Xcloud.id

BUMN: PDAM

  • DPRD Surabaya Desak PAM Surya Sembada Ambil Alih Pengelolaan Air dari Pengembang Swasta

    DPRD Surabaya Desak PAM Surya Sembada Ambil Alih Pengelolaan Air dari Pengembang Swasta

    Surabaya (beritajatim.com)– Komisi A DPRD Surabaya mendesak agar pengelolaan air yang selama ini dikuasai pengembang swasta segera dialihkan ke Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada. Hal ini menjawab polemik dalam menangani persoalan pengelolaan air bersih di kawasan elit Surabaya Barat.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa penguasaan air oleh negara adalah mandat yang tidak bisa ditawar. Dia menyebutkan bahwa DPRD akan melakukan survei lapangan pada Juni 2025 untuk memverifikasi kondisi riil dan mempersiapkan pengambilalihan pengelolaan oleh PDAM.

    “Kalau memang kita punya komitmen bahwa air harus dikuasai oleh negara, maka kita harus pastikan semua kawasan yang belum teraliri air dari PDAM harus segera mendapat layanan,” tegas Yona saat hearing bersama SCWI dan pengembang di Surabaya Barat, Rabu (7/5/2025).

    Komisi A juga menyebut ketimpangan harga air yang diterapkan pengembang, yang dinilai membebani warga dan mengabaikan asas keadilan sosial.

    Ketua SCWI, Hari Cipto Wiyono, mendukung langkah DPRD dan menegaskan bahwa pengelolaan air oleh pengembang bertentangan dengan aturan hukum.

    “Kepentingan kami adalah peningkatan PAD. Kalau pengembang tetap mengelola, maka potensi kebocoran dan korupsi tetap terjadi,” ujarnya.

    Komisi A menegaskan bahwa pengambilalihan pengelolaan air tidak hanya soal hukum, tetapi juga terkait prinsip keadilan dan transparansi. BPSDA pun mengingatkan bahwa distribusi air harus mematuhi tarif resmi sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022.

    Meskipun pengembang berdalih bahwa mereka hanya mengisi kekosongan layanan ketika PAM belum mampu melayani, DPRD tetap mendorong agar semua pengelolaan air bersih dikembalikan kepada pemerintah.

    “Transparansi dalam laporan volume pasokan dan kontribusi ke daerah menjadi salah satu hal yang akan menjadi konsen kita dalam agenda pengawasan ke depan,” tegas Yona.

    Direktur Utama PAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono, turut menegaskan kesiapan PDAM untuk mengambil alih pengelolaan. “Tarif pengembang tidak memberikan subsidi silang kepada masyarakat kelas bawah. Ini yang membedakan sistem kami,” jelasnya.

    Dengan sinyal kuat dari DPRD, proses pengambilalihan pengelolaan air dari tangan swasta ke pemerintah kota tampaknya tinggal menunggu langkah konkret.

    “Komisi A memastikan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga kedaulatan sumber daya publik,” pungkas Yona. [ADV/asg/ian]

  • Bobby Nasution tingkatkan layanan PDAM Sumut dengan skema Danantara

    Bobby Nasution tingkatkan layanan PDAM Sumut dengan skema Danantara

    ANTARA – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana membentuk pelayanan pengaliran air di Sumatera Utara (Sumut) dengan konsep seperti Danantara yang dilakukan pemerintah pusat. Perencanaan ini dilakukan khususnya di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perumda Tirtanadi untuk memberikan layanan penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah yang masih kesulitan mendapatkan air.
    (M. Valery Maulidzar S/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • 500 Tempat Pemilihan Sampah di Surabaya Bakal jadi Pemasukan Kas RW

    500 Tempat Pemilihan Sampah di Surabaya Bakal jadi Pemasukan Kas RW

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalah sampah di Kota Surabaya, pemerintah setempat bakal meningkatkan jumlah tempat pemilihan sampah hingga ke tingkat rukun warga (RW) di tahun 2025.

