Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKMJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat dilakukan jika utang tersebut tetap tidak terbayar meski telah dilakukan restrukturisasi.

    “Hal (hapus tagih) tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan atau lembaga jasa keuangan non-bank milik negara dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    “Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut, mengingat pemberian akses pembiayaan kepada UMKM merupakan hal yang penting dalam meningkatkan ketahanan perekonomian nasional.

    Dian menuturkan bahwa undang-undang tersebut juga mengatur bahwa kerugian penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut bukan merupakan kerugian negara, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan iktikad dan prinsip tata kelola yang baik.

    “Jadi, memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM, demikian UU P2SK mengaturnya,” ucapnya.

    Pihaknya pun berharap bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang kini tengah disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK itu dapat memperjelas mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa rancangan peraturan mengenai mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut kini sedang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.

    “Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta assessment cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” katanya.

    Pihaknya pun berharap peraturan tersebut segera selesai, mengingat UU P2SK sudah diterbitkan hampir dua tahun yang lalu, yakni pada 12 Januari 2023, dan kondisi para pelaku UMKM saat ini membutuhkan perhatian lebih agar dapat bersaing dengan berbagai produk impor di pasaran.

    “OJK siap mendukung kebijakan ini.dimaksud dan tentu kami sendiri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hal itu,” imbuh Mahendra.

    Baca juga: Soal hapus utang, Wamenkop usulkan kredit diberikan melalui koperasi
    Baca juga: Dirut BRI: Himbara tunggu rencana hapus utang UMKM
    Baca juga: BNI: Penerapan HAKI jadi agunan akan dongkrak pangsa pasar perbankan

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir Bakal Panggil Bos-Bos BUMN, Ada Apa? – Page 3

    Erick Thohir Bakal Panggil Bos-Bos BUMN, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir akan memanggil para Direktur Utama perusahaan pelat merah dalam waktu dekat. Tujuannya, memastikan program BUMN sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, ada sejumlah aspek yang jadi perhatian Prabowo. Yakni, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi dan pemerataan ekonomi.

    Erick menilai, BUMN memiliki peran penting dalam mengejar target-target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia ke-8 itu.

    “Saya akan ketemu para Dirut (Direktur Utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick dalam Konferensi Pers, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Dia ingin memastikan pertumbuhan ekonomi kedepan tidak sebatas angka statistik. Tapi terjadi pemerataan di wilayah Indonesia.

    “Bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” katanya.

    Dia mencontohkan, salah satunya peran dari bank BUMN yang mampu menyalurkan kredit ke UMKM secara mayoritas ditengah persaingan perbankan di Tanah Air.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara,” ucapnya.

    “Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah) untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” imbuh Erick.

     

  • Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa BUMN akan menjadi roda pembangunan nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan mengumpulkan seluruh direktur utama BUMN dalam beberapa minggu ke depan untuk kembali mengingatkan program yang diminta Presiden Prabowo Subianto dan memastikan BUMN telah memiliki cetak biru untuk mewujudkannya.

    “Bahwa ini tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” ujar Erick dalam di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Para bos BUMN akan diminta untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasaba untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” ucap Erick.

    Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan,” sambung Erick.

    Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

    “Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai,” kata Erick.

  • Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Petani & Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

    Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Petani & Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

    “Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara,” kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

    Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

    “Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard,” ucapnya.

    Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

    Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

    “Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik,” tegasnya.

    Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

    Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

    “Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank,” ujar Hashim.

    (aid/das)

  • Mansek: Ekspektasi pasar atas pertumbuhan laba BSI capai 20,8 persen

    Mansek: Ekspektasi pasar atas pertumbuhan laba BSI capai 20,8 persen

    Kalau kita bandingkan dengan bank-bank di Asia Pasifik lainnya, dengan ekspektasi pasar (pertumbuhan laba BSI) 20,8 persen (di tahun 2025), itu kedua tertinggiNusa Dua, Bali (ANTARA) – Deputy Head of Equity Research Mandiri Sekuritas (Mansek) Kresna Hutabarat menyebutkan, pasar modal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pertumbuhan laba bersih PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencapai 20,8 persen di tahun 2025.

    Secara rerata konsensus, pertumbuhan laba BSI itu menjadi yang tertinggi di antara tujuh bank terbesar di Indonesia antara lain BTN, BNI, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, dan BCA yang diekspektasikan tumbuh di bawah 16 persen.

