Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • 1 Pelaku Penembakan Direktur LP3BH Manokwari Berhasil Ditangkap Polisi, 4 Lainnya Masih dalam Pengejaran

    1 Pelaku Penembakan Direktur LP3BH Manokwari Berhasil Ditangkap Polisi, 4 Lainnya Masih dalam Pengejaran

    JABAR EKSPRES – Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil tangkap satu pelaku kasus penembakan Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, sementara empat lainnya masih dalam pengejaran.

    Kepala Polresta Manokwari Komisaris Besar Polisi Rivadin Benny Simangusong mengatakan tersangka yang ditangkap berinisial JT.

    “Tersangka sudah kami amankan tadi subuh di Manokwari,” katanya.

    BACA JUGA: 8 Orang Tewas, Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2

    Dari hasil pemeriksaan, Rivaldi menjelaskan tersangka JT mengakui bahwa dirinya diajak oleh keempat pelaku lainnya berinisial OU yang merupakan pelaku utama, JU, HU, dan satu kerabat OU.

    Keempat tersangka tersebut telah siapkan senjata api sebelum menjemput tersangka JT menggunakan kendaraan roda empat untuk melakukan aksi penembakan itu.

    “Tersangka JT dijemput pakai mobil, dan di dalam mobil itu sudah tersedia senpi yang digunakan untuk menembak Pak Warinussy,” ujar Rivadin.

    Ia menjelaskan motif penembakan ini dipengaruhi pelaku dendam terhadan Yan Christian Warinussy yang menjadi pengacara atas kasus pembunuhan Yahya Sayori beberapa waktu lalu.

    BACA JUGA: Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penembakan Erik Tampubolon di Bogor, 2 Aktor Intelektual DPO

    Kemudian, lima pelaku memantau pergerakan Yan Christian Warinussy saat keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari menuju salah satu bank Himbara pada 17 Juli 2024.

    “Pak Warinussy ke bank karena sidang praperadilan kasus Yahya Sayori belum mulai. Pelaku buntuti Pak Warinussy, saat keluar dari bank baru mereka tembak,” ujar Rivadin.

    Atas perbuatannya tersebut, polisi menjerat JT dengan Pasal 338 juncto Pasal 53 juncto Pasal 55 juncto Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

    BACA JUGA: Viral Dua Oknum Polisi Ditangkap Warga Saat Memeras Pasangan di Mobil, Uang Rp2,5 Juta Diminta dengan Dalih Pelanggaran Hukum

    Selain itu, tersangka JT ini terancam pidana penjara 12 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti memiliki senjata api ilegal pada kasus sebelumnya.

    “Tersangka JT ini ada dua laporan polisi. Pertama soal kepemilikan senjata api ilegal, dan keterlibatan dalam kasus penembakan Pak Warinussy,” ujar Rivadin.

  • Kapan Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair? Ini Info Lengkapnya

    Kapan Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair? Ini Info Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai mempertanyakan pencairan bansos Februari 2025. Biasanya, bantuan ini disalurkan di awal bulan, tetapi hingga kini belum ada kepastian.

    PKH dan BPNT Februari 2025 tetap menjadi harapan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan pangan.

    PKH Februari 2025

    PKH adalah bantuan tunai yang diberikan secara bertahap. Penyaluran Februari 2025 termasuk dalam tahap I yang berlangsung selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2025.

    Penerima PKH adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang menerima bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini terbagi dalam tujuh kategori, yaitu:

    Anak Sekolah SD: Rp225.000 Anak Sekolah SMP: Rp375.000 Anak Sekolah SMA: Rp500.000 Lansia: Rp600.000 Penyandang Disabilitas: Rp600.000 Ibu Hamil: Rp750.000 Balita 0–6 tahun: Rp750.000 BPNT Februari 2025

    BPNT adalah bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk tunai. Setiap penerima akan mendapatkan Rp200.000 per bulan untuk membeli kebutuhan pangan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan pangan.

