Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Pertamina Mulai Uji Coba SPBU Tenaga Surya dan BBM Campur Etanol

    Pertamina Mulai Uji Coba SPBU Tenaga Surya dan BBM Campur Etanol

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga mulai menguji coba penggunaan energi terbarukan di SPBU. Langkah ini dilakukan lewat dua inisiatif, yakni penerapan SPBU tenaga surya atau Green Energy Station (GES), serta penjualan bahan bakar campur etanol, Pertamax Green 95.

    Program ini menjadi bagian dari upaya menekan emisi karbon sekaligus mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission pada 2060. Pertamax Green 95 merupakan BBM dengan kandungan bioetanol 5% (E5) yang sudah dipasarkan di Jawa sejak dua tahun terakhir. Saat ini, produk tersebut telah tersedia di 163 SPBU di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Kami memahami bahwa dalam memasarkan varian baru perlu waktu untuk edukasi kepada masyarakat atas manfaat dari bioetanol. Selain emisi yang dihasilkan lebih ramah lingkungan, produk ini juga mempunyai karakteristik akselerasi yang baik,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

    Mars Ega menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir soal efek bioetanol terhadap kendaraan. Menurutnya, Pertamax Series sudah dilengkapi zat tambahan yang berfungsi sebagai corrosion inhibitor untuk mengurangi korosi dan demulsifier untuk mengurai kontaminasi air agar performa mesin tetap optimal.

    Selain menjual BBM ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga juga mulai mengembangkan SPBU Green Energy Station yang menggunakan panel surya sebagai sumber listrik tambahan.

    Kehadiran GES disebut memberi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengisi BBM sambil ikut menekan emisi. Berdasarkan perhitungan Pertamina, penggunaan panel surya di atap SPBU mampu mengurangi emisi karbon hingga 556 kilogram CO₂eq per bulan atau setara dengan penyerapan 300 pohon.

    Sebagai SPBU berkonsep hijau, GES juga dilengkapi sejumlah fasilitas lain seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), pembayaran nontunai, program poin MyPertamina, serta penjualan BBM Pertamax Series dan Pertamina Dex.

    Mars Ega mengatakan papan berwarna hijau yang menjadi ciri khas SPBU GES dimaksudkan untuk menunjukkan semangat transisi energi yang sedang dijalankan perusahaan.

    “Pertamina Patra Niaga memahami bahwa masyarakat kini semakin peduli dengan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui Green Energy Station, kami hadir untuk mendukung transisi energi hijau sekaligus menyediakan layanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujarnya.

    (fdl/fdl)

  • Sidang Riza Chalid Berpotensi In Absentia, Kejagung Beri Penjelasan Ini – Page 3

    Sidang Riza Chalid Berpotensi In Absentia, Kejagung Beri Penjelasan Ini – Page 3

    Riza Chalid, dikenal sebagai saudagar minyak kaya di Indonesia. Bisnisnya menggurita di dunia perminyakan tanah air. Sejak puluhan tahun lalu.

    Namun kini, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Riza harus berhadapan dengan hukum. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata Kelola minyak mentah di Kejaksaan Agung. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat ulahnya mencapai Rp 285 Triliun.

    Kejagung kini tengah memburu keberadaan Riza Chalid. Sosoknya memang jarang muncul ke publik. Riza dikabarkan sudah tinggal di Malaysia.

    Ironisnya, Riza kongkalingkong bersama sang anak Kerry Adrianto dalam mengeruk kekayaan Indonesia secara illegal.

    Dalam surat dakwaan Kerry, Riza Chalid dan anaknya melalui Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur PT Tangki Merak menyampaikan penawaran kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak kepada Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero).

    PT Pertamina memenuhi permintaan Riza Chalid itu untuk menyewa terminal BBM yang akan dibeli oleh PT Tangki Merak dari PT Oiltanking Merak (nama lama PT Orbit Terminal Merak).

    Pembelian ini diduga terjadi pada periode April 2012-November 2014. Padahal, saat itu, Pertamina belum membutuhkan terminal BBM. Akibatnya, Pertamina rugi Rp 2,9 triliun hanya untuk penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM).