    “Ekspektasi pasar global pada BSI juga sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan bank-bank di Asia Pasifik lainnya, dengan ekspektasi pasar (pertumbuhan laba BSI) 20,8 persen (di tahun 2025), itu kedua tertinggi,” kata Kresna di Nusa Dua, Bali, Sabtu.

    Sementara itu, jika dibandingkan dengan bank-bank di Timur Tengah, ekspektasi pertumbuhan laba BSI pada 2025 juga menempati posisi kedua tertinggi atau berada di tengah-tengah bank Arab Saudi, yakni Bank Al-Jazira yang diproyeksikan tumbuh 25,8 persen dan Bank Al-Rajhi dengan proyeksi 16,7 persen.

    Lebih lanjut, pasar modal memasang ekspektasi peningkatan return on equity (ROE) BSI ke kisaran 17 persen pada 2025 dari sebelumnya di kisaran 16 persen pada 2024. Ekspektasi terhadap ROE BSI itu termasuk keempat tertinggi dibandingkan bank-bank di Asia Pasifik lainnya dan ketiga tertinggi dibandingkan bank-bank di Timur Tengah.

    Sebagai informasi, pada semester I 2024, BSI mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 20,28 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp3,4 triliun. Kemudian, aset BSI tercatat tumbuh sebesar 15,10 persen yoy menjadi Rp360,85 triliun.

    Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp257,39 triliun atau tumbuh 15,99 persen yoy. Adapun rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) yang turun ke level 1,99 persen (gross), jauh membaik dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 2,31 persen.

    Adapun dana pihak ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,50 persen yoy menjadi Rp296,70 triliun per Juni 2024.

    Secara industri, Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan kredit dan deposito masing-masing sebesar 12 persen dan 9 persen pada 2025. Loan to deposit ratio (LDR) diperkirakan berada di kisaran 90 persen pada tahun yang sama.

    “Secara bersamaan kita ekspektasikan pertumbuhan aset syariah, kredit, dan deposito kita bertumbuh, terutama didorong oleh BSI yang kita harapkan akan tetap bertumbuh secara kredit dan deposit di atas rata-rata pasar. Kalau industrinya ekspektasi 12 persen, ekspektasi pertumbuhan kredit di BSI itu 15-16 persen tahun depan,” kata Kresna.

    Dengan segala tekanan makro global dan nasional pada semester pertama tahun ini, ia mengatakan bahwa kondisi itu mengakibatkan perlambatan pertumbuhan laba bersih bank-bank dalam negeri.

    Menurutnya, salah satu yang menjadi tantangan untuk tahun ini yaitu tingkat pertumbuhan laba bank-bank besar terkontraksi cukup berarti, terutama bank-bank himbara di luar BSI seperti Mandiri, BNI, dan BRI. Namun pada saat yang sama, pertumbuhan kredit bertahan dengan kuat pada semester I 2024.

    “Setelah pertumbuhan laba yang sangat kuat di tahun 2022 dan 2023, itu pertumbuhannya double digit. Tapi masuk ke semester I 2024, akibat dari peningkatan suku bunga global, kita mengalami tekanan beban bunga dan hingga menggerus NIM perbankan kita, terutama di bank-bank besar lainnya,” kata Kresna.

    Sementara itu secara full year pada tahun ini, Mandiri Sekuritas memperkirakan kredit dan deposito perbankan akan tumbuh masing-masing 11 persen dan 8 persen. Adapun LDR perbankan di sepanjang tahun ini diproyeksikan berada di kisaran 86 persen.

    Baca juga: BSI jadikan emas salah satu produk sektor pertumbuhan
    Baca juga: Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri Rp49,1 triliun per semester I
    Baca juga: Bank Muamalat: Dana murah capai Rp21,7 triliun hingga akhir Juni 2024

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cetak Premi Rp 1,77 T, Jasindo Genjot Bisnis Sektor Korporasi dan BUMN

    Cetak Premi Rp 1,77 T, Jasindo Genjot Bisnis Sektor Korporasi dan BUMN

    Jakarta –

    PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengumumkan kinerjanya sepanjang semester I-2024. Perusahaan pelat merah yang bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) itu mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 1,77 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 25,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Direktur Pengembangan Bisnis Asuransi Jasindo, Diwe Novara menjelaskan salah satu pilar penting dari strategi perusahaan adalah fokus pada lini bisnis inti Perusahaan, seperti properti, energi (onshore dan offshore), engineering, tanggung gugat, aviation & satelit, serta marine cargo dan marine hull. Jasindo juga berkomitmen memberikan nilai tambah kepada nasabah melalui risk management partnership guna membantu nasabah dalam mengelola risiko secara lebih komprehensif.

