Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Awal tahun 2025, Harga BBM Pertamina resmi naik termasuk Papua-Maluku

    Awal tahun 2025, Harga BBM Pertamina resmi naik termasuk Papua-Maluku

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Awal tahun 2025, Harga BBM Pertamina resmi naik termasuk Papua-Maluku
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM Non Subsidi per 1 Januari 2025. 

    Harga BBM Non Subsidi yang mengalami kenaikan yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sementara harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tetap, tidak mengalami kenaikan. 

    PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

    Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengungkapkan, harga BBM Non Subsidi mengalami kenaikan karena ada penyesuaian. 

    “Harga BBM Non Subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus,” jelas Heppy seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Rabu (8/1/2025).

    Penyesuaian juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sejatinya, nilai tukar uang satu dollar AS senilai Rp 16.220 per 1 Januari 2025.

    “Di bulan Januari 2025 ini harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penyesuaian namun kami pastikan tetap yang paling kompetitif,” lanjut Heppy. 

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengungkapkan penyesuaian harga BBM selalu dilakukan setiap bulannya.

    “Setiap bulan memang ada penyesuaian harga, bisa naik, bisa turun, ada evaluasi terkait pertimbangan harga yang bergantung pada fluktuasi minyak dunia dan nilai tukar rupiah,” sebut Edi.

    Dengan adanya kenaikan harga BBM Non Subsidi, Edi memastikan bahwa terkait harga BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite tidak mengalami kenaikan. 

    “Untuk BBM Subsidi, Biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter,” tegas Edi.

    Dengan adanya penyesuaian harga, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berharap dapat terus mendukung kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Papua Maluku.

    Berikut update daftar harga BBM Pertamina di wilayah Maluku hingga Papua :

    Provinsi Maluku 
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Maluku Utara
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua Barat
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: Rp14.200

    Provinsi Papua Barat Daya
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: Rp14.200

    Provinsi Papua Selatan
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua Pegunungan
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Provinsi Papua Tengah
    •⁠  ⁠Harga Pertalite: Rp10.000
    •⁠  ⁠Harga Biosolar: Rp6.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax: Rp12.800
    •⁠  ⁠Harga Pertamax Turbo: (-)
    •⁠  ⁠Harga Dexlite: Rp13.900
    •⁠  ⁠Harga Pertamina Dex: (-)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketersediaan gas LPG bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Nataru

    Ketersediaan gas LPG bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Nataru

    Senin, 30 Desember 2024 17:21 WIB

    Petugas mengisi ulang tabung gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Medan, Sumatera Utara, Senin (30/12/2024). PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mencatat ketersediaan gas bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Natal 2024 dan Tahun 2025 mencapai 3.705 metrik ton per hari atau meningkat 5,4 persen dibandingkan hari biasa 3.514 metrik ton. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

    Petugas mengisi ulang tabung gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Medan, Sumatera Utara, Senin (30/12/2024). PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mencatat ketersediaan gas bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga selama libur Natal 2024 dan Tahun 2025 mencapai 3.705 metrik ton per hari atau meningkat 5,4 persen dibandingkan hari biasa 3.514 metrik ton. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

  • Ramah Lingkungan, Begini Upaya Dukung Program Pengolahan Sampah

    Ramah Lingkungan, Begini Upaya Dukung Program Pengolahan Sampah

    Jakarta: PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal Tasikmalaya ikut berpartisipasi dalam Festival Bank Sampah se-Kota Tasikmalaya. Upaya ini guna mendukung program pengelolaan sampah serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat di Kota Tasikmalaya.
     
    Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bank Sampah Puspasari yang merupakan binaan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tasikmalaya bekerja sama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) Tasikmalaya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
     
    Fuel Terminal Manager Tasikmalaya Teuku Kiki Jovan berharap Kota Tasikmalaya dapat belajar dan mencontoh daerah-daerah lain yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah secara efektif. Ia pun menyatakan bahwa kesuksesan dari festival ini dapat terjadi berkat kerjasama antar pihak. 
    “Kesuksesan tersebut tentunya tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Dengan langkah ini kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” tutur Kiki dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Januari 2025.
     
    Festival ini dibagi menjadi beberapa kegiatan meliputi pameran produk hasil olahan sampah dari 10 Bank Sampah yang bernilai ekonomi. Lalu ada pelatihan pengolahan sampah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah dengan lebih efektif dan efisien.
     

