Xcloud.id

BUMN: Pertamina Patra Niaga

  • Sean Gelael Bawa Pertamax Turbo ke Kelas Dunia Lewat FIA WEC 2025

    Sean Gelael Bawa Pertamax Turbo ke Kelas Dunia Lewat FIA WEC 2025

    Jakarta: Sean Gelael kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang balap ketahanan dunia, FIA World Endurance Championship (WEC) 2025. 
     
    Mengendarai McLaren GT3 EVO untuk tim United Autosport di kelas LMGT3, Sean mendapat dukungan penuh dari Pertamax Turbo, bahan bakar unggulan Pertamina yang siap bersaing di kancah internasional.
     
    Sean Gelael mengungkapkan bahan bakar berkualitas tinggi ini memberikan kepercayaan diri lebih saat menghadapi delapan putaran FIA WEC 2025, yang dimulai pada 28 Februari di Lusail International Circuit, Qatar.

    “Balap ketahanan seperti FIA WEC membutuhkan performa optimal dari mesin dan bahan bakar yang mampu mendukung kecepatan serta efisiensi,” kata Sean dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Februari 2025.
     

    Pertamax Turbo untuk kompetisi global
    Pertamax Turbo bukan sekadar bahan bakar biasa. Dengan standar Euro 4 dan teknologi Ignition Boost Formula (IBF), produk ini dirancang khusus untuk kendaraan berperforma tinggi. 
     
    Hasil kolaborasi dengan tim motorsport Eropa, Pertamax Turbo memastikan pembakaran lebih sempurna, tenaga lebih maksimal, dan emisi lebih rendah—kombinasi ideal untuk balap tingkat dunia.
     
    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan, dukungan kepada Sean Gelael adalah bagian dari strategi memperkenalkan keunggulan Pertamax Turbo di pasar global.
     
    “Kami bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan Sean Gelael di FIA WEC 2025 melalui kerja sama sponsorship ini. Selain memperkuat citra Pertamax Turbo sebagai bahan bakar performa tinggi, kolaborasi ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa produk dalam negeri mampu bersaing di tingkat global,” ujar Heppy.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pertamina gelar operasi pasar LPG 3 kg di Palangka Raya

    Pertamina gelar operasi pasar LPG 3 kg di Palangka Raya

    Palangka Raya (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menggelar operasi pasar LPG 3 kg yang menyasar Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, hari ini (17/02/2025) sebagai upaya mempermudah akses warga mendapat gas bersubsidi itu.

    “Pertamina menyediakan 1.600 tabung (gas LPG 3 kg bersubsidi) dalam operasi pasar ini, sebagai upaya menjaga ketersediaan bagi masyarakat,” kata Pjs. Area Manager Communication & CSR Regional Kalimantan Risky Diba Avrita di Palangka Raya, Senin.

    Operasi pasar itu adalah wujud kolaborasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menjaga saluran distribusi elpiji tiga kg bagi masyarakat.

    “Masyarakat yang berhak dapat hadir dengan membawa KTP sesuai prosedur untuk pembelian LPG 3 kg,” imbuh dia.

    Pelaksanaan operasi pasar ini digelar berkolaborasi bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Pemerintah Kota Palangka Raya menyasar delapan kelurahan.

    Stok LPG 3 kg disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada pengurangan kuota sehingga masyarakat tidak perlu membeli secara berlebihan.

    Pertamina juga mengajak masyarakat menggunakan gas sesuai peruntukkan, yakni LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat kurang mampu,

    Mengacu ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, Nomor 38 Tahun 2019, Nomor 70 dan 71 Tahun 2021, maka LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah dan telah terdaftar dalam sistem subsidi pemerintah, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.

    Dia menyampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat menghubungi layanan Pertamina Call Center di nomor 135.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Heran Sindikat Pencuri Avtur Tahu Batas Penguapan 30 Ribu KL, Orang Dalam Dicurigai

    Heran Sindikat Pencuri Avtur Tahu Batas Penguapan 30 Ribu KL, Orang Dalam Dicurigai

    TRIBUNJATENG.COM, MEDAN – Orang dalam diduga kuat terlibat dalam sindikat pencurian avtur untuk pesawat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Pasalnya sindikat pencurian yang beraksi sejak 2021, mengetahui ambang batas penguapan avtur 30.000 liter senilai Rp 400 juta.

