BUMN: PDAM

  • PLN Indonesia Power perkuat ketahanan ekologis lewat Green Action 2025

    PLN Indonesia Power perkuat ketahanan ekologis lewat Green Action 2025

    Gerakan penghijauan ini tidak hanya dilakukan di kawasan pembangkit listrik, tetapi juga mencakup bantaran sungai, area konservasi, hingga pesisir pantai.

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memperkuat keberlanjutan dan ketahanan ekologis dengan menggelar program Green Action 2025 di 37 wilayah operasional seluruh Indonesia.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan program sebagai bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut berupa penanaman 82.374 bibit pohon secara serentak di 37 unit pembangkit di seluruh Indonesia.

    Penanaman ini berpotensi menyerap sekitar 1.730 ton CO2 per tahun, yang menjadi langkah konkret perusahaan dalam mendukung driving sustainable energy transition menuju masa depan energi hijau Indonesia.

    “Gerakan penghijauan ini tidak hanya dilakukan di kawasan pembangkit listrik, tetapi juga mencakup bantaran sungai, area konservasi, hingga pesisir pantai,” ujarnya.

    Jenis bibit yang ditanam menyesuaikan ekosistem setempat mulai dari mangrove untuk wilayah pesisir, trembesi untuk area urban, hingga tanaman endemik daerah untuk memperkuat keseimbangan keanekaragaman hayati dan pertumbuhan berkelanjutan.

    Kegiatan yang juga dalam rangka ulang tahun ke-30 PLN IP pada 3 Oktober ini juga melibatkan 5.000 pegawai, tenaga alih daya (TAD), serta masyarakat sekitar.

    Selain menanam, kata Bernadus lagi, peserta turut mengikuti edukasi lingkungan dan penanaman mangrove sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

    Kolaborasi lintas pihak ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar wacana, melainkan budaya yang hidup di tubuh PLN Indonesia Power.

    Melalui Green Action, PLN IP ingin menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara tentang teknologi bersih, tetapi juga tentang harmoni antara manusia dan alam.

    “Kami percaya setiap pohon yang ditanam hari ini adalah investasi bagi masa depan energi yang lebih hijau, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya pula.

    Dalam pelaksanaan program di UBP Bengkulu yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong Fikri menyampaikan apresiasi kepada PLN IP atas terlaksananya kegiatan ini.

    Menurut dia, menjaga kelestarian lingkungan sangat penting untuk masyarakat.

    “Kami berterima kasih kepada PLN IP yang telah melaksanakan aksi berupa penanaman pohon produktif di sumber mata air Bunut Lepek. Kelestarian mata air PDAM Tirta Bukit Kaba ini harus kita jaga bersama,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses persidangan dengan menjelaskan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, kepada masyarakat di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Misbakhun menuturkan program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp 350 triliun.

    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Astacita. Ia menegaskan Astacita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.

    “Seluruh program Astacita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya, Misbakhun juga meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan. Proyek itu merupakan realisasi program tanggung jawab sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR.

    Dalam kesempatan itu, Misbakhun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT SMI yang telah menyalurkan program sosialnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pasusuan.

    “Rehabilitasi Sungai Petung ini sebelumnya hanya 700 meter, kini menjadi 1.800 meter berkat optimalisasi bantuan PT SMI,” kata Misbakhun.

    Tampak hadir pada kegiatan itu, antara lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Toyyib, Assistant Vice President Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMI Hendriko Leonard, para anggota DPRD Kata Pasuruan, dan perwakilan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 10/JP.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung terealisasi berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI.

    “Saya berterima kasih kepada Yonzipur 10, masyarakat, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkannya,” ujarnya.

    Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menambahkan PT SMI berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui skema pembiayaan non-APBN. Misbakhun pun menyebut sejumlah proyek PT SMI di Pasuruan, termasuk PDAM Umbulan yang kini menyalurkan air bersih hingga ke wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung sangat bermanfaat bagi para petani tambak bandeng dan udang jerak di Blandongan. Sebab, kini risiko banjir berkurang dan petani tambak memperoleh jaminan pasokan air. Oleh karena itu, Ia mengharapkan tambak masyarakat Blandongan bisa kian produktif dan menjadi potensi ekonomi unggulan Pasuruan.