    Informasi Pencairan PKH dan BPNT Februari 2025

    Biasanya, PKH dan BPNT cair bersamaan di awal bulan. Namun, pencairan Februari 2025 belum dapat dipastikan apakah sudah disalurkan atau belum.

    Masyarakat disarankan rutin mengecek saldo KKS di Bank Himbara atau melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah berikut:

    Buka Google dan akses cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data diri sesuai KTP Ketik kode verifikasi yang muncul Klik Cari Data Informasi pencairan dan data penerima bansos akan ditampilkan di layar.

    Untuk menerima PKH dan BPNT Februari 2025, pastikan masyarakat sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    Demikian informasi terkait pencairan PKH dan BPNT Februari 2025 yang masih belum dapat dipastikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Maman Ungkap Kendala Proses Penghapusan Utang UMKM – Page 3

    Menteri Maman Ungkap Kendala Proses Penghapusan Utang UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memastikan proses penghapusan utang UMKM berjalan bertahap. Adapun proses penghapusan utang ini tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan keringanan bagi pengusaha kecil yang terdampak kesulitan keuangan.

    “Ya, dalam proses semua. Ini lagi dituntas, pelan-pelan,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman kepada media, Jakarta, seperti dikutip Minggu (2/2/2025).

    Akan tetapi, Maman mengakui proses ini menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama karena luasnya wilayah Indonesia dan tersebarnya para pelaku UMKM di berbagai daerah.

    “Karena begini, itu rata-rata tersebarnya jauh-jauh kan,” ujar  dia.

    Meski begitu, upaya penghapusan utang ini mendapat dukungan penuh dari Himpunan Bank Negara (Himbara), yang telah menyetujui pelaksanaannya. Dengan adanya persetujuan ini, Maman memastikan kebijakan tersebut sudah mulai berjalan dan menunjukkan hasil nyata.

    “Sebetulnya per sekarang ini sudah menuju. Sudah jalan. Cuma memang ini sudah jalan semua. Sekarang saja sudah angkanya sudah puluhan ribu,” ujar dia.

    Ia menuturkan, seluruh pendataan UMKM penerima manfaat dari program ini telah dilakukan secara menyeluruh “Sudah (semua pendataan lengkap),” kata Maman.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM Pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Kelautan serta UMKM Lainnya.

    “Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024 saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya,” kata Prabowo dalam keterangannya, dikutip Kamis, 7 November.

     

  • UMKM Mitra MBG Bisa Dapat Rp500 Juta, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

    UMKM Mitra MBG Bisa Dapat Rp500 Juta, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

    PIKIRAN RAKYAT – 30 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daftar menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa minat partisipasi UMKM dalam program MBG menunjukkan antusiasme yang luar biasa.

    “Sepengetahuan saya yang terakhir, pembicaraan saya seminggu yang lalu, kurang lebih sudah ada 30-an ribu yang mendaftar,” ucap Maman usai Perayaan Hari Ulang Tahun ke-73 Apindo di Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Modal Awal Mitra MBG

    Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendaftaran lewat sistem daring. Para pendaftar akan diverifikasi dan dikurasi kembali Badan Gizi Nasional (BGN).

    UMKM yang mendaftar sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis harus memenuhi sejumlah indikator, termasuk kapasitas produksi serta operasional bisnis.

    Pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo.

    “Nanti kalau misalkan sudah di-oke-kan dengan BGN, kita akan cek apakah UMKM ini memiliki kemampuan finansial untuk modal usaha awal. Kalau yang tidak mampu atau yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support melalui bank Himbara melalui program KUR. Dan itu sudah kita siapkan semuanya. Selain nanti anggarannya dari Kemenkeu,” katanya.

    Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk 4 bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), memastikan skema pendanaan memadai untuk mitra MBG.

    Syarat Mitra MBG Dapat Modal Rp500 Juta

    Menurut Kementerian UMKM, bank menyediakan modal awal sampai Rp500 juta, membantu mereka membeli bahan baku dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN.