    Sehingga Pertamina tidak menyadari avturnya dicuri? Berikut sederet faktanya.

    1. Awal pengungkapan kasus

    Kasus ini dibongkar oleh Tim Fleet One Quick Response (FIQR) TNI AL Lantamal 1 Belawan.

    Awalnya, mereka mendapat informasi adanya aksi pencurian avtur yang disalurkan kapal tanker Pertamina dari pipa laut ke DPPU Kualanamu.

    Lokasinya di Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. 

    Selanjutnya, Tim FIQR menuju ke lokasi pada Senin (10/2/2025). Di sana, mereka melihat kapal tanker Pertamina, MT Sinar Agra, tiba dan langsung mendistribusikan avtur.

    Dari penyelidikan, pelaku beraksi dengan membor salah satu bagian pipa laut, lalu mereka membuat saluran pipa cabang yang diarahkan ke gudang rahasia di Pantai Dewi. 

    “Para pelaku melakukan tapping pipa di bibir Pantai Dewi Indah dengan cara melubangi pipa saat kosong menggunakan bor. Lubang tersebut kemudian disambungkan ke pipa besi dan selang menuju gudang penampungan,” ujar Kadispen Letkol Laut Nelson Sagala dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/2/2025). 

    Dari pengungkapan ini, TNI AL menangkap tiga pelaku yang identitasnya adalah Andur Rafar (47), Irwansyah (31), dan Hairi (43).

    Seorang pelaku lain bernama Jack (50) masih buron. 

    Selain itu, TNI AL mengamankan sejumlah barang bukti dalam gudang, berupa 30 kiloliter avtur yang tersimpan dalam 29 tangki berkapasitas masing-masing 1 kiloliter, serta dua drum berisi sekitar 220 liter avtur.

    2. Pertamina tak menyadari avturnya dicuri 

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan pihaknya tidak menyadari adanya avtur yang dicuri. Karena menurut mereka, angka 30.000 liter yang diambil masih dalam ambang batas penguapan.

    “(Sebanyak) 30.000 liter memang ini di sistem kami batas toleransi atau penguapan (avtur),” ujar August saat diwawancarai wartawan di kantornya, Kamis (13/2/2025).

    August lalu menjelaskan bongkar muat avtur dilakukan melalui kapal tanker dengan pipa bawah laut sejauh 5 km ke DPPU Bandara Kualanamu, sebanyak 2-3 kali setiap bulan.

    Sementara kapasitas DPPU adalah 30 juta liter, sehingga saat Pertamina kehilangan 30.000 liter avtur, mereka masih menganggapnya sebagai batas penguapan. 

    3. Pertamina heran pencuri tahu batas penguapan

    August juga menerangkan, pihaknya merasa heran mengapa para pencuri tahu batas penguapan avtur yang didistribusikan Pertamina. 

    “Bagaimanapun kami harus tahu dulu hasil penyelidikannya, seperti apa dia mengambilnya, kenapa dia terpikir untuk itu (mengambil 30.000 liter),” ujar August.

    Disinggung kenapa pihak Pertamina tidak mengetahui kalau pencurian telah lama berlangsung, August masih menunggu keterangan polisi untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, bukan sekadar pengakuan pelaku semata.

    “Jadi dia apakah pengakuannya di 2022 (melakukan aksinya) atau baru satu kali atau dua kali (melakukan pencurian), saya masih harus tunggu dulu hasil penyidikan dari polisi,” ujarnya.

    4. Pelaku utama masih buron

    Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, mengatakan, pelaku utama masih buron, perannya disinyalir sebagai penjual avtur curian.

    “(Untuk) penjualan (avtur) dilakukan oleh tersangka yang belum diamankan, kami mohon dukungan, nanti mudah-mudahan pelaku yang lain dapat segera ditangkap, sehingga bisa mengungkap tabir yang sudah terjadi,” ujar Risqi usai meninjau lokasi pencurian avtur di Kecamatan Pantai Labu, Jumat (14/2/2025). 

    Pihaknya juga mendalami ke mana avtur curian tersebut dijual oleh para pelaku. 

    “Avtur ini adalah bahan bakar yang tidak dipakai umum, bahan bakar penerbangan. Sehingga kami masih mendalami apakah avtur ini bisa digunakan nanti sehingga bisa menjadi bahan bakar yang bisa digunakan masyarakat,” tambahnya.