    Saat ini sudah ada 50 RW tempat pemilihan sampah di Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menargetkan 500 tempat pemilahan sampah di tahun 2025.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merencanakan pengelolaan bank sampah sehingga dapat sekaligus menjadi pemasukan untuk kas RW.

    “Hari ini sudah berjalan di 50 RW, tapi target kami di tahun ini ada di 500 RW. Nantinya beberapa RW itu akan disediakan bank sampah, setelah pengelolaan bank sampah ini berjalan maka bisa memberikan pemasukan untuk kas RW,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (3/5/2025).

    Hal itu disampaikan Eri Cahyadi saat peringatan Hari Bumi Sedunia digelar bersama PDAM Surya Sembada dan Pokja Wartawan Taman Surya (Potas) dengan aksi bersih-bersih Sungai Kalimas di Taman Asreboyo.

    Selain itu, pihaknya juga mengajak warga Kota Surabaya menjaga lingkungan, terutama bagi penduduk yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Kalimas.

    “Saya minta tolong, sungai ini 93 persen itu (airnya) menjadi bahan baku pembuatan air PDAM. Semakin sungai ini tercemar dan kotor, maka pengelolaan PDAM semakin susah, semakin mahal. Warga Suroboyo tidak ingin harga PDAM mahal, nah kalau nggak ingin mahal maka ayo dijaga sungainya, jangan sampai kotor dan buang sampah di sungai,” katanya.

    Agar kualitas air terjaga baik, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Jasa Tirta untuk melakukan pengawasan bangunan di sekitar bantaran Sungai Kalimas. Selain itu, Pemkot juga berencana akan menambah taman di sekitar bantaran Sungai Kalimas.

     

    Upaya Evakuasi 8 Pekerja Terjebak di Lubang Tambang, ESDM Turunkan Alat Canggih

  • Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan siap mengawal pembangunan kembali Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kehadiran pasar tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyrakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja Bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Bukittinggi, Sabtu (3/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan sejumlah pejabat di Kementerian PU disambut Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

    “Insyaallah Pak Wali Kota, sesuai janji bersama Pak Menteri akan dibangunkan Pasar Bawah. Makanya kita bawa Pak Menteri PU ke sini. Jadi meskipun Pak Prabowo kalah di Bukittinggi, komitmen Pak Prabowo membangun Bukittinggi jelas. Tolong masyarakat Bukittinggi jangan sampai kena ‘omon-omon’ lagi,” kata Andre dalam keterangan, Senin (5/5/2025).

    Andre Rosiade menceritakan, rencana pembangunan Pasar Bawah ini pernah direkomendasikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) era Jokowi yakni Muhammad Lutfi. Selain Pasar Bawah, Mendag waktu itu juga merekomendasikan pembangunan Pasar Raya Padang yang rusak sejak 2009 akibat gempa.

    Namun setelah melalui pertimbangan, Presiden Jokowi hanya menyetujui satu pasar. Lalu diputuskanlah untuk membangun kembali Fade VII Pasar Raya Padang dengan pertimbangan belum diperbaiki sejak 2009.

    “Mendag Muhammad Lutfi waktu itu merekomendasi kepada Menteri PU pak Basuki untuk membangun dua pasar di Sumbar yakni Pasar Bawah Bukittinggi dan Fase VII Pasar Raya Padang. Setelah dilaporkan oleh Pak Basuki ke Presiden Jokowi, Presiden memutuskan hanya satu pasar saja dulu,” ujar Andre.

    Selain komitmen menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah, Andre berjanji akan menyelesaikan persoalan air bersih yang selama ini belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Bukittinggi.

    “Termasuk soal penyediaan air bersih yang sebelumnya disampaikan Wako Bukittinggi kepada Pak Prabowo. Alhamdulillah sesuai janji kami Gerindra komit membangun bersama pak wali kota Ramlan Nurmatias. Pilkada sudah selesai, kita saatnya gandengan tangan bangun Sumbar. Basamo mako manjadi. Jadi kita dukung Pak Gubernur Mahyeldi dengan Wagub Vasko untuk gerak cepat pembangunan Sumbar bersama seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sumbar,” kata Andre.

    “Kondisi pasar ini masih bangunan Belanda. Ini kami ajukan kepada Pak Menteri agar dibangunkan bangunan baru yang berbentuk modern. Pasar ini terdiri dari empat lantai, ada basement di bawahnya. Ini gambaran Pasar Bawah yang sudah kami ajukan, sudah ada DED-nya dan tanahnya juga sudah bersertifikat,” jelas Ramlan.

    Selain soal Pasar Bawah, Ramlan juga menyampaikan kendala air bersih di Bukittinggi yang selama ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

    “Termasuk kendala kami soal PDAM. Jadi sumber air kami dari Kabupaten Agam, sumbernya dari Gunung Singgalang. Kebutuhan air kita itu 400 liter per detik. Satu liter itu bisa mengaliri 80-100 KK,” kata Ramlan.

    “Dengan jumlah hotel ditambah lagi kebutuhan masjid dan lain sebagainya, kita kekurangan air sangat besar. Kami sudah punya DED dan tanahnya juga sudah dibebaskan. Tergantung anggaran lagi. Kami berharap Pak Menteri juga bisa bantu ini,” tambahnya.

    Menurut Ramlan, sebagai kota wisata, keberadaan Pasar Bawah dan ketersediaan air yang mencukupi akan sangat mempengaruhi orang berkunjung ke Bukittinggi. Karena itu, dia berharap, penunjang pariwisata seperti air, pasar dan lainnya itu harus dalam kondisi baik.

    “Kalau Bukittinggi, kota wisatanya rusak, Sumbar juga jadi masalah. Tentu harapan kita penunjang pariwisata ini perlu kita pikirkan bersama,” tutur Ramlan.

    Sementara itu, Dody Hanggodo memastikan bakal menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah dan persoalan air bersih di Kota Bukittinggi. Dia meminta proposalnya diserahkan kembali ke Kementerian PU.

    “Tolong proposalnya diserahkan lagi nanti,” tutup Dody.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi C DPRD Usul Retribusi Sampah Diintegrasikan dengan PBB, Upaya Naikkan PAD Kota Kediri

    Komisi C DPRD Usul Retribusi Sampah Diintegrasikan dengan PBB, Upaya Naikkan PAD Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk persoalan retribusi sampah yang dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri, Katino, menyampaikan bahwa DLHKP memaparkan rencana menyatukan retribusi sampah dengan sistem kerjasama PDAM. Namun, menurutnya, ada opsi lain yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan PAD.

    “Tadi dipaparkan oleh DLHKP, retribusi sampah akan menjadi satu yang nanti akan disamakan dengan kerjasama PDAM. Itu bagus. Cuma kalau melihat untuk menaikan PAD, saya mengusulkan untuk dijadikan satu dengan nilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Include satu tahun, karena Perda Sampah per rumah dikenakan Rp2 ribu. Usul tadi dari semua anggota Komisi C. Nanti akan dijadikan satu inklud dengan PBB,” kata Katino, Sabtu (3/5/2025).

    Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri ini menjelaskan, jika retribusi sampah disatukan dalam tagihan PBB, maka potensi peningkatan PAD bisa lebih signifikan. Oleh karena itu, Komisi C mendorong agar Perda Persampahan Nomor 3 Tahun 2015 segera dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

    “Ini akan signifikan untuk menaikan PAD. Maka perlu mengevaluasi Perda Persampahan Nomor 3 Tahun 2015, secara nanti akan dikelompokkan bisnis, pertokoan, perkantoran ini akan dinaikkan. Ini tinggal merubah, mengagendakan, pemkot mau menyodokan ke DPRD atau tidak,” tambah Katino.