    “Sudah oke. Saya sudah bicara dengan bank Himbara, mereka setuju. Mereka siap,” ujar Maman.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis Rp100 triliun sehingga totalnya Rp171 triliun.

    Menkeu Sri Mulyani mengungkapkannya ketika menghadiri acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Sri Mulyani berharap tambahan anggaran program MBG menimbulkan efek berganda yang luar biasa untuk usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, partisipasi UMKM dalam program makan bergizi gratis (MBG) mengalami lonjakan signifikan, dengan jumlah pendaftar sebagai mitra telah mencapai sekitar 30.000.

    “Informasi terakhir yang saya terima, sekitar seminggu yang lalu, jumlah pendaftar yang ingin menjadi mitra MBG sudah mencapai lebih dari 30.000,” ujar Maman dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Maman menjelaskan, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran berbasis daring. Proses seleksi melibatkan verifikasi dan kurasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). UMKM yang ingin bergabung sebagai mitra MBG perlu memenuhi sejumlah kriteria, termasuk kapasitas produksi dan operasional bisnis yang memadai.

    Sebagai bagian dari kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 titik penyedia makan bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Setelah UMKM mendapat persetujuan dari BGN, kami akan melakukan evaluasi terkait kemampuan finansial mereka dalam menyediakan modal awal. Jika ada yang belum memiliki dana cukup, mereka bisa mendapatkan dukungan dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua mekanismenya sudah disiapkan, dengan anggaran tambahan yang juga berasal dari Kementerian Keuangan,” jelas Maman.

    Untuk mendukung kelancaran skema pembiayaan bagi UMKM mitra MBG, Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN, perbankan siap memberikan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta guna membantu UMKM memperoleh bahan baku.

    “Bank-bank Himbara sudah menyatakan kesiapannya. Saya sudah berdiskusi dengan mereka, dan mereka mendukung penuh program ini,” tambah Maman.

    Terkait alokasi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal positif untuk menyetujui tambahan dana sebesar Rp 100 triliun bagi program makan bergizi gratis, sehingga total anggaran meningkat menjadi Rp 171 triliun.
     

  • Cek KTP Apakah sudah Terdaftar Bansos PKH dan BPNT, Bisa Dapat Hingga Rp 3 Juta

    Cek KTP Apakah sudah Terdaftar Bansos PKH dan BPNT, Bisa Dapat Hingga Rp 3 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini cara mengecek KTP apakah mendapatkan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025.

    Siapkan KTP lalu bisa mengecek menggunakan ponsel atau HP untuk mengecek apakah terdaftar atau tidak.

    Untuk mengecek di HP, masuk ke link cekbansos.kemensos.go.id.

    Setelah itu masukkan data sesuai KTP.

    Diketahui, pencairan bansos PKH dan BPNT memasuki tahap 1 pada Januari 2025.

    Sembari menunggu, Anda dapat mengecek apakah mendapat bansos PKH dan BPNT 2025 atau tidak.

    Cara Cek KTP Apakah Dapat Bansos PKH dan BPNT 2025 di HP

    1. Akses situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini di HP;

    2. Masukkan nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;

    3. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP;

    4. Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;

    5. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon Refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;

    6. Klik tombol CARI DATA;

    7. Situs akan memunculkan hasil pencarian apakah nama Anda masuk dalam daftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    Catatan: Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai wilayah yang diinputkan.

    Jika termasuk penerima, maka nama Anda akan muncul sebagai daftar penerima PKH atau BPNT. 

    Sebaliknya, jika muncul info “Tidak Terdapat Peserta / PM”, maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT2025

    PKH dan BPNT adalah bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai.

    Bansos PKH disalurkan per tiga bulan sekali. Sementara BPNT, cair setiap sebulan atau dua bulan sekali.

    Pada Januari 2025, penyaluran bansos PKH dan BPNT memasuki tahap 1.

    Tepatnya, PKH Tahap 1 untuk pencairan bulan Januari hingga Maret 2025.

    Sementara BPNT tahap 1 memasuki pencairan per bulan Januari 2025.

