Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Peringati HKSN 2024, Mensos Hadiri Penyaluran Bansos PKH Sembako di Kantorpos Sleman

    Peringati HKSN 2024, Mensos Hadiri Penyaluran Bansos PKH Sembako di Kantorpos Sleman

    Sleman: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri penyerahan langsung bantuan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantorpos Sleman, DI Yogyakarta, pada Rabu, 18 Desember 2024. Kehadiran Mensos dan jajarannya di Kantorpos Sleman sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.
     
    Kunjungan Menteri Sosial ke Kantorpos KCP Sleman menunjukkan peran strategis Pos Indonesia dalam mendukung penyaluran bantuan sosial, seperti PKH dan Sembako. Pos Indonesia, sebagai perusahaan milik negara, turut berkontribusi aktif dalam memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan berjalan transparan.
     
    “Jadi bukan untuk penerimaan manfaat yang (bisa dilakukan dengan) cepat saja, tapi juga untuk pertumbuhan ekosistem yang paling cepat. Yang kedua, kami ini sedang menyalurkan untuk triwulan keempat atau yang terakhir di tahun 2024.  Benar-benar nanti di tahun 2025, setelah ada monitoring informasi, nanti kita akan perbaiki pola-pola penyalurannya, sehingga manfaat di tahun 2024 ini bisa kita perbaiki di tahun 2025,” ucap Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
     
    Ia berpendapat penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan ini sebagai bentuk jaring pengaman sosial, untuk membantu meningkatkan daya konsumsi, sekaligus memperkuat perekonomian, khususnya masyarakat yang tidak mampu.
     

    “Ini kan bansos sebagai jaring pengamannya. Sebenarnya saya juga mendorong agar penerima bansos ini naik kelas. Terutama untuk yang pusat produk ekosistem,” katanya.
     
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH, Sembako, Atensi Yapi (Yatim/Piatu/YatimPiatu), serta bantuan untuk permakanan dan lansia melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).
     

     
    “Dua-duanya jalan, Alhamdulillah, dan kali ini juga disaksikan secara langsung oleh Direktur PT Pos Pak Haris, di Kantorpos Sleman,” ucap Gus Ipul.
     
    Turut hadir dan mendampingi Mensos dalam penyaluran Bansos PKH – Sembako, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris. Ia menjelaskan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, sejak tahun 2020 telah mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan untuk KPM.
     
    “Dari kami ada tiga pola penyaluran, yaitu bapak ibu kami panggil untuk datang ke Kantorpos, melalui komunitas, atau bapak ibu yang tidak dapat hadir misalnya lansia atau sedang sakit maka petugas kami yang akan mendatangi ke rumah,” kata Haris.
     
    Ditunjuk sebagai salah satu penyalur bansos oleh pemerintah, PosIND memiliki keistimewaan dalam fitur produknya, yaitu GiroPos.

     
    “Jadi keistimewaan GiroPos itu sama-sama seperti perbankan, masuk rekening. Keistimewaannya kami antarkan, kami serahkan uangnya kepada penerima. Harapan kita memang pemerintah juga melihat bahwa dengan adanya uang tunai ini pasti bapak-bapak, orang tua kita yang penerima ini melakukan aktivitas pembelian. Sehingga dengan adanya uang tunai ini pergerakan ekonomi di daerah akan terlihat,” ucap Haris.
     
    PosIND juga memiliki keistimewaan lain dalam hal pertanggungjawaban terhadap pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial. PosIND melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan foto penerima dan geotagging lokasi saat bansos diserahkan. Dengan demikian pemberi kerja dapat memantau keakuratan penyaluran bansos secara realtime.
     
    “Dengan menyalurkan Bansos melalui PT Pos Indonesia (Persero) ini pemerintah bisa menyaksikan langsung, memonitor perkembangannya. Karena kami lengkapi penerima ini dengan foto, dan ada geotagging juga,” katanya. 

    KPM Rasakan Manfaat Bansos

    Pendamping KPM yang ditemui usai pencairan Bansos, Sri Lestari, menjelaskan pemberian bansos ini sangat bermanfaat. Sri mendampingi ibunya yang sudah lanjut usia untuk menerima bansos.
     
