Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap kriteria UMKM yang mendapat penghapusan piutang.

    Maman mengatakan, pelaku UMKM yang mendapat fasilitas ini yaitu mereka yang telah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria berdasarkan payung hukum yang disetujui pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp500 juta,” kata Maman dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Kedua, UMKM yang bersangkutan telah masuk dalam daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP No.47/2024 ditetapkan. Kriteria ketiga, yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

    Adapun, Kementerian UMKM mencatat, kurang lebih 1 juta nasabah pelaku UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang.

    “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” katanya.

    Kendati begitu, bagi pelaku UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, Maman memberikan opsi untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui kredit usaha rakyat (KUR).

    “Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Maman menuturkan bahwa penerima KUR di bawah Rp100 juta, tidak perlu menggunakan agunan dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6%.

    Jika ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, Maman mengimbau pelaku UMKM untuk melaporkannya ke Kementerian UMKM.

    Di sisi lain, Maman menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

    Dia mengharapkan, pelaku UMKM ke depannya dapat memanfaatkan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce untuk bisa mengakses pembiayaan.

  • Ini Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank – Page 3

    Ini Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan ada sebanyak 1,09 juta pengusaha UMKM yang kredit macetnya akan dihapus. Tahapan penghapusan piutang kredit macet UMKM ini dimulai Januari 2025, tahun depan.

    Pada upaya menghapus piutang kredit macet itu, Maman sudah menemui Menteri BUMN Erick Thohir. Pasalnya, jumlah itu merupakan nasabah dari bank BUMN anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Total estimasi jumlah pengusaha-pengusaha ataupun penggiat-penggiat UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan piutang ini kurang lebih berdasarkan data yang sudah kita review bersama-sama dengan Bank Himbara itu kurang lebih ada sekitar 1.097.000-an potensinya,” tutur Maman di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    “Ini masih plus minus naik turun, yang inilah sedang kita review,” imbuhnya.

    Setelah menjalin koordinasi dengan Erick Thohir, Maman memastikan tahap awal itu bisa bergulir mulai Januari 2025.

    “Alhamdulillah setelah kita tadi koordinasi InsyaAllah di bulan Januari stage pertama akan kita rilis, kita umumkan ke publik bagi saudara-saudara kita yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” katanya.

    Dia menerangkan, penghapusan kredit macet itu dilakukan dalam beberapa tahap. Langkah awal akan dimulai pada Januari 2025, tahun depan. Soal ini juga akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “InsyaAllah, di bulan Januari kita akan membagi menjadi dua stage menjadi dua stage realisasi terhadap penghapusan piutang ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari yang nanti kita akan juga laporkan ke Pak Presiden terkait ini,” urainya.

    Berikutnya, tahapan kedua akan dimulai setelah Maret 2025. Maman merujuk pada isi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Pada UMKM.

     

  • Catat! Ini Kriteria Utang UMKM yang Mau Dihapus Bank

    Catat! Ini Kriteria Utang UMKM yang Mau Dihapus Bank

    Jakarta –

    Pemerintah akan menghapus piutang macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan kembali kriteria utang UMKM yang akan dihapus tersebut.

    Maman menjelaskan penghapusan itu berlaku bagi UMKM masuk dalam daftar hapus buku penghapusan piutang UMKM di Bank Himbara. Hal ini berdasarkan payung hukum yang disetujui pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk affirmative action serta wujud komitmen dan konsistensi negara dalam meringankan beban rakyat.

    Maman menilai kebijakan ini sangat baik. Meski begitu, pihaknya perlu mengantisipasi dan mencegah terjadinya moral hazard agar pengusaha UMKM tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan tidak sekadar menunggu kebijakan serupa di masa depan.

    “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” kata Maman dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Maman menambahkan UMKM yang mendapat penghapusan piutang yaitu mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp 500 juta.

    Kedua, UMKM tersebut sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Ketiga, nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

    Maman menegaskan, Kementerian UMKM memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah mengajukan pinjaman yang tidak termasuk dalam daftar penghapusan piutang.

    Maman menjelaskan ada 1 juta UMKM yang mendapat penghapusan piutang. Namun, bagi UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang dapat mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” imbuh Maman.