    Dia lalu mengatakan untuk tiga pelaku yang ditangkap memiliki tugas tersendiri saat beraksi. 

    Misalnya, Andur Rafar berperan sebagai pemilik gubuk yang dijadikan gudang tempat penyimpanan BBM.

    “Dia juga berperan mengangkut, melangsir BBM yang sudah dipindahkan ke jeriken ke mobil pikap dari mobil pikap,” ujar Risqi.

    Pelaku Irwansyah perannya menghidupkan keran modifikasi dari mesin pompa air yang mereka buat, untuk menyedot avtur yang disalurkan dari pipa bawah laut melalui kapal tanker Pertamina ke DPPU Bandara Kualanamu.

    Dari mesin penyedot itu, avtur ditransfer ke gudang rahasia milik komplotan pelaku ini. 

    “Jadi ketika di sana distribusi minyak (transfer avtur) dari tengah laut, mereka di sini (di gudang) menyedotnya mengisi ke baby tank dalam gudang, kemudian Hairi (tugasnya) mengangkut dan melansir BBM perannya sama dengan Andur Rafar,” ujar Risqi. Setiap beraksi, ketiga pelaku kerap mendapat upah Rp 5 juta dari pelaku utama yang masih buron. Kini, mereka telah ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan. Mereka disangkakan dengan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun.

    5. Polisi selidiki keterlibatan orang dalam

    Risqi kemudian menjelaskan pihaknya kini masih berusaha mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pencurian ini, termasuk juga menyelidiki apakah ada orang dalam (ordal) dari internal Pertamina yang turut serta dalam sindikat ini.

    “Masih kita dalami, semuanya masih berproses,” ujar Risqi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

    Sejauh ini, kata dia, pihaknya juga sudah memeriksa beberapa orang dari Pertamina lantaran sebagai pelapor.

    Ini Tanggapannya Lalu pemeriksaan juga dilakukan kepada satpam Pertamina yang bertugas menjaga proses distribusi avtur dari kapal tanker ke Bandara Kualanamu. 

    “Security Pertamina yang bertugas memantau wilayah obyek vital nasional (sudah diperiksa),” ujar Risqi. 

    Di sisi lain, pihak Pertamina juga melakukan investigasi internal untuk memastikan ada tidaknya ordal dalam sindikat pencurian avtur ini.

    “Yang jelas kami juga melakukan investigasi internal untuk melihat agar kita terhadap kejadian ini, supaya tidak terulang di kejadian berikutnya. Tidak terulang di tahun-tahun berikutnya,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, di kantornya, Kamis (13/2/2025).  (*)

     

  • Berton-ton Avtur Kualanamu Dicuri Sejak 2021: Pertamina Tak Sadar, Polisi Selidiki Keterlibatan Ordal Regional 16 Februari 2025

    Berton-ton Avtur Kualanamu Dicuri Sejak 2021: Pertamina Tak Sadar, Polisi Selidiki Keterlibatan Ordal Regional 16 Februari 2025