    “Pembayaran sewa terminal BBM tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara selama periode tahun 2014-2024 sebesar Rp 2.905.420.003.854,00 yang merupakan pengeluaran PT Pertamina dan/atau PT Pertamina Patra Niaga yang seharusnya tidak dikeluarkan,” kata Jaksa dalam dakwaannya, Senin (14/10/2025).

  • Stok SPBU Swasta Kosong, Begini Kabar Pembelian Base Fuel dari Pertamina

    Stok SPBU Swasta Kosong, Begini Kabar Pembelian Base Fuel dari Pertamina

    Jakarta –

    Stok bahan bakar SPBU swasta sudah kosong alias tidak tersedia lagi. Di sisi lain, SPBU swasta masih negosiasi untuk pembelian base fuel lewat Pertamina.

    Shell dan Vivo mengungkapkan stok bensinnya sudah habis. Untuk saat ini tidak tersedia lagi bahan bakar jenis bensin di kedua SPBU swasta tersebut.

    Dikutip dari situs Informasi Ketersediaan Stok SPBU VIVO, stok bensin di SPBU Vivo sudah tidak tersedia lagi. Saat ini, yang masih tersedia hanya BBM jenis diesel.

    “Mohon maaf saat ini semua produk BBM Jenis bensin (Revvo 90, Revvo 92 dan Revvo95) tidak tersedia di semua Lokasi SPBU VIVO. Hanya Produk Diesel yang masih tersedia,” demikian dikutip dari situs Informasi Ketersediaan Stok SPBU VIVO, Rabu (15/10/2025).

    Begitu juga dengan Shell. Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, BBM jenis bensin dari Shell seperti Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ sudah tidak tersedia. Shell belum bisa memastikan kapan stok bensin akan kembali normal.

    “Mohon maaf, Shell Super tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” tulis Shell di situs resminya. Shell juga memastikan bensin Shell V-Power dan V-Power Nitro+ tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

    PT Pertamina Patra Niaga mengatakan kargo base fuel atau bensin mentah belum akan dipasok ke operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Pasalnya saat ini masih dalam tahap menunggu kesepakatan negosiasi.

    “(Untuk badan usaha) masih menunggu final (negosiasi), kalau kargo pesanan Pertamina sudah sesuai jadwal,” ucap Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Senin.

    Roberth menyampaikan hingga saat ini masih bernegosiasi dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP).

    Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya sudah sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

    “Beberapa badan usaha swasta sudah dalam tahap nego dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan. Kami coba bantu dari sisi penyediaannya,” kata Roberth.

    Roberth mengatakan tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga good corporate governance (GCG) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan dan lain-lain.

    Setelah menuai kesepakatan badan usaha swasta ihwal pemenang pengadaan, maka akan dibicarakan terkait aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan.

    “Selanjutnya, tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati sekitar pekan ketiga Oktober,” kata Roberth.

    Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dilakukan dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah.

    Di sisi lain, Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.

    (riar/rgr)

  • Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid Nasional 14 Oktober 2025

    Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid Nasional 14 Oktober 2025

    Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sidang dakwaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) mengungkap kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp 285,1 triliun.
    Perbuatan korupsi itu diduga dilakukan oleh anak saudagar minyak Riza Chalid sekaligus
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama empat terdakwa lainnya
    “Itu rangkaian perbuatan daripada terdakwa yang menjadi rangkaian penuh dan akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 285 triliun, total seperti itu,” ujar Jaksa Triyana Setia Putra seusai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Angka tersebut memang tidak disebutkan secara spesifik dalam dakwaan Kerry dan kawan-kawan.
    Jaksa memastikan bahwa perbuatan lima orang ini masih berkesinambungan dengan perbuatan terdakwa atau tersangka lainnya.
    Perbuatan melawan hukum ini ditemukan dari hulu ke hilir tata kelola minyak mentah.
    “Semua klaster di dakwaan Pertamina itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tata kelola mulai dari hulu, dari impor-ekspor minyak mentah, sampai nanti ke ada penjualan solar maupun subsidi BBM,” kata Tri.
    Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, kerugian keuangan negara terjadi karena ada tiga perbuatan melawan hukum.
    Pertama, dalam pengadaan ekspor minyak mentah, negara dalam hal ini PT Pertamina dan anak perusahaannya, mengalami kerugian hingga 1.819.086.068,47 dollar AS.
    Sementara, pada pengadaan impor minyak mentah, negara mengalami kerugian hingga 570.267.741,36 dollar AS.
    Dalam pengadaan impor ini, sebanyak 19 perusahaan, termasuk pihak asing, diduga telah menerima keuntungan secara melawan hukum.
    Lalu, pada pengadaan penyewaan kapal, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.073.619.047,00 dan 11.094.802,31 dollar AS.
    Pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza, diduga menerima keuntungan dalam pengadaan sewa kapal ini.
    Selain itu, pada pengadaan sewa terminal BBM, negara dinilai mengalami kerugian sebesar Rp 2.905.420.003.854,00.
    Biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan ini diduga telah masuk ke kantong Riza Chalid dan kroninya.
    Selain  itu, negara juga mengalami kerugian untuk kompensasi bahan bakar minyak (BBM) RON 90 alias Pertalite sebanyak  Rp 13.118.191.145.790,40.
    Sementara, dari penjualan solar murah, negara mengalami kerugian senilai Rp 9.415.196.905.676,86.
    Jika dijumlahkan, total kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp 25.439.881.674.368,30 dan 2.732.816.820,63 dollar AS.
    Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, para terdakwa maupun tersangka diduga juga telah menyebabkan kerugian perekonomian negara hingga Rp 171.997.835.294.293,00.
    Angka ini berasal dari harga pengadaan BBM yang lebih mahal dari yang seharusnya sehingga berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan.
    Selain itu, terdapat juga keuntungan ilegal senilai 2.617.683.340,41 dollar AS.
    Keuntungan ilegal ini dihitung dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri.
    Jika angka kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dijumlahkan dan dihitung dengan kurs Rp 16.000, total kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai Rp 285,1 triliun.
    Jaksa juga mengungkapkan bahwa ada 19 perusahaan yang diuntungkan dalam proses pengadaan impor dan ekspor minyak mentah.
    Di antaranya, terdapat 10 perusahaan asing yang mendapatkan perhatian khusus karena diusulkan langsung oleh terdakwa sebelum pengadaan dilakukan.
    Usulan ini diberikan oleh terdakwa Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, bersama dengan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin dan VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020, Dwi Sudarsono.
    “Terdakwa Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, dan Dwi Sudarsono mengusulkan 10 mitra usaha sebagai pemenang pengadaan impor minyak mentah/kondensat meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan,” ujar jaksa.
    Perusahaan asing ini juga mendapatkan bocoran harga perkiraan sendiri (HPS) yang merupakan persyaratan utama lelang dan semstinya bersifat rahasia.
    “(Para terdakwa juga) melakukan perubahan persyaratan utama berupa volume pengadaan dan waktu pengiriman. (Serta), mengundang perusahaan yang sedang dikenai sanksi untuk mengikuti pelelangan,” imbuh jaksa.
    Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dalam proses pengadaan impor itu adalah Vitol Asia Pte Ltd, Socar Trading Singapore Ptd, Glencore Singapore Pte Ltd, ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd, BP Singapore Pte Ltd, Trafigura Asia Trading Pte Ltd, Petron Singapore Trading Pte, BB Energy (Asia) Pte Ltd, dan Trafigura Pte Ltd.
    Jaksa menyebut 10 perusahaan asing di atas memperoleh kekayaan 570.267.741,35 dollar AS dari praktik curang tersebut.
    Sementara itu, ada 9 perusahaan dalam negeri, baik anak perusahaan Pertamina dan swasta, yang memperoleh keuntungan lewat pengadaan ekspor minyak mentah.
    Perusahaan-perusahaan itu antara lain  PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Exxon Mobil Cepu Ltd (EMCL), Medco E&P Natuna Ltd, Petronas Carigali Ketapang II Ltd, PT Pema Global Energi.
    Sejauh ini, sudah sembilan terdakwa dihadirkan dalam persidangan untuk mendengarkan dakwaan yang dituduhkan kepada mereka.
    Pada sidan kemarin, ada 5 terdakwa yang menghadapi dakwaan, yakni
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.
    Kemudian, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
    Sementara itu, empat tersangka lainnya sudah lebih dahulu mengikuti sidang pembacaan dakwaan pada Kamis (9/10/2025).
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sembilan tersangka lain yang berkasnya masih belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus adalah Alfian Nasution, selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015 dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021-2023; Hanung Budya Yuktyanta, selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014.
    Kemudian, Toto Nugroho, selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017-2018; Dwi Sudarsono, selaku VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020; Arief Sukmara, selaku Direktur Gas Petrochemical dan New Business Pertamina International Shipping; Hasto Wibowo, selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2018-2020.
    Lalu, Martin Haendra, selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; Indra Putra, selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi; dan Mohammad Riza Chalid, selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara Rugi Rp 2,9 T karena Permintaan Riza Chalid Sewa Terminal BBM Nasional 13 Oktober 2025

