Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Antrean Panjang Gas 3 Kg di Jateng Disebabkan Panic Buying, Pertamina Imbau Warga Beli Secukupnya

    Antrean Panjang Gas 3 Kg di Jateng Disebabkan Panic Buying, Pertamina Imbau Warga Beli Secukupnya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Antrean pembelian LPG 3 Kg atau gas melon masih terjadi di beberapa daerah.

    Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melalui Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, mengungkapkan penyebabnya. 

    Taufiq mengatakan, fenomena antrean ini disebabkan oleh perilaku dari sebagian masyarakat yang melakukan pembelian berlebih.

    “Hasil kemarin kami sidak bersama dengan pemerintah daerah dan juga DPRD di semua kabupaten/kota, kesimpulannya sama.

    (Perilaku) masyarakat saat ini karena melihat pemberitaan di media, yang akhirnya mereka sudah punya 2 sampai 3 tabung di rumah, isi, tapi untuk menambah rasa aman mereka membeli LPG (lagi) karena takut nanti persediaan habis atau takut pas habis, cari LPG tidak ada,” kata Taufiq, Jumat (14/2/2024).

    Ia menyebutkan, pasokan LPG bersubsidi tersebut berjalan normal dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, yaitu rata-rata dua kali seminggu.

    Ia menyebut situasi ini sebelumnya tidak menimbulkan masalah, namun belakangan terjadi efek psikologis di masyarakat yang menyebabkan kepanikan.

    Seperti diketahui, per 1 Februari 2025 lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa penjualan elpiji 3 Kg atau gas melon melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi.

     Adapun setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yang menyebutkan kalau pengecer boleh kembali berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    “Rata-rata penyaluran LPG 3 Kg se-Jateng DIY 4.700 Metrik Ton atau sekitar 1.560.000 tabung per hari,” sebutnya.

    Taufiq lebih lanjut mengimbau kepada masyarakat untuk membeli LPG sesuai kebutuhan.

    “Apabila di rumah sudah memiliki tabung satu atau dua, saya rasa tidak perlu membeli lagi, karena setiap hari stok pasti aman – kalau semua kita bantu untuk memutus mata rantai kepanikan yang terjadi,” ungkapnya.

    Sementara itu, di Semarang sejumlah pangkalan menyebutkan pembeli masih mengantre untuk mendapatkan gas melon. Namun, pelaku pangkalan menyebut tak sepadat awal Februari lalu.

    Mardiyah, pemilik Pangkalan di Pasar Karangayu menyebutkan, dirinya mendapatkan pasokan dua kali dalam satu minggu.

    Adapun tiap kali datang, ia mendapat pasokan sebanyak 215 tabung.

    “Biasanya memang dapat segitu. Itu saya kasih juga ke pengecer, maksimal lima tabung,” sebutnya.

    Ia lebih lanjut menilai, dalam posisi saat ini memang pasokan selalu habis tiap kali datang.

    “Posisi gini pasti habis,” sebutnya.

    Satu pengecer, Subiono (83) mengatakan, sebelumnya ia mendapat pasokan sebanyak dua kali dalam seminggu dari pangkalan langganannya. Adapun tiap kali datang, mendapat 5 sampai 6 tabung.

    Ia menyebut, beberapa waktu sempat mengalami ketersendatan pasokan. 

    “Sekarang sudah agak normal, seminggu sekali ini mau dikasih antara 9 sampai 10 dari pangkalan,” imbuhnya. (idy)

  • Pertamina pastikan stok solar subsidi di Kota Jayapura aman

    Pertamina pastikan stok solar subsidi di Kota Jayapura aman

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Terima Kunjungan Komisi C DPR Kota Jayapura:

    Pertamina pastikan stok solar subsidi di Kota Jayapura aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menerima kunjungan kerja dari tim Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura di Kantor Regional Papua Maluku pada Rabu (12/2/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan DPR Kota Jayapura, salah satunya membahas kondisi penyaluran Solar Subsidi di Kota Jayapura.

    Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura Muhammad Yusran Yunus beserta rombongan disambut langsung oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ziko Wahyudi.