    Berton-ton Avtur Kualanamu Dicuri Sejak 2021: Pertamina Tak Sadar, Polisi Selidiki Keterlibatan Ordal
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kasus sindikat pencurian avtur untuk pesawat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menyedot perhatian publik.
    Pasalnya, aksi pelaku telah terjadi sejak pertengahan tahun 2021 dan sekali beraksi mereka berhasil mencuri 30.000 liter atau setara dengan Rp 400 juta.
    Bagaimana para pelaku beraksi dan apakah Pertamina tidak menyadari avturnya dicuri? Berikut sederet fakta yang
    Kompas.com
    rangkum.
    Kasus ini dibongkar oleh Tim Fleet One Quick Response (FIQR) TNI AL Lantamal 1 Belawan.
    Awalnya, mereka mendapat informasi adanya aksi pencurian avtur yang disalurkan kapal tanker Pertamina dari pipa laut ke DPPU Kualanamu. Lokasinya di Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang.
    Selanjutnya, Tim FIQR menuju ke lokasi pada Senin (10/2/2025).
    Di sana, mereka melihat kapal tanker Pertamina, MT Sinar Agra, tiba dan langsung mendistribusikan avtur.
    Dari penyelidikan, pelaku beraksi dengan membor salah satu bagian pipa laut, lalu mereka membuat saluran pipa cabang yang diarahkan ke gudang rahasia di Pantai Dewi.
    “Para pelaku melakukan
    tapping
    pipa di bibir Pantai Dewi Indah dengan cara melubangi pipa saat kosong menggunakan bor. Lubang tersebut kemudian disambungkan ke pipa besi dan selang menuju gudang penampungan,” ujar Kadispen Letkol Laut Nelson Sagala dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/2/2025).
    Dari pengungkapan ini, TNI AL menangkap tiga pelaku yang identitasnya adalah Andur Rafar (47), Irwansyah (31), dan Hairi (43). Seorang pelaku lain bernama Jack (50) masih buron.
    Selain itu, TNI AL mengamankan sejumlah barang bukti dalam gudang, berupa 30 kiloliter avtur yang tersimpan dalam 29 tangki berkapasitas masing-masing 1 kiloliter, serta dua drum berisi sekitar 220 liter avtur.
    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan pihaknya tidak menyadari adanya avtur yang dicuri. Karena menurut mereka, angka 30.000 liter yang diambil masih dalam ambang batas penguapan.
    “(Sebanyak) 30.000 liter memang ini di sistem kami batas toleransi atau penguapan (avtur),” ujar August saat diwawancarai wartawan di kantornya, Kamis (13/2/2025).
    August lalu menjelaskan bahwa bongkar muat avtur dilakukan melalui kapal tanker dengan pipa bawah laut sejauh 5 km ke DPPU Bandara Kualanamu, sebanyak 2-3 kali setiap bulan.
    Sementara kapasitas DPPU adalah 30 juta liter, sehingga saat Pertamina kehilangan 30.000 liter avtur, mereka masih menganggapnya sebagai batas penguapan.
    August juga menerangkan, pihaknya merasa heran mengapa para pencuri tahu batas penguapan avtur yang didistribusikan Pertamina.
    “Bagaimanapun kami harus tahu dulu hasil penyelidikannya, seperti apa dia mengambilnya, kenapa dia terpikir untuk itu (mengambil 30.000 liter),” ujar August.
    Disinggung kenapa pihak Pertamina tidak mengetahui kalau pencurian telah lama berlangsung, August masih menunggu keterangan polisi untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, bukan sekadar pengakuan pelaku semata.
    “Jadi dia apakah pengakuannya di 2022 (melakukan aksinya) atau baru satu kali atau dua kali (melakukan pencurian), saya masih harus tunggu dulu hasil penyidikan dari polisi,” ujarnya.
    Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, mengatakan, pelaku utama masih buron, perannya disinyalir sebagai penjual avtur curian.
    “(Untuk) penjualan (avtur) dilakukan oleh tersangka yang belum diamankan, kami mohon dukungan, nanti mudah-mudahan pelaku yang lain dapat segera ditangkap, sehingga bisa mengungkap tabir yang sudah terjadi,” ujar Risqi usai meninjau lokasi pencurian avtur di Kecamatan Pantai Labu, Jumat (14/2/2025).
    Pihaknya juga mendalami ke mana avtur curian tersebut dijual oleh para pelaku.
    “Avtur ini adalah bahan bakar yang tidak dipakai umum, bahan bakar penerbangan. Sehingga kami masih mendalami apakah avtur ini bisa digunakan nanti sehingga bisa menjadi bahan bakar yang bisa digunakan masyarakat,” tambahnya.
    Dia lalu mengatakan untuk tiga pelaku yang ditangkap memiliki tugas tersendiri saat beraksi. Misalnya, Andur Rafar berperan sebagai pemilik gubuk yang dijadikan gudang tempat penyimpanan BBM.
    “Dia juga berperan mengangkut, melangsir BBM yang sudah dipindahkan ke jeriken ke mobil pikap dari mobil pikap,” ujar Risqi.
    Pelaku Irwansyah perannya menghidupkan keran modifikasi dari mesin pompa air yang mereka buat, untuk menyedot avtur yang disalurkan dari pipa bawah laut melalui kapal tanker Pertamina ke DPPU Bandara Kualanamu.
    Dari mesin penyedot itu, avtur ditransfer ke gudang rahasia milik komplotan pelaku ini.
    “Jadi ketika di sana distribusi minyak (transfer avtur) dari tengah laut, mereka di sini (di gudang) menyedotnya mengisi ke
    baby tank
    dalam gudang, kemudian Hairi (tugasnya) mengangkut dan melansir BBM perannya sama dengan Andur Rafar,” ujar Risqi.
    Setiap beraksi, ketiga pelaku kerap mendapat upah Rp 5 juta dari pelaku utama yang masih buron.
    Kini, mereka telah ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan.
    Mereka disangkakan dengan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun.
    Risqi kemudian menjelaskan pihaknya kini masih berusaha mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pencurian ini, termasuk juga menyelidiki apakah ada orang dalam (ordal) dari internal Pertamina yang turut serta dalam sindikat ini.
    “Masih kita dalami, semuanya masih berproses,” ujar Risqi melalui pesan singkat kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025).
    Sejauh ini, kata dia, pihaknya juga sudah memeriksa beberapa orang dari Pertamina lantaran sebagai pelapor.
    Lalu pemeriksaan juga dilakukan kepada satpam Pertamina yang bertugas menjaga proses distribusi avtur dari kapal tanker ke Bandara Kualanamu.
    “Security Pertamina yang bertugas memantau wilayah obyek vital nasional (sudah diperiksa),” ujar Risqi.
    Di sisi lain, pihak Pertamina juga melakukan investigasi internal untuk memastikan ada tidaknya ordal dalam sindikat pencurian avtur ini.
    “Yang jelas kami juga melakukan investigasi internal untuk melihat agar kita terhadap kejadian ini, supaya tidak terulang di kejadian berikutnya. Tidak terulang di tahun-tahun berikutnya,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, di kantornya, Kamis (13/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Biodiesel B40 Jalan Lancar, Ini Buktinya – Page 3