    Negara Rugi Rp 2,9 T karena Permintaan Riza Chalid Sewa Terminal BBM Nasional 13 Oktober 2025

    Negara Rugi Rp 2,9 T karena Permintaan Riza Chalid Sewa Terminal BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Permintaan dari pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid membuat PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian senilai Rp 2,9 triliun hanya untuk penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM).
    Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan untuk anak Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
    “Pembayaran sewa terminal BBM tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara selama periode tahun 2014-2024 sebesar Rp 2.905.420.003.854,00 yang merupakan pengeluaran PT Pertamina dan/atau PT Pertamina Patra Niaga yang seharusnya tidak dikeluarkan,” ujar salah satu jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Jaksa menyebutkan, PT Pertamina memenuhi permintaan Riza Chalid untuk menyewa terminal BBM yang akan dibeli oleh PT Tangki Merak dari PT Oiltanking Merak (nama lama PT Orbit Terminal Merak).
    Pembelian ini diduga terjadi pada periode April 2012-November 2014.
    Padahal, saat itu, Pertamina belum membutuhkan terminal BBM.
    “Pihak PT Pertamina (Persero) periode April 2012-November 2014 telah memenuhi permintaan pihak Mohamad Riza Chalid agar PT Pertamina (Persero) menyewa Terminal BBM yang akan dibeli oleh PT Tangki Merak dari PT Oiltanking Merak, meskipun PT Pertamina (Persero) tidak membutuhkan terminal BBM tersebut,” lanjut jaksa.
    Pembelian terminal BBM ini tidak melalui tangan Riza Chalid maupun Kerry.
    Mereka menunjuk Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo, untuk melakukan penawaran kerja sama dengan Hanung Budya Yuktyanta yang saat itu menjabat Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina.
    Penyampaian kerja sama ini dilakukan meski saat itu terminal BBM Merak belum menjadi milik Riza maupun Kerry.
    Proses kerja sama ini berhasil diteken karena Riza menjadi
    personal guarantee
    dalam pengajuan kredit kepada Bank BRI untuk melakukan akuisisi dan menjadikan PT Oiltanking Merak sebagai jaminan kredit.
    Riza dan anaknya juga mendesak pihak Pertamina untuk mempercepat proses kerja sama penyewaan terminal BBM.
    Hal ini ditindaklanjuti Hanung dan Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015 untuk melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan PT Oiltanking Merak.
    Padahal, perusahaan afiliasi Riza Chalid ini tidak memenuhi kriteria pengadaan.
    Selain itu, Kerry dan Gading meminta Alfian untuk menghilangkan klausul kepemilikan aset terminal BBM ini dalam nota kerja sama.
    Akhirnya, dalam perjanjian yang ditandatangani, aset terminal BBM Merak ini tidak bisa menjadi milik PT Pertamina, tapi milik PT OTM.
    Dalam perkara ini, baik Riza Chalid, Hanung, hingga Alfian Nasution belum masuk ke persidangan.
    Untuk hari ini, ada lima orang yang duduk di kursi terdakwa, yaitu Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
    Sementara, empat tersangka lainnya sudah lebih dahulu mengikuti sidang pembacaan dakwaan pada Kamis (9/10/2025) lalu.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Dalam kasus ini, para terdakwa dinilai telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
    Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka.
    Namun, berkas 9 tersangka lainnya belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus.
    Saat ini, pihak pengadilan akan mempelajari berkas yang baru dilimpahkan.
    Setelah berkas selesai diperiksa, pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan mengadili kasus ini, sekaligus menentukan jadwal sidang.
    Sembilan tersangka lain yang berkasnya masih belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus termasuk Riza Chalid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Kabar BBM Pertalite Mengandung Etanol, Ini Jawaban Pertamina

    Ramai Kabar BBM Pertalite Mengandung Etanol, Ini Jawaban Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) yang beredar di seluruh SPBU Pertamina saat ini tidak diproduksi dengan tambahan etanol.