    “Bandeng jerak dari Blandongan ini bisa menjadi ikon kuliner seperti bandeng Gresik. Saya berharap pengusaha lokal mulai mengembangkan restoran khas bandeng jerak agar ekonomi masyarakat terus tumbuh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Air PDAM Mati Tiga Bulan, Warga Kavling Alinda Antre Air Bersih di Musala
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Oktober 2025

    Air PDAM Mati Tiga Bulan, Warga Kavling Alinda Antre Air Bersih di Musala Megapolitan 1 Oktober 2025

    Air PDAM Mati Tiga Bulan, Warga Kavling Alinda Antre Air Bersih di Musala
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Warga Kavling Alinda Permai, RT 15/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi mengeluhkan air PDAM tidak mengalir di rumahnya selama tiga bulan sejak Juli 2025.
    Salah satu warga Anwar (55) mengaku harus mengantre air bersih di musala dan tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. 
    “Dari subuh sampai jam 7 pagi, karena kebutuhan air buat mandi anak mau sekolah kan,” ucap Anwar ketika ditemui di lokasi, Rabu (1/10/2025).
    Anwar menggunakan galon sebagai tempat menampung air. Dia juga mandi di toilet musala sejak air PDAM mati.
    “Kalau saya pribadi pasti di musala, kalau anak-anak sama istri kan perempuan, ya di rumah pakai air yang kita bawa pakai galon itu,” ucapnya.
    Dia mengaku sudah mengadu ke PDAM Tirta Patriot namun sampai saat ini belum ada petugas yang mengecek kondisi aliran air di rumahnya.
    “Saya udah bikin laporan, saya bikin lewat WA resminya Patriot PDAM, terus ke kantornya juga bikin surat resmi,” ujarnya.
    Sementara itu, Halimah (59) mengatakan warga sudah mengantre ambil air di musalah menggunakan galon.
    Selain itu, ada sebagian warga yang meminta air dari tetangganya yang memiliki pompa satelit.
    “Udah mulai ngantre subuh karena kan pada mau berangkat kerja. Terus juga kalau yang dekat musala, ngambil di situ, kalau tetangganya ada yang punya pompa satelit juga bisa ngambil,” jelasnya.
    Menurut dia, warga sudah membayar Rp 200.000 untuk air PDAM per bulan, namun pelayanannya tidak memuaskan.
    “Ada kali ini udah tiga bulan begini, airnya kadang keluar cuma antara jam 2 atau jam 3 dini hari gitu, tapi airnya enggak bagus,” tuturnya.
    Menurut dia, gangguan air PDAM berdampak kegiatan sehari-hari warga seperti mandi dan mencuci pakaian.
    “Jadi kasihan apalagi yang sudah punya bayi ya, punya anak kecil kan kasihan,” tuturnya.
    Kompas.com sudah menghubungi Humas Perumda Tirta Patriot Rizki mengenai gangguan air PDAM, namun hingga saat ini belum direspons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Praktisi Ahli K3 Umum Surabaya Temukan Banyak Pelanggaran di Proyek Saluran Air Gayungsari Barat

    Praktisi Ahli K3 Umum Surabaya Temukan Banyak Pelanggaran di Proyek Saluran Air Gayungsari Barat

    Surabaya (beritajatim.com) – Praktisi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum Surabaya menemukan banyak pelanggaran pada proyek saluran air di Gayungsari Barat yang dimenangkan PT Bumindo Sakti dan dikerjakan CV Samoka. Diketahui, dalam proyek tersebut seorang pekerja bernama Sutrisno mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.

    Beritajatim bersama Widodo (48) seorang Praktisi Ahli K3 umum yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun meninjau lokasi proyek saluran air yang dikerjakan CV Samoka itu. Saat masuk portal perumahan, Widodo sudah menemukan ada pelanggaran standar K3 yang diterapkan oleh para pekerja. Yaitu, material U-Ditch dengan dimensi 150cm×150cm yang diletakan dengan cara ditumpuk di bidang tanah yang sedikit miring.

    “U-Ditch itu tidak boleh ditaruh menumpuk seperti itu. Apalagi, tanahnya kalau dilihat itu kan sedikit miring. Ini membahayakan sekali. Material itu beratnya kan 2 ton lebih. Kalau jatuh ya bisa dibayangkan,” kata Widodo.

    Rangkaian tali webbing yang ada di lokasi tewasnya Sutrisno

    Setelah masuk lebih dalam. Tepatnya ke lokasi kecelakaan kerja yang menimpa Sutrisno di depan Restoran Ruas Rasa, Widodo langsung tertegun melihat sejumlah tali webbing yang terikat di tiang listrik. Di lokasi tersebut juga ada unit U-ditch yang terjatuh di menghimpit tiang listrik. Disisi yang lain, bucket excavator menghadap ke atas. Widodo memprediksi, kecelakaan yang menimpa Sutrisno diakibatkan oleh pelanggaran dalam pengangkatan unit U-Ditch yang hendak dipasang.