    Yusran menjelaskan, bahwa kunjungan tersebut diagendakan sebagai bentuk rapat dengar pendapat terkait kondisi penyaluran Solar Subsidi di Kota Jayapura.

    “Kedatangan kami ke Pertamina untuk mengetahui bagaimana kondisi terkait penyaluran Solar Subsidi yang ada di Kota Jayapura, sehingga jika ada kendala, bisa sama-sama kita carikan solusi, demi kelancaran penyaluran di Kota Jayapura,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

    Di tempat yang sama, Ziko menyampaikan Pertamina menjamin stok Solar Subsidi yang ada di Kota Jayapura dalam kondisi aman. “Seperti diketahui, secara stok Solar (Subsidi) tidak ada masalah, per 12 Februari 2025 di Integrated Terminal (IT) Jayapura ketahanan stok hingga 9 hari kedepan dan akan bertambah seiring dengan adanya supply kembali untuk menjaga stok tetap aman,” tutur Ziko.

    Ia pun menerangkan, pihaknya selalu melakukan monitoring stok dan pengecekan transaksi tidak wajar serta meningkatkan sidak di Lembaga Penyalur Kota Jayapura.

    “Sebagai informasi, per 12 Februari 2025 kami sudah melakukan pemblokiran QR Code sebanyak 2.994 kendaraan yang melakukan kecurangan,” terang Ziko.

    Terakhir, Ia menghimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM Subsidi sesuai peruntukkan, sebab stok BBM Subsidi selalu tersedia dan tetap disalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Kami imbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM Subsidi sesuai peruntukan dan tidak digunakan untuk hal lain, karena kami sediakan BBM Subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah,” imbuhnya.

    Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berharap dukungan dari Pemerintah Daerah serta Aparat Penegak Hukum khususnya TNI & POLRI untuk terus mengawasi penyaluran BBM subsidi agar semakin tepat sasaran.

    Sebagai sub holding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga tentunya akan terus berkomitmen memastikan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. “Bagi konsumen atau masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses bisnis Pertamina Patra Niaga termasuk yang terkait produk-produk Pertamina dapat menghubungi kontak Pertamina 135 atau melalui aplikasi MyPertamina,” tutup Ziko.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Aceh Mau Hapus QR Code buat Beli BBM Subsidi, Ini Respons ESDM

    Gubernur Aceh Mau Hapus QR Code buat Beli BBM Subsidi, Ini Respons ESDM

    Jakarta –

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mempertanyakan rencana Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang mau menghapus sistem barcode (QR) untuk mengisi BBM subsidi. Yuliot menyampaikan jika sistem barcode dihapus, lantas bagaimana skema pembelian BBM subsidi agar tepat sasaran.

    Padahal pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar harus menggunakan barcode (QR) agar tepat sasaran. “Itu nanti distribusinya gimana?” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan pidato perdananya usai dilantik Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Mualem akan menghapus barcode untuk mengisi BBM subsidi di SPBU.

    Mualem menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung di DPR Aceh, Rabu (12/2). Mualem mengaku dirinya dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat.

    “PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digarisbawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,” kata Mualem disambut gemuruh tepuk tangan tamu undangan dikutip dari detikSumut.

    Menurutnya, selama ini ada orang yang berkeinginan membakar SPBU hanya gara-gara masalah barcode. Dia juga memberitahukan hal itu kepada Tito dan JK yang hadir di lokasi pelantikan.

    Menurutnya, barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi Solar dan Pertalite tidak bermakna. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku sudah melihat fakta di lapangan.

    “Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode, melakukan stiker tidak ada makna sekalipun. Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” jelasnya didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fadh.

    Diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebutkan program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100%. Aceh disebut sebagai pionir untuk program tersebut.

    “Masyarakat Provinsi Aceh merupakan pionir contoh model positif dalam penggunaan BBM subsidi yang sudah menggunakan QR Code. Program ini sudah mencapai 100 persen di Aceh,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

    Menurutnya, masyarakat Aceh yang membeli solar subsidi dan Pertalite sudah menunjukkan QR Code saat mengisi minyak. Penggunaan kode tersebut dinilai dapat mencegah kecurangan serta mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi.

    “Program subsidi tepat ini merupakan program pemerintah untuk memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • 9 Pencurian Avtur 30.000 Liter, Apakah Pertamina Tak Sadar Berkurang Saat Bongkar Muat? Ini Tanggapannya Medan

    9 Pencurian Avtur 30.000 Liter, Apakah Pertamina Tak Sadar Berkurang Saat Bongkar Muat? Ini Tanggapannya Medan

    Pencurian Avtur 30.000 Liter, Apakah Pertamina Tak Sadar Berkurang Saat Bongkar Muat? Ini Tanggapannya
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    TNI Angkatan Laut
    Lantamal 1 Belawan menangkap tiga sindikat pencuri
    avtur

    Pertamina
    di Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Selasa (11/2/2025).
    Dari penangkapan itu, mereka mengaku sudah mencuri sejak tahun 2022 dan dalam beraksi selalu berhasil membawa 30 kiloliter atau 30.000 liter avtur yang apabila dirupiahkan sekarang mencapai Rp 400 juta.
    Lalu, apakah selama ini pihak Pertamina tidak sadar avturnya berkurang saat bongkar muat?
    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, tidak menjawabnya secara gamblang.
    Awalnya, dia menjelaskan proses bongkar muat avtur dilakukan melalui kapal tanker dengan pipa bawah laut sejauh 5 km ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU)
    Bandara Kualanamu
    , sebanyak 2-3 kali setiap bulan.
    Kapasitas DPPU 30 juta liter sehingga saat kehilangan 30.000 liter avtur, mereka menganggapnya masih di ambang batas penguapan bahan bakar tersebut.
    “(Sebanyak) 30.000 liter memang ini di sistem kami batas toleransi atau penguapan (avtur),” ujar August saat diwawancarai wartawan di kantornya, Kamis (13/2/2025).
    August pun merasa heran mengapa sindikat ini bisa mengetahui batas penguapan avtur yang mereka kirim ke Bandara Kualanamu.
    “Bagaimanapun kami harus tahu dulu hasil penyelidikannya, seperti apa dia mengambilnya, kenapa dia terpikir untuk itu (mengambil 30.000 liter),” ujarnya.
    Disinggung kenapa pihak Pertamina tidak mengetahui ada pencurian sejak tahun 2022, August masih menunggu keterangan polisi untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, bukan hanya sekadar pengakuan pelaku.
    “Jadi, lagi-lagi, tadi kalau misalnya saya sampaikan, saya sendiri harus menunggu hasil penyidikan. Jadi dia apakah pengakuannya di 2022 atau baru satu kali atau dua kali (melakukan pencurian), saya masih harus tunggu dulu hasil penyidikan dari polisi,” ujarnya.
    Sebelumnya, diberitakan Tim Fleet One Quick Response (FIQR) TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan mengungkap sindikat
    pencurian avtur
    yang dipasok untuk pesawat di Bandara Kualanamu pada Selasa (11/2/2025).
    Para pelaku mencuri bahan bakar tersebut dengan cara melubangi pipa bawah laut milik Pertamina dan menyalurkannya ke gudang penampungan avtur yang mereka buat.
    Komandan Lantamal 1, Brigjen TNI Marinir Jasiman Purba, melalui Kadispen Letkol Laut Nelson Sagala, mengungkap dalam operasi ini tiga pelaku berhasil ditangkap, yaitu Andur Rafar (47), Irwansyah (31), dan Hairi (43).
    Satu pelaku lainnya, Jack (50), masih dalam pengejaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Pencurian Avtur 30.000 Liter, Apakah Pertamina Tak Sadar Berkurang Saat Bongkar Muat? Ini Tanggapannya Medan

    Sindikat Pencurian Avtur di Deli Serdang Rugikan Pertamina Rp 400 Juta Medan 13 Februari 2025