    “Kami berfokus pada pengembangan hubungan yang kuat dengan nasabah, terutama di segmen korporasi dan ekosistem BUMN. Salah satu strategi kami adalah memperluas penetrasi pasar melalui kerja sama dengan perbankan, khususnya HIMBARA, dan melakukan win-back accounts yang sempat hilang beberapa tahun lalu. Kami juga berkolaborasi dengan afiliasi IFG untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dan memberikan added value berupa manajemen risiko,” ujarnya dalam keterangan tertulis perusahaan, Selasa (10/9/2024).

    Selain itu, lanjut Diwe, Jasindo juga terus mengembangkan inisiatif di segmen penugasan pemerintah, termasuk rancangan skema baru Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan intensifikasi program Asuransi Kesehatan.

    Lini usaha Properti menjadi kontributor terbesar pendapatan premi bruto Perusahaan dengan perolehan premi Rp444,21 miliar, disusul oleh Marine Hull dengan premi Rp 140,79 miliar. Jasindo juga mencatatkan peningkatan pada lini Engineering dan Liability, yang turut mendongkrak pendapatan perusahaan. Hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan penyehatan keuangan yang dilakukan pada tahun 2022 dan transformasi yang dilakukan pada setiap lini.

    “Kami merasa sudah on track dengan melihat hasil ini, terutama dari lini usaha Properti yang tumbuh. Namun, penting bagi kami untuk mempertahankan momentum ini menghadapi kemungkinan tantangan – tantangan yang lebih kompleks di semester kedua,” jelasnya.

    Memasuki Semester II-2024, dia menegaskan Jasindo optimistis akan melanjutkan tren pertumbuhan positif ini. Meskipun tidak menaikkan target, Perusahaan akan tetap fokus pada pencapaian target tahunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

    “Kami akan terus memperkuat bisnis inti Perusahaan dan memastikan 100% retention atas major renewal/tender yang ada di semester kedua. Selain itu, kami akan memperluas kerja sama dengan beberapa BUMN melalui inisiatif G2G untuk cross-selling kepada nasabah utama mereka. Inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik akan menjadi prioritas kami dalam menjaga stabilitas bisnis,” ungkapnya.

    Di tengah tantangan yang masih dihadapi industri asuransi umum, seperti perubahan regulasi dan meningkatnya ekspektasi nasabah, Jasindo berupaya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam memastikan perlindungan risiko yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia.

    Diwe juga menekankan peran penting IFG sebagai holding yang mendorong Jasindo menjadi mitra manajemen risiko terpercaya bagi para pelaku bisnis. IFG berperan sebagai katalisator dalam mendorong penetrasi pasar asuransi kerugian melalui pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi.

    “IFG memberikan kami dukungan dalam mengidentifikasi protection gap dan menawarkan solusi mitigasi risiko yang menyeluruh. Ini menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan kami di masa depan,” tutupnya.

    (das/das)

  • BSI Targetkan Masuk Top 3 Bank Syariah Global dalam Waktu 10 Tahun

    BSI Targetkan Masuk Top 3 Bank Syariah Global dalam Waktu 10 Tahun

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan visi untuk menjadi top 3 bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam acara diskusi buku hasil karyanya yang berjudul ‘Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia’.

    “What’s next, apa yang ingin dicapai oleh BSI? Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap,” ujar Hery dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/7/2024).

    Hery memaparkan bahwa setelah merger, BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18% dan masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret lalu. Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang.

    Hasil dari merger tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) membawa manfaat besar bagi BSI. Di antaranya BSI sukses memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta pada maret 2024.

    “Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama jika kita melihat dari pertumbuhan aset. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri hanya tumbuh satu digit,” ujar Hery.

    “Selain itu, pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia” papar Hery.

    Dalam diskusi tersebut, Hery mengatakan bahwa BSI merupakan salah satu bentuk nyata dari aspirasi pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

    Dia menegaskan BSI lahir dari keinginan besar pemerintah agar Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan menjadi representasi kekuatan perbankan syariah di dalam negeri maupun global.

    Menurutnya, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

    “Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” jelas Hery.

    Ketika melakukan merger tiga bank syariah milik Himbara, yaitu BRISyariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, Hery menceritakan bahwa dirinya menghadapi tantangan yang besar. Merger BSI berlangsung di saat pandemi COVID-19 melanda, namun di bawah kepemimpinan Hery proses integrasi tersebut dapat selesai sesuai jadwal yakni dalam tempo 11 bulan.

