Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Penghapusan Utang UMKM, Bank-bank BUMN Masih Lakukan Pemetaan dan Klasifikasi Debitur

    Penghapusan Utang UMKM, Bank-bank BUMN Masih Lakukan Pemetaan dan Klasifikasi Debitur

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah memutuskan untuk menghapus utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, pihak perbankan, khususnya BUMN telah melakukan klasifikasi debitur.  

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tengah mengupayakan pemetaan dan klasifikasi debitur UMKM yang memenuhi syarat untuk penghapusan piutang macet secara bertahap.  

    “Secara bertahap Himbara hingga saat ini masih terus melakukan proses mapping dan penentuan debitur UMKM yang memenuhi klasifikasi dapat dihapus tagih sesuai kriteria PP HBHT,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin (27/1/2025), dilansir dari Antara.

    OJK bersama pemerintah dan Himbara terus berkoordinasi secara berkala untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP HBHT).

    Kebijakan penghapusan piutang macet ini mencakup berbagai sektor UMKM, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta sektor lain, termasuk mode, kuliner, dan industri kreatif.  

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa pemerintah telah menghapus utang sekitar 67.000 debitur UMKM di seluruh Indonesia dengan total nilai mencapai Rp2,5 triliun.  

    Dalam pernyataannya setelah menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025), Maman menjelaskan bahwa ini merupakan langkah awal dari target yang lebih besar, yaitu menghapuskan utang lebih dari 1 juta debitur UMKM dengan total nilai Rp14 triliun.  

    “Ada sekitar satu juta debitur UMKM yang telah tercatat dalam hapus buku. Saat ini, 67.000 di antaranya sudah memenuhi syarat untuk hapus tagih,” ungkapnya.  

    Menurut Maman, debitur yang telah mendapatkan status hapus tagih dapat kembali mengakses pembiayaan baru, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bangkit dan mengembangkan usahanya lagi.  

    Sebagai informasi, hapus buku merupakan tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih. Hapus tagih ini yang menjadi sasaran program pemerintah untuk melakukan penghapusan utang UMKM.

  • UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

    Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

    Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

    Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

    “Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

    Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

    Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

  • Ini Syarat UMKM Mitra MBG Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Ini Syarat UMKM Mitra MBG Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah mengisyaratkan akses permodalan hingga Rp 500 juta bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun begitu, UMKM perlu terlebih dahulu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

    Adapun syarat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, modal awal ini diberikan untuk UMKM memenuhi bahan baku MBG.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Adapun saat ini, Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

    Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” jelasnya.

    Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

    “Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Perhatian! UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Perhatian! UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

    “Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

    “Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” jelasnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

    “Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Kementerian UMKM Siapkan Skema Bantuan Modal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian UMKM Siapkan Skema Bantuan Modal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan sejak Januari 2025 menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait akses pembiayaan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keprihatinannya dalam Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    “Ada beberapa isu yang kami sadari, mengingat ini adalah program yang cukup besar dan secara teknis tidak mudah. Salah satunya adalah terkait dengan akses pembiayaan,” ujar Maman.

    Pengusaha UMKM yang terlibat dalam program ini merasa terbebani oleh kebutuhan modal awal. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian UMKM bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan solusi berupa skema bantuan modal.

    Skema ini memungkinkan pengusaha UMKM yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari BGN untuk menerima tambahan dana langsung ke rekening mereka. Dana ini dapat digunakan untuk pembelian bahan dan kebutuhan modal awal. Jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing UMKM.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah, nantinya akan disiapkan skema khusus untuk memberikan keringanan, atau seperti ditalangi terlebih dahulu untuk pembiayaan awal,” jelas Maman.

    Program MBG, yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional, mendapat dukungan penuh dari Kementerian UMKM. Selain membantu akses pembiayaan, kementerian juga bertugas melakukan monitoring, memfasilitasi, dan memberikan pelatihan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan UMKM tetap terjaga.