     
    Hadirnya Festival Bank Sampah se-Kota Tasikmalaya dapat menjadi platform untuk membangun komunitas yang peduli terhadap lingkungan, sekaligus memperkuat upaya pengurangan sampah. Melalui kolaborasiini diharapkan semakin banyak Bank Sampah yang bisa didirikan.
     
    Kegiatan Festival Bank Sampah se-Kota Tasikmalaya sejalan dengan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 12 yaitu Konsumsi Produk yang Bertanggung Jawab, poin 11 ‘Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan’, poin 13 ‘Penanganan Perubahan Iklim’ dan poin 8 dengan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. 
     
    Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan, komitmen Pertamina dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui program-program pengelolaan sampah yang lebih baik. Pertamina percaya mengolah sampah dengan cara yang bertanggung jawab dapat berdampak besar.
     
    “Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mendorong lebih banyak individu dan komunitas untuk terlibat dalam pengelolaan sampah dan mendukung program pengurangan sampah di Kota Tasikmalaya. Kami yakin bahwa melalui kemitraan yang kuat ini, kita dapat menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutup Eko.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • B40 Mulai Diimplementasikan, Pemerintah Alokasikan 7,55 Juta KL B40 Untuk PSO

    B40 Mulai Diimplementasikan, Pemerintah Alokasikan 7,55 Juta KL B40 Untuk PSO

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta kilo liter (KL) B40 untuk Public Service Obligation (PSO).

    Adapun, implementasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran minyak sawit dengan konsentrasi 40% (B40) sudah mulai berlaku per 1 Januari 2025.

    Pada 2025 ditetapkan kouta Biodiesel naik menjadi 15,6 juta KL. Padahal, pada tahun 2024 kouta biodiesel hanya berada diangka 12,9 juta KL.

    Dari kouta tersebut, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta KL B40 untuk PSO dan sisanya bakal dialokasikan kepada Non-PSO.

    “7,55 juta KL unruk PSO dan non-PSO dialokasikan sebesar 8,07 juta KL,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan untuk harga B40 yang akan dialokasikan kepada PSO akan mendapatkan insenti dari pemerintah.

    Sedangkan, untuk B40 yang nantinya dialokasikan kepada Non-PSO, Ketum Partai Golkar ini menyebut tidak akan ada insentif untuk harga yang akan dipasarkan.

    “Pasti non-PSO ini harganya tidak ditanggung insentifnya oleh negara. Karena dana BPDPKS kita kan tahun 2025 tidak bisa men-cover secara total daripada B40,” ujar Bahlil.

    Pemerintah sendiri menargetkan produksi B40 berjalan mulai Januari 2025 ini. Untuk memastikan kesiapan produksi B40, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah mengecek kesiapan dari sisi industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati.

    Kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.  

    Kementerian ESDM, kata Yuliot, juga terbuka terhadap masukan dari berbagai badan usaha untuk memastikan kelancaran implementasi B40. Menurut Yuliot, tantangan dalam penerapan B40 tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia. 

    “Kami mengharapkan masukan dari Pertamina Patra Niaga maupun badan usaha lain terkait tantangan implementasi B40. Misalnya, wilayah seperti Dumai yang relatif panas, atau daerah dataran tinggi dengan suhu lebih dingin, apakah ada impact yang perlu disiapkan baik oleh Pertamina maupun badan usaha BBM yang akan melaksanakan mandatori B40,” ujar Yuliot beberapa waktu lalu

  • Kuota BBM 2025, Pertalite 31,1 Juta KL Biosolar 17,3 Juta KL

    Kuota BBM 2025, Pertalite 31,1 Juta KL Biosolar 17,3 Juta KL

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2025.

    Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, kuota untuk Biosolar ditetapkan sebesar 17,3 juta kiloliter (KL), sementara Pertalite mencapai 31,1 juta kL.

    Kuota Pertalite 2025 ini sedikit lebih rendah dibandingkan kuota 2024 yang mencapai 31,6 juta KL. Sebaliknya, kuota Biosolar mengalami peningkatan dari 16,94 juta KL pada tahun sebelumnya.

    Terkait penetapan tersebut, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan penugasan distribusi BBM Bersubsidi sesuai arahan pemerintah.

    “Besaran kuota untuk 2025 telah kami terima, dan kami siap mendistribusikannya. Kami juga terus berupaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code, sambil menunggu skema baru yang akan ditetapkan pemerintah,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan resminya, Jumat (3/1).