    Sindikat Pencurian Avtur di Deli Serdang Rugikan Pertamina Rp 400 Juta
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Pertamina
    menanggapi penangkapan sindikat pencuri
    avtur
    di Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten
    Deli Serdang
    , Sumatera Utara, Selasa (11/2/2025).
    Pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Polresta Deli Serdang untuk proses hukum lebih lanjut.
    “Kami sudah melaporkan tindak pidana dengan pemberatan ini ke Polresta Deli Serdang. Jadi, saat ini ketiga orang yang ditangkap oleh tim patroli dari TNI AL sudah diserahkan kepada Polres Deli Serdang untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum selanjutnya,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, di kantornya, Kamis (13/2/2025).
    Dari hasil pemeriksaan awal, nilai kerugian akibat
    pencurian avtur
    ini ditaksir mencapai Rp 400 juta.
    “(Kerugiannya) sekitar Rp 400 jutaan dengan barang bukti, kalau tidak salah ada 29 lebih tank, berarti sekitar 30 kiloliter, (total kerugian) sekitar Rp 400 jutaan,” ungkap August.
    Terkait total kerugian yang dialami Pertamina akibat sindikat ini, August mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyidikan. Pasalnya, sindikat tersebut mengaku telah beraksi sejak 2022 dengan rata-rata sekali pencurian memperoleh 30 kiloliter avtur.
    “Saya harus menunggu dulu hasil penyidikan. Saya belum bisa pastikan apakah itu dari tahun 2022 atau berapa, karena saya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polresta Deli Serdang,” katanya.
    Sebelumnya, Tim Fleet One Quick Response (FIQR) TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan mengungkap
    sindikat pencurian avtur
    yang dipasok untuk pesawat di Bandara
    Kualanamu
    . Para pelaku mencuri bahan bakar dengan cara melubangi pipa bawah laut milik Pertamina dan menyalurkannya ke gudang penampungan.
    Komandan Lantamal 1 Belawan, Brigjen TNI Marinir Jasiman Purba, melalui Kadispen Letkol Laut Nelson Sagala, mengungkapkan tiga pelaku yang ditangkap adalah Andur Rafar (47), Irwansyah (31), dan Hairi (43). Sementara satu pelaku lainnya, Jack (50), masih dalam pengejaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Pipa Bawah Laut Dilubangi, Berton-ton Avtur Kualanamu Disedot Diam-diam sejak 2022 Regional

    1 Pipa Bawah Laut Dilubangi, Berton-ton Avtur Kualanamu Disedot Diam-diam sejak 2022 Regional

    Pipa Bawah Laut Dilubangi, Berton-ton Avtur Kualanamu Disedot Diam-diam sejak 2022
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sindikat pencuri bahan bakar pesawat atau avtur di Deli Serdang, Sumatera Utara, menjalankan aksinya dengan melubangi pipa bawah laut dan memasang selang khusus untuk menyedot avtur langsung ke tangki penyimpanan mereka.
    Aksi ini terbongkar setelah tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut Lantamal I Belawan menggerebek lokasi penyimpanan avtur curian di Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu, Selasa (11/2/2025).
    “Jadi modus pencurian BBM milik Pertamina ini dilakukan dengan melubangi pipa bawah laut dan memasang selang yang terhubung ke tangki di gudang penampungan,” kata Komandan Pos Angkatan Laut Pantai Labu, Letda Marinir Olpen Situmorang, dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).
    Dalam operasi tersebut, tiga pelaku berinisial AR (47), IW (31), dan H (43) ditangkap. Salah satu di antaranya merupakan pengelola objek wisata Pantai Dewi Indah.
    Dalam satu kali aksi, para pelaku bisa mencuri hingga 30 kilo liter (kl) avtur milik Pertamina yang diperuntukkan bagi pesawat di Bandara Kualanamu.
    Di lokasi kejadian, petugas menyita 29 tangki berkapasitas 1 kl serta dua drum berisi sekitar 220 liter avtur.
     Saat ini, TNI AL berkoordinasi dengan Polresta Deli Serdang untuk mengusut jaringan pencurian ini lebih lanjut.
    Termasuk ke mana para pelaku menjual avtur tersebut.
    Sementara, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, nilai kerugian
    akibat pencurian avtur kali ini ditaksir mencapai Rp 400 juta.
    “(Kerugiannya) sekitar Rp 400 jutaan dengan barang bukti, kalau tidak salah ada 29 lebih tank, berarti sekitar 30 kiloliter, (total kerugian) sekitar Rp 400 jutaan,” ungkap August di kantornya, Kamis (13/2/2025).
    Namun, Pertamina masih menghitung total kerugian yang ditimbulkan sejak 2022.
    “Saya harus menunggu dulu hasil penyidikan. Saya belum bisa pastikan apakah itu dari tahun 2022 atau berapa, karena saya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polresta Deli Serdang,” katanya.
    Pertamina telah melaporkan kasus ini ke Polresta Deli Serdang untuk proses hukum lebih lanjut. 
    (Kontributor Medan: Rahmat Utomo|Editor:Irfan Maullana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina Jatimbalinus pastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram 