    Terkait jadwal pencairan bansos PKH dan BPNT, rencananya akan dipercepat pada awal Januari 2025.

    Demikian dikatakan Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan pada akhir Desember 2024.

    Andy mengatakan, bansos PKH yang sedianya cair pada akhir triwulan I yaitu Maret 2025, akan dipercepat pada awal tahun 2025.

    Bansos PKH 2025 akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

    Pun dengan penyaluran bansos BPNT yang ikut dipercepat dan akan segera digelontorkan di awal tahun 2025.

    Bahkan mekanisme penyaluran BPNT akan menjadi setiap bulan dengan jumlah penerima mencapai 18,8 juta KPM.

    Sayangnya, Andy tidak menjelaskan secara pasti tanggal berapa kedua bansos reguler dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu akan disalurkan.

    Andi hanya mengatakan, program Kemensos akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Besaran Bansos PKH dan BPNT 2025

    Besaran bansos PKH dan BPNT 2025 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, berbeda-beda.

    Bahkan di bansos PKH, ada 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda.

    Inilah besaran bansos PKH per 2025.

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan

    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan

    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan

    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan

    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan

    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan

    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan

    Sementara bansos BPNT tidak mengenal kategori.

    Besaran bansos BPNT 2025 sama setiap penerima yaitu Rp 200 ribu per bulan.

    Baik bansos PKH dan BPNT disalurkan lewat melalui kantor pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu BNI, Mandiri, BRI, dan BTN.

    Masyarakat hanya perlu membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) alias Kartu Merah Putih untuk pencairan. 

  • Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan sejumlah bank pelat merah berencana memlokir akses pengembang atau developer nakal ke proyek penyediaan rumah, termasuk rumah subsidi. Mengingat, praktik nakalnya developer itu disebut bisa mengancam program 3 juta rumah.

    Perintah blacklist developer nakal sudah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Bahkan, rencananya blacklist itu akan diperluas ke bank BUMN hingga BP Tapera.

    “Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist,” kata Erick di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (30/1/2025).

    Erick mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan BTN sejak awal temuan tersebut. Menurutnya, upaya itu bisa mengamankan program 3 juta rumah yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan tadi self-correction dan juga perbaikan sistem, dimana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan,” tegas dia.

    Dia menyadari jumlah 120 ribu sertifikat bermasalah atas temuan 2019 itu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program 3 juta rumah. Namun, pengamanan terhadap pihak yang menggarap proyek tersebut harus dipastikan sesuai.

    “Nah hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah, sangat kecil, 120 ribu. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal, kita harus jaga visi Bapak Presiden. Karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program,” terangnya.

     

  • Pemerintah akan Bangun Rumah untuk Prajurit TNI AD Pada Februari, Maret untuk Anggota Polri – Halaman all

    Pemerintah akan Bangun Rumah untuk Prajurit TNI AD Pada Februari, Maret untuk Anggota Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah untuk prajurit TNI dan anggota Polri.

    Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, pembangunan rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat (AD) akan dimulai pada Februari tahun ini.

    Ia mengatakan telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk membahas mengenai pembangunan rumah ini.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengungkap bahwa Bank Mandiri telah ditunjuk menjadi bank yang mendampingi.

    “Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah,” kata Ara ketika memberi arahan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Blok C2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2025).

    Lalu, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    Berbeda dengan TNI AD, pembangunan rumah untuk TNI AL ditargetkan dimulai pada Maret 2025, lalu untuk AU akan menyusul setelah itu.

    Himbara yang ditunjuk menjadi bank pendamping juga berbeda, di mana TNI AL akan didampingi oleh BNI dan TNI AU oleh BRI.

    “Kita akan mulai membangun bersama BNI dan Angkatan Laut di tempat yang ditentukan, paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut, selanjutnya nanti BRI dengan Angkatan Udara,” ujar Ara.

    Berikutnya adalah pembangunan rumah untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Sama seperti TNI AL, pembangunan rumah untuk anggota Polri ditargetkan mulai Maret 2025.