    “Kalau dilihat dari posisinya, kemungkinan pengangkatan unit U-Ditch menggunakan tali webbing. Itu sangat dilarang. Standarnya bisa pakai kabel sling. Tapi memang memakan waktu kalau pakai kabel sling,” imbuh Widodo.

    Di sepanjang penggalian, Widodo juga tidak menemukan adanya pemasangan sheet pile atau turap yang berfungsi mencegah tanah disekitar penggalian longsor. Sheet pile atau turap biasanya berupa kayu jati atau besi yang dipasang di tanah galian. Widodo menjelaskan, tidak dipasangnya sheet pile atau turap membuat tiang listrik di sekitar proyek miring.

    “Tanah bisa turun (longsor) membuat kerusakan lain di sekitar lokasi penggalian. Seperti itu tiang listriknya kan miring walaupun unit (U-ditch) sudah terpasang,” jelasnya.

    Unit U-Ditch yang diletakan menumpuk di bidang tanah miring.

    Dari informasi yang dihimpun beritajatim di sekitar lokasi, akibat proyek saluran yang dikerjakan PT Bumindo Sakti, PDAM di Gayungsari Barat mati lebih dari dua minggu. Di tempat penggalian depan restoran Ruas Rasa tampak aliran air bersih mengalir deras.

    “Dilihat tidak ada pembatas antara lokasi proyek dengan jalan yang masih bisa dilalui. Kalau dari perspektif saya banyak yang tidak sesuai standar K3 yang sudah diatur di UU dan Peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

    Sementara itu, Beritajatim sudah menghubungi nomor telepon PT Bumindo Sakti yang tertera di website untuk mengkonfirmasi temuan beritajatim bersama dengan praktisi ahli K3 umum di lokasi proyek. Namun, pesan yang dikirimkan belum mendapatkan balasan.

    Beritajatim juga sudah menghubungi Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya Syamsul Hariadi untuk mengkonfirmasi pengawasan dan penerapan K3 di lokasi proyek tersebut. Namun, sampai berita ini ditulis Syamsul belum memberikan tanggapan.

    Sementara itu, dalam kasus ini pihak kepolisian sudah memeriksa 4 saksi. Namun, belum dijelaskan secara rinci siapa saja 4 saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Polrestabes Surabaya.

    “Sudah ada 4 saksi yang kami periksa,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto.

    Diketahui sebelumnya, Sutrisno warga Bojonegoro merupakan pekerja yang tewas dalam pengerjaan proyek saluran air di Jalan Gayungsari Barat, Gayungan, Selasa (16/9/2025) lalu. Proyek ini sempat tercatat di pengadaan elektronik Surabaya dengan nama pembangunan saluran U-Ditch 150/150 dengan cover gandar 15 ton. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Bumindo Sakti dan dikerjakan oleh CV Samoka. [ang/beq]

  • Bisnis Payment Point Online Bank Menjamur, Ini Pemicunya – Page 3

    Bisnis Payment Point Online Bank Menjamur, Ini Pemicunya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan transaksi digital di Indonesia, bisnis PPOB (Payment Point Online Bank) kini semakin menjamur. Masyarakat semakin membutuhkan layanan pembayaran yang praktis, mulai dari tagihan listrik, PDAM, hingga pembelian pulsa dan multi-payment.

    Menyikapi fenomena ini, PT Gerbang Pembayaran Indonesia (GPI) hadir dengan solusi lengkap melalui platform Linkpedia, yang menawarkan berbagai layanan PPOB dan multi-payment, termasuk ekspedisi dengan berbagai pilihan kurir.

    Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada semua kalangan untuk terlibat dalam dunia bisnis PPOB, Linkpedia menyediakan berbagai layanan lengkap yang terintegrasi dalam satu platform.

    Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga layanan ekspedisi yang mencakup semua kurir utama di Indonesia, semua bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Cara bergabung menjadi pebisnis pembayaran digital juga semakin mudah.

    Menurut Head Sales and Marketing PT Gerbang Pembayaran Indonesia Baruna Yoga kehadiran platform seperti Linkpedia merupakan langkah konkret untuk menggerakkan perekonomian tanah air, khususnya dalam bidang pembayaran digital.