    “Sangat membantu sekali, terutama untuk keluarga saya ya, karena saya masih mengurusi ibu saya. Kebetulan saya juga single parent. Anak saya dua. Jadi satu rumah saya, ibu saya, dan anak saya dua,” katanya.
     
    Proses pencairan bansos ini, menurut Sri, cukup mudah. Dirinya hanya perlu datang ke Kantorpos sesuai jadwal undangan dan membawa data diri.
     
    “Alhamdulillah, mudah. Kebetulan saya juga tempat tinggalnya nggak jauh dari Kantorpos sini. Paling cuma bawa fotokopi KK, KTP asli saya, sama KTP asli Ibu saya,” katanya.
     
    Sri berharap program bansos yang diterimanya itu akan terus dilanjutkan oleh pemerintah.
     
    “Mudah-mudahan bantuan ini berlanjut karena sangat membantu sekali untuk keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah yang sudah memperhatikan ibu-ibu lansia. Terima kasih untuk Kantorpos yang sudah melayani kami dengan mudah dan sangat bagus,” katanya.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris (Foto:Dok.PosIND)
     
    KPM lainnya, Supriyati, menuturkan pengalaman yang mirip dengan Sri. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bansos.  
     
    “Saya terbantu sekali dengan bansos ini. Uangnya saya pakai untuk membeli susu, untuk makan sehari-hari, membeli sayur mayur bergizi,” katanya.
     
    Mengenai proses pencairan dan bansos, Supriyati mengatakan dirinya mengambil di Kantorpos.
     
    “Saya disuruh datang ke Kantorpos. Dikasih uang (Bansos PKH-Sembako). Saya bawa KTP, KK, surat undangan dari Kantorpos. Saya mendapatkan tiga kali bantuan. Terima kasih pemerintah dan Kantorpos atas bantuan ini,” tuturnya.
     
    Sementara itu Koordinator Pendamping PKH Kapanewon Sleman, Mu’alim Santosa mengungkapkan sebagai pendamping PKH, dirinya berkewajiban memberikan pendampingan kepada KPM mulai dari sosialisasi hingga pencairan bansos.
     
    “Untuk persiapan sehari-hari, kami dibagi menjadi beberapa wilayah dampingan, yaitu ada Kelurahan Catur Harjo, Triharjo, Trimulyo, Tridadi, dan Pandowo Harjo. Kami bersepuluh untuk mendampingi (pencairan banssos di) Kapanewon ini. Kemudian untuk saya sendiri, dampingannya ada 258 KPM. Terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di Tridadi dan di Trimulyo. Kemudian dari wilayah tersebut, kami dibagi menjadi 10 kelompok yang rata-rata adalah 30 KPM. Kemudian untuk persiapannya, kami setiap bulan pertemuan dengan KPM tersebut. Menyiapkan materi, ada materi stunting, kemudian pengasuhan, pendidikan, dan sebagainya. Itu kami kemas dalam suatu pertemuan yang tentunya menarik. Ada tepuk-tepuknya, ada jalan-jalannya, kemudian ada pembagian kelompok, dan sebagainya,” ujarnya.
     

     
    Dia berharap para KPM yang didampingi agar rajin datang ke pertemuan kelompok sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemberian materi.
     
    “Harapannya ke depan untuk KPM semoga senantiasa rajin datang ke pertemuan kelompok, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, dan pengetahuannya tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Dan bisa naik kelas tentunya. Dan untuk pendampingnya semoga lebih sejahtera,” katanya. 
     

    Kegiatan Sosial di Kantorpos Sleman Semarakkan Peringatan HKSN 2024

    Penyaluran bansos oleh Mensos Gus Ipul ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024. Selain penyaluran bansos, Mensos juga meninjau kegiatan operasi katarak di RSU Queen Latifah Sleman, peninjauan layanan Puskesos dan Graduasi KPM PKH Berdikari dari Bantuan Sosial.
     
    Terkait kegiatan screening kesehatan gratis, dr Ria Trianasari selaku Dokter Ahli Muda Puskesmas Sleman, menjelaskan pihaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengecekan tensi dan pengecekan gula darah secara gratis.
     