    Hery mengungkapkan bahwa ketika mendapat amanah untuk memimpin proyek merger tersebut, sebagai seorang leader, ia menyadari bahwa mengawal proses merger dengan visi dan misi yang besar bukanlah tugas yang mudah.

    Dia menceritakan bahwa saat merger, BSI harus melakukan transformasi, termasuk teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif, sehingga BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apapun. Tantangan integrasi ini harus dijawab dengan solusi yang tepat agar konsolidasi dapat mendorong daya saing bank syariah.

    Selain itu, tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan.

    “Tidak hanya itu, semua hal ini pun harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, komunikasi efektif dan kolaborasi yang erat merupakan aspek penting yang kami kedepankan,” ujar Hery.

    Sementara itu, CEO Rakyat Merdeka Group, Kiki Iswara Darmayana yang hadir dalam diskusi ini mengatakan dalam sebuah merger diperlukan jiwa kepemimpinan (leadership) yang tinggi untuk bisa membawa proses ini berjalan dengan lancar.

    Hal ini tidak lepas dari proses merger yang mengharuskan transformasi untuk mendorong perusahaan memiliki daya saing dan profitabilitas yang lebih tinggi.

    Merger dan transformasi memerlukan sosok pemimpin mumpuni agar dapat berjalan dengan sesuai, dan mencapai tujuannya. Kiki Iswara menilai Hery Gunardi berhasil menunjukkan hal tersebut selama merger BSI.

    “Pak Hery merupakan seseorang yang berani mengambil risiko, tapi sangat penuh perhitungan. Keberanian beliau dalam mengambil risiko sangat menginspirasi, tetapi saya percaya dengan Pak Hery terutama karena pengalamannya ikut serta dalam proses merger Bank Mandiri,” ujar Kiki Iswara.

    Sementara itu, Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri mengatakan Hery Gunardi juga dianggap berhasil untuk merespon tantangan khususnya membangun SDM unggul berlandaskan prinsip dan nilai syariah.

    Ini untuk mendukung tujuan bersama menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di sektor keuangan dan perekonomian syariah. Elba juga mengapresiasi Hery Gunardi yang bisa membentuk culture perusahaan baru yang unggul, kuat dan tangguh. Untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik demi tercapainya visi dan misi BSI.

    “Pak Hery dengan cermat mampu menerjemahkan cita-cita BSI dari pemangku kepentingan menjadi strategi. Meskipun menurut saya, keberhasilan merger ini tidak hanya terkait dengan strategi, tetapi juga dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia. Dan saya melihat bahwa kematangan pengalaman beliau membuat proses integrasi dari merger ini berjalan dengan lancar,” ungkap Elba.

    Terkait apresiasi dari para pemimpin redaksi yang hadir dalam diskusi tersebut, Hery merasa bersyukur dan menegaskan hal tersebut menjadi pelecut semangatnya yang akan disebarkan kepada seluruh insan BSI di seluruh Indonesia.

    Simak Video “Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif “
    [Gambas:Video 20detik]

  • Jawaban Mensos Soal Sengketa Pilpres, Risma: Kami Hanya Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

    Jawaban Mensos Soal Sengketa Pilpres, Risma: Kami Hanya Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

    Jakarta (beritajatim.com) – Mensos Tri Rismaharini, dengan tegas menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) hanya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai.

    Sejak tahun 2021, tidak ada lagi penyaluran bantuan berupa bahan pangan atau barang. Bantuan tunai ini disalurkan melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) dan kantor pos.

    “Untuk bansos reguler, kami 100% menggunakan transfer ke rekening penerima manfaat. Tidak ada lagi penyaluran dalam bentuk natura atau barang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu,” ungkap Mensos Risma.

    Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2004. Sidang tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada Jumat (5/4).

    Mensos Risma juga menjelaskan bahwa bantuan sosial berbentuk barang hanya disalurkan dalam kondisi-kondisi khusus. Misalnya, bagi penyandang disabilitas atau penerima manfaat yang sakit, di mana mereka benar-benar membutuhkan bantuan berupa sembako dan alat kebersihan diri.