    “Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri, kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” ucap Ara.

    Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memang sedang menyiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI AD.

    Kala itu Ara mengungkapkan, rencananya pembangunan rumah khusus anggota TNI AD akan dimulai pada akhir Januari 2025.

    Pembangunan pada akhir Januari 2025 akan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

    Ara membeberkan akan ada sekitar 5.500 unit rumah yang dibangun di lima tempat berbeda. Satu di antaranya adalah Serang dengan jumlah 1.900 unit.

    Setelah Serang, ada Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes.

    BP Tapera pun diminta mempersiapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para anggota TNI AD.

    “Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Rencana membangun rumah untuk anggota TNI AD ini agar mereka yang belum memiliki rumah, bisa mempunyai hunian yang layak.

  • Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengusulkan agar UMKM yang menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat akses permodalan sebesar Rp 500 juta. Sejalan dengan itu, Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyalurannya.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik membeberkan alasan dibalik usulan tersebut. Dia menerangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni akses pembiayaan untuk UMKM sebagai mitra BGN.

    “Pembiayaan ini kalau saya ilustrasikan setiap hari misalnya dalam satu dapur itu membutuhkan sekurang-kurangnya Rp 30 juta rupiah untuk belanjanya. Ambil contoh, mereka harus menyiapkan 3000 box, (di mana) satu box-nya dianggap Rp 10.000 berarti sekitar Rp 30 juta,” kata Riza dikutip dari akun Instagram @kementerianumkm, Kamis (30/1/2025).

    Dalam pratek di lapangan, Riza mengungkapkan pembayaran baru bisa dilakukan pada hari ketujuh saat program tersebut mulai dijalankan. Hal ini menjadi sorotan Kementerian UMKM lantaran dapat mempengaruhi keberlangsungan UMKM ke depan.

    “Dalam praktiknya 10 atau 12 hari waktu itu waktu pada saat kami pertemuan menunjukkan ternyata bahwa pembayaran baru bisa dilakukan hari ketujuh. Nah pertanyaannya kalau ini dilakukan secara masif bagaimana mengantisipasinya? Makanya dengan mendorong dengan skema permodalan tadi,” imbuh Riza.

    Riza menekankan Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank BUMN untuk skema penyalurannya. Dia pun menyebut Menteri UMKM Maman akan berkoordinasi lebih lanjut terkait usulan itu. Pada saat yang sama, Riza menyatakan telah siap menyalurkan permodalan hingga Rp 500 juta untuk UMKM mitra BGN.

    “Skema permodalan ini tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank Himbara. Pada prinsipnya hingga Rp 500 juta kita sudah siap untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita,” jelas Riza.

    Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Handayana menegaskan bahwa alokasi anggaran yang ada di BGN tidak diperuntukkan untuk pembiayaan UMKM tersebut. Terkait skema pembiayaan, Dadan menyebut diserahkan kepada kementerian terkait. BGN hanya berperan mengambil produk-produk UMKM dan fokus dalam program MBG.

    “BGN fokus menyelenggarakan Program Pemenuhan Gizi Nasional. UMKM dan lain-lain ranahnya kementerian lain. Tapi BGN offtake produk2 UMKM, Koperasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada detikcom.

    (acd/acd)

  • UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Modal, Pengusaha Bilang Begini

    UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Modal, Pengusaha Bilang Begini

    Jakarta –

    Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) diisyaratkan mendapatkan modal. UMKM tersebut harus lebih dulu mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, pemberian akses permodalan merupakan bentuk keberpihakan negara bagi UMKM yang menjadi mitra MBG. Akbar mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.

    “Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

    Selain itu, pemberian modal awal juga merupakan bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Mengingat, program bersejarah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan uang yang tidak sedikit.

    Untuk diketahui. Pada APBN 2025, anggaran untuk Program MBG sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima.

    “Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar,” ulas Akbar.

    Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh BGN untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

    “Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya,” pesan Akbar.

    (ara/ara)