    “Kami dari tim Puskesmas Sleman, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dalam rangka Kegiatan Bantuan Program Sembako PKH Triwulan 3 dan 4 di PT Pos Cabang Sleman, diamanahkan untuk melakukan screening kegiatan kesehatan gratis berupa pengecekan tensi dan juga pengecekan gula darah. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat supaya lebih mawas diri terhadap penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes, meningitis, di mana hampir sebagian besar penyakit ini tidak memiliki keluhan,” kata Dr Ria.
     
    Dr Ria berharap kegiatan pengecekan kesehatan gratis ini bisa rutin dilakukan karena membantu masyarakat untuk mewaspadai risiko penyakit.
     
    “Alangkah baiknya kegiatan program ini bisa berkelanjutan dalam rangka pemberian bantuan sosial, juga diselingi dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Mungkin bisa ditambah nanti pemeriksaan gratisnya selain gula darah dan TNC, bisa dengan kolesterol dan asam urat,” ujarnya.
     
    Peringatan HKSN 2024 di Yogyakarta bukan hanya ajang seremoni, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan bangsa. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan BUMN seperti Pos Indonesia, menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan maju.
     
    Dengan semangat gotong-royong, HKSN 2024 membawa pesan optimisme menuju Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan dan kebersamaan menjadi fondasi kuat untuk generasi mendatang.
     
    Tema HKSN 2024 di Yogyakarta, “Solidaritas Menguatkan Ketahanan Sosial Nasional”, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan semangat gotong-royong dan kepedulian, masyarakat diharapkan mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya menuju masa depan yang lebih cerah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Ini Cara Mencairkan dan Cek Penerimanya – Halaman all

    Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Ini Cara Mencairkan dan Cek Penerimanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan dua bantuan sosial (bansos) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada bulan ini, Desember 2024.

    Para penerima bansos PKH dan Sembako diimbau untuk segera melakukan transaksi dan memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan.

    Direktur Jaminan Sosial Kemensos, Faisal mengatakan, bansos PKH dan Sembako yang disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening.

    “Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari kemensos.go.id.

    Cara Mencairkan Bansos PKH dan Sembako

    Masyarakat dapat mencairkan bantuan dengan mendatangi bank atau ATM terdekat. 

    Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos, undangan pengambilan bantuan akan diberikan. 

    PT Pos menyediakan tiga metode penyaluran, yaitu pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran langsung ke rumah KPM.

    Pada metode penyaluran komunitas, petugas PT Pos akan mendatangi komunitas KPM yang lokasinya jauh dari kantor pos. 

    Biasanya, metode ini digunakan untuk KPM yang tinggal di wilayah terpencil seperti daerah 3T. 

    Penyaluran langsung ke rumah dikhususkan bagi KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi kantor pos.

    Pada bansos PKH, bantuan yang disalurkan mencakup Tahap III (periode Juli, Agustus, September) dan Tahap IV (periode Oktober, November, Desember). 

    KPM yang menerima bantuan melalui Himbara akan mendapatkan bantuan Tahap IV, sedangkan KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos akan mendapatkan bantuan Tahap III dan Tahap IV.

    Besaran bansos PKH yang diterima KPM berbeda-beda tergantung kriteria atau kategorinya.

    Segini besaran bantuan PKH setiap tahunnya:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan

    Sementara bansos BPNT/Sembako, bantuan yang cair pada bulan Desember mencakup periode Juli-Desember bagi KPM yang menerima melalui PT Pos.

    Bagi KPM yang menerima melalui Himbara, bansos BPNT/Sembako yang cair adalah periode November-Desember.

    Setiap KPM BPNT/Sembako menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan Sembako

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos periode Desember 2024.

    Caranya dengan mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id lalu mengetikkan nama dan alamat sesuai KTP.

    Dalam situs cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat juga bisa mengetahui status penerima bansos Desember 2024.

    Berikut cara cek status penerima bansos PKH dan Sembako pada Desember 2024 di cekbansos.kemensos.go.id.