    Program Biodiesel B40 Jalan Lancar, Ini Buktinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mengapresiasi kerja sama semua stakeholder yang mendukung  implementasi program mandatori biodiesel yang berhasil berjalan hingga saat ini. 

    “Saat ini, program mandatori  B40 berjalan dengan baik dimana produsen biodiesel telah mendistribusikan FAME bulan Januari 2025 hingga 100% sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh BUBBM (red-Badan Usaha BBM),” ujar Catra De Thouars, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Komunikasi, dalam keterangan resmi, Jumat (14 Februari 2025).

    Selanjutnya, dikatakan Catra, memasuki Februari 2025 BUBBM khususnya PT. Pertamina Patra Niaga telah menerbitkan PO (Purchase Order) yang meningkat dari bulan sebelumnya.

    Menurut Catra, APROBI mengapresiasi dukungan serta kebijakan pemerintah yang konsisten dan berkomitmen untuk menerapkan program mandatori biodiesel selama ini, sebagai salah satu cara untuk mencapai nett zero emission. 

    Sebagai informasi, program mandatori pencampuran biodiesel tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 Tentang Pemanfaatan Bahan  Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Jenis Minyak Solar Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

    Berdasarkan surat tersebut,  ada 24 Perusahaan produsen biodiesel yang berpartisipasi untuk mendistribusikan FAME/ biodiesel ke 28 Perusahaan atau Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang ditugaskan oleh ESDM dalam pencampuran minyak solar untuk B40. Adapun total alokasi FAME/Biodiesel untuk 2025 adalah sekitar 15,6 juta Kiloliter.

    Selanjutnya, Pemerintah telah menetapkan mekanisme harga biodiesel dimana untuk tahun 2025 terdapat dua kategori pembiayan biodiesel yaitu untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan Non PSO. 

     

     

  • APROBI: Penyaluran B40 Program Mandatori Berjalan Baik di Januari 2025  – Halaman all

    APROBI: Penyaluran B40 Program Mandatori Berjalan Baik di Januari 2025  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mengapresiasi kerja sama semua stakeholder yang mendukung implementasi program mandatori bidoesel yang berhasil berjalan hingga saat ini. 

    “Saat ini, program mandatori B40 berjalan dengan baik dimana produsen biodiesel telah mendistribusikan FAME bulan Januari 2025 hingga 100 persen sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh BUBBM (Badan Usaha BBM),” ujar Catra De Thouars, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Komunikasi APROBI dalam keterangan tertulis dikutip Minggu, 16 Februari 2025.

    Catra mengatakan, memasuki Februari 2025 BUBBM khususnya PT. Pertamina Patra Niaga telah menerbitkan PO (Purchase Order) yang meningkat dari bulan sebelumnya.

    APROBI mengapresiasi dukungan serta kebijakan pemerintah yang konsisten dan berkomitmen untuk menerapkan program mandatori biodiesel selama ini, sebagai salah satu cara untuk mencapai nett zero emission. 