    “Keberhasilan program MBG ini adalah wibawa presiden karena ini merupakan program utama. Kami sebagai pembantu wajib mengoptimalkannya,” tegas Maman.

    Langkah bantuan modal ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM, memastikan kelancaran program makan bergizi gratis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan akses makanan bergizi.

  • Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

    Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

    Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

    “Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM,” ucap dia.

    Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

    “Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM,” kata Maman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya? Nasional 25 Januari 2025

    UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya? Nasional 25 Januari 2025

    UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah akan memberi modal kepada pengusaha UMKM untuk ikut menjalankan program
    makan bergizi gratis
    .
    Modal ini diperlukan supaya beban yang dipikul UMKM tidak terlalu berat.
    “Jadi kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara,” ujar Maman saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
    Saat ditanya berapa jumlah modal yang diberikan, Maman menyebut besarannya tentatif.
    Sebab, masing-masing pengusaha UMKM pasti membutuhkan biaya berbeda, tergantung kebutuhan dan kemampuan mereka.
    “Misalnya mereka dapat surat kontrak, kan mereka butuh modal kerja untuk beli belanja barang segala macam. Itu sudah ada solusinya selesai, nanti akan dibantu oleh Bank Himbara kita. Ditalangin lebih dulu, seperti bentuk permodalan yang ditalangin terlebih dahulu oleh Bank Himbara kita,” imbuh Maman.
    Pemerintah akan menyiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan bagi para pengusaha UMKM.
    Salah satu contoh keringanan yang diberikan berupa pembiayaan di awal.
    Sehingga, para pengusaha UMKM bisa belanja bahan untuk
    program makan bergizi gratis
    terlebih dahulu.
    “Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-
    top up
    ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor

    Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor

    Menteri Perdagangan Budi Santoso(kanan) dengan Menteri BUMN Erick Thohir(kiri), Jumat, (24/1/2025) di Jakarta. (Foto : Humas Kemendag)

    Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 20:30 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap bersinergi mendukung ekspor oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini, Jumat, (24/1/2025) di Jakarta. 

    Program tersebut berpeluang untuk dikolaborasikan dengan program-program baik di Kementerian BUMN maupun berbagai BUMN. Mendag berharap, sinergi dengan Kementerian BUMN akan semakin memperkuat dukungan bagi Program UMKM BISA Ekspor. 

    “Kami bertemu Menteri BUMN hari ini untuk mendapatkan dukungan bagi Program UMKM BISA Ekspor. Kami lihat, Kementerian BUMN telah banyak mendukung UMKM mulai dari pelatihan hingga pendanaan. Hal ini lah yang kami perlukan untuk memperkuat daya saing UMKM sehingga dapat mendunia dengan ekspor ke berbagai negara,” kata Mendag pascapertemuan. 

    Ia juga berharap, sinergi Kemendag dan Kementerian BUMN dapat semakin terjalin erat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mencetak lebih banyak UMKM untuk go global. Sinergi juga berperan untuk mendorong lebih banyak UMKM binaan Kementerian BUMN dan binaan BUMN untuk bergabung dalam UMKM BISA Ekspor

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, program kedua kementerian yang berpihak pada UMKM memiliki potensi untuk disinergikan. Menurutnya, potensi-potensi yang ada perlu dimaksimalkan untuk mendukung UMKM agar bisa go international. 

    “Kami melihat potensi sinergi Kementerian BUMN dengan Kemendag, terutama terkait UMKM untuk bisa go international. Kami coba maksimalkan hal tersebut. Kementerian BUMN bisa berpartisipasi dalam ekosistem ekspor yang dibangun Kemendag. Ada banyak BUMN yang juga selama ini membantu perkembangan UMKM,” Erick Thohir. 