    Sepanjang 2024, Pertamina mencatat 100 persen transaksi Biosolar secara digital. Untuk Pertalite, 93,9 persen transaksi telah tercatat secara digital, dengan distribusi 97,03 persen kepada kendaraan dan 2,97 persen untuk sektor usaha perikanan, pertanian, UMKM, serta layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

    Menurut Heppy, digitalisasi ini merupakan upaya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih transparan. “Melalui program Subsidi Tepat, kami berkomitmen menyediakan data penyaluran yang valid dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penugasan pemerintah,” ujarnya.

  • Konsumsi BBM Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL

    Konsumsi BBM Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat capaian konsumsu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti Pertalite mencapai sebesar 29.700.081 Kilo Liter (KL) dari kuota yang ditetapkan tahun 2024 mencapai 31.604.602 KL.

    Sementara itu, untuk Jenis BBM Tertentu yakni Solar mencapai sebesar 16.648.912 KL dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2024 mencapai 16.940.519 KL.

    Adapun di tahun ini, Pemerintah menetapkan kuota penyaluran BBM Pertalite mencapai 31,1 juta Kilo Liter. Sementara untuk Solar Subsidi mencapai 17,3 juta KL di tahun 2025 ini. Besaran kuota subsidi BBM pada tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024.

    Menanggapi itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan kesiapannya memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2025 sesuai kuota dan skema yang ditetapkan Pemerintah.

    “Besaran kuota sudah kami terima dan siap kami distribusikan untuk tahun 2025 dan kami terus melakukan upaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code sembari menunggu skema yang akan ditetapkan Pemerintah,” ujar Heppy, Jumat (3/1/2024)

    Sepanjang tahun 2024, transaksi Biosolar sudah 100% tercatat secara digital. Sementara untuk Pertalite 93,9% transaksi telah tercatat secara digital dimana 97,03% penyaluran ke kendaraan dan 2,97% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

    “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Heppy.

    (pgr/pgr)

  • Pengusaha Sawit Buka-bukaan Soal Biodiesel Naik Jadi 40%

    Pengusaha Sawit Buka-bukaan Soal Biodiesel Naik Jadi 40%

    Jakarta –

    Pemerintah memberlakukan bauran biodiesel 40% (B40) pada bahan bakar minyak (BBM) di awal tahun 2025. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun.

    Akan tetapi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut akan ada kebutuhan yang dipangkas akibat penerapan B40, yakni ekspor minyak sawit. Hal itu terjadi lantaran produksi sawit dalam negeri mengalami stagnasi sejak lima tahun terakhir.

    Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menuturkan, implementasi kenaikan mandatory perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kebutuhan B40 tidak mengganggu sektor lain. Dalam hal ini, ia menilai kegiatan ekspor minyak sawit akan terimbas.

    “Dengan kondisi produksi yang stagnan 5 tahun ini, maka implementasi kenaikan mandatory perlu selalu di-review agar kebutuhan yang lain tidak terganggu. Apabila produksi seperti saat ini pasti akan ada yang dikurangi yang paling mungkin dikurangi adalah ekspor, sementara insentif untuk biodiesel PSO menggunakan dana pungutan ekspor (PE),” kata Eddy saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2024).

    Ia menuturkan, PE yang berkurang akan berdampak pada program pemerintah di sektor perkebunan kelapa sawit. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), tutur Eddy, turut terdampak jika dana PE menurun.

    “Selain itu dana PE juga digunakan untuk peremajaan sawit rakyat, PSR dengan kondisi produksi seperti ini sangat penting, apalagi dari 2017 sampai dengan sekarang pencapaiannya sangat rendah,” ungkapnya.

    Begitu juga dengan usul Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang hendak memperbanyak penanaman kelapa sawit. Menurutnya, akan lebih baik mengakselerasi program PSR untuk memenuhi kebutuhan B40.

    “Kalau mau cepat untuk B40, ya, memang perluasan di areal yang terdegradasi harus dari sekarang. Tetapi tetap diutamakan peningkatan produktivitas sawit rakyat karena juga berdampak sangat positif untuk petani sawit,” jelasnya.

    Lebih jauh, Eddy juga menegaskan bahwa GAPKI mengambil peran sebagai partner pemerintah. Ia pun turut mendukung penerapan B40 dengan catatan pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala.

    “B40 tidak ada masalah tetap berjalan, hanya dalam implementasinya nanti terus di evaluasi dan Gapki akan terus memberikan masukan kepada pemerintah karena Gapki memposisikan diri sebagai partner pemerintah,” tutupnya.