    Maman menerangkan bagi penerima KUR di bawah Rp 100 juta, tidak perlu menggunakan agunan, dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6%. Apabila ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, Maman mendorong agar melaporkan ke Kementerian UMKM.

    Menurutnya, Kementerian UMKM hadir untuk memitigasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Selain itu, Kementerian UMKM juga mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

    “Ke depan, para pengusaha UMKM diharapkan dalam mengakses pembiayaan tidak hanya dilihat dari agunan, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce,” tambah Maman.

    (acd/acd)

  • Terima Saldo Dana Rp400 Ribu dengan Data KTP

    Terima Saldo Dana Rp400 Ribu dengan Data KTP

    JABAR EKSPRES – Bagi Anda yang memenuhi syarat, kesempatan untuk menerima saldo dana sebesar Rp400 ribu per bulan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat terbuka lebar. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mendaftarkan data KTP Anda melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos.

    Bantuan sosial ini memberikan saldo hingga Rp2,4 juta per orang yang disalurkan dalam enam tahap. Namun, pada setiap tahap pencairan, penerima bantuan akan menerima Rp400 ribu.

    Program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan, jadi pastikan Anda segera mendaftar dan manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan saldo dana yang bermanfaat.

    Namun, bantuan ini hanya dapat diterima jika Anda telah mendaftarkan data KTP ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pastikan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Anda aktif dan terdaftar agar bisa menerima saldo dana tersebut.

    Saldo dana disini tidak selalu langsung berasal dari dompet elektronik. Secara umum, dana BPNT 2025 disalurkan melalui rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atau Kantor Pos. meskipun BPNT 2025 tidak selalu langsung terhubung dengan dompet digital, ada kemungkinan untuk menggunakan dompet elektronik dalam proses pencairan dana, tergantung pada tempat dan metode yang digunakan.

    Baca juga : Cair Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta di Tahun 2025, Cuma Pakai KK dan KTP

    Berikut informasi lengkap mengenai jadwal pencairan BPNT 2025 serta langkah-langkah pendaftarannya.

    Merujuk pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, BPNT 2025 kemungkinan akan di salurkan dalam enam tahap sepanjang tahun. Berikut jadwal perkiraannya:

    Tahap Pertama: Januari – FebruariTahap Kedua: Maret – AprilTahap Ketiga: Mei – JuniTahap Keempat: Juli – AgustusTahap Kelima: September – OktoberTahap Keenam: November – Desember

    Dana sebesar Rp400 ribu akan di salurkan setiap tahap melalui rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di bank Himbara atau melalui Kantor Pos.

    Baca juga : Cair Saldo Gratis Rp525.000 Hanya Berlaku Hari ini

    Untuk menjadi penerima BPNT 2025, Anda dapat mengajukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh Aplikasi: Download aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store.Buat Akun: Pilih menu “Daftar Akun” dan masukkan data pribadi seperti nama, NIK KTP, dan alamat sesuai KK.Buat Username dan Password: Lengkapi proses pendaftaran dengan membuat username dan password untuk login.Daftar Usulan: Login ke aplikasi, pilih menu “Daftar Usulan”, dan isi formulir pendaftaran secara lengkap.Unggah Dokumen: Upload foto KTP, KK, dan foto rumah sebagai bukti kelayakan.Pantau Status: Periksa status pengajuan melalui aplikasi secara berkala. Jika pengajuan di terima, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui SMS atau email.Pencairan Dana: Ikuti instruksi pencairan dana melalui Kantor Pos atau bank Himbara.

  • Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian

    Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Humas Kementan

    Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 07:44 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan seluruh perbankan yang masuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) telah penyediaan anggaran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran KUR sebesar itu nantinya akan digunakan sebagai akses perkreditan petani dan pengusaha yang mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau mesin penggiling gabah.

    “Jumlahnya Rp300 triliun KUR secara nasional, dan 3 persen di antaranya untuk alsintan, termasuk di dalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani, sebesar Rp100 juta tanpa agunan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/1).

    Mentan mengaku telah melakukan rapat bersama Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras serta Himpunan Bank Negara (Himbara) guna membahas mengenai hal tersebut.

    Amran menuturkan bahwa kemudahan dan berbagai upaya sepenuhnya untuk meningkatkan produksi nasional serta mempercepat target swasembada agar bisa terwujud secara singkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah lakukan persiapkan agar swasemabda secepat cepatnya. Bulog juga siap melakukan penyerapan. Diperkirakan panen pada bulan Januari, Februari, dan Maret mendatang kenaikannya akan cukup besar,” katanya.