    Cek Status Penerima Bansos PKH dan Sembako

    Akses situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau klik link ini.
    Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
    Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode.
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon Refresh untuk mendapatkan huruf kode baru.
    Klik tombol CARI DATA.
    Situs akan memunculkan hasil pencarian apakah nama Anda masuk dalam daftar sebagai Kelompok Penerima (KP).

    Catatan: Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama PM sesuai wilayah yang diinputkan.

    Jika bansos Desember 2024 sudah disalurkan, maka pada kolom “Status” akan bertuliskan “Ya”.

    Begitu juga dengan kolom “Ket” dan “Periode”.

    Kolom “Ket” merujuk pada metode penyaluran bansos apakah lewat bank, kantor pos, atau pengurus.

    Sementara “Periode” merujuk pada periode pencairan. Jika tertulis “PKH NOV-DES 2024” artinya bansos BPNT periode November-Desember 2024 sudah cair.

    Jika masih bertuliskan “PKH AGT – OKT 2024”, maka bansos PKH periode Desember 2024 belum cair.

    Faisal juga mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi paling lambat 31 Desember 2024 dan memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan. 

    “Kami mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak dan tidak untuk membeli rokok atau barang-barang yang tidak produktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Wamen Helvi: Klasterisasi UMKM butuh waktu

    Wamen Helvi: Klasterisasi UMKM butuh waktu

    Batu Bara, Sumut (ANTARA) – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Y Moraza menyebut rencana pembentukan klasterisasi atau holding produk-produk UMKM tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

    “Nanti itu dirumuskan, tapi kami tidak mungkin mengejar itu dalam tahun 2025. Akan satu atau dua gitu loh yang akan kita kembangkan,” ucap Helvi di Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu.

    Pembentukan klasterisasi bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terorganisir. Menurutnya, saat berbicara tentang klasterisasi, tentu ada pengelompokan komoditas yang harus dirumuskan.

    Beberapa pengelompokan UMKM tersebut di antaranya adalah UMKM bidang pertanian, makanan dan fesyen.

    “Jadi kita yang jelas, kita mau meng-kluster produk UMKM ini seperti apa, ada produk pertanian, ada perdagangan barang-barang, ada fesyen, ada aircraft, handicraft, banyak hal lainnya,” kata Helvi.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rencana pembentukan holding UMKM untuk membangun suatu ekosistem rantai pasok antara UMKM dengan industri besar.

    Rencana ini bertujuan untuk memasukkan, membangun sebuah satu ekosistem rantai pasok atau rantai suplai antara UMKM dengan industri besar.

    Menurut Maman, hal tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaannya.

    “Tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian BUMN dalam lain beberapa perusahaan-perusahaan BUMN kita, yaitu bank Himbara kita dalam konteks nanti bantuan pembiayaan, dan tidak menutup kemungkinan, juga beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah bergerak di manufaktur, industri segala macam bisa menjadi salah satu payung ataupun holding besar untuk bisa mengkoneksikan UMKM kita dengan industri besar,” katanya di Jakarta, Selasa (17/12).

    Maman mengatakan bahwa Kementerian UMKM akan membahas dan mengkaji lebih dalam terkait rencana pembentukan holding UMKM tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bank-bank Himbara Hapus 1,09 Juta Utang UMKM Mulai Januari 2025 – Halaman all

    Bank-bank Himbara Hapus 1,09 Juta Utang UMKM Mulai Januari 2025 – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penghapusan utang milik 1,09 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank-bank Himbara akan dimulai Januari 2025.

    Penghapusan itu merupakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2024.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penghapusan utang UMKM ini akan dibagi dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan direalisasikan pada Januari 2025 yang juga akan dilaporkan kepada Prabowo. Lalu tahap kedua akhir Maret 2025.

    “Berdasarkan data yang telah kami reviu bersama Bank Himbara, itu kurang lebih ada sekitar 1.097.176 UMKM potensinya,” kata Maman dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (18/12/2024).

    Maman menyebut angka tersebut masih bisa berubah karena beberapa tantangan dalam proses pendataan seperti perubahan data UMKM yang mempengaruhi akurasi.