    Program mandatori pencampuran biodiesel tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 Tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Jenis Minyak Solar Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 persen (Empat Puluh Persen).

    Berdasarkan surat tersebut, ada 24 Perusahaan produsen biodiesel yang berpartisipasi untuk mendistribusikan FAME/ biodiesel ke 28 Perusahaan atau Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang ditugaskan oleh ESDM dalam pencampuran minyak solar untuk B40.

    Total alokasi FAME/Biodiesel untuk 2025 adalah sekitar 15,6 juta Kiloliter.

    Pemerintah telah menetapkan mekanisme harga biodiesel dimana untuk tahun 2025 terdapat dua kategori pembiayan biodiesel yaitu untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan Non PSO. 

    Pertama, perihal  pembiayaan biodiesel dengan tujuan pencampuran minyak biodiesel dengan solar PSO, Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) seperti PT. Pertamina Patra Niaga membayar minyak biodiesel seharga minyak solar dimana selisih harga yang terjadi merupakan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

    Kedua, perihal pembiayaan biodiesel dengan tujuan pencampuran minyak biodiesel dengan solar Non PSO/industri, BUBBM membayar senilai harga biodiesel 100 persen.

    Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 beserta perubahannya, dimana BPDP melakukan pembayaran dengan ketentuan pembayaran maksimal 90 hari dari permohonan pembiayaan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) sehingga terhadap selisih yang terjadi yang menjadi beban BPDP akan selalu dibayarkan setelah terjadi pengiriman barang dan dilakukan verifikasi bukan kategori retroactive dikarenakan peraturan telah ada sebelum pengiriman barang.

    Dikatakan Catra, yang menjadi porsi BPDP atas selisih harga antara minyak biodiesel dengan solar yaitu pada sektor PSO saja , dimana sektor PSO memiliki market share  48 persen dari total kebutuhan solar nasional pada tahun 2025 yaitu sekitar 7,55 juta Kiloliter.

    “Artinya dengan kondisi sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya kewajiban BPDP untuk pembiayaan biodiesel jauh berkurang sebab sebelumnya 100 persen pembiayaan atas selisih yang ada baik PSO dan Non-PSO ditanggung oleh BPDP,” ujarnya.(tribunnews/fin)

  • Avtur Lewat Jalur Pipa Dibobol di Sumbagut, Pertamina Rugi Ratusan Juta

    Avtur Lewat Jalur Pipa Dibobol di Sumbagut, Pertamina Rugi Ratusan Juta

    JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa berdasarkan barang bukti di kepolisian, kerugian akibat pencurian avtur (illegal tapping) di pipa penerimaan Aviation Fuel Terminal (AFT) Kualanamu sekitar Rp400 juta.

    “Berdasarkan barang bukti di kepolisian, (kerugian) sekitar Rp400 jutaan,” ucap Area Manager Comm, Rel, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Susanto August Satria ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Barang bukti yang terdapat di kepolisian adalah 29 baby tank dengan volume avtur sekitar 30 kiloliter (KL).

    Akan tetapi, jumlah kerugian secara keseluruhan belum dapat benar-benar dipastikan, sebab Pertamina masih menanti hasil penyidikan dari pihak Polres Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Salah satu hal yang sedang disidik adalah kapan sindikat tersebut mulai beroperasi.

    “Kami masih menunggu hasil penyidikan dari pihak Polres Deli Serdang mengenai waktu beroperasinya (sindikat pencurian avtur),” kata Satria.

    Meskipun demikian, Satria memastikan bahwa kegiatan penerimaan dan penyaluran avtur di Kualanamu beroperasi normal dengan tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.

    Ke depannya, lanjut dia, Pertamina akan melakukan evaluasi pengamanan jalur pipa, terutama di wilayah yang berdekatan dengan sempadan pantai.

    Sebelumnya, Lantamal I Belawan TNI AL berhasil melakukan penangkapan dan penindakan terhadap pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur bertempat di Pantai Dewi Indah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (11/2/2025).

    PT Pertamina Patra Niaga pun mengapresiasi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan, Sumatera Utara, yang telah melakukan pengamanan dan penindakan terhadap pencurian avtur (illegal tapping) di pipa penerimaan Aviation Fuel Terminal (AFT) Kualanamu.

    Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Avtur guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

    “Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam melaporkan aktivitas mencurigakan atas illegal tapping terkait distribusi dan penyalahgunaan avtur agar keamanan pasokan energi tetap terjaga,” kata Satria.