    Menurutnya UMKM BISA Ekspor merupakan satu dari tiga program prioritas Kemendag. Program ini turut melibatkan UMKM binaan perusahaan dan anak perusahaan BUMN, serta Himpunan Bank Negara (Himbara) yang telah berorientasi ekspor. Melalui UMKM BISA Ekspor, para pelaku UMKM tersebut dapat mengikuti berbagai program promosi dan business matching dengan perwakilan perdagangan (perwadag) RI di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center. 

    Melalui UMKM BISA Ekspor, para pelaku UMKM akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan promosi dan pencarian pembeli. Para pelaku UMKM dapat ikut serta dalam program pitching perwadag, yaitu presentasi produk untuk mengidentifikasi kekuatan produk dan peluang pasar di suatu negara. Setelah presentasi, para perwadag akan bergerak mencari calon pembeli di luar negeri. Setelah mendapatkan calon pembeli, perwadag akan memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching) bagi para pelaku UMKM. 

    Penulis : Sri Lestari 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penghapusan kredit macet UMKM tak berdampak buruk bagi perbankan

    Penghapusan kredit macet UMKM tak berdampak buruk bagi perbankan

    ANTARA – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa program penghapusan piutang UMKM tidak memberikan dampak negatif terhadap bank-bank jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara). Mahendra menegaskan penghapusan piutang UMKM justru menjadikan pengelolaan kredit di bank-bank menjadi lebih bersih dari catatan utang yang sudah sangat lama. (Aria Cindyara/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

  • Kemen BUMN-Kemendag buka akses pasar internasional untuk UMKM

    Kemen BUMN-Kemendag buka akses pasar internasional untuk UMKM

    Total transaksinya sudah hampir Rp50 triliun. Mereka (UMKM) mengikuti pengadaan yang ada di BUMN, lalu kami kasih dukungan pendanaan dengan bank-bank himbara (himpunan bank milik negara)

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam membuka akses pasar internasional untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Kementerian BUMN.

    “Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan Pak Mendag (Menteri Perdagangan), terutama bagaimana UMKM bisa go international ini,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick memaparkan bahwa Kementerian BUMN memiliki platform bernama PaDi UMKM yang sudah berjalan hampir lima tahun.

    PaDi UMKM merupakan platform digital yang menghubungkan UMKM dengan BUMN. PaDi UMKM diluncurkan oleh Kementerian BUMN untuk membantu UMKM beralih ke platform digital.

    “Total transaksinya sudah hampir Rp50 triliun. Mereka (UMKM) mengikuti pengadaan yang ada di BUMN, lalu kami kasih dukungan pendanaan dengan bank-bank himbara (himpunan bank milik negara),” ucap Erick.

    Melihat peluang para pelaku UMKM dapat mengakses pasar internasional melalui kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan, Erick Thohir berdialog dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Budi Santoso juga menyoroti banyaknya UMKM binaan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah siap ekspor. Ia menyampaikan Indonesia memiliki atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di 33 negara, yang dapat membukakan akses ekspor untuk UMKM di Indonesia.

    Oleh karena itu, Budi Santoso meminta dukungan dari Erick Thohir agar UMKM yang siap ekspor bisa berkolaborasi dengan program Kementerian Perdagangan. Adapun program yang ia maksud adalah program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor atau yang dikenal dengan program UMKM BISA Ekspor.

    “Pertemuan antara UMKM dengan buyer (pembeli) nanti difasilitasi oleh atase perdagangan atau ITPC kita. Kami melihat Kementerian BUMN banyak sekali mendukung UMKM, itu yang kami perlukan untuk memperkuat daya saing UMKM Indonesia,” kata Budi Santoso.

    Budi Santoso menargetkan peningkatan ekspor nasional pada 2025 mencapai 294,45 miliar dolar AS atau Rp4.769 triliun (kurs Rp16.196), dari 241,25 miliar dolar AS pada periode Januari–November 2024.

    Sementara itu, untuk ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dibidik untuk tumbuh sebesar 9,63 persen pada tahun 2025, sehingga mencapai 19,33 miliar dolar AS atau Rp312,848 triliun (kurs Rp16.196).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025