    Hal ini disampaikan saat merespons kabar yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pencampuran etanol dalam BBM Pertalite.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV mengatakan, seluruh produk Pertalite yang dijual Pertamina dipastikan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah dan diawasi ketat dalam proses distribusinya.

    Menurut dia, Pertalite merupakan produk bensin RON 90 yang berasal dari hasil pencampuran komponen hidrokarbon eks kilang (gasoline base), bukan dari bioetanol dan hal ini dapat dibuktikan melalui uji laboratorium resmi.

    “Tidak ada penambahan etanol dalam proses produksi maupun distribusi Pertalite,” ujar Roberth, dalam siaran persnya, dikutip Senin (13/10/2025).

    Selain itu, ia juga menyoroti adanya kesalahpahaman akibat percobaan mencampur Pertalite dengan air. Hasil percobaan yang menampilkan dua lapisan cairan tidak dapat dijadikan bukti adanya etanol. Secara ilmiah, bensin memang bersifat non-polar sehingga tidak dapat bercampur dengan air yang bersifat polar.

    “Munculnya lapisan di bawah setelah dikocok adalah air dan sedikit komponen gasoline yang memiliki sifat kepolaran yang memang bisa larut sebagian. Fenomena ini alami dan dapat terjadi pada seluruh jenis bensin di dunia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga kualitas setiap produk BBM yang dipasarkan. Terlebih seluruh produk telah melalui proses pengendalian mutu yang ketat di setiap tahap rantai pasok hingga ke SPBU.

    “Percobaan yang tidak diawasi dan terjamin validitasnya, serta terverifikasi dari alat uji yang terkalibrasi adalah semata praktik penyesatan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina Pastikan Suplai BBM Aman Usai Insiden Kebakaran Tangki di SPBU Kemanggisan

    Pertamina Pastikan Suplai BBM Aman Usai Insiden Kebakaran Tangki di SPBU Kemanggisan

    JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat tetap aman pasca insiden kebakaran mobil tangki di SPBU 3411403, Jalan Kemanggisan Utama Raya, Jakarta Barat.

    Adapun insiden kebakaran mobil tangki BBM ini terjadi pada Sabtu, 11 Oktober sekitar pukul 03.45 WIB.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria memastikan dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, sementara dua orang mengalami luka ringan dan telah mendapat penanganan medis.

    Lebih lanjut, Susanto juga bilang api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran tak lama setelah kejadian.

    “Area SPBU sudah dinyatakan aman. Saat ini kami lakukan sterilisasi dan penutupan sementara untuk proses evakuasi serta pemeriksaan lanjutan,” tuturnya saat dihubungi VOI, Minggu, 12 Oktober.

    Susanto juga memastikan suplai BBM untuk masyarakat tetap aman pasca insiden kebakaran mobil tangki di SPBU 3411403, Jalan Kemanggisan Utama Raya, Jakarta Barat.

    “Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal melalui pengalihan suplai ke SPBU terdekat 3411407,” katanya.

    Susanto mengapresiasi respons cepat seluruh pihak, mulai dari petugas SPBU, tim pemadam kebakaran, hingga aparat setempat yang sigap melakukan penanganan awal.

    “Koordinasi yang baik di lapangan membuat situasi cepat terkendali dan dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.

  • Polisi Minta Pertamina Atur Suplai Solar untuk Cegah Kemacetan di Banjarmasin

    Polisi Minta Pertamina Atur Suplai Solar untuk Cegah Kemacetan di Banjarmasin

    Bagikan:

    Banjarmasin– Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin untuk memperhatikan jadwal distribusi BBM jenis solar subsidi ke sejumlah SPBU guna mencegah kemacetan lalu lintas.

    Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, AKP Denny Maulana Saputra, menyatakan bahwa pengisian bahan bakar di SPBU sebaiknya tidak dilakukan pada pagi atau siang hari, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini untuk menghindari antrean panjang truk yang sering kali menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU.

    “Kami minta pihak Pertamina bekerja sama menjaga kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas, terutama di SPBU yang sering terjadi antrean panjang kendaraan besar,” ujar Denny, Sabtu 11 Oktober.

    Tiga SPBU Jadi Sorotan

    Denny menyebutkan tiga SPBU yang menjadi titik rawan kemacetan akibat antrean pengisian solar subsidi:

    SPBU 64.702.02 – Jalan A. Yani Km 6,5

    SPBU 64.702.01 – Jalan A. Yani Km 5,7

    SPBU 64.701.09 – Jalan H Hasan Basrie

    Menurutnya, antrean truk besar yang memadati sisi jalan saat menunggu pengisian solar berdampak langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas, terutama pada jalur utama kota seperti Jalan A. Yani dan Jalan H Hasan Basrie.

    “Antrean panjang ini berdampak pada level of service jalan yang semakin menurun karena kendaraan besar mengganggu arus lalu lintas harian masyarakat,” jelasnya.

    Distribusi Malam 

    Sebagai solusi, Denny menyarankan agar suplai solar subsidi ke SPBU dilakukan pada malam hari, di luar jam sibuk. Berikut usulan jadwal ideal dari Satlantas Polresta Banjarmasin:

    SPBU Jalan A. Yani Km 6,5: pengisian pukul 21.00 WITA

    SPBU Jalan A. Yani Km 5,7: pengisian pukul 20.00 WITA

    SPBU Jalan H Hasan Basrie: pengisian pukul 20.00 WITA

    Denny berharap Pertamina segera menindaklanjuti saran tersebut guna menjaga Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) di wilayah Banjarmasin tetap kondusif.

    “Kami harap dengan pengaturan waktu distribusi yang lebih tepat, masyarakat bisa lebih nyaman dan lalu lintas kota Banjarmasin tetap lancar,” pungkasnya.

  • Gelar SMEXPO Surabaya 2025, Pertamina Dorong UMKM Binaan Tembus Pasar Internasional

    Gelar SMEXPO Surabaya 2025, Pertamina Dorong UMKM Binaan Tembus Pasar Internasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 41 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan binaan Pertamina di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) ambil bagian dalam gelaran Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Surabaya 2025.

    Pameran yang untuk pertama kalinya dilakukan di Kota Pahlawan tersebut berlangsung di Royal Plaza Surabaya, mulai Jumat (10/10/2025) hingga Minggu (12/10/2025), dengan target kunjungan mencapai 10.000–12.000 orang selama tiga hari penyelenggaraan.

    Ajang tersebut menjadi salah satu rangkaian roadshow nasional Pertamina SMEXPO yang telah rutin berlangsung sejak 2020, di mana tahun ini mengusung jargon “Dari Lokal Jadi Vokal”.

    “SMExpo ini sebenarnya telah dimulai dari tahun 2020. Pada tahun kelima, tahun ini, berkesempatan untuk dibuatkan dalam bentuk rangkaian Roadshow, dan Kota Surabaya berkesempatan untuk menjadi salah satu titik dalam mendukung peran lebih untuk memajukan para pelaku UMKM agar bisa naik kelas,” ungkap Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi usai membuka Pertamina SMEXPO Surabaya 2025, Jumat (10/10/2025).

    Ahad menjelaskan pameran tersebut menghadirkan berbagai macam produk unggulan, seperti kerajinan, fashion, dan kuliner yang telah dibina Pertamina di empat provinsi tersebut.

    Melalui pameran ini, Pertamina ingin membantu produk-produk UMKM untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Untuk itu, kami berupaya untuk memperkenalkan produk-produk unggulan dan berkualitas dari para pelaku UMKM, seperti kerajinan, fashion, craft, dan kuliner, yang kami bina di wilayah kerja kita, di Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT, untuk dipamerkan dan dibawa ke Surabaya,” ujarnya.