  • Lubangi Pipa Bawah Laut Sedot Avtur Pertamina, Ulah Pencuri Diungkap TNI AL Lantamal I Belawan

    Lubangi Pipa Bawah Laut Sedot Avtur Pertamina, Ulah Pencuri Diungkap TNI AL Lantamal I Belawan

    Dalam keterangan resmi diperoleh Liputan6.com, Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut (AL) Lantamal I Belawan yang telah melakukan pengamanan dan penindakan terhadap pencurian Avtur (illegal tapping) pada pipa penerimaan Aviation Fuel Terminal (AFT) Kualanamu.

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, Pertamina Patra Niaga mengapresiasi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Danlantamal I) Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba, dan Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI AL Lantamal I Belawan yang telah berhasil melakukan penindakan terhadap pencurian bahan bakar pesawat atau avtur pada pipa penerimaan AFT Kualanamu.

    “Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah sigap dari TNI AL Lantamal I Belawan dalam melakukan pengamanan dan penindakan terhadap illegal tapping pada pipa penerimaan AFT Kualanamu. Keamanan dan kelancaran distribusi energi khususnya bahan bakar pesawat merupakan hal yang sangat penting dan kami terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan distribusi energi tetap terjaga,” ujar Satria, Kamis (13/2/2025).

    Dijelaskannya, stok avtur di Sumut dalam keadaan aman dan kegiatan operasional AFT Kualanamu berjalan lancar. Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi avtur guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

    “Kami pastikan bahwa pasca pengungkapan pencurian ini, pasokan avtur di Kualanamu tetap berjalan normal. Kami juga sudah melakukan pelaporan kepada Polres Deli Serdang atas pencurian bahan bakar avtur ini yang menurut kami merupakan tindak pidana dengan pemberatan,” kata Satria.

  • Sosok Gubernur Muzakir Manaf Ingin Hapus QR Code di SPBU Aceh, Wakil Menteri ESDM: Distribusinya?

    Sosok Gubernur Muzakir Manaf Ingin Hapus QR Code di SPBU Aceh, Wakil Menteri ESDM: Distribusinya?

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, viral di media sosial. 

    Ia lantang berencana menghapus kebijakan pemberlakukan sistem barcode atau QR Code untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh.

    Hal ini disampaikannya saat pelantikannya sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030, pada Rabu (12/2/2025), di hadapan Mahkamah Syariah dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh.

    Sontak, ucapan Malem ingin hapus sistem QR Code di SPBU, mengejutkan semua tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam pelantikannya.

    Pernyataan Mualem ini pun ditanggapi oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dan Pertamina. 

    Untuk diketahui, dalam pidato pelantikannya, Mualem dengan tegas menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia akan menghapuskan sistem kebijakan QR Code saat melakukan pengisian BBM di SPBU seluruh Aceh.

    “Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.

    PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi,”tegasnya.

    Mualem menyebutkan, ke depan, siapa saja masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU, maka masyarakat tidak boleh dirumitkan lagi dengan sistem tersebut.

    Menurutnya, selama ini, dengan adanya sistem QR Code untuk memperoleh BBM, ada sebagian masyarakat yang marah bahkan ingin membakar SPBU.

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” katanya.

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem.

    Diketahui, selama ini, para pengguna mobil berbahan bakar Bio Solar atau Solar subsidi, dan Pertalite wajib menunjukkan QR Code yang didapat setelah melakukan registrasi atau mendaftar sebagai penerima BBM subsidi. 

    Di akhir sambutannya, Mualem mengatakan, ke depan, pihaknya akan membina dan merawat hubungan dengan pemerintah pusat.

    Bukan Program Prioritas Mualem-Dek Fadh

    Setelah menjadi sorotan masyarakat, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, mengatakan wacana menghapus sistem barcode BBM itu memang bukan program prioritas yang masuk ke visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2029.

    Namun demikian, dipastikan bahwa isu QR code SPBU merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan rakyat Aceh. Apalagi, sistem ini belum sepenuhnya berlaku di wilayah lain di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, selama ini ada pertanyaan mendasar kenapa Aceh harus menjalankan program tersebut. 

    Pemerintah melalui Pertamina menjadikan Aceh sebagai wilayah yang dijadikan percontohan pertama penyaluran BBM bersubsidi secara ketat lewat sistem barcode. 