    Pertamina Jatimbalinus pastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Pertamina Jatimbalinus pastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – PT. Pertamina Patra Niaga (Persero) menjamin ketersediaan tabung LPG melon ukuran 3 kg bersubsidi sekaligus memastikan tidak terjadi kelangkaan karena sebenarnya juga tidak ada masalah terkait dengan proses pendistribusian dari hulu hingga ke hilir. 

    Sementara itu di sau sosis pihaknya juga menyambut baik usulan badan usaha desa adat di Bali menjadi pangkalan LPG subsidi. Dengan demikian diharapkan dengan cara itu kedepannya mendekatkan pendistribusian kepada masyarakat selaku konsumen.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ahad Rahedi selaku Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) saat acara temu media yang berlangsung di Kota Denpasar, Bali. 

    “Dengan pertambahan lembaga distribusi (LPG subsidi) resmi, maka ini akan memperluas sebaran,” kata Ahad Rahedi selaku Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus),

    Ia menjelaskan apabila terealisasi, maka badan usaha di desa adat itu perlu mencatatkan nomor induk berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di masing-masing kabupaten/kota.

    “Jadi memastikan setiap masyarakat desa, diwakili desa adat bisa memperoleh subsidi karena dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

    Kelompok masyarakat itu yakni masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), nelayan sasaran, petani sasaran serta usaha mikro.

    Sementara itu, usulan kuota elpiji subsidi di Bali pada 2025 mencapai 231.193 metrik ton, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali,Ida Bagus Setiawan, dalam rapat koordinasi itu menambahkan pihaknya berencana akan melakukan verifikasi ulang terkait data dukung kelompok masyarakat itu kepada pemerintah kabupaten/kota di Bali.

    Pasalnya, realisasi kuota elpiji subsidi ukuran tiga kilogram pada 2024 mencapai 236.811 metrik ton atau lebih tinggi dibandingkan usulan kuota 2025 tersebut.

    “Apakah yang diusulkan memang begitu atau ada yang tercecer,” kata Ida Bagus Setiawan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Rabu (12/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Warung kecil bisa daftar sub pangkalan elpiji subsidi ke Pertamina

    Warung kecil bisa daftar sub pangkalan elpiji subsidi ke Pertamina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Warung kecil bisa daftar sub pangkalan elpiji subsidi ke Pertamina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Warung kecil pengecer elpiji tabung ukuran tiga kilogram bisa mendaftar sebagai sub pangkalan untuk menjual elpiji subsidi itu langsung kepada PT Pertamina (Persero), kata Humas Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

    “Pertengahan Januari 2025, pemerintah pusat memasukkan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji subsidi, menjadi sub pangkalan,” jelas Edi Mangun di Balikpapan, Rabu.

    Pemilik warung bisa daftar ke Pertamina lewat aplikasi MerchantAppsPangkalan (MAP) Pertamina, tambahnya.

    Pemilik warung yang ingin menjadi sub pangkalan pendistribusian elpiji tabung ukuran tiga kilogram, harus menyiapkan persyaratan untuk pendaftaran seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    Dengan demikian diharapkan distribusi dan harga elpiji subsidi bisa lebih dikontrol dan masyarakat lebih mudah mendapat elpiji sesuai peruntukkan.

    Pertamina mengingatkan bahwa elpiji tabung ukuran tiga kilogram untuk warga kurang mampu, bagi masyarakat tidak masuk kategori tersebut tersedia elpiji Bright Gas tabung ukuran 5,5 kilogram dan elpiji tabung ukuran 12 kilogram.