    Menurut Ahad, Surabaya didapuk sebagai salah satu tuan rumah Pertamina SMEXPO 2025 karena dinilai strategis sebagai pusat ekonomi Indonesia Timur dan memiliki potensi besar untuk mendongkrak eksposur produk lokal.

    “Kenapa Surabaya dipilih? Karena sangat penting untuk showcase, untuk pameran, dan untuk eksposur. Jadi, produk-produk unggulan ini kalau kita tempatkan di tempat yang memang traffic kunjungannya banyak, pasti sering dilihat orang, dan tentunya juga orang semakin familiar dengan produk unggulan tersebut,” ungkapnya.

    Total UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus disebut lebih dari 8.900. Tak sekadar membantu dalam pendanaan, Pertamina juga berusaha untuk menghubungkan para UMKM binaannya untuk dapat naik kelas dengan menghubungkan mereka dengan pihak investor.

    “Jadi memang yang paling menantang saat ini untuk UMKM yang sudah unggulan, yang sudah yang sudah bertahun-tahun menjalankan usahanya adalah pencocokan atau ketemu dengan investor juga bisa matching. Itu tantangan yang terbesar,” ucapnya.

    Ia pun berharap agar gelaran Pertamina SMEXPO Surabaya 2025 dapat menjadi barometer pertumbuhan UMKM di wilayah Indonesia Timur, sekaligus mendorong multiplier effect ke daerah sekitar.

    “Dengan keterlibatan Surabaya sebagai salah satu tuan rumah Pertamina SMEXPO 2025, semoga bisa menjadi barometer di wilayah Indonesia Timur atau wilayah Pulau Jawa khususnya. Status Surabaya sebagai pusat destinasi, hub maskapai penerbangan, dapat menjadi tolak ukur bahwa pertumbuhan UMKM di Surabaya bisa berdampak secara multiplier effect ke kota, kabupaten, dan provinsi di sekitarnya,” jelas Ahad.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan perdana Pertamina SMEXPO di Surabaya.

    “Kami melihat bagaimana teman-teman UMKM itu betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kalau kita membaca statistik yang ada di masing-masing pemerintahan daerah, UMKM itu menjadi support terbesar dari roda perekonomian. Mari kita bersama untuk bersinergi agar ‘lokal menjadi vokal’ itu bukan hanya sekedar tema, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang nantinya dapat membanggakan negeri kita tercinta,” pungkasnya.

    Selain menampilkan produk-produk dari 41 UMKM binaan, Pertamina SMEXPO Surabaya 2025 juga menghadirkan workshop, talkshow, doorprize dengan total hadiah jutaan rupiah, serta penampilan musik dari Klantink Band.

    Ajang ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus menunjukkan komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia Timur. 

  • Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Setiap Pelanggaran di SPBU

    Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Setiap Pelanggaran di SPBU

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terkait video Tik Tok adanya mobil Avanza diduga mengisi BBM Jenis Pertalite secara tidak wajar di SPBU 84.99102 di Kota Jayapura, Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada SPBU berupa surat peringatan disertai penghentian penyaluran BBM JBKP Pertalite sampai 30 hari ke depan dan akun pengguna QR Code mobil dilakukan pemblokiran.

    Pertamina Patra Niaga pun siap menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Pemberian sanksi ini sebagai bukti nyata komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Pj. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dikutip Sabtu, (11/10/2025).

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku senantiasa berkomitmen memastikan penyaluran BBM sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Penjualan BBM di SPBU wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

    “Kami tidak mentolerir seluruh praktik penyaluran yang menyimpang. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, kami akan segera menindaklanjuti dengan pemeriksaan internal dan jika ditemukan pelanggaran akan diberikan sanksi kepada SPBU sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan mayarakat dalam pembelian BBM Pertalite dapat dilakukan di SPBU terdekat yaitu SPBU 84.99101 Dok 5 Bawah, SPBU 84.99107 Nagoya dan
    SPBU 84.99104 entrop.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan ketidaksesuaian yang terjadi di SPBU, dan juga di tengah maraknya disinformasi (informasi hoaks) di media sosial, kami mengajak masyarakat untuk langsung melaporkan dan mengkonfirmasi kebenaran informasi maupun menyampaikan keluhan melalui layanan pelanggan Pertamina Contact Center 135,” tutup Roberth.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]