    Ampon Man mencontohkan, masyarakat Aceh saat berada di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan atau memakai QR Code ketika pengisian BBM di SPBU yang ada di wilayah Sumut atau wilayah lain di Indonesia.

    “Atas dasar itu, Gubernur Aceh dalam statemen itu dari lubuk hati yang dalam, ingin agar masyarakat diperlakukan secara adil oleh Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Pertamina,” ungkapnya, Sabtu (15/2/2025).

    Di balik rencana itu, kata Ampon Man, sudah pasti harus dilakukan lewat proses pembicaraan lebih dalam, apalagi menyangkut BBM subsidi.

    GUBERNUR ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, pada Rabu (12/2/2025). Setelah dilantik, Gubernur Mualem memerintahkan agar seluruh SPBU di Aceh untuk menghapuskan sistem bar qode dalam pengisian BBM bagi masyarakat. (Serambinews.com)

    Tanggapan Pemerintah Pusat dan Pertamina

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung justru mempertanyakan soal distribusinya.

    Karena saat ini, kata Yuliot Tanjung, ketentuan pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

    Malah, regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi. 

    Namun, Yuliot belum menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan revisi tersebut.

    “Ini lagi disiapkan,” ujarnya, Jumat (14/2/2025).

    Terpisah, Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh.

    “Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat,” kata Susanto dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (15/2/2025). 

    Ia menjelaskan, pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite dengan sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM bersubsidi.

    Saat ini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar di Aceh mencapai 71.775 unit, sedangkan untuk BBM Pertalite sebanyak 150.413 unit.

    “Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia,” ujarnya.

    Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memastikan BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi penyelewengan.

    “Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite,” tuturnya.

    Berita Viral lainnya

     

  • DPRD Kota Malang Sidak LPG 3 Kilogram Jelang Ramadan dan Idulfitri, Begini Hasilnya

    DPRD Kota Malang Sidak LPG 3 Kilogram Jelang Ramadan dan Idulfitri, Begini Hasilnya

    Malang (beritajatim.com) – DPRD Kota Malang sidak ke Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Malang untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram aman. Sidak ini dilakukan pada Jumat, (14/2/2025).

    DPRD Kota Malang ingin ketersediaan LPG 3 kilogram jelang Ramadan dan Idul Fitri pasokannya terkendali sehingga tidak ada kelangkaan. Selain DPRD Kota Malang dan perwakilan Pertamina Patra Niaga. Kepala Diskopindag, Eko Sri Yuliadi juga ikut.

    “Sudah disampaikan bahwa kita akan bersama-sama memastikan stoknya akan cukup dan melakukan pengawasan turun ke bawah. Dan segera melaporkan apabila satu atau dua tempat atau beberapa lokasi yang sekiranya sudah mulai sulit stoknya,” ujar Amithya.

    Amithya mengaku DPRD Kota Malang sempat mendapat laporan warga di salah satu kelurahan di Kecamatan Kedungkandang kesulitan mencari LPG 3 kilogram. Bahkan warga harus mencari ke kelurahan lain demi mendapatkan LPG subsidi.

    Hal ini terjadi saat Kementerian ESDM memutuskan tidak lagi memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kilogram. Kepanikan warga Kedungkandang, Kota Malang hanya berlangsung selama beberapa hari saja. Setelah itu dipastikan stok LPG 3 kilogram aman.

    “Ada yang harus lintas kelurahan berlangsung dari 2 sampai 3 hari ketika gaduh di awal. Tapi selanjutnya, sampai hari ini sudah lancar kembali tidak ada yang terkendala. Sempat kosong di pangkalan dan di pengecer sampai harus lintas kelurahan. Hanya di Kedungkandang akan tetapi sudah lancar kembali,” ujar Amithya.

    Amithya menyebut kegaduhan ditingkat masyarakat selesai pasca Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan keputusan Menteri ESDM soal LPG 3 K
    Kilogram hanya dijual ditingkat pangkalan. Meski begitu DPRD akan melakukan pengawasan bersama Pemkot Malang dan Pertamina. Terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri.

    “Awalnya ketika gaduh itu sempat stok kosong, di satu pangkalan menjadi temuan kami. Di satu tahun ini dinamika agak lumayan banyak faktor. Pasti kami akan memantau dengan Komisi B dan teman-teman lainnya,” ujar Amithya. (luc/ian)