aturan ini bersifat fleksibel. Perubahan pengaturan impor BBM bisa dilakukan bila diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri, kebutuhan konsumsi nasional, kelancaran distribusi, serta kondisi keuangan negara.

  • Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya – Page 3

    Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.

  • BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.