    Diketahui sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot, memastikan kesiapan pelaksanaan program B40 dapat berjalan dengan baik. Yuliot mengatakan kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.

    “Hari ini kami dengan tim turun mengecek kesiapan implementasi B40 yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Menteri ESDM telah menetapkan keputusan terkait implementasi ini, dan kami sudah melihat sendiri kesiapan dari sisi industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati,” ujar Yuliot saat meninjau Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Riau, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (29/12/2024).

    Kementerian ESDM juga terbuka terhadap masukan dari berbagai badan usaha untuk memastikan kelancaran implementasi B40. Menurut Yuliot, tantangan dalam penerapan B40 tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia.

    “Kami mengharapkan masukan dari Pertamina Patra Niaga maupun badan usaha lain terkait tantangan implementasi B40. Misalnya, wilayah seperti Dumai yang relatif panas, atau daerah dataran tinggi dengan suhu lebih dingin, apakah ada impact yang perlu disiapkan baik oleh Pertamina maupun badan usaha BBM yang akan melaksanakan mandatori B40,” ujar Yuliot.

    (rrd/rrd)

  • Naik, Ini Perbandingan Harga BBM RI Vs Negara Tetangga

    Naik, Ini Perbandingan Harga BBM RI Vs Negara Tetangga

    Jakarta CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku pada 1 Januari 2025.

    Pertamina misalnya, harga BBM non subsidi di SPBU yang ada di Jakarta, seperti Pertamax (RON 92), Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.

    Namun, harga BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi, tidak mengalami perubahan pada Januari 2025 ini, masing-masing masih dibanderol Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.

    “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” tulis pernyataan Pertamina, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM Non-subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

    “Untuk Januari 2025 ini harga BBM non subsidi Pertamina mengalami penyesuaian dan kami pastikan tetap paling kompetitif. Penyesuaian harga dipengaruhi oleh harga MOPS dan melemahnya nilai tukar rupiah,” tutur Heppy.

    Berikut Daftar Harga BBM Pertamina pada Januari 2025:

    Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax: 12.500 per liter

    Pertamax Turbo: Rp 13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp 13.900 per liter

    Dexlite: Rp 13.600 per liter

    Pertamax Green: Rp 13.400 per liter

    Pertamax di Pertashop: Rp 12.400 per liter

    Lantas jika dibandingkan dengan harga BBM yang dijual di Asia Tenggara kira-kira mana yang lebih murah?

    Malaysia

    Mengutip laman Global Petrol Prices, rata-rata harga BBM untuk bensin di Malaysia per (30/12/2024) mencapai US$ 0,459 per liter atau Rp 7.450 per liter (kurs Rp 15.940). Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,661 per liter atau Rp 10.726 per liter.

    Singapura

    Rata-rata harga BBM untuk bensin di Singapura mencapai US$ 2,015 per liter atau Rp 32.697 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 1,816 per liter atau Rp 29.468 per liter.

    Filipina

    Rata-rata harga BBM untuk bensin di Filipina mencapai US$ 1,058 per liter atau Rp 17.168 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,926 atau Rp 15.026 per liter.

    Thailand

    Rata-rata harga BBM untuk bensin di Thailand mencapai US$ 1,338 per liter atau Rp 21.711 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,958 atau Rp 15.545 per liter.

    Vietnam

    Rata-rata harga BBM untuk bensin di Vietnam mencapai US$ 0,824 atau Rp 13.371 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,738 atau Rp 11.975 per liter.

    Laos

    Rata-rata harga BBM untuk bensin di Laos mencapai US$ 1,363 per liter atau Rp 22.117 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,903 per liter atau Rp 14.652 per liter.

    (pgr/pgr)

  • Komisaris dan Dirut Pertamina Kunjungi Integrated Terminal Plumpang

    Komisaris dan Dirut Pertamina Kunjungi Integrated Terminal Plumpang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan kunjungan ke Integrated Terminal Jakarta di Plumpang, Tanjung Priok, Selasa, (31/12) malam.

    Kunjungan yang dilakukan jelang malam pergantian tahun 2024-2025 ini dilakukan untuk memantau kesiapan operasional Pertamina dari hulu ke hilir.

    Integrated Terminal Jakarta Plumpang adalah infrastruktur energi yang terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok, dan LPG Terminal Tanjung Priok.

    Ketiga terminal ini terintegrasi untuk memastikan kelancaran pendistribusian energi untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang melayani lebih dari 1.000 SPBU.