    Jadi, setiap bank Himbara juga harus melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan UMKM.

    “Selain itu, ada juga kemungkinan perubahan KTP yang mempersulit pendataan,” ujarnya.

    Maman juga menekankan pentingnya kepastian program ini tidak menimbulkan persepsi keliru di kalangan pegiat UMKM.

    Menurut dia, dalam implementasi penghapusan ini ada hal yang harus pihaknya jaga, yaitu moral hazard.

    “Kementerian UMKM berkepentingan untuk mencegah adanya anggapan bahwa kebijakan ini berlaku secara menyeluruh, yang bisa berdampak pada keterlambatan aktivitas pembayaran di bank,” ucap Maman.

    Oleh karena itu, Maman menilai batasan waktu enam bulan menjadi penting.

    Namun, ia menyebut tidak menutup kemungkinan batasan ini akan direviu dan diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Adapun percepatan implementasi PP 47/2024 juga telah disepakati oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 

    Sebelumnya, Maman menjelaskan tidak semua pengusaha UMKM dapat dihapus utangnya.

    Maman bilang, PP 47/2024 memberikan waktu selama enam bulan. “Artinya dalam waktu enam bulan itu akan kita finalkan semua yang kita selesaikan. Karena ini kan banyak. Ini terus lagi dihitung nih oleh Himbara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Maman menegaskan, tidak semua pelaku UMKM akan dihapus utangnya oleh pemerintah. Menurutnya, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang memang sudah tidak lagi sanggup melunasinya.

    “Penghapusan ini ditujukan hanya kepada saudara-saudara kita yang memang sudah betul-betul tidak bisa membayar lagi dan itu sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan,” imbuh Maman.

    Artinya, UMKM yang belum masuk daftar tidak bisa tiba-tiba langsung meminta penghapusan tagihan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Selasa (5/11/2024).

    Melalui PP ini, Prabowo ingin meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM dengan cara menyetip piutang macet melalui penghapusanbukuan dan penghapustagihan secara bersyarat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

    “Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diberikan kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah,” tulis pertimbangan dalam PP itu.

     

  • Mensos Serahkan Langsung Bantuan Sembako dan PKH di Kantor Pos Sleman

    Mensos Serahkan Langsung Bantuan Sembako dan PKH di Kantor Pos Sleman

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyerahkan langsung bantuan program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos Sleman, Yogyakarta, hari ini. Bantuan tersebut untuk menguatkan solidaritas dalam momentum Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

    Saat bertemu langsung dengan seluruh KPM penerima bantuan, Saifullah berpesan untuk menggunakan bantuan yang telah diberikan sesuai peruntukkan.

    “Bantuan yang diberikan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk judol sama sekali tidak ada manfaatnya,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH, Sembako, ATENSI YAPI (Yatim/Piatu/YatimPiatu), serta bantuan untuk permakanan dan lansia melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan PT Pos.

    “Dua-duanya jalan, Alhamdulillah, dan kali ini juga disaksikan secara langsung oleh Direktur PT Pos, pak Haris, di Kantor Pos Sleman,” ujarnya.

    Dia mengatakan, di tahun 2025 nanti setelah ada monitoring dan evaluasi akan dilakukan perbaikan terhadap pola-pola penyaluran bantuan sosial agar hambatan-hambatan yang ada di tahun 2024 dapat diperbaiki di tahun 2025.

    “Ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, para KPM ini akan naik kelas sehingga diharapkan dapat diajukan untuk dilakukan graduasi atau dikeluarkan dari penerima bantuan program perlindungan jaminan sosial. Selanjutnya akan kami siapkan untuk menerima bantuan pemberdayaan seperti modal usaha atau pelatihan-pelatihan,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut Saifullah menyatakan untuk kedepannya dengan adanya kolaborasi ini program-program dari Kementerian Sosial dapat selalu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

    Kedepannya, Kemensos menginginkan untuk kolaborasi yang dilakukan akan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

    “Pertumbuhan ekonomi yang baik, efeknya kemiskinan kita akan berkurang dan yang paling penting solidaritas kita untuk menuju Indonesia emas,” ujarnya.