    Mentan juga meminta agar Perpadi segera melakukan penyerapan KUR serta penyerapan hasil panen raya para petani di seluruh daerah. Apalagi, panen raya tahun ini sesuai dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam posisi yang sangat besar.

    Ia juga berharap Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan sebab pada bulan Februari dan Mei akan memasuki masa panen padi.

    “Sekali lagi kami mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha alsintan. Jadi, inilah bentuk perhatian pemerintah terhadap para petani, semua atas kebaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.

    Pengusaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perpadi menyambut baik solusi cepat yang diberikan Mentan dalam mempermudah akses pembiayaan KUR bagi pengusaha untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi sekaligus mempercepat swasembada.

    “Saya sangat senang Pak Menteri bukan orang yang suka basa-basi, Pak Menteri orangnya tegas dan mau mengerti apa yang menjadi harapan kami di Perpadi, yaitu dengan membuka akses perluasan KUR dalam membantu petani meningkatkan produksi,” kata Nurkat Hadi Kusumo, anggota Perpadi Jawa Barat.

    Ketua DPD Perpadi Provinsi Aceh Darmawan berharap semua solusi dari Mentan Amran akan membawa dampak besar pada perkembangan sektor pertanian di Indonesia, di antaranya adalah kembali semangat pertanaman petani Aceh dalam mendukung peningkatan produksi nasional.

    “Saya rasa solusi yang ditawarkan ini jika terealisasi dengan baik, penggilingan padi di Aceh bisa bergairah, pertanian di Aceh semakin bergairah. Jadi, dengan solusi hari ini kami dapat memperoleh optimisme dalam menyediakan gabah petani untuk swasembada,” kata Darmawan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.
    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.

    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.

    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
     
    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.
     
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.
    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.
     
    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Cair Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta Cuma Pakai KK dan KTP

    Cair Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta Cuma Pakai KK dan KTP

    JABAR EKSPRES – Peluang Dapat saldo Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta di Tahun 2025, Cukup Siapkan KTP orang tua dan Kk asli serta persyaratan lainnya untuk pendaftaran program PIP.

    Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 kembali hadir untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang lebih merata.

    Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) ini akan mulai disalurkan pada awal tahun 2025.

    Dengan total bantuan mencapai Rp1,8 juta per tahun untuk setiap siswa, program ini menjadi angin segar bagi keluarga kurang mampu yang sedang mempersiapkan anak-anak mereka kembali ke sekolah.

    Baca juga : Cair Saldo Gratis Rp525.000 Hanya Berlaku Hari ini

    Berdasarkan Peraturan Sekjen Kemdikbud No. 20 Tahun 2023, pencairan bansos PIP akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan distribusi yang merata. Berikut jadwal pencairannya:

    Tahap 1: Februari hingga April 2025Tahap 2: Mei hingga September 2025Tahap 3: Oktober hingga Desember 2025

    Siswa dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat dapat memeriksa informasi lebih lanjut melalui sekolah masing-masing untuk memastikan penerimaan bantuan sesuai jadwal.

    Besaran saldo dana yang diterima siswa berbeda-beda tergantung pada jenjang pendidikan masing-masing. Berikut rinciannya:

    Siswa SD: Rp225.000 hingga Rp450.000 per tahapSiswa SMP: Rp375.000 hingga Rp750.000 per tahapSiswa SMA/SMK: Rp900.000 hingga Rp1.800.000 per tahap

    Saldo dana bantuan ini akan disalurkan langsung ke rekening siswa atau wali mereka melalui bank Himbara, seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

    Baca juga : Cairkan Saldo Dana Rp 400 Ribu, Syaratnya Cuma Masukkan NIK KTP

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dengan anggaran sebesar Rp13,49 triliun, pemerintah berkomitmen membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi jutaan siswa di seluruh Indonesia.

    Syarat Penerima Bantuan PIP 2025

    Tidak semua siswa bisa menerima bantuan PIP. Berikut adalah kriteria penerima program ini:

    Terdaftar sebagai siswa di sekolah formal (SD, SMP, SMA) atau lembaga nonformal seperti PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).Berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Siswa yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam/musibah juga berhak menerima bantuan.Data siswa sudah terdaftar di Dapodik melalui sekolah masing-masing.

  • Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.

    “Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).

    Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.

    “Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.

    Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.

    “Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.

    Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.

    Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.

    “Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.

    “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.

    Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.

    Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.

    “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah. 

  • Bansos PKH 2025 Cair Rp 3 Juta, Daftar Cukup Syarat KTP dan KK Saja!

    Bansos PKH 2025 Cair Rp 3 Juta, Daftar Cukup Syarat KTP dan KK Saja!

    JABAREKSPRES – Di awal tahun ini, Bansos PKH 2025 masih akan dilanjutkan di pemerintahan presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.

    Penyaluran Bansos PKH 2025 merupakan bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu yang datanya sudah terdaftar di Kementerian Sosial.

    BACA JUGA:  16 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 20 Kg Diawal Tahun!

    Pola pemberian Bansos PKH 2025 ini akan disalurkan melalui kanto Pos berdasarkan domisili penerima atau disalurkan melalui kartu PKH yang sudah berfunsi sebagai ATM yang dikeluarkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara).

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan Bansos PKH 2025 dapat melihatnya melalui halaman resmi Kementerian sosial.

    Adapun untuk bagi cara mengecek Bansos PKH 2025 bisa dilakukan dengan melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    BACA JUGA: Auto Kaya Jadi Sultan! Bongkar Rahasia Saldo Dana Gratis dari Facebook Ad Breaks

    Buka laman website cekbansos.kemensos.go.id.

    Kemudian lakukan pengisian data, seperti nama, alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kecamatan, keluarahan atau desa.

    Setelah ini nama penerima sesuai dengan nama penerima Bansos bisa dimasukan harus sama persis dengan yang tertera di KTP.

    BACA JUGA: Ngulik Dapat Saldo Dana Gratis Hasilkan JUTAAN dari Facebook, Dijamin Auto Kaya Rafatar!!

    Kemudian akan muncul pengisian huruf kode, lalu isi pada kolom yang tersedia.

    Lalu, Klik tombol yang bertuliskan “Cari data” kemudia tunggu sistem akan mencari data yang dituliskan tadi.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian sosial menyalurkan menyalurkan Bansos  memiliki beberapa kategori di antaranya akan diberikan kepada.

    BACA JUGA: Ayo Daftar! Facebook Bagi-bagi Duit untuk UMKM dengan Total Dana Rp 12,5 Miliar

    Ibu hamil yang akan mendapat uang tunai sebesar Rp 750.000 per bulan sehingga totalnya dapat sebesar Rp 3.000.000 per tahunAnak usia dini yang berusia 0 sam[ai dengan 6 tahun mendapat uang tunai Rp 750.000 per bulan dengan total Rp 3.000.000 per tahun.Anak SD/sederajat mendapat bantuan Rp 225.000 perbulan bulan dengan total Rp 900.000 per tahun.Kemudian Anak SMP sederajat dengan nilai Rp 375.000 per bulan dengan total Rp 1.500.000 per tahun.Anak SMA/sederajat: Rp 500.000 per bulan dengan total Rp 2.000.000 per tahun.Ada juga bansos lanjut usia 70 tahun ke atas: Rp 600.000 per bulan dengan total Rp 2.400.000 per tahun.Disabilitas berat akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan dengan total perolehan Rp 2.400.000 per tahun.

  • PAN Minta Pemerintah Hati-hati Hapus Utang 1 Juta UMKM, Waspadai Risiko Moral – Page 3

    PAN Minta Pemerintah Hati-hati Hapus Utang 1 Juta UMKM, Waspadai Risiko Moral – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program penghapusan utang bagi 1 juta UMKM ini akan dimulai pada tahun 2025.

    “Target kita memang semua kurang lebih yang ada 1 jutaan itu mau kita hapuskan supaya semua bisa putih kembali,” kata Maman dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Tahap awal program ini akan menyasar 67 ribu UMKM dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun. 

    Maman menegaskan bahwa program ini tidak menimbulkan risiko keuangan bagi bank Himbara. “Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena gak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bank tercatat administrasi kan rugikan bank juga,” tuturnya.

    Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

    Program penghapusan piutang kepada UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa, 5 November 2024.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka

    Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence