BUMN: Himbara

  • Menunggu Efek Stimulus Prabowo Saat Manufaktur Loyo

    Menunggu Efek Stimulus Prabowo Saat Manufaktur Loyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Efek stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dipastikan belum berdampak ke perekonomian Juli-September atau kuartal III/2025. Selain pertumbuhannya melambat menjadi 5,04% (YoY), kontribusi manufaktur terhadap PDB belum kunjung kembali ke level prapandemi dan porsi tenaga kerja informal masih dominan. 

    Adapun pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (YoY). Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terbesar yakni 19,15% dengan pertumbuhan secara tahunan 5,54% (YoY). 

    Kendati distribusinya terbesar terhadap pertumbuhan PDB, sudah hampir 10 tahun distribusi manufaktur terhadap PDB selama periode kuartal III tidak menyentuh 20%. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, kontribusi manufaktur terhadap PDB terakhir menyentuh level 20% pada kuartal III yakni 20,10% pada kuartal III/2016. Pada kuartal I/2019, porsi manufaktur pernah menyentuh 20,07% terhadap PDB alias enam tahun yang lalu.

    Di sisi lain, proporsi penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai turun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Data itu dirilis oleh BPS pada hari yang sama pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, Rabu (5/11/2025). 

    Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang. 

    Namun, apabila membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 proporsinya sebesar 38,80%.

    Persentase pekerja informal juga masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%. Hal itu kendati dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

    Kontribusi Manufaktur Terhadap PDB

    Menurut Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual, terjadi perubahan kondisi perekonomian saat ini dengan kondisi prapandemi atau sebelum 2020. Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sektor yang lebih padat modal, bukan padat karya.

    Oleh sebab itu, investasi padat karya yang tak terlalu dominan membuat kebutuhan tenaga kerja dari investasi baru menjadi terbatas. 

    “Selain itu, perlambatan ekonomi di China juga memberi dampak lanjutan — melemahnya permintaan domestik China membuat produk-produk China membanjiri pasar global dengan harga lebih murah. Akibatnya, serapan tenaga kerja pun ikut tertekan,” terang David kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Adapun mengenai kontribusi manufaktur terhadap PDB, David menilai berbagai upaya pemerintah ke depan berpotensi memberikan daya ungkit terhadap kontribusi sektor manufaktur. Utamanya, hilirisasi sumber daya alam yang diharapkan memberikan nilai tambah terhadap komoditas.

    Tidak hanya itu, dia meyakini akses pasar Indonesia bisa semakin luas dengan sejumlah perjanjian perdagangan bebas seperti Kanada (ICA-CEPA) dan Uni Eropa (IEU-CEPA). Harapannya, free trade yang berlaku 2026-2027 itu bisa memperluas permintaan ekspor. 

    David menilai upaya pemerintah menstimulasi ekonomi bisa mendorong penciptaan lapangan kerja tapi tidak otomatis. Misalnya, injeksi kas pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk mendorong kredit. 

    Dia menyebut efek stimulus ke penyerapan tenaga kerja tidak otomatis terjadi, karena diperlukan permintaan kredit produktif yang kuat dan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.

    “Jika sentimen pelaku usaha masih cenderung wait and see atau ekspansi belum dianggap layak secara komersial, maka stimulus likuiditas tersebut tidak akan sepenuhnya tertranslasi menjadi peningkatan investasi,” tuturnya. 

  • Agrinas Ditugasi Bangun Gerai Kopdes Merah Putih Pakai Duit APBN

    Agrinas Ditugasi Bangun Gerai Kopdes Merah Putih Pakai Duit APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan anggaran pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Nantinya, APBN tersebut akan dikucurkan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar untuk setiap unit gerai Kopdes/Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, dana jumbo yang dikucurkan Himbara itu akan disalurkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

    Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

    Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

    “Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

    Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

    “Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025.

    ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

  • Tinjau Koperasi Merah Putih Lamongan, Staf Kemenkop RI Dorong Pembangunan 7 Gerai Baru

    Tinjau Koperasi Merah Putih Lamongan, Staf Kemenkop RI Dorong Pembangunan 7 Gerai Baru

    Lamongan (beritajatim.com) – Staf Kementerian Koperasi dan UKM RI Biro Hubungan Masyarakat, Erwita Triana Dewi, meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Kramat dan Tambakrigadung, Kamis (6/11/2025).

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan pembinaan terhadap koperasi desa, yang menjadi program Astacita Presiden Prabowo, serta dinilai berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Erwita menyampaikan apresiasi atas kiprah Kabupaten Lamongan yang dinilai sebagai daerah dengan jumlah gerai KDMP aktif terbanyak di Indonesia.

    “Alhamdulillah, Lamongan ini paling banyak gerainya yang aktif. Kami dari Kementerian Koperasi bangga bisa berkunjung ke sini. Harapannya, dari 474 gerai yang ada, semuanya bisa aktif dan mandiri,” ujarnya.

    Erwita menambahkan, meski sebagian besar koperasi belum mengandalkan pembiayaan dari perbankan atau Himbara, namun para pengurus telah menunjukkan kemandirian melalui swadaya anggota, simpanan wajib, serta dukungan investor lokal di masing-masing desa.

    Xl”Ini menunjukkan semangat gotong royong dan kemandirian desa yang luar biasa. Di Lamongan, juga sudah ada kemitraan dengan Pesantren Sunan Drajat, yang memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian desa,” ujarnya.

    Erwita juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan 7 gerai Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat infrastruktur ekonomi desa.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah, termasuk dukungan penuh dari Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, terhadap pengembangan gerai koperasi di seluruh desa.

    “Dari 80.000 KDMP di seluruh Indonesia, banyak yang masih bertanya seperti apa bentuk kantor atau gerainya. Maka dengan dibangunnya 7 gerai ini, kita buktikan bahwa pemerintah hadir. Gerai ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, sekaligus daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi,” kata Erwita.

    Sementara Kades Tambakrigadung, M. Takim, mengatakan bahwa survei dan peninjauan langsung yang dilakukan pihak kementerian menjadi dorongan bagi pemerintah desa dan pengurus koperasi, untuk terus mengembangkan program KDMP.

    “Dengan adanya survei tadi, kami merasa semakin termotivasi dalam melaksanakan kegiatan KDMP di desa. Survei ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya kami di daerah,” ujar Takim.

    Takim berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih, khususnya dalam bidang pembangunan fisik koperasi.

    “Jadi kami tidak hanya mengandalkan dana dari desa sendiri. Kalau ada motivasi dan bantuan dari pusat, tentu semangat kami semakin tinggi,” ujarnya. [fak/aje]

     

  • Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bojonegoro mendesak DPRD setempat untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan pendanaan yang mengancam keberlangsungan koperasi. Tanpa kejelasan dukungan finansial, koperasi-koperasi ini khawatir tak bisa terus beroperasi.

    Desakan tersebut disampaikan langsung perwakilan KDMP dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (5/11/2025). Mereka membawa delapan tuntutan konkret yang dinilai penting agar koperasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

    Juru Bicara KDMP se-Bojonegoro, Sugianto, menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini merupakan wadah pemberdayaan ekonomi rakyat yang seharusnya mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Salah satu tugas DPRD adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Inilah aspirasi kami,” ujarnya.

    Delapan tuntutan tersebut meliputi:

    Dukungan Alokasi CSR — KDMP meminta agar Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik daerah maupun swasta, dapat dialokasikan untuk permodalan dan pemberdayaan anggota koperasi.
    Penyertaan Modal APBD — Mereka mengusulkan adanya alokasi dana penyertaan modal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Kredit Bunga Rendah — KDMP mendesak DPRD melobi bank-bank Himbara agar menurunkan suku bunga kredit produktif menjadi sekitar 3–4 persen, lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 6 persen.
    Dukungan ASN — Pemerintah diharapkan memberikan dukungan moral dan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di KDMP yang sudah beroperasi.
    Kemitraan Strategis — KDMP meminta dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) khusus dengan program Badan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hak Prioritas — Pemberian hak istimewa dalam penyediaan barang dan jasa dengan mitra-mitra strategis.
    Kelonggaran Administrasi — Mereka berharap hasil pengecekan SLIK OJK atau BI terhadap pengurus dan pengawas koperasi tidak menjadi hambatan, mengingat sistem koperasi berbeda dengan usaha perorangan.
    Pengawasan Berkala — DPRD diminta melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar KDMP tetap berjalan sesuai regulasi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah realistis. Ia menekankan bahwa dana CSR merupakan program sosial yang sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing perusahaan, sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki prioritas program sendiri.

    “Meski demikian, kami berharap masukan ini dapat ditindaklanjuti,” kata Lasuri.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu mengetahui besaran anggaran CSR perusahaan di wilayahnya. Karena itu, ia mengusulkan agar DPRD menjadwalkan audiensi bersama perusahaan-perusahaan di Bojonegoro yang berpotensi memberikan CSR.

    “Ini catatan untuk berbagi. Pengentasan kemiskinan harus berjalan, dan KDMP juga harus bisa berjalan. Untuk penyertaan modal langsung ke KDMP, mekanismenya hanya bisa melalui BUMD dengan Perda, dan prosesnya lama,” tegas politisi PAN tersebut. [lus/beq]

  • Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

    Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

    Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

    Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

    Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

    “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

    “Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik,” tegas Mensos.

    Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

    Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

    “Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

    Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

    Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

    Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

    “Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

    Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

    “Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.

    Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

    “Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

    “Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” katanya.

    Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

    “PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” katanya.

    Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

    “Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Jakarta

    Sejumlah bank telah menyelesaikan penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke deposito Himbara. Bank-bank tersebut berharap bisa mendapatkan tambahan.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Katanya, ada dua bank yang telah menyelesaikan penyaluran, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, tercatat Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Lalu, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    Namun Febrio mengaku belum menyetujui permintaan Bank Mandiri dan BRI untuk menambah dana pemerintah di deposito. Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah lanjutan.

    Febrio menambahkan, evaluasi perlu dilakukan mengingat masih terdapat bank yang belum menyelesaikan penyalurannya. Selain itu, penambahan dana juga akan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah.

    “Kita nanti coba evaluasi, tentunya kita juga melihat kondisi kas pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya pasar SBN dan juga pasar SPN. Kita pastikan bahwa kebutuhan operasional kas untuk pemerintah itu tidak akan terganggu, tetapi begitu kita punya ada potensi untuk kas yang berlebih, dalam waktu tertentu kita bisa selalu letakkan di perbankan. Jadi, kita akan lakukan dengan manajemen kas yang semakin efisien,” jelas Febrio usai acara.

    Di samping itu, ia juga menyebut kalau pemerintah tidak memberikan sanksi atau target tertentu kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Meski begitu, pihaknya berharap penempatan dana pemerintah di deposito perbankan akan berdampak pada pertumbuhan bunga kredit.

    “Nggak ada kontrak tertentu. Kita hanya memindahkan kas, ingat, tanpa kita bilang ‘oh minimal Anda harus begini’, nggak juga, tapi kita tahu karena bunganya murah, mereka harus bekerja. Karena nggak mungkin mereka bayar bunga tetapi tidak menghasilkan penghasilan. Makanya, begitu kita letakkan dengan bunga yang lebih murah, itu mendorong mereka untuk menciptakan kredit, karena cost of fund-nya ikut turun dan likuiditasnya bertambah untuk ample,” terang dia.

    Tonton juga video “Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung”

    (shc/ara)

  • Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program penghapusan piutang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar program penghapusan piutang yang telah dimulai sebelumnya segera ditindaklanjuti sesuai rencana awal.

    “Petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan, Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya,” ujar Maman.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini, program penghapusan piutang baru direalisasikan untuk sekitar 67.000 pelaku UMKM.

    Dia menekankan bahwa berdasarkan data dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang berpotensi mendapatkan penghapusan tagihan atau pembukuan utang.