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan PT Pos sejak tahun 2020 telah mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan untuk KPM.

    “Dari kami ada tiga pola penyaluran, bapak ibu kami panggil untuk datang ke kantor pos, melalui komunitas atau bapak ibu yang tidak dapat hadir misal lansia atau sedang sakit petugas kami akan mendatangi ke rumah,” tutup Haris.

    Sebagai informasi, bantuan PKH yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima oleh KPM dalam kurun waktu per tiga bulan. Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000. Untuk komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tiga bulan. Setiap KPM BPNT/sembako menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

    (akd/ega)

  • Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    JABAR EKSPRES – Kabar baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mulai cair di kantor pos.

    Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu sekaligus memberikan bantuan langsung yang dapat digunakan secara fleksibel.

    BPNT atau kartu sembakoadalah program bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan dalam bentuk saldo untuk membeli kebutuhan pangan.

    Porgram bantuan pangan non tunai atau kartu sembako ini disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk KPM, dengan bantuan senilai Rp200.000 cair setiap bulan.

    BACA JUGA: Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Sudah Cair ke Rekening Penerima, Ini Besaran Uangnya

    Dengan bantuan ini, penerima dapat memperoleh bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pangan lainnya.

    KPM penerima bantuan pangan non tunai bisa mencairkan bantuan melalui kantor pos atau melalui Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI).

    Di bulan ini, KPM akan menerima dana bantuan senilai Rp400.000 yang disalurkan untuk dua bulan sekaligus, yaitu untuk pencairan di bulan November dan Desember 2024.

    Syarat untuk Mencairkan Dana BPNT

    Agar bisa mencairkan dana BPNT di kantor pos, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Nama Anda harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BPNT.

    2. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    3. Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data penerima.

    4. Surat pemberitahuan atau undangan dari pihak terkait harus dibawa untuk proses pencairan.

    BACA JUGA: Pemerintah Berikan Diskon Harga Bahan Pokok hingga 70 Persen saat Natal 2024

    Alur Pencairan Dana di Kantor Pos

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencairkan dana BPNT di kantor pos:

    1. Pastikan Anda datang ke kantor pos sesuai jadwal kedatangan.

    2. Sesampainya di kantor pos, ambil nomor antrian dan tunggu giliran Anda.

    3. Serahkan KTP, KK, dan undangan kepada petugas untuk diverifikasi.

    4. Petugas akan memeriksa data Anda di sistem.

    5. Setelah data diverifikasi, Anda akan menerima dana sebesar Rp400.000 dalam bentuk tunai.

    6. Pencairan saldo dana BPNT sebesar Rp400.000 kini semakin mudah dengan layanan di kantor pos.

  • Menteri BUMN dan Menteri UMKM bersinergi untuk tumbuh kembangkan UMKM

    Menteri BUMN dan Menteri UMKM bersinergi untuk tumbuh kembangkan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjalin sinergi untuk menumbuhkembangkan UMKM Indonesia.

    “Alhamdulillah kami tadi baru sinkronisasi program, kita sebagai Kementerian BUMN adalah mendukung (supporting) dari banyak kementerian dan saya juga sudah sampaikan sejak awal bahwa kita sangat terbuka untuk mendukung program-program karena memang konsep daripada kami sendiri join KPI jadi kesuksesan bersama,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menambahkan, upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM merupakan tugas dan amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Apalagi Bapak Prabowo sangat-sangat menekankan bagaimana program UMKM ini benar-benar harus didorong dan harus benar-benar sukses, sehingga ada beberapa program yang kita sudah punya komitmen sama-sama dan timetable yang tadi sudah disepakati,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir atas dukungannya.

    “Kami baru saja habis melakukan rapat kombinasi, ada beberapa agenda namun memang ada agenda yang paling utama dan kenapa paling utama? Karena kita ingin melakukan akselerasi dan kecepatan realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Alhamdulillah saya sebagai Menteri UMKM dan juga dari Kementerian UMKM mewakili sebagian besar penggiat-penggiat atau pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia ingin memberikan apresiasi juga kepada Kementerian BUMN dan juga bank Himbara, karena kita diberikan dukungan penuh untuk melakukan percepatan akselerasi untuk realisasi penghapusan piutang UMKM yang sudah dikeluarkan PP-nya oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Maman.