    Harga eceran tertinggi (HET) elpiji subsidi Rp19.000 per tabung dikhususkan warga kurang mampu, kata dia, harga elpiji tabung ukuran tiga kilogram di Kota Balikpapan pernah mencapai Rp60-70 ribu per tabung di tingkat pengecer pada Januari 2024.

    “Karena HET ditetapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kami minta pemerintah setempat bantu jaga agar elpiji subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

    Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 711.660 tabung elpiji subsidi dari alokasi 736.330 tabung untuk Kota Balikpapan, per tanggal 10 Februari 2025, diharapkan tepat sasaran dan dijual tidak melebihi HET, demikian Edi Mangun.

    Sumber : Antara

  • Penyaluran LPG 3 Kg Dipastikan Sampai ke Sub Pangkalan

    Penyaluran LPG 3 Kg Dipastikan Sampai ke Sub Pangkalan

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya bersama anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit, dan Christina Eugenia Paruntu melakukan peninjauan ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat, Senin (10/2).

    Pemeriksaan penyaluran yang dilakukan Komisi XII DPR RI turut disamping oleh Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Bambang mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran LPG atau gas 3 kg, ketersediaan stok hingga harga jual di kawasan Jakarta.

    Pemeriksaan sendiri dilakukan di tiga titik lokasi yakni Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Sodikun, Pangkalan Iqbal Affandi, dan Sub Pangkalan Nur Hafidz.

    “Sebelumnya kami pada Dapil masing-masing sudah melakukan pengecekan dan itu aman tidak ada masalah. Hari ini kami melihat bagaimana di Ibu Kota, di sini sampai malam pun bekerja, artinya ini dipastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg itu aman dan masyarakat tidak perlu panic buying,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).

    Setelah mengunjungi SPPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke pangkalan dan sub pangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi di tingkat hilir.

    “Kami timbang LPG 3 Kg yang tersegel terisi 8 Kg lebih, kalau kosong tabungnya saja 5 Kg, berarti isinya 3 Kg itu cocok dan pas. Kemudian harga juga sesuai, Rp 16.000 di Pangkalan,” terang Bambang.

    Usai melakukan pemeriksaan itu, Bambang turut menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak termasuk Pertamina Patra Niaga yang telah berperan dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar tetap berjalan optimal.

    “Jadi, kami Komisi XII hadir bersama Pertamina memastikan bahwa ini sudah tidak ada masalah. Kami ingin memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pasokan cukup,” tambahnya.

    Untuk informasi mengenai lokasi pangkalan LPG terdekat dan program subsidi tepat LPG dapat diakses melalui https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kgatau dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

    Lihat juga Video DPR Cek Harga LPG 3 Kg: Subpangkalan Jual ke Warga Rp 19 Ribu

    (/)

  • Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 07:27 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman RI menyoroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kilogram berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

    Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terkait kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (10/2).

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa institusinya menemukan beberapa pangkalan berlokasi terlalu berdekatan di satu wilayah, sedangkan di daerah lain tidak.

    Menurut dia, kondisi tersebut membuat sejumlah masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh elpiji bersubsidi.

    “Ditambah lagi, peran agen dalam menjamin ketersediaan stok dinilai belum optimal. Saat ini agen hanya berfungsi sebagai distributor tanpa kewajiban menyediakan cadangan stok elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan,” kata Yeka.

    Selain itu, Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian prosedur pengisian ulang tabung elpiji di berbagai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

    “Ditemukan bahwa standar pengecekan keamanan tabung elpiji berbeda di setiap wilayah, yakni ada yang menggunakan perendaman dalam air hingga hanya dilakukan pemeriksaan manual. Selain itu, sejumlah tabung elpiji tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan bahaya bagi pengguna,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait kebijakan penjualan elpiji bersubsidi dilakukan langsung oleh pangkalan yang telah terdaftar, Ombudsman RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

    “Terutama terkait kesiapan infrastruktur pendataan, serta dampaknya terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di masyarakat,” katanya.

    Ombudsman RI berharap adanya perbaikan dalam sistem distribusi elpiji agar subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI guna memastikan keamanan, ketersediaan, serta keterjangkauan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.

    Sumber : Antara