    Ia mencontohkan efisiensi sistem berlangganan pada sektor parkir, yang menurutnya bisa diterapkan pada sistem retribusi sampah.

    “Per atap ketemunya Rp25 ribu per tahun untuk sampah. Ini kita samakan untuk parkir berlangganan. Karena lebih efisien, dibandingkan orang sekarang ini perumahan ini jarang untuk pakai PDAM. Cuma 17 ribu pelanggan, kalau kali Rp2 ribu, hanya beberapa. Selain itu, mayoritas banyak yang putus, perumahan juga begitu. Setelah izinnya keluar, PDAM-nya tidak kepakai,” ujarnya.

    RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C Sujono, dengan Sekretaris Komisi C Katino dan anggota Ninik, Bambang, serta Dio. Dari pihak OPD, hadir Kepala DLHKP Kota Kediri Imam Muttakin beserta jajarannya, termasuk kepala bidang terkait serta perwakilan dari Inspektorat Kota Kediri. [nm/suf]

  • Ada Internet 200 Mbps, Promo Layanan Mulai Rp 400.000

    Ada Internet 200 Mbps, Promo Layanan Mulai Rp 400.000

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pelaku bisnis UMKM bisa mendapatkan promo internet murah dari Telkom. Melalui Indibiz, perusahaan menyediakan sejumlah promo menarik untuk para pelanggannya.

    “Promo spesial ini sejalan dengan komitmen Indibiz dalam membantu UKM memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan inovasi baru. Dengan solusi yang komprehensif, Indibiz hadir untuk mendukung perjalanan transformasi digital UKM di seluruh Indonesia,” jelas OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (2/5/2025).

    Promo Hari Kartini yang bisa dimanfaatkan hingga 31 Mei 2025 mendatang. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 400 ribu.

    Pelanggan bisa mendapatkan diskon 70% untuk berlangganan paket High Speed Internet (HSI) dengan kecepatan hingga 200 Mbps. Selain itu juga ada bundling digital tools OCA Blast Life dan Wifi Managed Service.

    Ada pula potongan hingga 30%, untuk pelanggan bulanan Wifi Managed Service dari Indibiz. Promo dapat digunakan untuk semua pelaku usaha yang masuk dalam 11 series Indibiz.

    Misalnya bisnis F&B, perhotelan, motel, guest house, lembaga pendidikan termasuk boarding school, koperasi, BPR, dan BPD. Begitu juga Logistik dan cargo, puskesmas, klinik, praktek dokter, serta rumah sakit.

    Daftar lainnya adalah PDAM, pertanian, pengembangan properti, komplek bisnis, manufaktur, perusahaan media dan web, digital agency, radio hingga warnet/game.

    Dalam keterangan tersebut, Telkom menjelaskan promo yang ditawarkan untuk membantu pelaku usaha mempercepat transformasi bisnis. Dengan begitu bisa berjalan lebih adaptif dengan digital.

    (dem/dem)

  • Jumlah BUMD se-Indonesia 1.057, Setoran Dividen Rp13 Triliun

    Jumlah BUMD se-Indonesia 1.057, Setoran Dividen Rp13 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat nilai dividen yang disetorkan oleh badan usaha milik daerah atau BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia senilai Rp13,02 triliun dari total laba yang mencapai Rp29,5 triliun.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa terdapat 1.057 BUMD di Indonesia dengan beragam aktivitas layanan, mulai dari sektor keuangan, jaminan asuransi, layanan air minum, pertambangan, dan lain sebagainya.

    “Jumlah aset seluruh BUMD sebesar Rp1.170,1 triliun,” ujar Ribka Haluk saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada Senin (28/4/2025).

    Dalam laporannya tersebut, dia menuturkan jumlah pegawai di lingkungan BUMD tercatat sebanyak 154.608 orang. Jumlah itu belum termasuk jajaran direksi dan komisaris BUMD yang masing-masing jumlahnya sebanyak 1.911 orang dan 1.993 orang.