    Dia menambahkan, Kementerian UMKM pada bulan Januari 2025 akan membagi menjadi dua tahap realisasi terhadap penghapusan piutang ini. Tahap pertama akan direalisasikan pada Januari, lalu tahap kedua akan direalisasikan setelah Maret.

    Total estimasi jumlah pengusaha ataupun penggiat UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan piutang ini kurang lebih berdasarkan data yang sudah Kementerian UMKM review bersama-sama dengan bank Himbara itu kurang lebih ada sekitar 1.097.000-an potensinya, dan angka ini masih kurang lebih naik turun.

    “Inilah yang sedang kita review dan perlu diketahui ini tidak mudah dalam hal implementasi teknisnya. Karena kenapa? Ada sebagian besar yang sudah kita nggak tahu di mana. Jadi tentunya dari Bank Himbara juga harus mencari pihak-pihak yang ada di daerah mana segala macam dan juga mungkin KTP yang berubah segala macam. Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini. Namun Alhamdulillah setelah kita berkoordinasi, Insya Allah di bulan Januari tahap pertama akan kita rilis dan diumumkan ke publik bagi saudara-saudara kita yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang ini,” kata Maman.

    Selain itu, terdapat beberapa agenda program akselerasi pemberdayaan UMKM bersama-sama dengan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN seperti bagaimana melakukan konsolidasi data pemetaan terhadap seluruh pengusaha-pengusaha UMKM yang tersebar di Indonesia yang kurang lebih ada 60 juta.

    “Alhamdulillah Bapak Menteri BUMN bersama dengan jajaran Kementerian BUMN siap men-support untuk membantu kita membuat sistem single data pemetaan pengusaha UMKM, agar proses diagnosa pemetaan sumber permasalahan dari pelaku-pelaku usaha UMKM Indonesia bisa terpetakan secara baik. Dan implementasi program apa yang akan kita lakukan pun di depan juga bisa lebih tepat sasaran,” ujar Maman.

    Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kementerian BUMN, Jakarta pada Selasa (17/12).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT Pos Indonesia Mulai Menyalurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024 Hari ini

    PT Pos Indonesia Mulai Menyalurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024 Hari ini

    JABAR EKSPRES – Pemerintah melalui PT Pos Indonesia resmi memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024 hari ini.

    Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama menjelang akhir tahun.

    Jika Anda merupakan salah satu penerima bansos, simak informasi lengkap mengenai jadwal penyaluran, lokasi pengambilan, dan syarat pencairan berikut ini.

    Jadwal Penyaluran Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024

    Bansos PKH dan BPNT bulan Desember sudah cair sejak 11 Desember 2024 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cair di Bank Himbara.

    Sementara itu, penyaluran bansos PKH tahap 4 dan BPNT melalui PT Pos Indonesia dimulai hari ini secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

    BACA JUGA: Cara Cairkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Kartu Sembako 2024 di Lembaga Penyalur

    Penyaluran akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan, menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah dan pihak PT Pos Indonesia.

    PKH Tahap 4, merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada KPM berdasarkan komponen seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), merupakan bantuan dalam bentuk saldo pada Kartu Sembako yang digunakan untuk membeli bahan pangan di agen resmi atau e-warong.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2024

    Sebelum mencairkan bantuan, pastikan Anda terdaftar sebagai penerima bansos. Berikut cara mudah untuk mengeceknya:

    1.Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

    2.Masukkan data diri seperti nama, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

    3.Klik “Cari Data” untuk mengetahui status penerimaan bansos Anda.

    Jika Anda mengalami kendala saat mengecek nama penerima melalui website, Anda bisa menghubungi pendamping PKH atau Desa setempat.

    Pendamping PKH akan memberikan informasi jadwal penyaluran dan lokasi pengambilan bantuan.