    “Kami percaya bahwa dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh Linkpedia, semakin banyak orang yang dapat bergabung dalam ekosistem bisnis pembayaran digital ini. Kami ingin berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia dan membuka lebih banyak peluang usaha di seluruh wilayah Indonesia.

    “Baruna Yoga juga menambahkan, Linkpedia dirancang untuk menjadi platform yang mudah digunakan, aman, dan terpercaya. “Kami ingin mengedukasi masyarakat agar lebih memahami potensi bisnis pembayaran digital dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi mereka,” imbuhnya.

     

  • Menelisik Korupsi Jumbo Komisi Migas 17,28 Juta Dolar AS di Lampung…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 September 2025

    Menelisik Korupsi Jumbo Komisi Migas 17,28 Juta Dolar AS di Lampung… Regional 23 September 2025

    Menelisik Korupsi Jumbo Komisi Migas Rp 271 Miliar di Lampung…
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi besar dalam pengelolaan
    participating interest
    atau komisi migas di Provinsi Lampung telah menyeret tiga petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi tersangka, serta dua mantan gubernur yang saat ini sedang diperiksa.
    Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengungkapkan, total uang komisi yang diduga terlibat mencapai 17,28 juta dollar Amerika atau setara dengan Rp 271 miliar.
    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya menyatakan, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai Rp 200 miliar.
    Dalam proses penyelidikan, Kejati Lampung telah berhasil menyelamatkan Rp 81 miliar.
    “Kita juga telah menetapkan tiga orang tersangka atas perkara ini,” kata Armen saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (23/9/2025) pagi.
    Ketiga tersangka tersebut adalah para petinggi PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), yaitu Heri Wardoyo (komisaris, mantan wakil bupati Tulang Bawang), Hermawan Eriadi (Presiden Direktur), dan Budi Kurniawan (Direktur Operasional).
    Armen menambahkan, penyidik juga telah memeriksa dua mantan gubernur, yaitu Arinal Djunaidi (gubernur periode 2019-2024) dan Samsudin (Pj gubernur).
    Perkara pengelolaan Participating Interest 10 persen ini telah menimbulkan polemik di kalangan publik Lampung, khususnya di industri migas.
    Terdapat dugaan penyelewengan uang komisi yang diterima Pemprov Lampung melalui PT LEB dari PHE OSES dengan nilai mencapai 17,28 juta dollar Amerika.
    Uang komisi tersebut kemudian diteruskan oleh PT LEB ke PT LJU (PT Lampung Jasa Utama) sebelum disalurkan ke Pemprov Lampung, PDAM Lampung Timur, dan Pemkab Lampung Timur.
    Penunjukan PT LEB yang berdiri sejak tahun 2020 sebagai pengelola uang komisi juga menimbulkan pertanyaan.
    Penelusuran menunjukkan bahwa tidak ditemukan nomenklatur pendirian PT LEB, baik dalam perda maupun produk hukum lainnya sebagai payung hukum.
    Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 Provinsi Lampung menyebutkan, pembentukan PT LEB hanya berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang disahkan melalui akta notaris.
    Berdasarkan perda tersebut, hanya PT LJU yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penerima Penawaran Participating Interest 10 persen.
    Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 ayat 6 Pasal 7, dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk oleh BUMD untuk pengelolaan Participating Interest harus disahkan melalui perda.
    Kementerian ESDM pun menegaskan bahwa PT Lampung Energi Berjaya sebagai anak perusahaan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) tidak dapat melakukan pengelolaan Participating Interest 10 persen.
    Armen menegaskan, pengelolaan uang komisi migas ini menyalahi sejumlah aturan karena dana langsung masuk ke PT LEB.
    “Ya dana PI (participating interest) langsung masuk ke PT LEB,” kata dia.
    Armen menambahkan, pihaknya masih fokus untuk melengkapi penyidikan terhadap ketiga tersangka agar proses persidangan dapat segera dilakukan.
    “Nanti kita tunggu proses persidangan ya, kita masih banyak pendalaman,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pipa PDAM yang Bocor di Depok Belum Diganti Sejak 1982
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 September 2025

    Pipa PDAM yang Bocor di Depok Belum Diganti Sejak 1982 Megapolitan 22 September 2025