    Wamendagi menyampaikan sebagian besar BUMD yang mampu mencatat laba, bergerak di sektor jasa keuangan. Dari data yang dipaparkan, sebanyak 26 bank pembangunan daerah (BPD) mencatatkan laba dan hanya 1 BPD yang tidak laba.

    Sementara itu, bank perekonomian rakyat (BPR) yang dikelola pemerintah daerah, sekitar 190 di antaranya mencatat laba dan sekitar 25 lainnya mencatat rugi.

    Di layanan jasa penyediaan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), lebih dari 200 perusahaan PDAM mencatat laba, sedangkan yang merugi sebanyak 127 perusahaan.

    Ribka menuturkan BUMD didirikan dengan empat tujuan, pertama, perintis dalam sektor usaha yang bekum diminati oleh kalangan swasta. Kedua, sebagai pelaksana pelayanan publik; ketiga, turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, dan keempat, penyumbang bagi penerimaan daerah.

    “BUMD memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah,” katanya dalam rapat yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut.

    Tantangan Pengelolaan BUMD

    Kendati berperan penting bagi ekonomi, Ribka juga menyatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan BUMD yang menyebabkan kinerja BUMD kurang optimal, bahkan cenderung menjadi beban fiskal bagi pemerintah daerah.

    Tantangan yang dihadapi a.l. penyelenggaraan BUMD belum memiliki satuan pengawas internal dan manajemen risiko yang baik.

    Kemudian, banyak BUMD yang masih berada dalam zona nyaman dan diintervensi oleh berbagai kepentingan. Aspek lain yakni pembinaan dan pengawasan serta tata kelola yang belum optimal lalu, penyertaan modal yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan.

    Hal lain yang turut menjadi perhatian yakni tidak adanya sanksi terkait kebijakan yang dilanggar dalam pengelolaan BUMD serta belum meratanya sumber daya manusia (SDM) di BUMD.

    Kondisi BUMD
    Keterangan

    Jumlah BUMD
    1.057

    Jumlah aset BUMD
    Rp1.170,1 triliun

    Jumlah ekuitas
    Rp236,5 triliun

    Jumlah laba
    Rp29,5 triliun

    Jumlah dividen
    Rp13,02 triliun

    Jumlah direksi
    1.911 orang

    Jumlah dewan pengawas/komisaris
    1.993 orang

    Jumlah pegawai
    154.609 orang

    Sumber: Paparan Kemendagri; diolah

  • Saka Tirta Dharma PDAM Batang Dorong Peran Aktif Pramuka Kwarran Batang

    Saka Tirta Dharma PDAM Batang Dorong Peran Aktif Pramuka Kwarran Batang

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Kwartir Ranting (Kwarran) Batang menggelar Silaturahmi Keluarga Besar di Sanggar Bakti Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Batang, Senin (28/4/2025).

    Acara ini menjadi momentum bagi anggota Pramuka untuk memperkuat solidaritas sekaligus menutup rangkaian kegiatan Posko Aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran 2025.

    Plt Direktur PDAM Batang yang diwakili oleh Pinsaka Tirta Dharma, Sarmuji, menegaskan pentingnya peran aktif anggota Pramuka dalam Saka Tirta Dharma.

    “Kami mengajak seluruh anggota Pramuka Kwarran Batang untuk turut serta dan berperan aktif dalam Saka Tirta Dharma PDAM Batang,” ujarnya.

    Ketua Kwarran Batang, Nur Nasetia Nugraha, yang mengapresiasi kontribusi PDAM dalam berbagai kegiatan Pramuka.

    “Kami berterima kasih atas dukungan PDAM Batang dalam setiap event kepramukaan, mulai dari Pesta Siaga hingga Jambore Ranting,”tuturnya.

    Tak hanya itu, semangat para anggota Pramuka dalam Posko Aksi Pramuka Peduli juga mendapat apresiasi tinggi. 

    Kegiatan yang berlangsung sejak 24 Maret hingga 4 April 2025 ini berhasil mengantarkan mereka meraih peringkat kedua dalam kompetisi reportase berita.

    Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Posko Karya Bakti Lebaran.

    “Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang telah terjalin ini terus berlanjut dan semakin berkembang ke depan,” pungkasnya.(din)

  • Transmisi Rusak, Dirut PDAM Bangkalan Minta Maaf

    Transmisi Rusak, Dirut PDAM Bangkalan Minta Maaf

    Bangkalan (beritajatim.com) – Gangguan pipa transmisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sumber Sejahtera Bangkalan mengakibatkan sejumlah pelanggan kesulitan mendapat air bersih. Pelanggan hanya bisa menunggu pihak perusahaan melakukan dropping air bersih.

    Salah satu pelanggan asal Perumahan Soka Park, Ahmad mengaku air dari PUDAM tak mengalir sejak Sabtu kemarin. Namun, ia bersyukur pihak perusahaan memberikan bantuan dropping dengan mendatangkan mobil tangki datang ke rumah pelanggan secara bergantian.

    “Sejak kemarin gak ada mengalir. Ya alhamdulillah ada bantuan air bersih dari PUDAM,” ujarnya, Minggu (27/4/2025).

    Sementara itu, Dirut Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sumber Sejahtera Bangkalan Sjobirin Hasan mengaku, timnya langsung melakukan pelacakan di lapangan.

    “Ada gangguan aliran air ke wilayah sektor barat, pelanggan yang terdampak di wilayah Jalan Kini Balu,” imbuhnya.

    Selain itu, terdapat sejumlah wilayah lain yakni di Perum Indira, Perum Griya Utama 2, Perum HBM, Perum Soka Park, Perum Grand Asri, Perum Griya Abadi dan Perum Lavender.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan layanan, kami siap melayani bantuan dropping air ke pelanggan yang membutuhkan,” pungkasnya. [sar/but]

  • UNY Bakal Dirikan Kampus di Cepu Blora, Dampaknya Dinilai Positif bagi Ekonomi Lokal

    UNY Bakal Dirikan Kampus di Cepu Blora, Dampaknya Dinilai Positif bagi Ekonomi Lokal

    UNY Bakal Dirikan Kampus di Cepu Blora, Dampaknya Dinilai Positif bagi Ekonomi Lokal

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Rencana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bakal dirikan kampus di Blora masih terus berproses.

    Kampus UNY rencananya bakal didirikan di wilayah Cepu, Blora.

    Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya agar UNY bisa diterima baik oleh seluruh masyarakat Blora.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Blora, Mahbub Djunaidi, mengatakan Pemkab terbuka dengan rencana UNY bakal mendirikan kampus di Blora.

    “Kami sangat terbuka sekali, karena yang ditawari bukan hanya di Blora saja, tetapi juga daerah lain, dan semuanya menyatakan siap. Jadi ini kesempatan Blora untuk menambah perguruan tinggi,” terangnya, Jumat (25/4/2025).

    Lebih lanjut, menurutnya dengan kehadiran kampus UNY di Blora tersebut, nantinya akan sangat berdampak untuk kemajuan Blora.

    “Dampak dari perguruan tinggi itu nanti itu akan menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, misal akan ada masyarakat yang punya usaha indekos untuk mahasiswa, dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Selain itu, menurut Mahbub, nantinya UNY juga bakal membangun gedung olahraga yang bertaraf internasional.

    “Insyaallah UNY nanti yang ada di Blora akan membantu insfratruktur yang dibutuhkan oleh kabupaten, seperti gedung olahraga, yang bertaraf internasional, itu kan sangat membantu kami di kabupaten Blora,” terangnya.

    Rencananya, kampus UNY akan dibangun di Kecamatan Cepu.

    “Opsinya itu akan dibangun di Cepu, di belakang PDAM Cepu itu kan luas sekali ada 5 hektare, pihak UNY juga sudah pernah berkunjung juga ke sana,” paparnya.(Iqs)