    “Kan berdasarkan data dari Bank Himbara kita, ada kurang lebih 1 juta usaha mikro, kecil, menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tidak lanjuti itu,” jelas Maman.

    Maman menambahkan, percepatan realisasi program ini akan segera dilakukan karena seluruh regulasi yang diperlukan sudah siap.

    “Ya, sementara ini baru kurang lebih 67.000 itu. Makanya tadi perintah dari Pak Presiden, karena regulasinya juga sudah siap semuanya, Pak Presiden minta itu ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansi setidaknya selama 3 bulan terakhir. Namun demikian, ekspansi manufaktur itu masih memiliki sejumlah tantangan karena tren impor bahan baku yang relatif tumbuh terbatas. 

    Di sisi lain, di tengah masih terbatasnya ekspansi dari sisi manufaktur itu pemerintah berangan-angan tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5,2%. Dalam jangka panjang justru menginginkan pertumbuhan hingga ke angka 8%. 

    Sekadar catatan bahwa laporan terbaru S&P Global melaporkan angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja.

    Lonjakan permintaan juga terjadi dan bersumber dari permintaan domestik, sedangkan permintaan ekspor justru menurun dua bulan beruntun akibat lemahnya pasar global.

    Dari sisi harga, produsen manufaktur di Indonesia melaporkan percepatan lebih lanjut pada laju inflasi harga input. Alhasil, biaya rata-rata meningkat pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang.

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikian, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan, sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

    Lebih lanjut, tingkat optimisme terhadap prospek 12 bulan mendatang turun dibandingkan bulan September dan di bawah rata-rata jangka panjang seri data. Data terbaru Indeks Output Masa Depan masih menunjukkan optimisme yang solid untuk tahun mendatang, didukung oleh harapan kondisi permintaan yang lebih kuat dan peluncuran produk baru.

    Ekspor Bahan Baku 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Ekspektasi Purbaya 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025). Dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

  • Alasan BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair Meski Sudah Terdaftar Jadi Penerima

    Alasan BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair Meski Sudah Terdaftar Jadi Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) masih terus diberikan secara bertahap kepada masyarakat hingga November 2025.

    Bantuan tersebut bernilai Rp300.000 yang diberikan secara rapel untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember). Sehingga masing-masing penerima akan mendapat Rp900.000.

    Pencairan BLT Kesra dibagi menjadi dua cara, yakni melalui rekening Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Sejak 20 Oktober 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening-rekening Bank Himbara.

    Sisanya diberikan melalui Kantor Pos, yang dimulai sejak 27 Oktober 2025.

    BLT Kesra diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bantuan ini diberikan juga untuk tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Mengapa BLT Kesra Belum Cair?

    Meski sudah diberikan sejak Oktober lalu, namun banyak masyarakat yang mempertanyakan bantuan tak kunjung turun.

    Padahal mereka sudah terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) tersebut.

    Terdapat beberapa sebab mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum cair meski masyarakat sudah terdaftar sebagai penerima.

    Beberapa alasan di antaranya yakni masih proses validasi dan pencairan dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pencairan melalui Kantor Pos, baru akan dilaksanakan mulai Senin depan, 26 Oktober 2025.

    Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang tak mendapatkan bantuan ini yakni karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cara Laporkan BLT Kesra Rp900.000 Tidak Kunjung Cair

    Cara melaporkan BLT Kesra tak kunjung cair yakni melalui situs resmi Kementerian Sosial, di antaranya:

    Hotline bansos Kemensos: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (provider Telkomsel, Indosat, dan 3)
    X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id

    Masyarakat juga bisa memantau informasi terbaru di media sosial resmi Kemensos seperti akun Instagram @kemensosri.

    Cek Daftar Penerima BLT Kesra RP900.000 di Sini

  • Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

    Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

    “Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

    Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

    Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

    “Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

    Berikut persoalan yang akan dibahas DPR  melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

    1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

    2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

    3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

    4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

    5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

    6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

    7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

    8. Pengaturan konten online pada platform digital;

    9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

    10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

    11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

    12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

    13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

    14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

    15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

    16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).