    Pipa PDAM yang Bocor di Depok Belum Diganti Sejak 1982
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Direktur Operasional PT Tirta Asasta Depok, Sudirman mengatakan, pipa yang bocor dan menyebabkan banjir di Jalan Janger Raya, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, belum pernah diganti sejak 1982.
    “Pipa jenis PVC yang mengalami kebocoran tersebut merupakan jaringan lama yang telah terpasang sejak tahun 1982,” kata Direktur Operasional PT Tirta Asasta Depok, Sudirman saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).
    Sudirman menjelaskan, pipa tersebut sebenarnya sudah masuk dalam program revitalisasi jaringan perpipaan. Namun, belum sempat diganti hingga akhirnya bocor pada Minggu (21/9/2025) malam.
    Setelah bocor, PT Tirta Asasta Depok langsung melakukan perbaikan hingga Senin dini hari.
    “Proses penggantian pipa berlangsung intensif hingga akhirnya tuntas pada Senin pukul 01.03 WIB dini hari,” ujar Sudirman.
    Selain perbaikan pipa, PT Tirta Asasta Depok turut melakukan distribusi air kepada pelanggan sejak semalam selagi menunggu proses pengaliran air berangsur normal pagi tadi.
    “PT Tirta Asasta Depok langsung membantu warga dengan melakukan pembersihan, pengecekan instalasi kelistrikan, serta memberikan bantuan yang diperlukan,” ucap Sudirman.
    Sementara itu, salah seorang warga terdampak bernama Riko (43) mengatakan, panjang pipa yang retak dan akhirnya bocor sekitar 1-1,5 meter.
    Bagian pipa itu yang akhirnya diganti oleh tim PDAM Depok semalaman.
    “Jadi bukan kayak meledak tapi kayak pipanya retak, terus kebelah gitu kalau dari yang saya lihat semalam,” ujar Riko.
    Dampak kebocoran pipa membuat Riko harus mengevakuasi beberapa barang dari rumahnya ke luar, termasuk sofa hingga kasur yang terendam air.
    Riko masih sibuk membersihkan jejak lumpur di teras rumahnya akibat banjir setinggi 20-30 sentimeter.
    Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi, ruas Jalan Janger Raya terlihat sisa lumpur yang jejaknya membekas di teras rumah rumah warga.
    Endapan lumpur itu juga terlihat di selokan, tampak menumpuk hingga kedalaman sekitar 5-7 sentimeter.
    Di salah satu sisi depan rumah warga bernomor 206, titik bekas galian terlihat dipagari oleh pot tanaman dan ranting kayu.
    Pada galian tersebut, puing-puing aspal dan karung telihat ditumpuk untuk tepat di atas timbunan tanah. Lalu, tepat di sebelahnya itu ada genteng yang dipasang sementara mencegah tanah masuk ke area selokan.
    Sejumlah warga terlihat masih sibuk menyapu dan menyiram teras rumah yang dipenuhi lumpur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Pocan Sidoarjo Desak Pemerintah Bersihkan Sungai, Cegah Banjir Akibat Sedimentasi dan Enceng Gondok

    Warga Pocan Sidoarjo Desak Pemerintah Bersihkan Sungai, Cegah Banjir Akibat Sedimentasi dan Enceng Gondok

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Warga Pondok Candra, Sidoarjo, mendesak pemerintah segera bertindak membersihkan sedimentasi dan enceng gondok di sungai perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Mereka khawatir banjir besar seperti yang terjadi pada Desember 2024 kembali melanda permukiman.

    Banjir pada 24–25 Desember tahun lalu membuat air setinggi lebih dari 50 sentimeter merendam rumah warga dan merusak perabotan. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi warga yang sebelumnya belum pernah mengalami banjir besar.

    “Air menyerbu masuk ke rumah-rumah dan menghancurkan semua peralatan kami. Ini banjir terbesar yang pertama kali kami alami, dan traumanya masih terasa sampai sekarang,” kata Anton Eko Yulianto, dosen sekaligus pelaku bisnis yang tinggal di Komplek Palem Pondok Candra, Sabtu (20/9/2025).

    Anton menuturkan, banjir terjadi karena hujan deras bersamaan dengan pasang air laut, sementara sungai tak mampu menahan debit air akibat sedimentasi dan tumpukan enceng gondok. Kondisi darurat itu memaksa warga mengungsi tanpa bantuan dari pihak berwenang.

    “Selama dua hari air terus menggenang, dan kami terpaksa mengungsi tanpa ada bantuan dari aparat. Semua warga harus mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan keluarga dan barang-barangnya,” ujarnya.