    Sebelumnya, bansos pernah disalurkan dalam bentuk barang. Namun, karena risiko kerusakan barang yang tinggi, serta potensi masalah hukum dan keuangan, Mensos Risma memutuskan untuk menggantinya dengan bantuan tunai.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa bantuan pangan seperti beras memiliki risiko, terutama dari segi kualitas. Kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat bisa saja lebih rendah dari yang semestinya. Selain itu, pengiriman barang beresiko, misalnya rusak terkena hujan saat pengiriman. “Dengan penyaluran tunai, pengawasan lebih mudah, dan ini juga dapat menggerakan perekonomian di sekitar rumah penerima bansos,” kata Sri Mulyani.

    Mensos Risma menegaskan bahwa bansos yang dikelola oleh Kemensos pasti tepat sasaran dan akan diterima oleh Penerima Manfaat (PM). Semua data penerima bansos tersimpan rapi dan diperbarui setiap bulan. “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diupdate setiap enam bulan menurut undang-undang. Namun, sejak saya menjabat sebagai Menteri, data diperbarui setiap bulan agar kita dapat memastikan jika ada PM yang sudah meninggal atau pindah alamat,” kata Mensos Risma.

    Kemensos juga selalu terbuka untuk masukan dari masyarakat terkait penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian tersebut melalui Command Center Kemensos yang aktif 24 jam setiap harinya, serta melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.

    “Jika ada keluhan, kami memiliki Command Center yang siap menerima laporan. Seseorang dapat melaporkan jika tidak menerima bansos pada bulan tertentu atau jika ada yang tidak berhak menerima. Fitur usul sanggah juga tersedia,” kata Mensos.

    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat membuat laporan dengan menyertakan foto rumah yang tidak sesuai. Petugas akan memeriksa langsung dan jika terbukti tidak layak menerima bansos, data akan dikirim kembali ke daerah untuk diperbarui. [ian]

  • Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Sosial Kota Kediri mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. Pengawasan tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi P mengatakan, pihaknya menerjunkan timnya untuk mengawasi pembagian Program Bansos Sembako dan PKH Batch MA-A09 Tahun 2024. Dimana, program itu merupakan kegiatan rutin bantuan program sembako dan PKH yang disalurkan melalui kantor Pos yakni tiga bulan sekali, serta melalui Himbara yakni dua bulan sekali.

    “Khusus tahun ini untuk penyaluran di kantor Pos tiga bulan dibagi menjadi dua bulan, karena kemarin program sembako sudah dibagikan Bulan Januari selanjutnya tinggal Februari dan Maret,” jelasnya.

    Penyaluran sendiri dimulai pada tanggal 19 hingga 21 Maret 2024 itu menyasar sebanyak 5.239 penerima, dengan rincian: 1.609 Kecamatan Kota; 1.764 Kecamatan Mojoroto; serta 1.866 Kecamatan Pesantren.

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos

    Adapun skema penyaluran yakni Kemensos bekerjasama dengan PT Pos sebagai pihak yang ditunjuk melakukan pembagian, kemudian mendistribusikan undangan ke masing-masing kelurahan untuk diteruskan kepada warga penerima bantuan.

    “Peran Dinsos yakni monitoring dan penerima pengaduan. Untuk masyarakat yang mengetahui ada warga yang tidak mampu yang belum menerima bansos, silakan mendaftarkan di kelurahan setiap tanggal 16 sampai 25. Terus kalau ada warga yang mampu tapi dapat bansos silakan dilaporkan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau melalui kelurahan. Nanti ketika sudah dilaporkan, kita teruskan ke pusat dan akan dinonaktifkan ke periode berikutnya,” tegasnya.

    Nominal yang disalurkan sejumlah Rp. 200.000 perbulan untuk program sembako dan nominal PKH tergantung komponen yang dimiliki, Paulus juga menyebut syarat-syarat bagi penerima bantuan yakni: keluarga tidak mampu yang masuk DTKS. “Kalau PKH pengajuan di kelurahan ada lima syarat: ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas,” ucap Paulus.

    Melalui program ini Ia berharap agar bantuan yang diberikan dibelanjakan secara bijak terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan pangan di bulan Ramadan ini.

    Hadir dalam kesempatan bersamaan, Yanti, penerima bantuan asal Kelurahan Semampir menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas bansos yang Ia terima. “Terima kasih Bu Menteri sudah diberikan bansos. Alhamdulillah sudah satu tahun ini Saya menerima bansos,” kata Yanti.

    Dirinya juga menilai proses pendistribusian pun berjalan dengan lancar berkat petugas si lokasi. “Prosesnya daftar dan tanda tangan terus langsung ke meja penerima” terangnya. Rencananya, Yanti akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan Ramadhan tahun ini, utamanya untuk kebutuhan keluarga. [nm/ted]