    BACA JUGA: Cara Daftar DTKS Kemensos untuk Cairkan Bansos PKH dan BPNT Kartu Sembako 2024

    Lokasi dan Proses Penyaluran Bansos oleh PT Pos Indonesia

    Bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank, PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai lembaga penyalur resmi untuk mencairkan bansos PKH dan BPNT.

  • Dorong Produksi Jagung, Target Kementan Buka 1 Juta Hektare Lahan Baru

    Dorong Produksi Jagung, Target Kementan Buka 1 Juta Hektare Lahan Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan membuka 1 juta hektare lahan baru yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi jagung.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan, angka 1 juta hektare merupakan hasil kesepahaman antara Kementan dengan Satgas Pangan Polri yang telah dibagi ke 36 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. Sudaryono mengatakan, target ini merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada pangan, khususnya jagung.

    “Target 1 juta hektare yang dibagi habis ke 36 Polda. Nanti mekanismenya secara internal akan diputuskan. Bagaimana membagi dengan Polres-nya, approachment kepada pihak swasta atau pemilik lahan dan seterusnya untuk mencapai target 1 juta hektare,” kata Sudaryono usai menghadiri Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Produksi Jagung di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin, (16/12).

    Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMN subsektor perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Bank-Bank Pemerintah Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sudaryono menyampaikan bahwa setiap Polda akan mendapatkan bagian yang kemudian didistribusikan ke tingkat Polres dan pihak-pihak terkait, termasuk sektor swasta atau pemilik lahan.

    Adapun lahan yang ditargetkan untuk penanaman jagung ini adalah lahan baru yang belum terpakai untuk tanaman lain, seperti padi.

    “Ini tidak memakan target padinya. Padi yang sudah ditargetkan, entah itu padi gogo dan lain-lain terkait perberasan ini tidak tergerus karena target baru yang namanya jagung,” kata Sudaryono.

    Lebih lanjut, Sudaryono mengingatkan bahwa harus ada offtaker untuk menyerap hasil produksi jagung demi menghindari masalah pembelian hasil panen. Dirinya berharap, Perum Bulog dan seluruh asosiasi perusahaan pengolah jagung ikut terlibat dalam program swasembada jagung ini.

    “Jangan sampai kita produksi, kita target 1 juta (hektare), kita suruh orang nanam, BUMN nanam, semua orang nanam, semua sudah disediakan, panen bagus, kemudian offtake-nya yang berantakan,” ucapnya.

    Dalam rapat tersebut, juga disinggung potensi pemanfaatan lahan perkebunan seluas 1,2 juta hektare untuk dijadikan lokasi pengembangan jagung, termasuk lahan tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet, baik yang dikelola negara, swasta, maupun masyarakat.

    Sudaryono menyatakan, jagung dapat tumbuh baik sebagai tanaman tumpang sari dengan tanaman perkebunan lainnya.

    “Tadi sudah diidentifikasi secara global ada 1,2 juta hektare, tinggal nanti didetailkan, kebunnnya di mana, titik koordinatnya berapa, luas efektif yang bisa ditanami jagung berapa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa swasembada pangan merupakan visi Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Mentan Amran berharap semua pihak dapat bekerja sama mencapai target ini, karena menurutnya, pencapaian swasembada pangan adalah perintah yang tidak bisa ditawar.

    “Ini perintah dari Presiden, ini perintah dari panglima tertinggi, harus swasembada, ini mutlak, tidak bisa ditawar,” kata Amran.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bansos alias bantuan sosial pemerintah PHK akan kembali diberikan kepada masyarakat pada bulan Desember 2024 ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal. Ia mengatakan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako sudah dicairkan pada Desember 2024.

    “Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Faisal menjelaskan bansos PKH yang cair Desember 2024 mencakup tahap III atau periode Juli, Agustus, September dan tahap IV untuk periode Oktober, November, dan Desember.

    Adapun, BPNT yang cair ialah untuk periode Juli-Desember 2024. Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan

    Untuk mengecek penerima bansos PKH bulan Desember 2024 ini, masyarakat bisa menggunakan NIK KTP saja.

    Cara cek bansos PKH bulan Desember 2024 dengan NIK KTP

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Besaran bantuan

    Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan. Kemudian pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan.

    Pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.

    Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.