    Dalam paparannya kepada Komisaris dan Direksi Pertamina, Direktur Utama Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menyampaikan peningkatan konsumsi selama Satgas Nataru.

    “LPG mengalami peningkatan kurang lebih 1,8%, Pertamax meningkat 10%, sedangkan kuota konsumsi Pertalite masih sesuai kuota. Peningkatan permintaan telah di antisipasi dan semua dalam kondisi lancar dan aman,” ungkap Riva.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, kelancaran Satgas Nataru 2024/2025 merupakan kerja keras seluruh Perwira Pertamina yang tanpa lelah memastikan kesiapan stok dan penyaluran energi untuk masyarakat.

    “Kami ingin memastikan semua berjalan dengan baik, semua kondisi di lapangan juga lancar. Para Perwira Pertamina semuanya berada dalam moral yang tinggi menjaga kebutuhan energi di masyarakat tetap terjaga sehingga masyarakat bisa melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan tenang,” ungkap Simon.

    Simon juga mengingatkan agar budaya HSSE menjadi hal yang utama dalam menjalani pekerjaan. “Mari kita terus menjaga budaya HSSE untuk patuh, peduli, dan intervensi, tentunya kita lakukan semua pekerjaan kita dengan prosedur yang benar,” terangnya.

    Melihat kondisi stok dan distribusi dalam keadaan aman, Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perwira Pertamina yang bertugas menjalankan Satgas Nataru 2024/2025.

    “Saya bangga sekali kepada seluruh Perwira Pertamina yang telah bekerja dengan hati. Artinya, hal tersebut melebihi dari totalitas dan tanggung jawab, jadi saya mengapresiasi seluruh Perwira Pertamina,” ungkapIriawan.

    Foto: Arsip Pertamina

    Dalam kunjungan tersebut tampak hadir pula Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, dan Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (inh/inh)

  • Siaga Nataru, Komisaris-Dirut Pertamina Cek Integrated Terminal Plumpang

    Siaga Nataru, Komisaris-Dirut Pertamina Cek Integrated Terminal Plumpang

    Jakarta – Menjelang malam pergantian tahun 2024-2025, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan kunjungan ke Integrated Terminal Jakarta di Plumpang, Tanjung Priok hari ini (31/12). Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memantau kesiapan operasional Pertamina dari hulu ke hilir menuju malam pergantian tahun.

    Integrated Terminal Jakarta Plumpang adalah infrastruktur energi yang terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok, dan LPG Terminal Tanjung Priok. Ketiga terminal ini terintegrasi untuk memastikan kelancaran pendistribusian energi untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang melayani lebih dari 1.000 SPBU.

    Dalam paparannya kepada Komisaris dan Direksi Pertamina, Direktur Utama Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menyampaikan peningkatan konsumsi selama Satgas Nataru telah diantisipasi dengan baik.

    “LPG mengalami peningkatan kurang lebih 1,8%, Pertamax meningkat 10%, sedangkan kuota konsumsi Pertalite masih sesuai kuota. Peningkatan permintaan telah diantisipasi dan semua dalam kondisi lancar dan aman,” ungkap Riva dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan kelancaran Satgas Nataru 2024/2025 merupakan kerja keras seluruh Perwira Pertamina yang tanpa lelah memastikan kesiapan stok dan penyaluran energi untuk masyarakat.

    “Kami ingin memastikan semua berjalan dengan baik, semua kondisi di lapangan juga lancar. Para Perwira Pertamina semuanya berada dalam moral yang tinggi menjaga kebutuhan energi di masyarakat tetap terjaga sehingga masyarakat bisa melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan tenang,” ungkap Simon.

    Simon juga mengingatkan agar budaya HSSE menjadi hal yang utama dalam menjalani pekerjaan. “Mari kita terus menjaga budaya HSSE untuk patuh, peduli, dan intervensi, tentunya kita lakukan semua pekerjaan kita dengan prosedur yang benar,” terangnya.

    Melihat kondisi stok dan distribusi dalam keadaan aman, Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perwira Pertamina yang bertugas menjalankan Satgas Nataru 2024/2025.

    “Saya bangga sekali kepada seluruh Perwira Pertamina yang telah bekerja dengan hati. Artinya, hal tersebut melebihi dari totalitas dan tanggung jawab, jadi saya mengapresiasi seluruh Perwira Pertamina,” ungkap Iriawan.

    Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir pula Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, dan Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (prf/ega)