    Kini, sedimentasi dan enceng gondok kembali memenuhi aliran sungai, mulai dari belakang Komplek Palem hingga area belakang PDAM. Warga semakin khawatir karena BMKG memprediksi musim hujan ekstrem akan segera melanda Jawa Timur.

    “Normalisasi sungai setelah banjir tahun lalu terbukti efektif. Sayangnya, itu hanya dilakukan sesaat pasca musibah, padahal harus rutin supaya aliran sungai tetap lancar,” ungkap Anton.

    Pasca-normalisasi, hujan deras tidak lagi menyebabkan banjir karena aliran air berjalan lancar. Namun, tanpa penanganan yang berkesinambungan, ancaman banjir kembali menghantui warga Pondok Candra.

    “Negara harus hadir. Jangan tunggu musibah datang dulu baru bertindak,” tegasnya.

    Kerugian materiil akibat banjir tahun lalu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, memperburuk kondisi ekonomi warga yang sudah sulit. Jika dibiarkan, potensi kerugian bisa jauh lebih besar dan berdampak sosial luas.

    Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai, membersihkan sedimentasi, dan menanggulangi enceng gondok. Langkah antisipasi ini dianggap mendesak agar bencana serupa tidak kembali terjadi.

    “Pemerintah harus belajar dari pengalaman lalu. Antisipasi dan aksi cepat sangat dibutuhkan untuk melindungi warga,” pungkas Anton. [asg/ian]

  • IPO PAM Jaya tak akan pengaruhi tarif air bersih

    IPO PAM Jaya tak akan pengaruhi tarif air bersih

    Jakarta (ANTARA) – Penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Perumda PAM Jaya tidak akan menyebabkan tarif air bersih di Jakarta nak.

    Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudinkata Arief di Jakarta, Sabtu, mengatakan, penetapan tarif tetap berada di bawah kendali pemerintah, bukan pemegang saham.

    Mekanisme kenaikan tarif untuk seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia diatur oleh undang-undang melalui Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.

    “Kenaikan tarif PAM itu diatur di undang-undang, di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tidak bisa walaupun itu IPO, mau sembarangan menaikkan (tarif) air, tidak bisa,” katanya.

    Semuanya tetap harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kemudian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut dia, IPO justru akan menuntut PAM Jaya menjaga kinerja bisnis yang sehat dan efisien agar dapat menarik minat investor.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi juga telah mengatakan bahwa penawaran saham perdana perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.

    Dia menegaskan bahwa dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

    Menurut Prasetyo, BUMD DKI Jakarta ini harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ajakan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (15/9/2025).

    Menurut Qowimuddin, perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hampir seluruh bidang pekerjaan kini dapat dipermudah dengan teknologi.

    “Kemajuan zaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya mengajak semua, terutama jajaran BUMD Kota Kediri, untuk semakin melek terhadap kemajuan teknologi. Zaman sudah berubah sangat cepat. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bisa disentuh atau dipermudah dengan bantuan teknologi,” ujarnya.

    Ia mencontohkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kian masif dimanfaatkan. Teknologi ini sudah dipakai untuk mempercepat pekerjaan administrasi, mengolah data, hingga membuat konten promosi dan edukasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, AI juga bisa menunjang analisis bisnis maupun kebijakan publik.

    Meski begitu, Gus Qowim menekankan pentingnya penguasaan ilmu sebelum memanfaatkan teknologi. “Namun, perlu kita sadari bersama, teknologi hanya akan bermanfaat jika kita mampu menguasai ilmunya. AI bukan pengganti manusia, tetapi alat yang mempercepat kerja kita. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh pegawai Pemkot dan BUMD untuk terus belajar tentang teknologi, memperluas wawasan, dan tidak takut mencoba hal baru,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital, lanjutnya, batas antara fakta dan hoaks sangat tipis sehingga perlu sikap kritis.

    “Maka, mari kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Jangan mudah percaya, apalagi langsung membagikan informasi, sebelum memastikan kebenarannya. Kemajuan zaman dengan segala kemudahannya justru menuntut kita lebih kritis, bijak, dan adaptif. Mari jadikan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga peluang untuk berinovasi dalam pelayanan publik, pengelolaan BUMD, maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Qowimuddin.

    Apel pagi ini diikuti berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPM PTSP, hingga jajaran BUMD Kota Kediri seperti Perumda Pasar Joyoboyo, Perumda BPR Bank Kota Kediri, dan PDAM Tirta Dhaha. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Direktur BUMD. [nm/ted]